Tag: Industri Nasional

  • DPR Minta Pemerintah Perkuat Industri Pertahanan Nasional

    DPR Minta Pemerintah Perkuat Industri Pertahanan Nasional

    Pemerintah didesak untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Penguatan sektor ini dinilai krusial untuk mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat rantai pasok nasional. Hal ini sekaligus menjaga ketahanan negara dalam jangka panjang.

    Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menegaskan bahwa industri pertahanan harus menjadi bagian strategi besar kemandirian nasional. Dukungan pemerintah harus konsisten dan menyeluruh.

    Dave Laksono menyatakan dukungan itu meliputi kebijakan, anggaran, dan pembiayaan. Sektor ini penting untuk mewujudkan kemandirian bangsa.

    "Sektor ini ditempatkan sebagai bagian penting dari upaya mewujudkan kemandirian bangsa, dengan dukungan kebijakan yang konsisten, anggaran yang berkesinambungan, serta sinergi antara BUMN, BUMS, dan sektor keuangan," kata Dave dikutip dari Antara, Kamis (12/2/2026).

    Penguatan industri pertahanan memerlukan kebijakan strategis yang dijalankan konsisten. Ini termasuk implementasi UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

    Undang-undang tersebut secara khusus mengatur kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu dioptimalkan.

    TKDN harus dioptimalkan dalam setiap pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Penting juga penyusunan roadmap jangka panjang industri pertahanan nasional.

    Roadmap tersebut harus terintegrasi antara Kementerian Pertahanan, BUMN, swasta, dan lembaga riset. Insentif fiskal dan non-fiskal juga diperlukan.

    Insentif berupa kemudahan pajak serta dukungan riset dan pengembangan (R&D) berfungsi memperkuat daya saing industri. Transfer of technology (ToT) harus dilakukan terukur.

    "Bukan sekadar perakitan, tetapi penguasaan desain dan rekayasa," ujarnya.

    Dari sisi anggaran, dukungan pemerintah tidak hanya untuk belanja operasional. Dukungan juga diarahkan pada pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

    Sinergi BUMN dan Swasta

    Saat ini, skema pembiayaan baru mulai dijalankan melalui kerja sama pemerintah, BUMN, dan mitra swasta. Sejumlah proyek strategis telah berjalan.

    Proyek tersebut meliputi kapal perang, kendaraan tempur, dan pesawat angkut. Pola pembiayaan campuran semakin memperkokoh fondasi industri pertahanan nasional.

    Pengadaan alutsista tanpa impor masih menghadapi tantangan ketersediaan komponen tertentu. Meskipun begitu, tren produksi lokal terus meningkat.

    Beberapa BUMN seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia menunjukkan kemampuan memproduksi alutsista. Kandungan lokal produknya semakin besar.

    "Peran BUMN pertahanan menjadi tulang punggung utama dalam produksi alutsista, sementara BUMS hadir sebagai mitra strategis yang memperkuat rantai pasok melalui penyediaan komponen, teknologi, dan inovasi. Sinergi antara keduanya menjadi kunci agar industri pertahanan nasional tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga berpeluang menembus pasar internasional," ujar Dave.

    Beberapa BUMN industri pertahanan meningkatkan kapasitas produksi. Mulai dari kendaraan taktis, kapal perang, hingga pesawat seperti CN-235 dan NC-212.

    Di sektor swasta, PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (NKRI) di Bandung menjadi pemain rantai pasok nasional. Perusahaan ini telah mengantongi lisensi resmi Kementerian Pertahanan.

    PT NKRI memproduksi selongsong peluru, proyektil, serta komponen mekanik presisi. Produknya untuk pesawat, kapal, dan kendaraan taktis.

    Kehadiran pabrik PT NKRI membantu mengurangi ketergantungan pemasok luar negeri. Selain itu, porsi anggaran pertahanan yang berputar di dalam negeri meningkat.

    PT Republik Defensindo juga muncul sebagai pemain swasta strategis. Perusahaan ini memproduksi kendaraan militer khusus.

    Produknya mulai dari rantis 4×4, truk angkut tentara, hingga prototipe kendaraan amfibi berantai. Pada 2020, PT Republik Defensindo berkolaborasi dengan BUMN pertahanan.

    Kolaborasi ini dalam pembangunan fasilitas produksi amunisi kaliber 9×19 mm terpadu. Ini menandai keterlibatan swasta nasional tidak hanya di sektor kendaraan, tetapi juga munisi.

