Tag: Indonesia

  • Trump Puji Prabowo di Forum Perdamaian Internasional: Sosok Tangguh yang Tak Ingin Saya Lawan

    Trump Puji Prabowo di Forum Perdamaian Internasional: Sosok Tangguh yang Tak Ingin Saya Lawan

    Presiden Prabowo Subianto menerima pujian dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, saat menghadiri pertemuan perdana Board of Peace (Dewan Perdamaian) di Washington, D.C., Amerika Serikat, Kamis (19/2/2026) waktu setempat. Trump bahkan menyatakan bahwa Prabowo adalah figur yang tidak ingin ia lawan.

    Forum inaugural Board of Peace ini dihadiri oleh sejumlah kepala negara. Saat membuka pertemuan, Trump menyapa para pemimpin negara satu per satu. Ketika tiba gilirannya menyebut nama Prabowo, Trump langsung melontarkan pujian.

    "A man that I really like a lot, he is definitely tough, I don't wanna fight him. President Prabowo of Indonesia he is a big guy. (Seorang pria yang sangat saya sukai, dia benar-benar tangguh, saya tidak ingin berkelahi dengannya, Presiden Prabowo dari Indonesia. Dia orang besar)," kata Trump seperti dilansir detikNews.

    Selain itu, Trump menyoroti jumlah penduduk Indonesia yang besar. Ia mengaku terkejut saat mengetahui angka populasi Indonesia dan memuji kepemimpinan Prabowo yang dinilainya berhasil dan dihormati.

    Trump juga mengapresiasi komitmen Indonesia dalam mendukung inisiatif perdamaian, baik secara finansial maupun dengan mengirimkan personel penjaga perdamaian. "Khususnya Indonesia, terima kasih banyak Indonesia, itu negara yang hebat, terima kasih banyak," ucapnya.

    Tak hanya itu, Trump kembali memuji Prabowo sebagai pemimpin yang tangguh dan cerdas. "Lihatlah, lihat dia (Prabowo), lihat betapa tangguhnya dia, menurutmu mudah berurusan dengannya? Lihatlah wajahnya, dia orang yang tangguh, dan kita bilang kita butuh kekuatan, dan dia tidak keberatan, dia tangguh, dan dia cerdas, dan kecerdasan lebih penting," ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengapresiasi inisiatif Trump membentuk Board of Peace dan menyatakan dukungan penuh Indonesia terhadap visi perdamaian tersebut. "Sejak hari pertama kami mempelajari rencana 20 poin Presiden Trump, Indonesia sepenuhnya setuju dan berkomitmen penuh terhadap rencana ini, dan itulah mengapa kami bergabung dengan Dewan Perdamaian," kata Prabowo.

    Menanggapi pujian Trump, Prabowo menyatakan dengan santai bahwa hal itu hanyalah candaan. "Nggak, bercanda itu ah, ha-ha-ha…," ujar Prabowo singkat seusai KTT BoP, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

    Pada forum tersebut, Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk mengirimkan 8.000 prajurit TNI guna bergabung dengan Pasukan Stabilisasi Internasional atau Stabilization Force (ISF) di Gaza, Palestina. Bahkan, jumlah tersebut bisa ditambah bila diperlukan. Pengiriman pasukan direncanakan dalam 1-2 bulan ke depan.

    "Gencatan senjata (di Gaza) merupakan capaian yang riil terjadi. Kami memuji capaian ini dan untuk itu kami menegaskan kembali komitmen untuk berkontribusi mengirimkan prajurit kami dalam jumlah yang signifikan sebanyak 8.000, bahkan bisa lebih jika dibutuhkan," kata Prabowo saat berbicara dalam KTT Board of Peace.

  • Motorola Razr 60 Siap Mengaspal di Indonesia, Catat Tanggal Rilis dan Harganya!

    Motorola Razr 60 Siap Mengaspal di Indonesia, Catat Tanggal Rilis dan Harganya!

    Motorola mengumumkan secara resmi jadwal peluncuran smartphone lipat terbarunya, Motorola Razr 60, di pasar Indonesia. Perangkat ini dijadwalkan mulai dijual pada 25 Februari 2026 tepat pukul 00.00 WIB melalui berbagai marketplace rekanan resmi Motorola.

