Dunia ekonomi global berada di persimpangan jalan. Digitalisasi menjanjikan efisiensi, namun ketimpangan ekonomi tetap menjadi masalah utama. Kekayaan terkonsentrasi pada sedikit orang, sementara banyak masyarakat berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pertumbuhan ekonomi terjadi, tetapi distribusinya tidak merata.
Di tengah dinamika ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merayakan hari jadinya yang ke-27 pada 10 Februari 2026. Lembaga ini memiliki amanah sebagai jangkar moral dan regulator etis dalam ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.
Selama hampir tiga dekade, ekonomi syariah masih dianggap sebatas urusan halal dan haram. Padahal, fatwa DSN-MUI membawa misi lebih besar, yaitu menciptakan sistem yang inklusif dan adil bagi semua pihak.
Inklusivitas dalam ekonomi syariah memastikan akses sistem ekonomi bagi siapa saja, tanpa diskriminasi dan eksploitasi. Etikanya bertumpu pada maqashid syariah, yang menekankan perlindungan harta, martabat manusia, dan kemaslahatan publik. Prinsip ini menolak sistem ekonomi yang eksklusif bagi pemilik modal besar.
Larangan terhadap gharar (kecurangan), maysir (perjudian), dan riba (tambahan tak berdasar) melindungi kelompok rentan. Prinsip risk-sharing memastikan risiko dan keuntungan dibagi proporsional. Sistem ekonomi tidak boleh membiarkan yang lemah berjalan sendiri. Inklusivitas hadir dalam pembiayaan, desain produk, kebijakan distribusi, dan orientasi industri.
Capaian Indonesia dalam Ekonomi Syariah
Indonesia mencatat capaian signifikan dalam ekonomi syariah. Dalam laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024/2025, Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dengan skor GIEI 99,9, meningkat 19,8 poin dari tahun sebelumnya.
Pencapaian ini menempatkan Indonesia di atas Uni Emirat Arab dan Bahrain. Kenaikan peringkat mencerminkan penguatan struktur, kualitas regulasi, dan kapasitas industri halal nasional, sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terdepan.
Berdasarkan data OJK, total aset perbankan syariah menembus Rp1.028,18 triliun pada Oktober 2025. Pembiayaan mencapai Rp685,55 triliun, dan Dana Pihak Ketiga mencapai Rp820,79 triliun. Semuanya mencatatkan posisi tertinggi sepanjang sejarah.
Ketahanan ekonomi syariah Indonesia teruji di sektor riil. Misalnya, lewat KUR Syariah, Rp89,04 triliun telah mengalir ke 1,47 juta debitur.
Ekonomi syariah berpihak pada keadilan sosial dengan membuka akses permodalan tanpa riba bagi pedagang kecil.
Peran Sertifikasi Halal bagi UMKM
Memasuki 2026, jutaan sertifikat halal dari BPJPH menjadi tiket masuk UMKM Indonesia ke pasar dunia. DSN-MUI terus mengawal percepatan ini agar sertifikasi halal menjadi napas ekspor, bukan sekadar formalitas.
Ketika pemerintah, regulator, dan ulama bergerak seirama, UMKM halal menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Dari pencapaian ini, ekonomi syariah tidak boleh berhenti pada pertumbuhan angka atau peringkat global. Capaian aset, pembiayaan, dan sertifikasi halal harus diukur sejauh mana prinsip keadilan distributif dirasakan masyarakat luas.
Tantangan dan Solusi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ir. Airlangga Hartarto, MBA, MMT, pernah menyoroti kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan syariah.
Meskipun literasi keuangan nasional mencapai 66%, pemanfaatan layanan syariah belum optimal dibandingkan potensinya.
Milad ke-27 ini harus menjadi titik balik bagi DSN-MUI untuk melakukan penetrasi lebih dalam ke masyarakat akar rumput. Fatwa tidak boleh hanya dipahami oleh praktisi atau akademisi.
DSN-MUI perlu mendorong digitalisasi edukasi syariah. Penggunaan fintech dan uang elektronik syariah harus menjadi kendaraan utama untuk menjangkau generasi Z dan milenial.
Tiga Prinsip Kolaborasi Ekonomi Syariah
DSN-MUI menyadari langkah ini memerlukan kolaborasi lintas sektor yang solid dalam ekosistem ekonomi syariah melalui tiga prinsip:
- Tafahum (saling memahami): Literasi menjadi syarat utama inklusivitas. Tanpa pemahaman yang sama antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat, ekonomi syariah akan tetap dipandang sebagai pilihan emosional, bukan sebagai sistem rasional yang menawarkan stabilitas dan keadilan.
- Ta’awun (kolaborasi): Distribusi manfaat tidak akan terjadi jika setiap sektor berjalan sendiri. Perbankan, sektor riil, industri halal, fintech syariah, dan lembaga sosial harus bergerak dalam satu ekosistem. Kolaborasi memungkinkan pembiayaan produktif menjangkau lebih luas.
- Takaful (saling melindungi): Prinsip ini memastikan bahwa inklusivitas tidak berhenti pada akses modal, tetapi juga mencakup perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat, agar risiko ekonomi tidak ditimpakan hanya pada satu pundak, terutama pihak yang lemah.
Melalui momentum milad ke-27 ini, upaya memperkokoh inklusivitas ekonomi syariah harus dipandang sebagai ikhtiar kebangsaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
DSN-MUI harus terus berdiri di depan, memastikan bahwa ekonomi syariah adalah sistem yang terbuka, merangkul yang lemah, dan menjadi motor penggerak kesejahteraan yang inklusif bagi kemajuan bangsa.
Data Aset Perbankan Syariah di Indonesia
Berikut adalah data aset perbankan syariah di Indonesia pada Oktober 2025:
| Jenis Aset | Nilai (Rp Triliun) |
|---|---|
| Total Aset Perbankan Syariah | 1.028,18 |
| Pembiayaan | 685,55 |
| Dana Pihak Ketiga | 820,79 |

