Tag: integritas

  • PKS Usulkan Riset Indeks Integritas Penyelenggara Pemilu ke Kemenkopolkam dan BRIN

    PKS Usulkan Riset Indeks Integritas Penyelenggara Pemilu ke Kemenkopolkam dan BRIN

    Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan agar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolkam) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan riset indeks integritas penyelenggara pemilu. Ide ini disampaikan untuk memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

    Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menyambut baik inisiatif serupa yang telah ada. Ia menegaskan, akan lebih baik bila penelitian serupa juga diterapkan pada lembaga penyelenggara pemilu.

    Kholid menyampaikan pandangannya setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Evaluasi Capaian Indeks Integritas Penyelenggara Pemilu (IIPP) di Kuta, Badung, Rabu (11/2/2026).

    “Saya pikir ini inisiatif yang bagus kalau mau dikembangin lagi integritas penyelenggara pemilu itu bagus juga kalau dibuatkan risetnya,” kata Kholid, Rabu (11/2/2026).

    Respons Kemenkopolkam dan BRIN

    Wakil Menteri Kemenkopolkam, Lodewijk Freidrich Paulus, menanggapi positif usulan tersebut. Menurut Lodewijk, kewenangan riset ini nantinya akan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menaungi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

    “Karena memang nanti kan kalau ada itu KPU akan membuat tentang itu, termasuk masalah-masalah yang ada,” kata Lodewijk.

    Senada, Direktur Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Moch Nurhasim, menambahkan bahwa riset tersebut akan dikerjakan bersama. DKPP dan Kemenkopolkam akan berkolaborasi dalam studi ini.

    “Perhitungannya baru selesai, sehingga indeks kepatuhan politik itu akan segera dirilis oleh DKPP bersama Kemenkopolkam,” ujar Nurhasim.

    Inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu di masa mendatang. Pengukuran integritas menjadi kunci penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

    Berikut adalah beberapa lembaga yang terlibat dalam inisiatif riset integritas penyelenggara pemilu:

    Lembaga Peran
    Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pengusul inisiatif riset integritas
    Kemenkopolkam Penerima usulan dan kolaborator riset
    BRIN Penerima usulan dan kolaborator riset
    Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Pelaksana utama riset, menaungi KPU dan Bawaslu
    KPU Badan penyelenggara pemilu, terkait objek riset
    Bawaslu Badan pengawas pemilu, terkait objek riset
  • Krisis Keteladanan Profesor Ancaman Nalar Publik dan Integritas Kampus

    Krisis Keteladanan Profesor Ancaman Nalar Publik dan Integritas Kampus

    Gelar profesor seharusnya menghadirkan rasa hormat dan menjadi simbol keteladanan. Ia mewakili kepakaran, kematangan sikap, ucapan tertimbang, serta tindakan yang memberi arah. Mahasiswa kerap memandang profesor sebagai cermin masa depan, baik dalam karier maupun watak.

    Namun, di tengah dinamika akademik, rasa hormat itu sering tergerus kekecewaan. Hal ini bukan karena ilmu kehilangan nilai, melainkan karena keteladanan kerap kehilangan tempatnya di lingkungan kampus.

    Kampus kini menghadapi paradoks. Di satu sisi, ia dituntut produktif melalui publikasi, sitasi, akreditasi, dan peringkat internasional. Di sisi lain, kampus memikul mandat moral untuk menjaga kejujuran ilmiah, kebebasan akademik, dan pembentukan karakter generasi muda.

    Ketika logika kuantifikasi mengalahkan etika, profesor sering terjebak dalam perlombaan angka. Gelar menjadi "cukup" untuk otoritas, sementara keteladanan dianggap bonus. Tanpa keteladanan, otoritas menjadi kosong makna.

    Tuntutan produktivitas ilmiah memang bukan hal yang salah. Riset perlu dipublikasikan dan pengetahuan harus disebarluaskan. Masalah muncul ketika insentif mendorong perilaku menyimpang.

    Penyimpangan Etika Ilmiah dan Integritas

    Penyimpangan ini meliputi ghost writing, publikasi instan, menumpang nama pada publikasi, memecah riset menjadi artikel dangkal, kolaborasi semu demi sitasi, hingga plagiarisme dan manipulasi data. Dalam kondisi seperti ini, profesor dihadapkan pada pilihan sulit.