    Selain mengumumkan tanggal penjualan, Motorola juga mengungkap banderol harga Razr 60. Di Indonesia, smartphone lipat ini akan dipasarkan dengan harga sekitar Rp11,9 juta.

    Kepastian kehadiran Motorola Razr 60 di Indonesia didahului oleh serangkaian proses sertifikasi. Perangkat dengan nomor model XT2553-9 telah mengantongi sertifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dari Kementerian Perindustrian pada November 2025 dengan nilai 35,35 persen. Nilai ini telah memenuhi persyaratan minimum 35 persen untuk perangkat 4G/5G.

    Nomor model yang sama juga tercatat lolos sertifikasi dari Direktorat Jenderal SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Januari 2026. Dengan terpenuhinya kedua sertifikasi tersebut, serta diumumkannya jadwal penjualan resmi, Motorola Razr 60 dipastikan akan segera meramaikan pasar smartphone lipat di Indonesia.

    Sebagai informasi, Motorola Razr 60 merupakan suksesor dari Razr 50. Desainnya mengusung konsep lipat vertikal atau clamshell, mirip dengan desain yang digunakan pada Samsung Galaxy Z Flip. Saat dibuka, ketebalan perangkat ini hanya sekitar 7,3 mm dengan bobot sekitar 188 gram, sehingga tetap nyaman digenggam sebagai sebuah smartphone lipat.

    Layar utama Razr 60 menggunakan panel foldable LTPO AMOLED berukuran 6,9 inci dengan resolusi 1080 x 2640 piksel dan dukungan HDR10+. Di bagian luar, terdapat layar sekunder berukuran 3,6 inci dengan resolusi 1056 x 1066 piksel. Layar ini memungkinkan pengguna untuk melihat notifikasi atau menjalankan aplikasi ringan tanpa harus membuka ponsel.

    Untuk performa, Motorola Razr 60 ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7400X (4 nm) yang dipadukan dengan RAM 8 GB dan memori internal 256 GB. Sayangnya, perangkat ini tidak dilengkapi dengan slot kartu microSD untuk memperluas penyimpanan.

    Sektor fotografi pada Motorola Razr 60 mengandalkan kamera utama 50 MP dengan Optical Image Stabilization (OIS) serta kamera ultra-wide 13 MP. Sementara itu, di bagian depan terdapat kamera 32 MP yang mampu merekam video hingga resolusi 4K.

    Baterai berkapasitas 4.500 mAh hadir untuk menunjang kebutuhan daya Motorola Razr 60. Baterai ini mendukung pengisian cepat 30 watt melalui kabel serta pengisian nirkabel 15 watt.

    Selain itu, Motorola Razr 60 juga memiliki sertifikasi IP48 yang menjamin ketahanannya terhadap air. Secara global, perangkat ini tersedia dalam beberapa pilihan warna, seperti Lightest Sky, Gibraltar Sea, Spring Bud, dan Parfait Pink. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai varian warna dan spesifikasi yang akan dipasarkan di Indonesia, apakah akan sama persis dengan versi global atau tidak.

  • Tarif Impor AS Berubah Lagi, Indonesia Lobi Status Spesial untuk Produk Ini

    Tarif Impor AS Berubah Lagi, Indonesia Lobi Status Spesial untuk Produk Ini

    Pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan kebijakan tarif impor di Amerika Serikat (AS), menyusul pembatalan kebijakan tarif resiprokal oleh Mahkamah Agung AS dan pemberlakuan tarif 10% oleh Presiden Donald Trump.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa Indonesia sedang berupaya mendapatkan perlakuan khusus terkait tarif, mengingat sebelumnya telah menandatangani kesepakatan tarif resiprokal dengan AS yang menurunkan tarif dari 32% menjadi 19%.

    Airlangga menjelaskan, tarif 10% yang diberlakukan saat ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan pemerintahan Trump. Ia menegaskan, Indonesia telah berkoordinasi dengan United States Trade Representative (USTR) dan dijanjikan adanya pertimbangan khusus bagi negara yang sudah menandatangani perjanjian tarif resiprokal.

