Tag: Infrastruktur

  • Gubernur Koster Lobi Bappenas Percepat Pembangunan Infrastruktur Bali

    Gubernur Koster Lobi Bappenas Percepat Pembangunan Infrastruktur Bali

    Gubernur Bali Wayan Koster mendesak pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur darat dan laut di Pulau Dewata. Desakan ini disampaikan langsung kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rahmat Pambudy.

    Koster menyampaikan permintaan tersebut saat menerima kunjungan Rahmat di Jayasabha, Rabu (11/2/2026). Dalam pertemuan itu, Koster memaparkan sejumlah program prioritas infrastruktur yang dinilai krusial untuk mendorong pemerataan pembangunan di Bali.

    Pemerintah Provinsi Bali kini memfokuskan peningkatan infrastruktur di beberapa wilayah. Target utamanya adalah Buleleng, Karangasem, dan Tabanan. Ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Bali.

    “Saat ini kami fokus pada peningkatan infrastruktur di sejumlah wilayah seperti Buleleng, Karangasem, Tabanan, dan lainnya. Ini bertujuan untuk pemerataan,” kata Koster dalam keterangan resminya, Kamis (12/2/2026).

    Koster menyebut, rencana pembangunan infrastruktur tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan serta bantuan pendanaan. Ia juga meminta Rahmat ikut mendorong agar rencana ini segera direalisasikan.

    “Saya mohon Pak Menteri mendorong agar lebih mantap lagi,” sambungnya.

    Kelanjutan Tol Gilimanuk-Mengwi

    Dalam kesempatan itu, Koster turut menyoroti proyek Tol Gilimanuk-Mengwi. Proyek ini hingga kini belum memiliki kepastian kelanjutan pembangunan. Tol sepanjang 96 kilometer tersebut dinilai penting untuk mengurai kemacetan di Bali.

    “Kami masih butuh kepastian keberlanjutan pembangunan jalan tol ini karena sangat penting untuk mengurai kemacetan,” sebut Koster.

    Penguatan Transportasi Laut dan Pelabuhan

    Selain jalur darat, Koster juga menekankan perlunya penguatan transportasi laut. Tujuannya untuk mengurangi beban angkutan logistik di jalan raya. Upaya itu, menurutnya, perlu didukung dengan peningkatan kapasitas tiga pelabuhan.

    Tiga pelabuhan yang dimaksud adalah Pelabuhan Celukan Bawang, Amed, dan Kusamba. Koster menjelaskan, kendaraan logistik dari Pelabuhan Ketapang dapat langsung diarahkan ke Pelabuhan Celukan Bawang. Hal ini diharapkan dapat mengurangi volume kendaraan di jalan raya Bali.

    “Sementara untuk Bali timur bisa ditangani di Pelabuhan Amed atau Kusamba,” ujar Gubernur asal Buleleng itu.

    Koster menambahkan, jika ketiga pelabuhan tersebut dapat beroperasi secara optimal, maka volume kendaraan logistik di jalur darat akan berkurang. Dampaknya, kemacetan lalu lintas di Bali dapat ditekan.

    Respons Bappenas: Prioritas Infrastruktur Bali

    Menanggapi permintaan tersebut, Rahmat menyatakan Kementerian PPN/Bappenas akan memprioritaskan pengembangan infrastruktur di Bali. Prioritas ini tidak hanya mencakup sektor darat dan laut, tetapi juga udara dan digitalisasi.

    “Bukan hanya darat dan laut, udara juga. Termasuk infrastruktur digitalisasi juga mesti dipercepat,” kata Rahmat.

    “Ada LRT, untuk bandara baru masih dalam tahap skema,” lanjutnya.

    Sektor Infrastruktur Keterangan
    Darat Fokus di Buleleng, Karangasem, Tabanan; Tol Gilimanuk-Mengwi
    Laut Peningkatan kapasitas Pelabuhan Celukan Bawang, Amed, Kusamba
    Udara LRT dan bandara baru dalam tahap skema
    Digitalisasi Percepatan pembangunan infrastruktur digital
  • Badung Siapkan Anggaran Rp 30 Miliar untuk Pembebasan Lahan Underpass Unud Jimbaran

    Badung Siapkan Anggaran Rp 30 Miliar untuk Pembebasan Lahan Underpass Unud Jimbaran

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30 miliar pada tahun 2026. Dana ini disiapkan untuk mendukung proyek pembangunan underpass di Simpang Kampus Universitas Udayana (Unud), Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan. Alokasi ini bertujuan mengantisipasi kebutuhan pembebasan lahan.

    Kebutuhan pembebasan lahan didasarkan pada hasil studi teknis terbaru. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung tengah mempersiapkan penyusunan studi kelayakan (FS) dan rancangan teknis terperinci (DED).

    Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Badung, I Putu Teddy Widnyana Putra, menyatakan bahwa anggaran Rp 30 miliar telah disiapkan. Anggaran ini khusus untuk pembebasan lahan tambahan jika ditemukan kekurangan berdasarkan studi teknis.

    “Bilamana dari feasibility study (FS) dan DED itu ada kekurangan lahan yang sudah pernah kami bebaskan, kami akan bebaskan kembali. Kami sudah anggarkan di tahun 2026 ini sebesar Rp 30 miliar,” kata I Putu Teddy Widnyana Putra, Rabu (11/2/2026).

    Penyusunan FS dan DED ini merupakan tanggung jawab Pemkab Badung sebagai pengusul proyek. Langkah ini juga bagian dari prosedur wajib sebelum masuk ke tahap perancangan desain teknis underpass tersebut.

    Kesiapan Dokumen Teknis

    Dinas PUPR Badung sedang menyiapkan FS serta melengkapi kriteria kesiapan yang diminta pemerintah pusat. Ini penting agar proyek dapat disetujui dan dilanjutkan ke tahap pembangunan fisik.

    “Ini kami masih penyusunan FS. Kami siapkan untuk pengadaan dan bagaimana nanti desain underpass itu. Kami melengkapi yang namanya readiness criteria yang dipersyaratkan kementerian,” ujar Teddy.

    Setelah dokumen teknis rampung, pembangunan fisik underpass akan diambil alih oleh kementerian terkait. Pembangunan diperkirakan menggunakan sistem anggaran tahun jamak (multi-years).

    Berikut adalah rincian tahapan proyek underpass Simpang Kampus Unud:

    Tahap Penanggung Jawab Estimasi Waktu Anggaran
    Penyusunan FS & DED Pemkab Badung 2026 Tidak disebutkan spesifik untuk tahap ini
    Pembebasan Lahan Tambahan Pemkab Badung 2026 Rp 30 Miliar
    Pembangunan Fisik Pemerintah Pusat (Kementerian PU) 2026-2027 (Multi-years) Tidak disebutkan spesifik

    Koordinasi Pusat dan Daerah

    Penugasan pengerjaan studi teknis kepada daerah ini sesuai arahan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). Ini merupakan bentuk pembagian tugas antarinstansi untuk mempercepat realisasi proyek.

    Pemkab Badung memastikan akan terus berkoordinasi intensif dengan pemerintah pusat. Tujuannya agar desain simpang underpass sesuai dengan kebutuhan lapangan dan dapat terlaksana dengan baik.

    “Berdasarkan surat dari balai jalan, sama-sama bagi tugas karena kabupaten yang mengusulkan rencana underpass ini. Nanti tetap kolaborasi dan koordinasi dengan balai, kementerian dalam penyusunan FS maupun DED,” jelas Teddy.

  • Kementerian Pertahanan Persiapkan Tol dan Jalan Nasional Jadi Landasan Darurat Pesawat

    Kementerian Pertahanan Persiapkan Tol dan Jalan Nasional Jadi Landasan Darurat Pesawat

    Kementerian Pertahanan (Kemhan) tengah menyusun peta jalan untuk mengubah sejumlah ruas jalan tol dan jalan nasional di berbagai wilayah Indonesia. Ruas-ruas tersebut dirancang memenuhi spesifikasi teknis sebagai landasan darurat pesawat.

    Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto menjelaskan konsep ini sangat penting. Tujuannya menjaga kesiapsiagaan pertahanan di wilayah kepulauan.

    "Konsep ini penting untuk menjaga kesiapsiagaan pertahanan di wilayah kepulauan," kata Donny Ermawan Taufanto, Rabu (11/2/2026).

    Dengan banyak titik alternatif pendaratan, operasional pesawat tempur tetap berjalan. Ini berlaku meskipun pangkalan utama mengalami gangguan.

    "Kita ingin di setiap pulau besar memiliki banyak alternatif pangkalan. Kalau satu pangkalan diserang, masih ada opsi lain. Karena itu, beberapa ruas jalan tol ke depan akan kita desain agar bisa difungsikan sebagai runway," ujarnya.

    Pembangunan infrastruktur ke depan akan diselaraskan dengan kebutuhan pertahanan. Kemhan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan pengelola jalan tol. Tujuannya agar spesifikasi teknis landasan darurat terpenuhi.

    "Ke depan, dalam pembangunan jalan tol, kami akan sesuaikan spesifikasinya agar memenuhi persyaratan sebagai runway. Ini bagian dari roadmap pertahanan nasional," tambah Donny.

    Tantangan dan Kemampuan Penerbang TNI AU

    Donny juga mengapresiasi kemampuan penerbang TNI Angkatan Udara. Mereka mampu mendaratkan pesawat tempur di ruas tol dengan lebar terbatas.

