Produsen otomotif asal China, Changan, mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengumumkan peraturan mengenai insentif mobil listrik. Kepastian regulasi ini krusial bagi industri untuk menetapkan harga produk mobil listrik yang akurat di pasar.
Ketidakjelasan insentif ini menimbulkan kebingungan bagi pelaku industri dalam menghitung biaya dan harga jual. Peraturan insentif menjadi penentu utama dalam strategi penetapan harga.
Setiawan Surya, CEO Changan Indonesia, menyatakan harapan agar aturan tersebut cepat keluar. "Sebenarnya kita mengharapkan aturannya cepat keluar. Supaya jelas, bentuknya apa, kita ngikutin, menyesuaikan. Tapi kalau nggak keluar (aturannya) kan kita bingung ya ngitungnya," kata Setiawan, di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Insentif mobil listrik untuk tahun 2025 masih belum jelas. Potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi kendaraan listrik yang berakhir Desember 2025 lalu belum ada kepastian perpanjangan.
Tahun sebelumnya, mobil listrik menikmati insentif potongan PPN dari 12 persen menjadi 2 persen. Situasi ini membuat industri otomotif menunggu keputusan pemerintah.
Usulan Kemenperin dan Respons Kemenkeu
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengajukan usulan terkait insentif kendaraan listrik kepada Kementerian Keuangan. Usulan ini diharapkan dapat mempercepat kepastian bagi industri.
"Kami sudah mengirimkan surat usulan insentif, di akhir tahun kemarin dari Bapak Menteri Perindustrian. Artinya, saat ini kami masih menunggu dari Kementerian Keuangan terkait keputusannya," kata Patia Junjungan Monangdo, Ketua Tim Kerja Industri Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Kemenperin, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Berikut adalah perbandingan insentif mobil listrik yang masih berlaku dan yang sedang dinanti:
| Jenis Insentif | Status | Keterangan |
|---|---|---|
| Potongan PPN | Menunggu Keputusan | Berakhir Desember 2025, perpanjangan belum jelas. |
| PPnBM | Berlanjut | Nol persen sesuai program LCEV. |
| PKB | Berlanjut | Nol persen. |
| BBNKB | Berlanjut | Nol persen. |
Insentif PPnBM Tetap Berlaku
Meskipun demikian, Patia menegaskan bahwa mobil listrik masih mendapatkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sesuai program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV). Berdasarkan aturan LCEV, PPnBM mobil listrik dikenakan nol persen.
"Insentif untuk PPnBM ini masih terus berlanjut. Sebagai komitmen di program LCEV, karena memang program LCEV ini bukan insentif tahunan yang di-review setiap tahun, namun memang untuk jangka waktu tahun tertentu," ujar Patia.
Selain itu, kendaraan listrik juga menikmati keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Saat ini, mobil listrik dikenakan PKB nol persen dan BBNKB nol persen.