    Fokus utama Indonesia saat ini adalah mempertahankan tarif 0% untuk komoditas pertanian penting seperti kopi, kakao, dan kelapa sawit. "Kalau yang lain semua berlaku 10%, tetapi yang sudah diberikan 0% itu kita minta tetap," ujar Airlangga dalam keterangan pers di AS, Minggu (22/9/2026).

    Airlangga menambahkan bahwa tarif 0% tersebut telah diatur dalam executive order yang berbeda, sehingga diharapkan tidak akan dibatalkan. Selain komoditas pertanian, tarif 0% juga berlaku untuk rantai pasok elektronik, CPO, tekstil, dan alas kaki.

    Sebagai informasi tambahan, Trump kembali mengumumkan kenaikan tarif global menjadi 15%.

  • Trump Umumkan Tarif Impor 10%, Prabowo: Lebih Menguntungkan Indonesia?

    Trump Umumkan Tarif Impor 10%, Prabowo: Lebih Menguntungkan Indonesia?

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini mengumumkan pemberlakuan tarif impor global sebesar 10%. Pengumuman ini menyusul keputusan Mahkamah Agung (MA) AS yang membatalkan kebijakan tarif bea masuk timbal balik atau resiprokal yang sebelumnya telah ditetapkan.

    Di sisi lain, Indonesia baru saja mencapai kesepakatan penurunan tarif resiprokal menjadi 19% dari sebelumnya 32%, tepat sebelum MA AS membatalkan kebijakan tersebut.

    Menanggapi kebijakan baru Trump, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan terus memantau perkembangan situasi di AS. Prabowo menegaskan perlunya menghormati dinamika politik internal Amerika Serikat.

    "Ya kita siap untuk menghadapi semua kemungkinan. Kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat, ya kita lihat perkembangannya," ujar Prabowo dalam keterangan pers di Amerika Serikat, seperti dikutip Minggu (22/2/2026).

    Prabowo juga menilai bahwa tarif baru 10% yang ditetapkan Trump justru lebih menguntungkan bagi Indonesia dibandingkan kesepakatan tarif resiprokal sebesar 19% yang telah dicapai sebelumnya.

    "Saya kira ya menguntungkan lah. Kita siap untuk menghadapi segala kemungkinan," kata Prabowo.

    Pembatalan kebijakan tarif resiprokal oleh MA AS menjadi sorotan. Kebijakan tersebut dinilai melanggar konstitusi, sehingga berpotensi memaksa pemerintah AS untuk mengembalikan dana yang telah diterima dari importir.

    Menurut riset Penn Wharton Budget dari Universitas Pennsylvania, total dana yang mungkin harus dikembalikan mencapai US$ 175 miliar atau sekitar Rp 2.955,4 triliun (dengan kurs Rp 16.888).

    Sejumlah importir dilaporkan telah mengajukan gugatan, menuntut pengembalian bea masuk dengan mendasarkan pada putusan MA yang menyatakan bahwa bea masuk Trump yang didasari Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (International Emergency Economic Powers Act/IEEPA) tidak sah.

  • Dampak Perjanjian Dagang Indonesia-AS: Pelonggaran Aturan Halal hingga Pajak Digital

    Dampak Perjanjian Dagang Indonesia-AS: Pelonggaran Aturan Halal hingga Pajak Digital

    Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) membawa konsekuensi signifikan bagi pasar dalam negeri. Kesepakatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari potensi relaksasi aturan produk halal hingga ketentuan terkait penetapan pajak di Indonesia.

    Salah satu poin krusial dalam perjanjian ini adalah terkait sertifikasi halal bagi produk-produk asal AS. Dokumen 'Agreement Between the United States of America and the Republic of Indonesia on Reciprocal Trade' Annex III Article 2.9 menjelaskan, tujuan pelonggaran aturan halal adalah untuk mempermudah ekspor produk kosmetik, perangkat medis, dan barang manufaktur lainnya dari AS ke Indonesia.

    Pasal tersebut secara spesifik menyebutkan, "Dengan tujuan memfasilitasi ekspor kosmetik, perangkat medis, dan barang-barang manufaktur lainnya yang dapat diminta sertifikasi halal, Indonesia akan membebaskan produk AS dari setiap sertifikasi halal dan persyaratan pelabelan halal."