    Pendaratan di jalan tol memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan di pangkalan udara. Lebar jalan tol hanya sekitar 24 meter.

    Ini jauh lebih sempit dibanding runway bandara yang bisa mencapai 45 hingga 60 meter. Kondisi ini cukup riskan bagi penerbangan.

    "Lebar jalan tol hanya sekitar 24 meter, jauh lebih sempit dibanding runway bandara yang bisa mencapai 45 sampai 60 meter. Ini cukup riskan, tapi penerbang TNI AU sudah dilatih untuk kondisi sempit dan hasilnya aman," ujar Donny.

    Kemhan berkomitmen memastikan kesiapan infrastruktur pertahanan. Hal ini penting untuk menjaga kedaulatan negara di tengah tantangan geografis Indonesia.

    Perbandingan Spesifikasi Landasan

    Perbedaan lebar landasan antara jalan tol dan pangkalan udara menjadi faktor krusial dalam perencanaan ini. Berikut perbandingannya:

    Jenis Landasan Lebar Rata-rata (Meter) Tingkat Risiko Pendaratan
    Jalan Tol 24 Tinggi
    Pangkalan Udara 45-60 Rendah

    Peningkatan kesiapan pertahanan udara nasional menjadi prioritas utama. Melalui kolaborasi antar kementerian, proyek ini diharapkan terealisasi.

  • Tito Karnavian Paparkan Pemulihan Pascabencana Sumatera Berjalan Signifikan

    Tito Karnavian Paparkan Pemulihan Pascabencana Sumatera Berjalan Signifikan

    Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, memaparkan progres pemulihan pascabencana. Ia menilai pemulihan tersebut berjalan signifikan. Berbagai upaya percepatan terus dilakukan.

    Salah satunya dengan mengerahkan banyak alat berat. Personel lintas kementerian dan lembaga, termasuk mahasiswa dan taruna sekolah kedinasan, juga dilibatkan di lapangan.

    "Semua upaya dilakukan untuk percepatan pemulihan," ujar Tito, dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).

    Hal itu disampaikannya dalam Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera. Acara tersebut bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

    Laporan harian Posko Satgas per Selasa (10/2) menunjukkan penurunan signifikan jumlah pengungsi. Pengungsi berada di tiga wilayah terdampak yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Pada (2/12) jumlah pengungsi tercatat 2.178.269 orang. Kini angka tersebut berkurang menjadi 74.369 orang yang tersebar di tiga provinsi tersebut.

    Progres Pembersihan Lumpur

    Tito juga menyoroti progres pembersihan lumpur yang terus berjalan. Di Aceh, dari 263 lokasi sasaran, sebanyak 156 lokasi telah selesai dibersihkan. Sementara 107 lokasi masih dalam proses.

    Di Sumut, pembersihan selesai di 4 dari 11 lokasi dan sisanya masih berlangsung. Sumatera Barat telah menuntaskan seluruh 29 lokasi sasaran.

    Perkembangan Pelayanan Dasar

    Pada sektor pelayanan dasar, seluruh fasilitas kesehatan terdampak di tiga provinsi dilaporkan tetap berfungsi. Di Aceh, dua Puskesmas yang rusak berat tetap memberikan pelayanan di luar gedung. Ribuan fasilitas pendidikan terdampak juga terus didorong agar segera kembali beroperasi normal.

    Pemulihan Infrastruktur dan Ketenagalistrikan

    Tito mencatat pemulihan ketenagalistrikan dan telekomunikasi menunjukkan capaian positif. Sumbar telah mencapai pemulihan listrik dan jaringan internet 100 persen. Aceh dan Sumut hampir sepenuhnya pulih. Sisa pelanggan dan Base Transceiver Station (BTS) masih dalam penanganan. Pembangunan sumur bor serta fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) darurat juga dipercepat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

    Berikut rincian progres pemulihan pascabencana di beberapa sektor:

    Sektor Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat
    Pembersihan Lumpur 156 dari 263 lokasi selesai 4 dari 11 lokasi selesai 29 dari 29 lokasi selesai
    Fasilitas Kesehatan 2 Puskesmas rusak berat tetap melayani Semua berfungsi Semua berfungsi
    Ketenagalistrikan Hampir sepenuhnya pulih Hampir sepenuhnya pulih 100% pulih
    Telekomunikasi Hampir sepenuhnya pulih Hampir sepenuhnya pulih 100% pulih
    Rumah Ibadah Telah difungsikan kembali Telah difungsikan kembali Telah difungsikan kembali

    Dampak pada Ekonomi Lokal

    Tito menekankan pentingnya pemulihan ekonomi lokal. Aktivasi pasar rakyat terdampak bencana di ketiga provinsi telah berjalan secara fungsional. Hal ini membuat roda perekonomian masyarakat kembali bergerak. Lebih dari dua ribu rumah ibadah di Aceh, Sumut, dan Sumbar juga telah difungsikan kembali.

