Anggota Komisi IV FPKS DPR RI, Johan Rosihan, meminta pemerintah untuk transparan terkait komitmen impor beras sebanyak 1.000 ton dari Amerika Serikat (AS) yang tertuang dalam perjanjian dagang bilateral. Komisi IV DPR RI akan melakukan kajian objektif terkait isu ini, dengan fokus utama pada perlindungan petani dan ketahanan pangan nasional.
Menurut Johan, meskipun volume impor beras tersebut relatif kecil dibandingkan dengan produksi dalam negeri, pengawasan ketat tetap diperlukan dalam perdagangan pangan strategis. Tujuannya adalah untuk mencegah potensi gejolak pasar atau tekanan terhadap harga gabah petani.
"Kami tidak ingin polemik ini menjadi bias politik. Yang terpenting adalah memastikan bahwa kebijakan apa pun tidak mengganggu serapan gabah petani, tidak menekan harga di tingkat produsen, dan tidak merusak momentum produksi dalam negeri," ujar Johan dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).
Komisi IV DPR RI berencana memanggil pemerintah dalam forum resmi guna mendapatkan penjelasan teknis. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa komitmen impor beras tersebut selaras dengan upaya penguatan swasembada dan kedaulatan pangan.
Johan juga menekankan pentingnya pengawasan kebijakan pangan yang cermat dan berbasis data. Hal ini mencakup menjaga stabilitas harga serta mengoptimalkan peran Bulog dalam penyerapan gabah.
"Ketahanan pangan adalah soal kedaulatan bangsa. Politik boleh berbeda pendapat, tetapi pangan tidak boleh terganggu. Komisi IV akan tetap fokus memastikan produksi nasional kuat dan petani terlindungi," tegasnya.
Komisi IV DPR akan terus mengawal kebijakan pangan agar senantiasa berpihak pada kepentingan masyarakat, serta menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika perdagangan global, tambah Johan.