    Selain itu, Indonesia juga diwajibkan untuk membebaskan kontainer dan bahan lain yang digunakan untuk mengangkut produk manufaktur dari persyaratan sertifikasi dan pelabelan halal. Pengecualian berlaku untuk kontainer dan bahan yang digunakan untuk mengangkut makanan dan minuman, kosmetik, serta produk farmasi.

    Lebih lanjut, dokumen tersebut menekankan bahwa "Indonesia tidak boleh memberlakukan persyaratan pelabelan atau sertifikasi untuk produk non-halal." Dalam implementasinya, lembaga sertifikasi halal AS yang diakui oleh otoritas halal Indonesia diizinkan untuk mensertifikasi produk apa pun sebagai halal untuk diimpor ke Indonesia tanpa persyaratan atau pembatasan tambahan.

    Selain isu sertifikasi halal, perjanjian dagang ini juga menyinggung soal penetapan pajak dalam negeri. Section 3 tentang Digital Trade and Technology, Article 3.1 dalam dokumen yang sama menyatakan bahwa Indonesia tidak diperkenankan mengenakan pajak layanan digital atau pungutan serupa yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan asal AS.

    Ini berarti Indonesia tidak boleh merancang atau menerapkan kebijakan pajak digital yang secara langsung maupun tidak langsung menyasar perusahaan-perusahaan teknologi AS, seperti Netflix, Google, Meta, dan Amazon.

    Kendati demikian, perlu ditegaskan bahwa kesepakatan ini tidak menghilangkan kewenangan Indonesia untuk memungut pajak dari aktivitas ekonomi digital. Pemerintah Indonesia tetap berhak mengenakan pajak yang bersifat umum dan tidak diskriminatif terhadap seluruh pelaku usaha, tanpa memandang asal negara.

    Article 3.1 secara eksplisit menyatakan bahwa "Indonesia tidak akan mengenakan pajak jasa digital, atau pajak serupa lainnya, yang mendiskriminasi perusahaan-perusahaan AS baik secara hukum maupun secara faktual."

  • Amazfit T-Rex Ultra 2 Resmi di Indonesia: Smartwatch Tangguh dengan Peta Offline

    Amazfit T-Rex Ultra 2 Resmi di Indonesia: Smartwatch Tangguh dengan Peta Offline

    Amazfit meluncurkan smartwatch terbarunya, Amazfit T-Rex Ultra 2, di pasar Indonesia. Perangkat ini diklaim sebagai model tercanggih dalam lini T-Rex, dirancang khusus untuk aktivitas luar ruangan ekstrem.

    Sebagai smartwatch tangguh, Amazfit T-Rex Ultra 2 menyasar pengguna yang aktif berkegiatan di alam terbuka. Ketangguhannya diklaim mampu menghadapi berbagai kondisi ekstrem, baik di darat maupun di air.

    Scott Shepley, Head of Global Marketing Amazfit, menyatakan bahwa "T-Rex Ultra 2 kami rancang untuk pengguna yang mengandalkan navigasi, endurance, dan pengambilan keputusan langsung dari jam dalam lingkungan yang menantang."

    Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Amazfit membekali T-Rex Ultra 2 dengan material premium dan fitur pendukung seperti navigasi mandiri serta perlengkapan aktivitas outdoor.

    Dari segi tampilan, Amazfit T-Rex Ultra 2 menggunakan layar AMOLED 1,5 inci yang dilindungi kaca safir anti gores. Bezel, tombol, dan penutup belakangnya menggunakan material titanium Grade-5.

    Dengan bobot 89,2 gram, bodi jam ini terbuat dari fibre reinforced polymer yang kokoh, dirancang untuk penggunaan di medan berat. Smartwatch ini juga memiliki sertifikasi tahan air 10 ATM, yang berarti aman untuk berenang hingga menyelam, serta sertifikasi selam ganda untuk aktivitas bawah air.

    Salah satu fitur unggulan adalah penyimpanan internal 64 GB, memungkinkan pengguna menyimpan peta, musik, dan data aktivitas langsung di jam tanpa bergantung pada ponsel.

    Dari sisi daya, Amazfit T-Rex Ultra 2 dibekali baterai 870 mAh yang diklaim mampu bertahan hingga 30 hari dalam mode smartwatch dan lebih dari 50 jam untuk pelacakan GPS.