    Progres Pembangunan Hunian

    Terkait hunian, pembangunan hunian sementara (huntara) terus dikebut. Dari rencana 17.036 unit di tiga provinsi, sebanyak 5.489 unit telah selesai dibangun. Pembangunan hunian tetap (huntap) mulai berjalan dengan progres awal di Aceh dan Sumbar. Tito meminta percepatan proses administrasi dan teknis agar pembangunan huntap dapat segera meningkat.

    Penyaluran Dana Tunggu Hunian

    Dalam penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH), Tito mengingatkan pentingnya percepatan pembukaan rekening dan distribusi dana kepada masyarakat. Hingga kini, realisasi penyaluran DTH di tiga provinsi telah mencapai hampir 50 persen, dengan capaian tertinggi di Sumatera Barat.

    Untuk mendukung percepatan pemulihan, personel dari unsur TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), relawan, serta tenaga kesehatan telah dikerahkan ke daerah terdampak. Ribuan taruna dan mahasiswa sekolah kedinasan juga turut membantu di lapangan.

  • Pemkab Badung Tuntaskan Pembebasan Lahan Underpass Simpang McD Jimbaran

    Pemkab Badung Tuntaskan Pembebasan Lahan Underpass Simpang McD Jimbaran

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung telah merampungkan proses pembebasan lahan underpass di Simpang McD-kampus Universitas Udayana (Unud) Jimbaran, Kuta Selatan. Seluruh bidang tanah yang terdampak proyek strategis ini telah dilunasi pembayarannya pada akhir Oktober 2025.

    Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengungkapkan bahwa pembebasan lahan ini rampung pada tahun anggaran 2025. Dana telah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2025.

    “Pembebasan lahan dari simpang McD atau Simpang Udayana di tahun 2025 ini sudah tuntas semua. Kemarin di (APBD 2025) perubahan, kami sudah bayar untuk pembebasan lahan,” ujar Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa di Puspem Badung, Selasa (10/2/2026).

    Saat ini, Pemkab Badung masih menanti pengerjaan fisik proyek yang direncanakan sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proyek ini diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp 350 miliar.

    “Kalau tidak ada halangan sesuai dengan mata anggaran APBN katanya 2026 ini akan dilakukan pelaksanaan konstruksinya. Konstruksinya nanti murni (pemerintah) pusat,” tambah Adi Arnawa.

    Pemerintah Pusat Tanggung Biaya Konstruksi Underpass

    Awalnya, Pemkab Badung mendorong proyek ini kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk mengatasi kemacetan di kawasan wisata Kuta Selatan. Namun, setelah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah pusat memutuskan mengambil alih seluruh biaya pembangunan underpass tersebut.

    “Astungkara dari hasil pembicaraannya, ternyata pemerintah pusat dalam hal ini mengatensi dan sanggup untuk membiayai pembangunan underpass yang ada di simpang McDonald itu. Tetapi untuk pembebasan lahan tetap diserahkan kepada daerah,” tutur Adi Arnawa.

    Berikut rincian biaya proyek underpass Simpang McD-Unud Jimbaran:

    Detail Keterangan
    Biaya Pembebasan Lahan Ditanggung Pemkab Badung (APBD 2025)
    Biaya Konstruksi Fisik Ditanggung Pemerintah Pusat (APBN, diperkirakan Rp 350 miliar)
    Lokasi Proyek Simpang McD-kampus Universitas Udayana (Unud) Jimbaran, Kuta Selatan
    Tujuan Mengatasi kemacetan lalu lintas di Badung selatan

    Underpass Dukung Pengembangan Infrastruktur Badung Selatan

    Pembangunan underpass di jalan nasional ini diharapkan menjadi solusi efektif untuk kemacetan lalu lintas yang sering terjadi di wilayah Badung selatan. Infrastruktur jalan ini akan terintegrasi dengan pengembangan jalan lingkar barat dan lingkar selatan yang tersambung hingga kawasan Uluwatu, Pecatu.

    “Kalau nggak salah hitung-hitungan kemarin sekitar Rp 350-an miliar, semua. Saya kira ini akan menjadi salah satu solusi terkait dengan kemacetan yang sering terjadi di Badung selatan,” pungkasnya.

  • Proyek Kabel Bawah Tanah di 12 Ruas Jalan Medan Ditargetkan Rampung Tahun 2026

    Proyek Kabel Bawah Tanah di 12 Ruas Jalan Medan Ditargetkan Rampung Tahun 2026

    Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menargetkan 12 ruas jalan bebas dari kabel udara pada tahun 2026. Proyek ini merupakan bagian dari upaya penataan kota yang terintegrasi. Sejumlah ruas jalan utama tengah dalam tahap pengerjaan.

