Tag: Insentif

  • Changan Desak Pemerintah Segera Umumkan Insentif Mobil Listrik Jakarta

    Changan Desak Pemerintah Segera Umumkan Insentif Mobil Listrik Jakarta

    Produsen otomotif asal China, Changan, mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengumumkan peraturan mengenai insentif mobil listrik. Kepastian regulasi ini krusial bagi industri untuk menetapkan harga produk mobil listrik yang akurat di pasar.

    Ketidakjelasan insentif ini menimbulkan kebingungan bagi pelaku industri dalam menghitung biaya dan harga jual. Peraturan insentif menjadi penentu utama dalam strategi penetapan harga.

    Setiawan Surya, CEO Changan Indonesia, menyatakan harapan agar aturan tersebut cepat keluar. "Sebenarnya kita mengharapkan aturannya cepat keluar. Supaya jelas, bentuknya apa, kita ngikutin, menyesuaikan. Tapi kalau nggak keluar (aturannya) kan kita bingung ya ngitungnya," kata Setiawan, di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Insentif mobil listrik untuk tahun 2025 masih belum jelas. Potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi kendaraan listrik yang berakhir Desember 2025 lalu belum ada kepastian perpanjangan.

    Tahun sebelumnya, mobil listrik menikmati insentif potongan PPN dari 12 persen menjadi 2 persen. Situasi ini membuat industri otomotif menunggu keputusan pemerintah.

    Usulan Kemenperin dan Respons Kemenkeu

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengajukan usulan terkait insentif kendaraan listrik kepada Kementerian Keuangan. Usulan ini diharapkan dapat mempercepat kepastian bagi industri.

    "Kami sudah mengirimkan surat usulan insentif, di akhir tahun kemarin dari Bapak Menteri Perindustrian. Artinya, saat ini kami masih menunggu dari Kementerian Keuangan terkait keputusannya," kata Patia Junjungan Monangdo, Ketua Tim Kerja Industri Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Kemenperin, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    Berikut adalah perbandingan insentif mobil listrik yang masih berlaku dan yang sedang dinanti:

    Jenis Insentif Status Keterangan
    Potongan PPN Menunggu Keputusan Berakhir Desember 2025, perpanjangan belum jelas.
    PPnBM Berlanjut Nol persen sesuai program LCEV.
    PKB Berlanjut Nol persen.
    BBNKB Berlanjut Nol persen.

    Insentif PPnBM Tetap Berlaku

    Meskipun demikian, Patia menegaskan bahwa mobil listrik masih mendapatkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sesuai program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV). Berdasarkan aturan LCEV, PPnBM mobil listrik dikenakan nol persen.

    "Insentif untuk PPnBM ini masih terus berlanjut. Sebagai komitmen di program LCEV, karena memang program LCEV ini bukan insentif tahunan yang di-review setiap tahun, namun memang untuk jangka waktu tahun tertentu," ujar Patia.

    Selain itu, kendaraan listrik juga menikmati keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Saat ini, mobil listrik dikenakan PKB nol persen dan BBNKB nol persen.

  • Polemik Insentif Guru P3K Paruh Waktu Rp 50 Ribu di Sumedang Jadi Perbincangan

    Polemik Insentif Guru P3K Paruh Waktu Rp 50 Ribu di Sumedang Jadi Perbincangan

    Polemik insentif guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu di Kabupaten Sumedang menjadi perhatian publik. Besaran insentif sebesar Rp50 ribu rupiah memicu perbincangan.

    Dinas Pendidikan (Disdik) Sumedang akhirnya buka suara terkait masalah ini. Mereka memberikan penjelasan mengenai kebijakan pemberian insentif tersebut.

    Kabar ini mencuat setelah guru bernama Fildzah Nur Amalina mengunggah video di media sosial. Dalam video tersebut, tertulis 'Kenapa mau jadi guru padahal gajinya kecil…?'.

    Unggahan itu juga menunjukkan bukti penerimaan uang sebesar Rp50 ribu. Bahkan, setelah potongan BPJS Kesehatan, insentif yang diterima hanya Rp15 ribu.

    Penjelasan Disdik Sumedang

    Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Disdik Sumedang segera memberikan tanggapan. Kasubag Umum dan Keuangan Disdik Sumedang, Roni Rahmat, angkat bicara.

    Roni menjelaskan, Fildzah masuk kategori R3 sebagai P3K paruh waktu yang belum bersertifikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    "Untuk yang bersangkutan (Fildzah) itu dia masuk R3, sebulan dapat insentif Rp 250 ribu," ujar Roni kepada detikJabar, Senin (9/2/2026).

    Pihak Disdik tidak menampik adanya bayaran insentif Rp50 ribu untuk guru P3K paruh waktu. Namun, Roni menegaskan, angka tersebut memiliki dasar.

    Menurutnya, insentif Rp50 ribu diberikan kepada guru P3K paruh waktu kategori R4. Guru kategori ini belum terdata di BKN karena masa pengabdian kurang dari dua tahun.

    Kategori Guru P3K Paruh Waktu

    Berikut adalah rincian kategori guru P3K paruh waktu di Sumedang yang menjadi sorotan:

    Kategori Status BKN Masa Kerja Insentif Awal
    R3 Belum Bersertifikasi Variatif Rp250 ribu
    R4 Tidak Terdaftar Database Kurang 2 Tahun Rp50 ribu

    "Yang mendapatkan insentif Rp 50 ribu itu termasuk R4. Untuk R4 itu honorer yang tidak masuk ke dalam database BKN begitu awalnya," kata Roni.

