Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap grup, kanal, dan akun Telegram yang mengatasnamakan Indonesia Earthquake Early Warning System (InaEEWS) BMKG secara ilegal. Pasalnya, akun-akun tersebut menyebarkan informasi peringatan dini gempa bumi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan menggunakan nama, logo, dan atribut visual BMKG tanpa izin.
Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, menegaskan bahwa BMKG tidak pernah mengeluarkan informasi peringatan dini gempa bumi dengan parameter yang beredar di kanal-kanal tersebut. Nelly menjelaskan bahwa sistem InaEEWS masih dalam tahap pengembangan dan belum beroperasi secara resmi untuk publik.
"Sistem InaEEWS BMKG masih dalam tahap pengembangan dan uji coba terbatas, serta belum diluncurkan secara resmi untuk publik luas di Indonesia," kata Nelly di Jakarta, Jumat (27/2).
Akun Telegram ilegal tersebut meniru identitas serta atribut visual InaEEWS dan BMKG. Informasi palsu disebarkan melalui platform tersebut untuk membangun kepercayaan publik secara ilegal.
Plt. Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu, Fachri Radjab, menjelaskan bahwa akun ilegal tersebut menyebarkan parameter peringatan dini gempa bumi palsu yang mengatasnamakan BMKG. Hal ini berisiko memicu kepanikan massal di masyarakat. Selain itu, oknum tersebut menyalahgunakan data real-time InaEEWS dengan mendistribusikan ulang informasi peringatan dini secara ilegal tanpa izin resmi dari BMKG.
"BMKG menegaskan bahwa seluruh informasi peringatan dini pada kanal Telegram tersebut merupakan disinformasi. Lembaga secara resmi menyatakan bahwa akun yang mengatasnamakan InaEEWS BMKG adalah profil palsu dan bukan saluran informasi milik pemerintah," ujarnya.
InaEEWS Tidak Kerja Sama dengan Pihak Manapun
InaEEWS tidak pernah menjalin kerja sama dengan pihak mana pun dalam menyebarluaskan informasi peringatan dini gempa bumi. BMKG juga memastikan tidak pernah memungut biaya atau menyelenggarakan layanan peringatan dini berbayar. Masyarakat diimbau untuk mengabaikan setiap permintaan pungutan biaya dalam bentuk apa pun.
"Tindakan oknum yang mengelola akun ilegal ini tidak hanya merusak kredibilitas BMKG sebagai satu-satunya institusi resmi pemerintah yang berwenang, tetapi juga membahayakan keselamatan publik melalui informasi palsu," tegasnya.
Masyarakat dapat mengakses informasi kegempaan yang akurat dan resmi melalui aplikasi InfoBMKG, laman media sosial terverifikasi BMKG, atau situs resmi https://www.bmkg.go.id/.