    Dua belas ruas jalan yang menjadi fokus proyek ini meliputi Jalan Dr Mansyur, Jalan Zainul Arifin, Jalan Ir Juanda, Jalan Imam Bonjol, Jalan Bhayangkara, Jalan Gaperta, Jalan Karya Wisata, Jalan Metereologi, Jalan GM Panggabean, Jalan Kejaksaan, Jalan Candi Borobudur, dan Jalan Candi Mendut.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Alam Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Medan, Gibson Panjaitan, menyatakan pengerjaan di Jalan Dr Mansyur telah rampung sepenuhnya. Progres pembongkaran di Jalan Juanda mencapai sekitar 30 persen dan ditargetkan selesai bulan ini.

    "Hingga saat ini, pengerjaan di Jalan Dr Mansyur telah rampung sepenuhnya. Sementara itu, di Jalan Juanda progres pembongkaran telah mencapai sekitar 30 persen dan ditargetkan selesai pada bulan ini," ujar Gibson Panjaitan, Selasa (10/2/2026).

    Gibson juga menjelaskan penataan di Jalan Zainul Arifin baru dimulai pekan ini, mencakup pembongkaran tiang dan pemutusan kabel udara. Sementara itu, pekerjaan penggalian serta penyambungan jaringan kabel bawah tanah masih berlangsung di Jalan Imam Bonjol.

    Integrasi Proyek dan Tantangan

    Pemko Medan mengintegrasikan penataan kabel dengan proyek penataan trotoar melalui skema joint program. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan kerapian hasil penataan.

    "Pada beberapa ruas tersebut, sebagian jaringan utilitas sudah mulai tersambung ke sistem bawah tanah. Untuk meningkatkan efisiensi, Pemko Medan mengintegrasikan penataan kabel dengan proyek penataan trotoar melalui skema joint program," tambah Gibson.

    Enam ruas jalan pengerjaan trotoarnya dilakukan bersamaan dengan penurunan jaringan utilitas ke bawah tanah. "Langkah ini diambil agar proses penggalian tidak dilakukan berulang kali dan hasil penataan menjadi lebih rapi," ujarnya.

    Pemkot Medan optimistis seluruh penataan pada 12 ruas jalan tersebut dapat diselesaikan tahun ini. Tantangan utama berada pada lokasi pengerjaan yang mayoritas di kawasan pusat kota.

    Berikut adalah daftar ruas jalan yang menjadi target proyek relokasi kabel udara:

    No. Ruas Jalan
    1 Jalan Dr Mansyur
    2 Jalan Zainul Arifin
    3 Jalan Ir Juanda
    4 Jalan Imam Bonjol
    5 Jalan Bhayangkara
    6 Jalan Gaperta
    7 Jalan Karya Wisata
    8 Jalan Metereologi
    9 Jalan GM Panggabean
    10 Jalan Kejaksaan
    11 Jalan Candi Borobudur
    12 Jalan Candi Mendut

    "Karena berada di pusat kota, koordinasi dengan penyelenggara utilitas yang tergabung dalam Apjatel terus kami perketat agar galian lebih rapi, cepat, dan tidak meresahkan masyarakat," pungkas Gibson.

    Revisi Target dan Alasan Penundaan

    Proyek relokasi kabel udara menjadi kabel tanam di 12 ruas jalan di Kota Medan seharusnya rampung akhir tahun 2025. Namun, hingga kini proyek tersebut masih belum rampung di beberapa titik.

    Wali Kota Medan Rico Waas mengakui pengerjaan masih akan dilanjutkan pada tahun 2026. "Masih dalam pengerjaan juga, kemungkinan seperti itu (kita lanjutkan ke tahun 2026)," ujar Rico saat diwawancarai, Senin (19/1/2026).

    Menurut Rico, proyek relokasi kabel ini harus dilakukan bersamaan dengan penataan jalan dan trotoar. Hal ini untuk menghindari pekerjaan berulang.

    "Karena kita kan sama seperti saya sampaikan kemarin akan ada perbaikan jalan, trotoar, jadi sekali jalan juga. Jangan nanti dua kali kerja, sudah kita lakukan misalnya trotoarnya, ternyata kabelnya juga masih di udara, sedangkan begitu sudah kita lakukan penataan trotoar kita minta juga dari kabel di udara diturunkan ke bawah, dibongkar lagi. Jadi harus sekali jalan," jelas Rico Waas.