    Tantangan dan Harapan

    Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, menilai dukungan anggaran pertahanan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penguatan modernisasi alutsista.

    Skema pembiayaan kreatif seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) serta penyertaan modal negara (PMN) sudah berjalan.

    "Namun yang harus kita dorong ke depan adalah agar pembiayaan tidak hanya untuk membeli produk jadi, tetapi memperbesar kapasitas produksi nasional dan investasi teknologi," kata Oleh.

    Indonesia sudah mampu memproduksi beberapa jenis alutsista dan suku cadang secara lokal. Terutama kendaraan taktis, amunisi, kapal patroli, serta layanan perawatan.

    Ini termasuk overhaul (MRO). Namun, untuk sistem persenjataan berteknologi tinggi, Indonesia masih membutuhkan kolaborasi internasional.

    Contohnya radar canggih, jet tempur generasi terbaru, dan sistem pertahanan udara jarak jauh.

    Aspek Industri Pertahanan Keterangan
    Kemandirian Nasional Prioritas utama, kurangi ketergantungan impor
    Kebijakan Strategis Implementasi UU No. 16/2012, optimasi TKDN
    Anggaran & Pembiayaan Dukungan konsisten, skema campuran pemerintah-BUMN-swasta
    Sinergi Kerja sama BUMN, BUMS, dan lembaga riset
    Transfer of Technology (ToT) Penguasaan desain dan rekayasa, bukan sekadar perakitan
    Produksi Lokal Peningkatan kemampuan BUMN (Pindad, PTDI, PAL), peran swasta (NKRI, Republik Defensindo)

    Peran BUMN industri pertahanan saat ini signifikan. Namun, perlu diperkuat melalui konsolidasi dan sinergi rantai pasok. Keterlibatan BUMS perlu diperluas.

    Ini agar industri pertahanan nasional tidak hanya bergantung pada beberapa perusahaan besar. Dukungan perbankan dan lembaga keuangan nasional juga penting.

    Industri pertahanan membutuhkan pembiayaan jangka panjang dengan risiko terukur.

  • Anggaran Pertahanan Indonesia 2026 Melonjak, Pengamat Soroti Kemandirian Industri

    Anggaran Pertahanan Indonesia 2026 Melonjak, Pengamat Soroti Kemandirian Industri

    Anggaran pertahanan Indonesia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp 337 triliun. Jumlah ini meningkat drastis, menempatkan belanja pertahanan sebagai salah satu pos terbesar dalam postur fiskal tahun depan.

    Kenaikan anggaran ini menjadi sorotan pengamat geopolitik dari Human Studies Institute, Rasminto. Menurutnya, besaran ini akan menguji konsistensi pemerintah dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan nasional.

    Rasminto memperingatkan, tanpa kebijakan penyerapan anggaran yang jelas, belanja pertahanan berpotensi kembali didominasi impor. Ini bisa menghambat penguatan kapasitas produksi dalam negeri.

    "APBN 2026 bisa menjadi momentum penguatan industri pertahanan nasional, atau sebaliknya, sekadar menjadi etalase belanja alutsista luar negeri dengan label modernisasi," kata Rasminto.

    Dokumen kebijakan fiskal pemerintah mengarahkan anggaran pertahanan 2026 untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Selain itu, dana juga dialokasikan untuk penguatan organisasi dan personel TNI, serta peningkatan kesiapan pertahanan nasional.

    Namun, Rasminto menyoroti bahwa modernisasi seringkali diartikan sebagai pembelian platform impor. Hal ini berpotensi mengabaikan penguatan kapasitas industri nasional yang esensial.

    Struktur Belanja dan Ketergantungan Impor

    Secara nominal, anggaran pertahanan 2026 menduduki posisi kedua terbesar dalam APBN. Meskipun demikian, proporsinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih di bawah 1 persen.

    Pemerintah menargetkan peningkatan bertahap hingga kisaran 1-1,5 persen PDB dalam jangka menengah. Ini menunjukkan komitmen untuk investasi jangka panjang dalam sektor pertahanan.

    "Masalahnya bukan sekadar rasio terhadap PDB. Yang lebih krusial adalah struktur belanja. Apakah uang itu memperkuat ekosistem industri nasional, atau justru memperdalam ketergantungan pada pemasok luar negeri," ujar Rasminto.

