Pemerintah didesak untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Penguatan sektor ini dinilai krusial untuk mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat rantai pasok nasional. Hal ini sekaligus menjaga ketahanan negara dalam jangka panjang.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menegaskan bahwa industri pertahanan harus menjadi bagian strategi besar kemandirian nasional. Dukungan pemerintah harus konsisten dan menyeluruh.
Dave Laksono menyatakan dukungan itu meliputi kebijakan, anggaran, dan pembiayaan. Sektor ini penting untuk mewujudkan kemandirian bangsa.
"Sektor ini ditempatkan sebagai bagian penting dari upaya mewujudkan kemandirian bangsa, dengan dukungan kebijakan yang konsisten, anggaran yang berkesinambungan, serta sinergi antara BUMN, BUMS, dan sektor keuangan," kata Dave dikutip dari Antara, Kamis (12/2/2026).
Penguatan industri pertahanan memerlukan kebijakan strategis yang dijalankan konsisten. Ini termasuk implementasi UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
Undang-undang tersebut secara khusus mengatur kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu dioptimalkan.
TKDN harus dioptimalkan dalam setiap pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Penting juga penyusunan roadmap jangka panjang industri pertahanan nasional.
Roadmap tersebut harus terintegrasi antara Kementerian Pertahanan, BUMN, swasta, dan lembaga riset. Insentif fiskal dan non-fiskal juga diperlukan.
Insentif berupa kemudahan pajak serta dukungan riset dan pengembangan (R&D) berfungsi memperkuat daya saing industri. Transfer of technology (ToT) harus dilakukan terukur.
"Bukan sekadar perakitan, tetapi penguasaan desain dan rekayasa," ujarnya.
Dari sisi anggaran, dukungan pemerintah tidak hanya untuk belanja operasional. Dukungan juga diarahkan pada pengembangan industri pertahanan dalam negeri.
Sinergi BUMN dan Swasta
Saat ini, skema pembiayaan baru mulai dijalankan melalui kerja sama pemerintah, BUMN, dan mitra swasta. Sejumlah proyek strategis telah berjalan.
Proyek tersebut meliputi kapal perang, kendaraan tempur, dan pesawat angkut. Pola pembiayaan campuran semakin memperkokoh fondasi industri pertahanan nasional.
Pengadaan alutsista tanpa impor masih menghadapi tantangan ketersediaan komponen tertentu. Meskipun begitu, tren produksi lokal terus meningkat.
Beberapa BUMN seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia menunjukkan kemampuan memproduksi alutsista. Kandungan lokal produknya semakin besar.
"Peran BUMN pertahanan menjadi tulang punggung utama dalam produksi alutsista, sementara BUMS hadir sebagai mitra strategis yang memperkuat rantai pasok melalui penyediaan komponen, teknologi, dan inovasi. Sinergi antara keduanya menjadi kunci agar industri pertahanan nasional tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga berpeluang menembus pasar internasional," ujar Dave.
Beberapa BUMN industri pertahanan meningkatkan kapasitas produksi. Mulai dari kendaraan taktis, kapal perang, hingga pesawat seperti CN-235 dan NC-212.
Di sektor swasta, PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (NKRI) di Bandung menjadi pemain rantai pasok nasional. Perusahaan ini telah mengantongi lisensi resmi Kementerian Pertahanan.
PT NKRI memproduksi selongsong peluru, proyektil, serta komponen mekanik presisi. Produknya untuk pesawat, kapal, dan kendaraan taktis.
Kehadiran pabrik PT NKRI membantu mengurangi ketergantungan pemasok luar negeri. Selain itu, porsi anggaran pertahanan yang berputar di dalam negeri meningkat.
PT Republik Defensindo juga muncul sebagai pemain swasta strategis. Perusahaan ini memproduksi kendaraan militer khusus.
Produknya mulai dari rantis 4×4, truk angkut tentara, hingga prototipe kendaraan amfibi berantai. Pada 2020, PT Republik Defensindo berkolaborasi dengan BUMN pertahanan.
Kolaborasi ini dalam pembangunan fasilitas produksi amunisi kaliber 9×19 mm terpadu. Ini menandai keterlibatan swasta nasional tidak hanya di sektor kendaraan, tetapi juga munisi.
Tantangan dan Harapan
Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, menilai dukungan anggaran pertahanan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penguatan modernisasi alutsista.
Skema pembiayaan kreatif seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) serta penyertaan modal negara (PMN) sudah berjalan.
"Namun yang harus kita dorong ke depan adalah agar pembiayaan tidak hanya untuk membeli produk jadi, tetapi memperbesar kapasitas produksi nasional dan investasi teknologi," kata Oleh.
Indonesia sudah mampu memproduksi beberapa jenis alutsista dan suku cadang secara lokal. Terutama kendaraan taktis, amunisi, kapal patroli, serta layanan perawatan.
Ini termasuk overhaul (MRO). Namun, untuk sistem persenjataan berteknologi tinggi, Indonesia masih membutuhkan kolaborasi internasional.
Contohnya radar canggih, jet tempur generasi terbaru, dan sistem pertahanan udara jarak jauh.
| Aspek Industri Pertahanan | Keterangan |
|---|---|
| Kemandirian Nasional | Prioritas utama, kurangi ketergantungan impor |
| Kebijakan Strategis | Implementasi UU No. 16/2012, optimasi TKDN |
| Anggaran & Pembiayaan | Dukungan konsisten, skema campuran pemerintah-BUMN-swasta |
| Sinergi | Kerja sama BUMN, BUMS, dan lembaga riset |
| Transfer of Technology (ToT) | Penguasaan desain dan rekayasa, bukan sekadar perakitan |
| Produksi Lokal | Peningkatan kemampuan BUMN (Pindad, PTDI, PAL), peran swasta (NKRI, Republik Defensindo) |
Peran BUMN industri pertahanan saat ini signifikan. Namun, perlu diperkuat melalui konsolidasi dan sinergi rantai pasok. Keterlibatan BUMS perlu diperluas.
Ini agar industri pertahanan nasional tidak hanya bergantung pada beberapa perusahaan besar. Dukungan perbankan dan lembaga keuangan nasional juga penting.
Industri pertahanan membutuhkan pembiayaan jangka panjang dengan risiko terukur.