  • Warga Keluhkan Jalur Kereta Tanpa Palang di Medan Helvetia

    Warga Keluhkan Jalur Kereta Tanpa Palang di Medan Helvetia

    Jalur kereta api di Jalan Pantai Timur, Medan Helvetia, Kota Medan, tidak dilengkapi palang pengaman. Kondisi ini dikeluhkan oleh warga sekitar yang setiap hari melintasi area tersebut.

    Ketiadaan palang pintu kereta api menimbulkan kekhawatiran. Terutama mengenai keselamatan para pengguna jalan, khususnya pada malam hari.

    "Agak bahaya juga kalau malam, namanya kadang udah capek takutnya nggak sadar kan ada kereta api lewat, kemarin aku pernah gitu soalnya," ujar Fahri, salah seorang pengguna jalan, saat diwawancarai detikSumut, Selasa (10/2/2026).

    Fahri mengungkapkan bahwa dia pernah hampir mengalami insiden. Kejadian itu membuatnya semakin khawatir dengan kondisi jalan tersebut.

    Jalan Pantai Timur menjadi jalur alternatif favorit bagi warga. Terutama bagi mereka yang bekerja di sekitar Jalan Gatot Subroto.

    Jalur ini dipilih untuk menghindari kemacetan dan lampu merah. Ini membantu mereka menghemat waktu perjalanan pulang pergi kerja.

    "Aku biasa lewat sini biar nggak kena lampu merah sama macet. Biasa kalo pulang pergi orang kerja," ujarnya.

    Warga sekitar memohon adanya perhatian dari pihak terkait. Hal ini demi keselamatan para pengguna jalan yang melintas.

    Riwayat Palang Pintu yang Menghilang

    Anggun, warga sekitar, menuturkan bahwa dulunya di lokasi itu ada palang kereta api. Namun, sudah cukup lama palang tersebut tidak ada lagi.

    "Dulu ada loh palangnya, nggak tau kemana," ujarnya.

    Anggun menekankan bahwa jalan tersebut merupakan akses vital. Jalan ini banyak dilalui pengendara setiap harinya.

    Ia sangat berharap pihak berwenang dapat memasang kembali palang kereta api. Ini demi menjamin keselamatan seluruh pengguna jalan.

    "Ramai ini jalannya, kalau bisa ya diadain palangnya," tutupnya.

    Berikut rincian kekhawatiran warga:

    Aspek Kekhawatiran Penjelasan
    Keselamatan Pengendara Risiko kecelakaan tinggi, terutama malam hari.
    Minimnya Penerangan Jalur gelap menambah bahaya bagi pengendara.
    Tingginya Lalu Lintas Ramai dilalui pekerja sebagai jalur alternatif.
    Ketiadaan Palang Dulunya ada, namun kini tidak ada.
  • Menteri PU Targetkan Tol Prosiwangi Sampai Situbondo 2028

    Menteri PU Targetkan Tol Prosiwangi Sampai Situbondo 2028

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo menyatakan pembangunan Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Prosiwangi) menjadi prioritas utama pemerintah. Ia menargetkan ruas tol ini bisa rampung hingga Situbondo pada tahun 2028.

    Doddy Hanggodo mengungkapkan hal tersebut saat kunjungan kerjanya di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya, Selasa (10/2/2026). Proyek ini diharapkan meningkatkan konektivitas antar wilayah di Jawa Timur.

    "Saya harapkan tahun 2028 selesai lah itu Tol Prosiwangi," kata Doddy, Selasa (10/2/2026).

    Doddy menjelaskan Tol Prosiwangi telah beroperasi secara fungsional sampai gerbang Tol Paiton saat Nataru tahun lalu. Kini, pembangunan dikebut untuk Seksi Paiton-Besuki agar bisa dibuka fungsional pada Lebaran 2026.

    Pada 2028, Tol Prosiwangi dipastikan akan rampung hingga Seksi Besuki-Situbondo. Setelah itu, pembangunan akan dilanjutkan hingga Banyuwangi untuk mendukung akses pariwisata dan ekonomi.

    "Tahun 2028 untuk sementara waktu sampai Situbondo dulu ya," tandas Doddy Hanggodo.

    Capaian Positif Segmen Gending-Besuki

    Proyek tol Prosiwangi segmen Gending-Paiton-Besuki menunjukkan capaian positif. Seksi 1 dan 2 dari Gending hingga Paiton sempat beroperasi fungsional saat libur Nataru 2025-2026. Namun, ruas tersebut ditutup kembali untuk memenuhi persyaratan operasional penuh.

    Seksi 3 Paiton-Besuki saat ini mencapai progres di atas 92%. Ruas ini ditargetkan dibuka fungsional pada arus Mudik dan Balik Lebaran 2026, memungkinkan kendaraan melintas dari Gending hingga Besuki.