    Navigasi Canggih dan Fitur Outdoor

    Amazfit T-Rex Ultra 2 menghadirkan sistem navigasi yang lebih canggih. Untuk pertama kalinya di lini T-Rex, Amazfit menghadirkan peta global full-color yang dapat diunduh melalui aplikasi Zepp.

    Pengguna dapat menyimpan area peta ke perangkat, membuat rute point-to-point, mencari point of interest, serta melakukan rerouting otomatis tanpa koneksi jaringan atau ponsel. Smartwatch ini juga mendukung enam sistem satelit untuk navigasi turn-by-turn.

    Fitur lain yang mendukung aktivitas outdoor termasuk perencanaan rute offline hingga 100 km, profil elevasi yang ditingkatkan, segmentasi tanjakan yang lebih detail, senter dual-mode lampu hijau low-interference, dan mode SOS untuk situasi darurat.

    Fitur tambahan meliputi Checkpoint Display & Reminder Alerts, grade-adjusted pace, perekaman voice memo, serta speaker dan mikrofon untuk panggilan Bluetooth dan notifikasi suara. Lewat aplikasi Zepp, pengguna dapat memperoleh insight terkait latihan, recovery, tidur, nutrisi, dan informasi kesehatan secara menyeluruh.

    Amazfit T-Rex Ultra 2 telah tersedia di Indonesia melalui channel penjualan resmi Amazfit Indonesia dan situs resmi amazfit.co.id dengan harga Rp 9.199.000.

  • Hamas Tanggapi Rencana Penempatan Pasukan Internasional di Gaza, Indonesia Siap Kirim Ribuan Tentara

    Hamas Tanggapi Rencana Penempatan Pasukan Internasional di Gaza, Indonesia Siap Kirim Ribuan Tentara

    Kelompok Hamas telah menyampaikan tanggapannya terkait rencana pengiriman Pasukan Stabilitas Internasional (ISF) ke Gaza, di mana Indonesia disebut akan memegang posisi penting sebagai salah satu wakil komandan. Pengumuman mengenai penempatan ISF, termasuk keterlibatan Indonesia, disampaikan dalam pertemuan perdana "Dewan Perdamaian" yang diinisiasi oleh mantan Presiden AS Donald Trump di Washington.

    Juru bicara Hamas, Qassem, menegaskan posisi mereka terkait pasukan internasional. "Kami menginginkan pasukan penjaga perdamaian yang memantau gencatan senjata, memastikan pelaksanaannya, dan bertindak sebagai penyangga antara tentara pendudukan dan rakyat kami di Jalur Gaza, tanpa mencampuri urusan internal Gaza," ujarnya seperti dikutip AFP, Sabtu (21/2/2026).

    ISF direncanakan memiliki kekuatan 20.000 tentara, termasuk pasukan polisi baru. Indonesia sendiri telah menyatakan kesiapan untuk mengirimkan hingga 8.000 personel. Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono mengungkapkan bahwa Indonesia siap mengerahkan 1.000 prajurit ke Gaza pada April, dengan potensi peningkatan hingga 8.000 pada akhir Juni. Keputusan final mengenai penempatan pasukan ini masih menunggu persetujuan dari Presiden Prabowo.

    Selain Indonesia, beberapa negara lain seperti Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania juga telah berkomitmen untuk menyediakan pasukan, menurut pernyataan Trump.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyatakan bahwa pihak Palestina memahami rencana pengiriman ISF. Sugiono mengungkapkan bahwa Prof. Dr. Ali Shaath, perwakilan Palestina yang juga menjabat sebagai chairman NCAG (National Committee on Administration of Gaza), hadir dalam pertemuan Board of Peace di Washington DC.

    Sugiono menjelaskan, "Kemarin juga ada Palestina, Prof Dr Ali Shaath, ada di sana sebagai perwakilan Palestina yang juga merupakan chairman NCAG, National Committee on Administration of Gaza. Jadi Palestina juga sudah ada di sana, sudah tahu, sudah paham. Kemudian, kita juga sudah menyampaikan national caveat kita, jadi semuanya sudah terlibat."

