Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) 2026 di Ballroom The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta. Acara ini menjadi forum konsolidasi penting antara pelaku industri dan pemerintah. Tujuan utamanya adalah memperkuat kedaulatan baja nasional di tengah tekanan pasar global.
Dr. Akbar Djohan, Ketua Umum IISIA, menegaskan bahwa industri baja adalah fondasi pembangunan nasional. Ia menyebut baja bukan sekadar komoditas, melainkan tulang punggung peradaban. Menurutnya, kedaulatan industri baja nasional harus terwujud agar tidak hanya menjadi penonton.
“Kita tidak sedang bicara sekadar logam dingin yang keras, tetapi tulang punggung peradaban. Kata kedaulatan tentu tidak ingin industri baja nasional hanya jadi penonton di tengah pembangunan nasional,” ujar Akbar, di Ballroom The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Akbar menyoroti tantangan seperti fluktuasi harga bahan baku dan peningkatan produk impor. Meski demikian, ia optimis Indonesia memiliki potensi besar. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat produksi baja dalam negeri.
“Indonesia menyimpan potensi baja luar biasa untuk kita raih. Namun peluang itu akan sia-sia jika ekosistem kita rapuh. Peningkatan baja nasional harus berdaulat dan kita harus memproduksi baja sendiri,” tegasnya.
Akbar juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi erat dengan pemerintah. Tujuannya agar industri baja nasional dapat tumbuh sesuai cita-cita bersama. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem industri yang kuat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan tren positif investasi di sektor baja. Investasi ini didorong oleh sejumlah negara mitra utama Indonesia. Data menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.
| Negara Mitra | Nilai Investasi (USD) |
|---|---|
| Hong Kong | 5,11 miliar |
| Singapura | 5,12 miliar |
| China | 4 miliar |
Airlangga mengingatkan tentang ancaman global berupa oversupply baja. Kondisi ini diperkirakan meningkat hingga 2,5 miliar metrik ton pada tahun 2025. Situasi ini berpotensi menekan harga dan memperketat persaingan pasar global.
Selain itu, isu dekarbonisasi dan kebijakan carbon border adjustment mechanism akan menjadi tantangan baru mulai 2026. Pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif. Tujuannya untuk menjaga daya saing industri dalam negeri.
Kebijakan Perlindungan Industri Dalam Negeri
Pemerintah berkomitmen melindungi industri baja dalam negeri dari praktik perdagangan tidak adil (unfair trade). Langkah-langkah terukur telah disiapkan. Hal ini untuk mencegah pasar domestik menjadi tempat dumping produk impor.
“Menghadapi unfair trade, pemerintah berkomitmen melindungi industri dalam negeri dengan instrumen terukur seperti bea masuk anti-dumping untuk HRC, alloy, baja lapis, serta pengawasan agar pasar domestik tidak menjadi tempat dumping,” jelas Airlangga.
Optimalisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga menjadi prioritas. Airlangga menekankan pentingnya sertifikasi TKDN. Dengan ini, baja lokal dapat terserap maksimal dalam proyek-proyek pemerintah.
“Strategi kita adalah mengaktifkan sertifikasi TKDN agar pemerintah bisa menyerap baja lokal,” ujarnya.
Airlangga mengajak semua pemangku kepentingan bersinergi dalam konsep Indonesia Incorporated. Tujuannya adalah menjadikan industri baja nasional sebagai yang terdepan di Asia Tenggara. Kolaborasi ini krusial untuk mencapai target tersebut.
Dukungan Pelaku Industri dan Harapan Munas
Dukungan konkret dari pemerintah disambut baik oleh pelaku industri. Presiden Direktur PT Garuda Yamato Steel, Tony Taniwan, menegaskan pentingnya perlindungan perdagangan. Ia juga menyoroti pengawasan ketat terhadap produk impor.
“Kami meminta dukungan berupa kebijakan anti-dumping, safeguard, serta pengawasan ketat di perbatasan dan post-border, pastikan produk lokal digunakan untuk kebutuhan dalam negeri,” kata Tony.
Tony optimis bahwa dengan dukungan lintas kementerian, industri baja Indonesia dapat semakin mandiri dan berkelanjutan. Sinergi antarpihak adalah kunci utama keberhasilan.
“Dengan dukungan pemerintah, industri baja Indonesia dapat memenuhi semua kebutuhan baja dalam negeri dan membangun industri yang kuat dan berkelanjutan. Ini tidak mungkin terjadi tanpa kerja sama erat antara semua pihak,” ujarnya.
Melalui Munas 2026, IISIA berharap dapat merumuskan rekomendasi strategis. Rekomendasi ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem industri baja nasional. Sinergi pemerintah dan pelaku industri menjadi kunci agar Indonesia menjadi produsen baja berdaulat.