    Proses pra-Provisional Hand Over (pra-PHO) untuk ruas Paiton-Besuki sedang berlangsung. PHO diharapkan dilakukan sebelum Ramadan 2026, sehingga siap difungsionalkan pada Lebaran 2026.

    Rincian Seksi Pembangunan Tol Prosiwangi

    Tol Prosiwangi terbagi menjadi tujuh seksi pembangunan. Setiap seksi memiliki panjang yang bervariasi, menargetkan konektivitas dari Probolinggo hingga Banyuwangi secara bertahap. Berikut rinciannya:

    Seksi Ruas Panjang (km)
    1 Gending-Kraksaan 12,88
    2 Kraksaan-Paiton 11,2
    3 Paiton-Besuki 25,6
    4 Besuki-Situbondo 43,3
    5 Situbondo-Asembagus 16,76
    6 Asembagus-Bajulmati 37,45
    7 Bajulmati-Ketapang 29,21
  • Pembangunan Flyover Taman Pelangi Surabaya Dipercepat, Doddy Hanggodo Soroti DED

    Pembangunan Flyover Taman Pelangi Surabaya Dipercepat, Doddy Hanggodo Soroti DED

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo bertemu dengan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur Adhy Karyono di Kantor Gubernur Jatim. Pertemuan penting ini membahas percepatan pembangunan Flyover Taman Pelangi Surabaya.

    Doddy Hanggodo menyatakan bahwa pembangunan akan diupayakan secepatnya. Saat ini, fokus utama adalah finalisasi desain teknis rinci (Detailed Engineering Design/DED).

    "Kita upayakan secepat-cepatnya pembangunan, ini tinggal difinalkan detailed engineering design atau DED-nya," kata Doddy di Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, Selasa (10/2/2026).

    Doddy menjelaskan, desain akhir masih dimatangkan dan didiskusikan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Diskusi bertujuan menciptakan desain yang cocok dengan lingkungan Jawa Timur.

    "Nanti desain mungkin akan didiskusikan sama-sama kira-kira bentuknya seperti yang cocok dengan alam dan lingkungannya Jawa Timur. Itu kan menjadi fasadnya Jawa Timur di mata internasional," terangnya.

    "Sekarang memang DED belum final, masih disempurnakan Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya," tambahnya.

    Sekdaprov Jatim Adhy Karyono memastikan bahwa pembebasan lahan untuk Flyover Taman Pelangi telah dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Pihaknya terus berkomunikasi intensif mengenai desain akhir.

    "Untuk lahan kewenangannya pemkot, tapi untuk pembangunan kita bicarakan tadi sama Pak Menteri PU, untuk nanti Pemprov Jatim bisa mengajukan dan Insyaallah itu akan segera dibangun," jelas Adhy.

    Anggaran pembangunan akan ditanggung oleh Kementerian PU melalui APBN. Adhy menyebut bahwa Pemprov Jatim hanya diminta rancangan desain yang sesuai kebutuhan dan ikonik.

    "Yang jelas Flyover Taman Pelangi akan disegerakan, ya dari Kementerian PU yang hitung (anggarannya), pembebasan lahan pemkot tapi istilahnya Pemprov itu dimintai rancangannya seperti apa," ungkap Adhy.

    "Ini sudah tek-tokan dengan balai PU, nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan dan juga mungkin desainnya yang bagus ikonik," imbuhnya.

    Berikut adalah rincian pembagian tanggung jawab dalam proyek Flyover Taman Pelangi Surabaya:

    Aspek Pihak Bertanggung Jawab
    Pembebasan Lahan Pemerintah Kota Surabaya
    Anggaran Pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum (APBN)
    Penyempurnaan DED Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya
    Pengajuan Proyek ke Pusat Pemerintah Provinsi Jawa Timur

    Pembangunan fisik Flyover Taman Pelangi diharapkan dapat dimulai pada tahun 2026. Proyek ini akan masuk dalam Inpres Jalan Daerah (IJD) setelah DED disetujui.

    "Kita bersama akan menyempurnakan Flyover Taman Pelangi dari DED yang ada kan disempurnakan lagi sifatnya kemudian kita setujui baru masuk dalam Inpres Jalan Daerah (IJD) jadinya. Insyaallah tahun 2026 akan dimulai fisiknya," tambah Adhy.

    Keuntungan Anggaran APBN dan Fokus Menteri PU

    Penggunaan APBN dalam pembangunan ini memberikan keuntungan percepatan. Anggaran APBN memungkinkan proyek berjalan pada tahun berjalan tanpa menunggu perubahan APBD.

    "APBN itu bisa memungkinkan tahun berjalan pun bisa dilajukan. Kalau APBD kan nggak bisa harus nunggu P-APBD kan gitu. Itu beruntungnya dibangun dengan APBN," ujarnya.