    Berikut adalah perbandingan anggaran pertahanan di beberapa negara ASEAN:

    Negara Anggaran Pertahanan (Estimasi) Proporsi terhadap PDB (Estimasi)
    Indonesia (2026) Rp 337 Triliun < 1%
    Singapura (2023) US$ 16,3 Miliar 3,0%
    Thailand (2023) US$ 7 Miliar 1,4%
    Malaysia (2023) US$ 4,3 Miliar 1,0%

    Amanat UU dan Realisasi di Lapangan

    Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mengamanatkan pemenuhan kebutuhan alutsista melalui produksi dalam negeri. Impor hanya boleh menjadi opsi terakhir jika produksi lokal tidak mampu memenuhi.

    Namun, dalam praktiknya, skema pengadaan strategis bernilai besar dinilai masih minim keterikatan. Keterikatan ini termasuk transfer teknologi, offset industri, maupun kewajiban produksi lokal.

    Di sisi BUMN, pemerintah membentuk holding industri pertahanan DEFEND ID pada April 2022. Holding ini membawahi PT Len Industri, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana.

    Pembentukan DEFEND ID bertujuan mengonsolidasikan kemampuan produksi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri pertahanan nasional di kancah global.

    Keterlibatan Industri Lokal dan Tantangan

    Sejumlah kontrak modernisasi telah diberikan kepada anggota holding tersebut. Contohnya, modernisasi pesawat C-130 Hercules oleh PT Dirgantara Indonesia.

    Selain itu, modernisasi kapal perang TNI AL oleh PT PAL Indonesia dengan nilai sekitar US$ 1,1 miliar. Kontrak-kontrak ini sering disebut sebagai bentuk keberpihakan pada industri dalam negeri.

    Namun, Rasminto menilai kontrak tersebut masih bersifat terbatas dan belum cukup. "Tanpa kepastian order jangka panjang dan keberanian mengunci belanja dalam negeri, industri pertahanan tetap berada dalam posisi reaktif, bukan strategis," katanya.

    Di luar BUMN, keterlibatan badan usaha milik swasta (BUMS) pertahanan mulai meningkat. PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia telah mengantongi lisensi Kementerian Pertahanan.

    Perusahaan ini memproduksi selongsong peluru, proyektil, serta komponen mekanik presisi untuk pesawat, kapal, dan kendaraan taktis. Ini menandakan diversifikasi dalam rantai pasokan.

    Selain itu, PT Republik Defensindo juga terlibat dalam produksi kendaraan militer. Perusahaan ini juga mengembangkan fasilitas produksi amunisi bersama BUMN pertahanan. Keterlibatan sektor swasta dinilai memperluas basis industri pertahanan nasional.

    Arah Kebijakan Pengadaan Strategis

    Meskipun ada upaya penguatan industri lokal, arah kebijakan pengadaan strategis dinilai masih menjadi tanda tanya. Rencana pengadaan 42 unit jet tempur Rafale menjadi salah satu contohnya.

    Wacana akuisisi kapal induk ringan Giuseppe Garibaldi, serta modernisasi alutsista laut dan udara, berpotensi menyerap anggaran besar. Hal ini menjadi masalah jika tidak disertai kewajiban offset dan alih teknologi.

    "Setiap pengadaan strategis seharusnya menjadi instrumen industrialisasi, bukan sekadar transaksi jual beli. Tanpa itu, APBN hanya menjadi pembiayaan industri pertahanan negara lain," kata Rasminto.

    Rasminto mengakui kemandirian penuh dalam teknologi pertahanan tingkat tinggi belum dapat dicapai dalam jangka pendek. Namun, ketergantungan permanen juga dinilai bukan pilihan yang tepat.

    "Yang dibutuhkan adalah peta jalan yang disiplin: impor hanya untuk menutup celah teknologi, sambil secara sistematis membangun kapasitas produksi dalam negeri," ujarnya.

    Dukungan Pembiayaan Nasional

    Selain struktur belanja, Rasminto juga menyoroti terbatasnya dukungan pembiayaan jangka panjang bagi industri pertahanan nasional. Akses terhadap perbankan nasional masih terkendala tingginya persepsi risiko.

    Panjangnya siklus produksi industri pertahanan juga menjadi faktor penghambat. Ini membuat investor atau lembaga keuangan enggan memberikan dukungan penuh.

