Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan proses pemilihan pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan dilakukan melalui Panitia Seleksi (Pansel). Penegasan ini disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).
Prasetyo Hadi menyatakan percepatan kerja Pansel menjadi prioritas. Pemerintah berkomitmen menjaga prosedur sesuai aturan, tanpa ada pelanggaran kewenangan.
Tiga posisi jabatan kosong di OJK yang akan diseleksi meliputi Ketua Dewan Komisioner, Wakil Dewan Komisioner, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, serta Bursa Karbon OJK.
"Rencananya demikian, kita lihat ininya ya, waktunya memungkinkan atau tidak. Karena ini kan bicaranya masalah percepatan ya, tanpa ada juga kewenangan-kewenangan yang dilanggar," ungkap Prasetyo, Senin (9/2/2026).
Setelah calon-calon ditetapkan Pansel, Presiden akan menyerahkan nama-nama tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Itu kan panselnya juga yang memiliki kewenangan untuk mengajukan adalah Presiden," tegas Prasetyo.
Berikut adalah beberapa posisi strategis di OJK yang perlu diisi melalui seleksi ketat:
| Posisi | Tugas Utama |
|---|---|
| Ketua Dewan Komisioner | Memimpin dan mengarahkan kebijakan OJK |
| Wakil Ketua Dewan Komisioner | Mendukung Ketua dalam menjalankan tugas |
| Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon | Mengawasi sektor pasar modal dan derivatif |
Menjaga Integritas dan Kredibilitas
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga telah menegaskan bahwa calon pejabat OJK akan tetap dipilih melalui Pansel sebelum diajukan ke DPR. Hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Purbaya menekankan bahwa seleksi tanpa Pansel dapat merusak integritas dan kredibilitas pemerintah di mata pasar. "Kita justru harus mengikuti undang-undang yang ada, karena berkaitan dengan integritas kita mengelola pasar dan peraturan-peraturan yang sana," tegas Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2026) lalu.
"Kalau kita malah melanggar undang-undang yang ada, justru akan mengganggu kredibilitas kita sendiri dan kredibilitas hasil panselnya nanti, atau kredibilitas hasil ketua OJK-nya nanti," pungkasnya.