    Adhy mengapresiasi Menteri Doddy Hanggodo yang "jemput bola" dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Jawa Timur. Selain Flyover Taman Pelangi, masalah banjir langganan, persoalan struktural, dan kewenangan Balai Kementerian PU juga dibahas.

    "Intinya Pak Menteri luar biasa jemput bola soal persoalan apa saja yang belum selesai untuk Jawa Timur dan salah satunya Flyover Taman Pelangi Kota Surabaya akan diselesaikan," kata Adhy.

    Pembahasan juga mencakup Kali Lamong yang terhubung dengan Bengawan Solo, serta masalah jalan. Adhy menekankan perhatian besar Menteri PU dan rencana ground check untuk Jalur Lintas Selatan (JLS) dalam waktu dekat.

    "Kemudian yang banjir maupun langganan dan persoalan struktural dan menyangkut kewenangan Balai Kementerian PU sudah dibahas termasuk Kali Lamong yang ikut Bengawan Dolo dan juga masalah jalan. Alhamdulillah Pak Menteri sangat memperhatikan, terbuka, dan kita akan menyusun dalam waktu dekat untuk ground check termasuk Jalur Lintas Selatan (JLS) itu," tandasnya.

  • Pemkot Mataram Bangun Mercusuar Modern Antisipasi Bencana Pesisir

    Pemkot Mataram Bangun Mercusuar Modern Antisipasi Bencana Pesisir

    Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram berencana membangun mercusuar di sepanjang pesisir pantai. Pembangunan ini bertujuan mengantisipasi potensi bencana dan memperkuat sistem peringatan dini bagi masyarakat pesisir.

    Mercusuar yang akan dibangun tidak seperti mercusuar pada umumnya. Fasilitas ini dilengkapi dengan sejumlah perangkat super canggih untuk memberikan informasi secara real time.

    Wali Kota Mataram Mohan Roliskana menjelaskan bahwa mercusuar tersebut memiliki fungsi ganda. Selain sebagai titik pengawasan, juga berfungsi sebagai sumber suara untuk menyampaikan situasi secara cepat.

    "Tidak hanya berfungsi sebagai titik pengawasan, tapi juga sebagai sumber suara untuk menyampaikan situasi secara cepat kepada masyarakat. Jadi masyarakat juga bisa waspada," kata Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, Senin (9/2/2026).

    Mercusuar ini akan dilengkapi perangkat teknis untuk pembaruan informasi secara real time dan kamera pengawas (CCTV).

    "Nanti (alatnya) lengkapi lah, ada alat pantau juga. Nanti dinas teknis yang eksekusi," ujarnya.

    Anggaran pembangunan mercusuar akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026. Mohan akan membahas rencana ini dengan Sekda Mataram.

    "Di perubahan ya, kami siapkan anggaran untuk itu. Karena (mercusuar) itu sangat penting sekali. Belajar dari pengalaman yang kemarin, saya lihat ini menjadi satu hal yang sangat dibutuhkan di kawasan itu (pesisir)," tandasnya.

    Dampak Cuaca Ekstrem Sebelumnya

    Pembangunan mercusuar ini menjadi penting setelah Mataram dilanda cuaca ekstrem. Pekan lalu, ribuan warga terdampak banjir rob dan luapan Sungai Jangkok.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram mencatat 800 kepala keluarga (KK) atau sekitar 4.000 warga terdampak. Lokasi terdampak meliputi Kopajali, Jempong Baru, Tanjung Karang, Ampenan Selatan di Penghulu Agung, hingga Kelurahan Bintaro, Ampenan.

    Data Dampak Bencana di Mataram
    Lokasi Jenis Bencana Jumlah Terdampak (KK)
    Kopajali, Jempong Baru, Tanjung Karang, Ampenan Selatan (Penghulu Agung), Bintaro Banjir rob, luapan Sungai Jangkok, abrasi 800
    Lingkungan Bugis dan Bintaro Ampenan Kerusakan rumah berat 20

    "Kalau kami totalkan ada 800 KK yang terdampak, ada juga yang karena abrasi, banjir rob, dan luapan Sungai Jangkok. (Lokasinya) di Kopajali, Jempong Baru, Tanjung Karang, Ampenan Selatan di Penghulu Agung hingga di Kelurahan Bintaro, Ampenan," kata Plt Kalak BPBD Mataram, Muzaki.

    Muzaki menyebutkan kerusakan rumah terparah terjadi di Lingkungan Bugis dan Bintaro Ampenan. Sebanyak 20 rumah rusak berat di sana, menyebabkan warga terpaksa tinggal di tenda sementara.

    "Rumah warga yang rusak berat rata-rata berada di bibir pantai. Posko hingga dapur umum yang kami bangun di sana akan diperpanjang hingga pekan ini, guna mempercepat proses perbaikan," tandasnya.