    "Tanpa dukungan pembiayaan nasional yang kuat, industri pertahanan akan terus bergantung pada negara atau pembiayaan asing. Ini bertentangan dengan tujuan kemandirian," katanya.

    Dengan lonjakan anggaran pertahanan pada 2026, pemerintah dinilai berada pada persimpangan kebijakan penting. Pilihan belanja akan menentukan apakah APBN menjadi alat penguatan industri pertahanan nasional atau kembali terserap pada belanja impor berskala besar.

  • Presiden Prabowo Subianto Mulai 6 Proyek Hilirisasi Investasi Rp 118,14 Triliun di Berbagai Daerah

    Presiden Prabowo Subianto Mulai 6 Proyek Hilirisasi Investasi Rp 118,14 Triliun di Berbagai Daerah

    Presiden Prabowo Subianto mencanangkan rencana ambisius untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara industri dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan. Komitmen ini disusul dengan dimulainya enam proyek hilirisasi prioritas secara serentak yang dipimpin oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Proyek-proyek tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Total nilai investasi yang digelontorkan untuk keenam proyek ini mencapai US$ 7 miliar atau setara Rp 118,14 triliun, berdasarkan kurs Rp 16.878 per dolar Amerika Serikat.

    Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya akan memimpin industrialisasi besar-besaran di dalam negeri. Langkah ini diharapkan mampu membuka banyak lapangan kerja baru bagi masyarakat.

    "Saudara-saudara sekalian, kita juga bertekad meningkatkan lapangan pekerjaan untuk bangsa Indonesia. Kita juga akan memimpin industrialisasi bangsa Indonesia. Dalam 2-3 tahun ini, kita akan membangkitkan seluruh industri kita," kata Prabowo saat bicara dalam Mujahadah Kubro 1 Abad NU, disiarkan virtual, Minggu (8/2/2026).

    Presiden optimistis bahwa di bawah kepemimpinannya, Indonesia akan menjadi negara maju. Seluruh rakyat akan memiliki kehidupan yang layak dan menikmati kemajuan teknologi.

    "Kita sungguh-sungguh ingin menjadi negara maju, di mana seluruh rakyat Indonesia menikmati kemajuan teknologi dan kehidupan yang layak," ungkap Prabowo.

    Groundbreaking Proyek Hilirisasi Prioritas

    Pelaksanaan proyek hilirisasi ini merupakan wujud nyata dari janji Prabowo. Sebelumnya, ia pernah menyampaikan bahwa proyek-proyek ini akan menyerap investasi ratusan triliun rupiah.

    "Kita juga dalam waktu beberapa minggu ini, kita akan mulai, kita harapkan minimal 6 proyek hilirisasi. Mungkin bisa sampai 11. Nilainya adalah kurang lebih US$ 6 miliar," ujar Prabowo saat memberikan sambutan pada peresmian Kilang RDMP Balikpapan, Kalimantan Timur, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (12/1/2026) yang lalu.

    Pernyataan tersebut kini telah terealisasi. BPI Daya Anagata Nusantara (Danantara) secara resmi memulai groundbreaking enam proyek hilirisasi secara serentak Jumat kemarin.

    Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan besaran investasi. "Dengan enam proyek hilirisasi yang dicanangkan pada hari ini memang berjumlah, total investasinya mencapai US$ 7 miliar," ungkap Rosan dalam acara Groundbreaking Proyek Hilirisasi Fase-I di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2026) kemarin.

    Daftar Proyek Hilirisasi dan Lokasinya

    Keenam proyek hilirisasi ini tersebar di beberapa daerah strategis di Indonesia. Fokus utamanya adalah pada sektor pengolahan mineral, energi terbarukan, dan pangan.

    Berikut rincian lokasi dan jenis proyek yang telah dimulai groundbreaking-nya:

    No. Jenis Proyek Lokasi
    1 Pembangunan Smelter Aluminium Mempawah, Kalimantan Barat
    2 Pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah, Kalimantan Barat
    3 Pembangunan pabrik bioetanol Cilacap, Jawa Tengah
    4 Pembangunan pabrik bioavtur Cilacap, Jawa Tengah
    5 Pembangunan fasilitas integrated poultry (pengolahan ternak ayam terintegrasi) Malang, Gorontalo, Lampung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sumbawa
    6 Pembangunan pabrik garam Gresik, Jawa Timur