Tag: indikator politik indonesia

  • Survei Indikator: Pengentasan Kemiskinan Era Dedi Mulyadi Dinilai Rendah

    Survei Indikator: Pengentasan Kemiskinan Era Dedi Mulyadi Dinilai Rendah

    Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei yang menyoroti evaluasi publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama setahun terakhir. Survei ini menyoroti program pengentasan kemiskinan di era kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dinilai masih perlu ditingkatkan.

    Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 30 Januari-8 Februari 2026 dengan menggunakan metode multistage random sampling terhadap 800 responden. Margin of error dalam survei ini kurang lebih 3,5% dengan tingkat kepercayaan 95%.

    Survei mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja gubernur. Pada Mei 2025, atau 100 hari kepemimpinan Dedi Mulyadi, 94,7% warga Jabar menyatakan puas. Angka ini meningkat menjadi 95,5% pada periode Januari-Februari 2026.

    Kepuasan terhadap kinerja Wakil Gubernur Erwan Setiawan tercatat 61,3% pada Mei 2025, namun mengalami penurunan menjadi 55,3% pada Januari-Februari 2026.

    Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah

    Meskipun tingkat kepuasan terhadap gubernur tinggi, survei Indikator menunjukkan adanya ketidakselarasan dengan kepuasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Urusan pengentasan kemiskinan mendapat skor yang rendah dari 23 segmen yang dinilai.

    Beberapa program menunjukkan peningkatan kepuasan publik, seperti penyediaan jaringan listrik yang naik dari 89% (Mei 2025) menjadi 92% (Januari-Februari 2026), dan penyediaan jaringan komunikasi dari 82% menjadi 90% pada periode yang sama.

    Program Pemprov Jabar yang Dinilai Rendah

    Survei mengidentifikasi lima program Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan penilaian rendah dari publik:

    • Jaminan sosial bagi warga kurang mampu: 51% (Mei 2025) menjadi 60% (Januari-Februari 2026).
    • Peningkatan kualitas tenaga kerja: 47% (Mei 2025) menjadi 58% (Januari-Februari 2026).
    • Program pengentasan kemiskinan: 42% (Mei 2025) menjadi 51% (Januari-Februari 2026).
    • Pembinaan koperasi di masyarakat: 43% (Mei 2025) menjadi 50% (Januari-Februari 2026).
    • Kemudahan akses pemodalan: 43% (Mei 2025) menjadi 49% (Januari-Februari 2026).

    Berikut rincian perbandingan kepuasan publik terhadap program Pemprov Jabar:

    Program Mei 2025 Januari-Februari 2026
    Jaminan Sosial Warga Kurang Mampu 51% 60%
    Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja 47% 58%
    Pengentasan Kemiskinan 42% 51%
    Pembinaan Koperasi 43% 50%
    Akses Permodalan 43% 49%

    Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyoroti adanya pekerjaan rumah bagi Pemprov Jawa Barat terkait kinerja. Meskipun ada kenaikan pada 23 variabel yang diuji dibandingkan 100 hari kerja pertama, rata-rata kepuasan masih 71%.

    "Tetapi untuk beberapa poin yang berkaitan dengan ekonomi itu, tingkat kepuasan warga Jabar terhadap kinerja Pemprov itu masih di bawah 60%. Maka kan ada satu hal, yaitu soal akses peningkatan permodalan itu yang tingkat kepuasannya di bawah 50%," kata Burhanuddin Muhtadi, Senin (16/2/2026).

    Potensi Pengkultusan Kepala Daerah

    Burhanuddin juga menyoroti potensi efek partisan yang berlebihan akibat tingginya kepuasan publik terhadap Dedi Mulyadi. Ia khawatir hal ini bisa mengarah pada pengkultusan.

    Menurutnya, jarang terjadi kepuasan publik terhadap kepala daerah di atas 90%. Fenomena ini menjadi alarm bagi birokrasi Pemprov Jabar.

    "Pada titik tertentu, ini sebuah indikasi pemecahan rekor nasional di mana approval rating di atas 90%. Tapi di di sisi lain, ini bisa menjadi isu yang harus diwaspadai terutama oleh Kang Dedi. Kang Dedi harus meningkatkan rasionalitas birokrasi, leadership, jangan sampai pendukungnya itu terjerembab pada fenomena kultus," bebernya.

    Ia menambahkan bahwa dukungan yang terlalu tinggi dapat menghilangkan objektivitas. Dedi Mulyadi diharapkan memanfaatkan modal approval rating yang tinggi untuk membangun rasionalitas politik dengan mendorong kritik dari warga Jawa Barat.

    "Artinya Kang Dedi bukan nabi, ya. Kang Dedi bukan Superman. Dan karenanya beliau seharusnya dengan data semacam ini justru malah membuka ruang kritik, ruang masukan, ruang input dari publik untuk perbaikan Jawa Barat lebih baik ke depan," pungkasnya.