    Menurut Sugiono, Ali Shaath menekankan bahwa Palestina membutuhkan situasi yang aman dan stabil untuk melanjutkan tahap-tahap berikutnya. "Pertama, yang mereka butuhkan adalah situasi yang aman dan stabil. Jadi semua rencana komprehensif, kunci pertamanya adalah gencatan senjata, kemudian menciptakan suasana yang aman dan stabil. Baru tahap-tahap berikutnya itu bisa dilakukan dan itu juga kemarin sudah disampaikan," pungkasnya.

    Nickolay Mladenov, yang ditunjuk sebagai perwakilan tinggi untuk Gaza oleh Amerika Serikat, mengumumkan dimulainya perekrutan untuk pasukan polisi pasca-Hamas di Gaza pada pertemuan Dewan Perdamaian. Qassem menambahkan, "Melatih pasukan polisi Palestina dalam kerangka nasional mereka bukanlah masalah jika tujuannya adalah untuk menjaga keamanan internal di Jalur Gaza dan menghadapi kekacauan yang ingin diciptakan oleh pendudukan dan milisinya."

    Indonesia menjadi negara pertama yang secara terbuka menyatakan kesediaannya untuk mengirim pasukan ke Gaza. Jika terealisasi, kontribusi ini akan menjadi salah satu yang terbesar dalam misi penjaga perdamaian di dunia.

  • Respons Pemerintah Indonesia Terkait Putusan MA AS yang Batalkan Tarif Impor Trump

    Respons Pemerintah Indonesia Terkait Putusan MA AS yang Batalkan Tarif Impor Trump

    Pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius terhadap dinamika hukum di Amerika Serikat menyusul keputusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan kebijakan tarif impor era Presiden Donald Trump. Fokus utama Jakarta saat ini adalah memantau kelanjutan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang tengah dirintis oleh kedua negara.

    Haryo Limanseto, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menyatakan bahwa perubahan kebijakan di Washington akan berpengaruh langsung pada proses negosiasi perdagangan bilateral. Ia menegaskan bahwa Indonesia memilih untuk tetap mengamati situasi terkini sebelum mengambil langkah strategis berikutnya.

    "Sehubungan dengan dinamika yang terjadi di Amerika Serikat, utamanya terkait kelanjutan Agreement on Reciprocal Trade RI-AS, pada prinsipnya Indonesia akan mengamati terus kondisi terkini yang berkembang," ujar Haryo dalam keterangan resminya pada Sabtu (21/2).

    Status kesepakatan ART tersebut saat ini masih dalam tahap yang memerlukan persetujuan formal dari kedua belah pihak. Di dalam negeri, perjanjian ini belum bersifat efektif karena masih harus melewati tahapan ratifikasi. Prosedur serupa juga berlaku di Amerika Serikat, yang kini semakin kompleks akibat adanya putusan hukum terbaru dari Mahkamah Agung mereka.

    Meskipun Mahkamah Agung AS telah membatalkan penggunaan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) 1977 sebagai dasar tarif global, Donald Trump dilaporkan tetap mengumumkan pemberlakuan tarif baru sebesar 10 persen melalui landasan hukum yang berbeda. Kondisi ini membuat komunikasi antar-negara menjadi krusial.

    Haryo menambahkan bahwa koordinasi intensif akan terus dilakukan untuk menyikapi setiap perkembangan kebijakan di AS. Dalam setiap pembahasan lanjutan, pemerintah memastikan bahwa kepentingan serta kebutuhan nasional tetap menjadi prioritas utama dalam menentukan arah kerja sama perdagangan tersebut.

  • Belum Tuntaskan Pengabdian, Alumni LPDP Suami DS Terancam Sanksi Pengembalian Dana

    Belum Tuntaskan Pengabdian, Alumni LPDP Suami DS Terancam Sanksi Pengembalian Dana

    Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) resmi melayangkan panggilan kepada salah satu alumninya berinisial AP. Langkah ini diambil guna mengklarifikasi dugaan pelanggaran kewajiban kontribusi di Indonesia setelah menyelesaikan masa studi. AP merupakan suami dari DS, seorang alumnus LPDP yang sebelumnya menuai kontroversi di media sosial karena pernyataannya terkait kewarganegaraan anak.

