Kebijakan proyek offshore minyak dan gas (migas) dinilai belum optimal dalam mendorong penguatan industri dalam negeri. Penggunaan produk impor masih terbuka lebar dalam berbagai tahapan proyek strategis.
Pengamat industri migas dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Abulllah Jawahirul Kaamil, menyoroti dominasi rencana penggunaan komponen impor oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan kontraktor engineering, procurement, and construction (EPC). Menurutnya, hal ini terjadi meskipun sebagian kebutuhan proyek sebenarnya mampu dipenuhi oleh industri dalam negeri.
“Secara kemampuan produksi, banyak kebutuhan proyek migas yang sebenarnya bisa dipenuhi oleh industri dalam negeri, namun faktanya opsi impor masih dominan,” ujar Kaamil dalam siaran resminya, Senin (23/2/2026).
Kaamil mengungkapkan bahwa dalam sejumlah tender proyek migas, komponen penting seperti baja, valve, dan peralatan mekanis masih direncanakan didatangkan dari luar negeri. Padahal, kapasitas industri nasional dinilai sudah cukup memadai untuk memasok material-material tersebut.
Kondisi ini, menurutnya, mencerminkan kurang kuatnya dorongan kebijakan untuk mengutamakan produk lokal. Regulator perlu mempertegas kewajiban penggunaan komponen domestik untuk meningkatkan investasi industri nasional. Jika tidak, sektor manufaktur penunjang migas hanya akan menjadi penonton dalam proyek energi berskala besar.
Sorotan juga tertuju pada nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada sebuah proyek yang disebut hanya berada di kisaran 15,91 persen. Angka ini dinilai jauh di bawah standar proyek offshore sebelumnya yang berkisar antara 45–55 persen.
Menurut Kaamil, ketentuan TKDN yang rendah berpotensi memperluas peluang penggunaan produk impor dalam proyek tersebut.
Selain itu, ia menyinggung praktik subkontrak yang masih kerap terjadi. Pekerjaan utama justru dialihkan ke pihak lain, sehingga kontraktor utama hanya berperan sebagai pengelola proyek. Pola ini, dengan persyaratan TKDN minimum yang rendah, dinilai membuka celah pengerjaan proyek dilakukan di luar negeri dan menghambat investasi peralatan serta pengembangan kapasitas industri nasional.
Kaamil menegaskan bahwa regulasi sebenarnya telah membatasi subkontrak untuk pekerjaan inti, namun implementasinya di lapangan dinilai belum konsisten.