    Ia menambahkan, Pemda Sumedang mengakomodir honorer non-database BKN dengan syarat minimal dua tahun masa kerja. Proses ini muncul saat seleksi P3K tahap 2.

    Solusi agar TPG Tidak Hangus

    Sebelumnya, P3K paruh waktu kategori R4 tidak menerima insentif dari Pemkab Sumedang. Namun, mereka mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) senilai Rp2 juta.

    Pada pertengahan 2025, muncul surat dari Kementerian Pendidikan. Surat tersebut menyatakan guru yang tidak mendapat insentif daerah akan kehilangan TPG senilai Rp2 juta.

    "Nah muncullah pada saat itu kesepakatan dari ketua korlap nya yang dari guru honorer ini sebelum adanya paruh waktu atau R4 itu, kemudian kesepakatan bersama mereka meminta kalau tidak ada honor daerah ini tidak akan cair sertifikasi gurunya terlepas berapapun," ungkap Roni.

    Untuk menghindari TPG hangus, Pemkab Sumedang berdialog dengan guru P3K paruh waktu kategori R4. Disepakati, mereka akan menerima insentif sementara sebesar Rp50 ribu.

    "Insyaallah ke depan update dari Pak Kadis menghadap ke kementerian meminta penjelasan dan bantuan-bantuan munculah seperti itu," tutur Roni.

    Peningkatan Insentif Guru P3K

    Roni menjelaskan, Disdik Sumedang berencana menggeser anggaran. Tujuannya untuk menambah insentif guru P3K paruh waktu.

    Besaran insentif akan ditingkatkan dari Rp50 ribu menjadi Rp250 ribu. Ini merupakan upaya agar tidak ada lagi guru yang menerima insentif di bawah standar.

    "Ini sedang dalam upaya supaya tidak ada lagi yang dapat Rp 50 ribu, sudah berproses standar terendah itu Rp 250 ribu tidak ada yang di bawah itu. Tetap bertahap sesuai dengan kemampuan daerah," pungkasnya.

    Hingga kini, Disdik Sumedang mencatat 546 guru P3K paruh waktu masuk kategori R4.

  • Disdik Sumedang Buka Suara Gaji Guru P3K Paruh Waktu Rp50 Ribu Viral di Media Sosial

    Disdik Sumedang Buka Suara Gaji Guru P3K Paruh Waktu Rp50 Ribu Viral di Media Sosial

    Kasus seorang guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu di Kabupaten Sumedang yang menerima insentif Rp50 ribu viral di media sosial. Dinas Pendidikan (Disdik) Sumedang akhirnya memberikan penjelasan terkait insiden tersebut.

    Guru bernama Fildzah Nur Amalina menjadi sorotan setelah mengunggah video di media sosial. Video itu menampilkan tulisan "Kenapa mau jadi guru padahal gaji nya kecil…?" disertai bukti penerimaan uang sebesar Rp50 ribu.

    Kasubag Umum dan Keuangan Disdik Sumedang, Roni Rahmat, mengklarifikasi bahwa Fildzah termasuk kategori R3. Kategori ini merujuk pada P3K paruh waktu yang belum bersertifikasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    "Untuk yang bersangkutan (Fildzah) itu dia masuk R3, sebulan dapat insentif Rp 250 ribu," ujar Roni, dilansir detikJabar, Senin (9/2/2026).

    Roni tidak menampik adanya guru P3K paruh waktu yang menerima insentif Rp50 ribu. Namun, ia menegaskan bahwa nominal tersebut diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

    Ketentuan Insentif Guru P3K Paruh Waktu

    Roni menjelaskan, insentif Rp50 ribu diberikan kepada guru P3K paruh waktu kategori R4. Guru kategori ini belum terdata dalam database BKN.

    Hal ini disebabkan masa pengabdian mereka yang belum mencapai dua tahun sesuai ketentuan. Regulasi BKN mensyaratkan minimal dua tahun masa kerja untuk pengajuan non-database BKN.

    "Yang mendapatkan insentif Rp 50 ribu itu termasuk R4. Untuk R4 itu honorer yang tidak masuk ke dalam database BKN begitu awalnya," katanya.

    Roni menambahkan, pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, saat itu membuka kesempatan bagi guru non-database BKN. Namun, ada syarat minimal dua tahun masa kerja yang harus dipenuhi.

    Berikut adalah tabel perbedaan kategori guru P3K paruh waktu berdasarkan penjelasan Disdik Sumedang:

    Kategori Guru Status Sertifikasi BKN Masa Kerja Minimal Insentif Bulanan
    R3 Belum bersertifikasi Tidak dijelaskan Rp250.000
    R4 Belum masuk database BKN 2 tahun Rp50.000

    Pihaknya kemudian mengakomodir pengajuan tersebut dengan syarat masa kerja minimal dua tahun. Setelah itu, muncul kesempatan bagi mereka yang terdaftar di database BKN untuk mengikuti tes tahap 2.

    "Waktu itu BKN ada regulasi untuk Pemerintah Daerah mengajukan yang non database BKN, pemda waktu itu ada kepikiran soalnya kapan lagi ini mau ada testing, terus diakomodir tapi dengan syarat yang harus ditempuh itu minimal 2 tahun masa kerja," jelasnya.

    "Pada waktu itu pemerintah daerah dalam hal ini dari Dinas Pendidikan membuka ini dan masuk lah R4 itu, terlepas lah memang pada waktu itu terus pada punya SP lah 2 tahun, kemudian munculan untuk mengikuti testing tahap 2 yang sudah menghasilkan kelulusan hanya untuk yang terdaftar di database BKN," sambungnya.