    Pihak LPDP menegaskan bahwa proses klarifikasi ini dapat berujung pada tindakan tegas. Jika terbukti belum memenuhi kewajiban pengabdian, AP terancam dikenakan sanksi administratif hingga kewajiban pengembalian seluruh dana beasiswa yang telah diterima. LPDP menyatakan komitmennya untuk menegakkan aturan secara adil dan konsisten kepada seluruh penerima beasiswa demi menjaga integritas institusi.

    Sesuai dengan regulasi yang berlaku, setiap penerima beasiswa LPDP memiliki tanggung jawab untuk mengabdi di Indonesia. Masa pengabdian tersebut ditetapkan selama dua kali masa studi ditambah satu tahun (2n+1). Dalam kasus ini, LPDP mencatat bahwa DS telah menyelesaikan studi S2 pada 31 Agustus 2017 dan sudah menuntaskan kewajiban pengabdiannya. Namun, status kontribusi AP sebagai suami DS justru menjadi fokus investigasi saat ini.

    Kasus ini mencuat setelah DS mengunggah video melalui akun Instagram @sasetyaningtyas yang memperlihatkan dokumen resmi dari Home Office Inggris. Dalam rekaman tersebut, DS menunjukkan paspor dan surat keterangan bahwa anak keduanya telah resmi menjadi warga negara Inggris. Pernyataannya dalam video tersebut memicu reaksi publik setelah ia menyebut cukup dirinya yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), sementara ia mengupayakan anak-anaknya memiliki kewarganegaraan asing agar memiliki paspor yang dianggap lebih kuat.

    "LPDP berkomitmen untuk menegakkan aturan secara adil, konsisten, dan bertanggung jawab kepada seluruh awardee dan alumni, serta terus menjaga integritas institusi dalam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia," tulis keterangan resmi LPDP menanggapi situasi tersebut pada Sabtu (21/2/2026).

  • Indonesia Siap Pimpin Pasukan Perdamaian di Gaza, Hamas Beri Lampu Hijau

    Indonesia Siap Pimpin Pasukan Perdamaian di Gaza, Hamas Beri Lampu Hijau

    Indonesia bersiap mengambil peran strategis dalam misi perdamaian di Jalur Gaza dengan komitmen pengiriman hingga 8.000 personel TNI. Dalam skema Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang baru dibentuk, Indonesia bahkan dipercaya mengemban posisi wakil komandan misi tersebut.

    Kesiapan teknis telah disampaikan oleh Kadispenad Brigjen TNI Donny Pramono. Tahap awal pengiriman direncanakan sebanyak 1.000 prajurit pada April 2024, yang kemudian diproyeksikan melonjak menjadi 8.000 personel pada akhir Juni. Meski demikian, mobilisasi pasukan ini masih menunggu keputusan final dari Presiden Prabowo.

    Menanggapi pembentukan ISF, kelompok Hamas menyatakan keterbukaan mereka terhadap kehadiran pasukan internasional tersebut. Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menegaskan bahwa mereka menyambut pasukan yang berfungsi sebagai pemantau gencatan senjata dan pelindung warga dari militer pendudukan.

    "Posisi kami mengenai pasukan internasional sudah jelas. Kami menginginkan pasukan penjaga perdamaian yang memantau gencatan senjata, memastikan pelaksanaannya, dan bertindak sebagai penyangga antara tentara pendudukan dan rakyat kami di Jalur Gaza," ujar Qassem mengutip laporan AFP, Sabtu (21/2/2026).

    Namun, Hamas memberikan catatan tegas agar kehadiran ISF tidak mengintervensi urusan domestik wilayah tersebut. Terkait rencana pembentukan kepolisian baru pasca-Hamas di Gaza yang diumumkan oleh perwakilan AS, Nickolay Mladenov, Qassem menyatakan tidak keberatan selama tujuannya adalah menjaga stabilitas nasional dan keamanan internal dari kekacauan.

    Inisiatif ISF ini muncul dari pertemuan "Dewan Perdamaian" yang digagas Presiden AS Donald Trump di Washington. Selain Indonesia yang menjadi kontributor terbesar, beberapa negara lain seperti Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania juga telah menyatakan komitmen mereka untuk memenuhi target total 20.000 personel pasukan keamanan di Gaza.