    Profesor harus memilih antara proses ilmiah yang lambat dan melelahkan, atau mengikuti arus pragmatis yang menjanjikan hasil cepat. Keteladanan keilmuan diuji di wilayah abu-abu ini.

    Profesor berintegritas akan menahan diri dari jalan pintas, meskipun konsekuensinya adalah lambatnya kenaikan peringkat. Mereka juga berisiko kalah dalam kompetisi hibah, atau tersisih dari panggung popularitas akademik.

    Ketika profesor setia pada kebenaran, ia mengirimkan pesan sunyi kepada mahasiswa. Pesan tersebut bahwa ilmu bukan sekadar produk, melainkan proses yang etis.

    Sebaliknya, profesor yang memamerkan "kepiawaian administratif" untuk mengakali sistem secara tidak langsung mengajarkan. Pelajaran itu bahwa kecerdasan dapat berjalan tanpa kejujuran.

    Pelajaran semacam ini, meskipun tidak tertulis di silabus, akan muncul dalam praktik sehari-hari. Gelar profesor membawa otoritas, namun otoritas tanpa etika mudah tergelincir menjadi kekuasaan.

    Otoritas dan Kerendahan Hati Intelektual

    Di ruang kelas, pergeseran ini terlihat ketika profesor mematikan perbedaan pendapat dengan dalih "pengalaman panjang". Mereka juga merendahkan pertanyaan mahasiswa atau mengubah kritik ilmiah menjadi serangan personal. Kampus yang seharusnya menjadi rumah dialog berubah menjadi panggung monolog.

    Pada titik ini, keteladanan dalam sikap, seperti kerendahan hati intelektual, menjadi krusial. Kerendahan hati bukan berarti relativisme tanpa standar. Profesor tetaplah penjaga mutu.

    Mutu tidak identik dengan kekerasan simbolik, tetapi tumbuh dalam iklim aman untuk bertanya, salah, dan mencoba lagi. Ketika profesor berani berkata "saya tidak tahu" atau "saya keliru", ia menanamkan etos ilmiah esensial.

    Etos itu adalah kebenaran lebih penting daripada gengsi. Di dunia yang memuja citra, keberanian mengakui keterbatasan adalah bentuk keteladanan yang radikal.

    Keteladanan dalam Tindakan dan Tata Kelola Kampus

    Keteladanan tidak diuji pada orasi ilmiah, melainkan pada rutinitas yang sepi tepuk tangan. Kebiasaan disiplin, seperti datang tepat waktu, menepati janji bimbingan, dan transparan dalam penilaian, membentuk ekologi kepercayaan.

    Adil dalam kolaborasi riset, menjaga jarak etis dengan mahasiswa, dan menolak gratifikasi dalam proyek adalah tindakan kecil. Namun, tindakan itu membangun kepercayaan. Dalam tata kelola, profesor sering menjadi penentu promosi jabatan, rekrutmen, dan distribusi sumber daya.

    Berikut adalah beberapa aspek integritas profesor dalam tata kelola:

    Aspek Deskripsi Dampak Positif
    Transparansi Penilaian Proses penilaian yang jelas dan terbuka untuk mahasiswa. Membangun kepercayaan, mendorong akuntabilitas.
    Keadilan Kolaborasi Distribusi tugas dan pengakuan yang adil dalam riset. Meningkatkan kualitas riset, memotivasi tim.
    Menolak Gratifikasi Tidak menerima suap atau hadiah yang memengaruhi keputusan. Menjaga integritas institusi, mencegah korupsi.
    Jaga Jarak Etis Menghindari hubungan personal yang berpotensi konflik kepentingan dengan mahasiswa. Melindungi mahasiswa, menjaga profesionalisme.

    Integritas profesor dipertaruhkan ketika meritokrasi dikalahkan oleh patronase. Mahasiswa belajar bahwa keberhasilan lebih ditentukan relasi daripada kompetensi, dan etika tereduksi menjadi retorika.

    Keteladanan dalam tindakan menuntut keberanian untuk menolak konflik kepentingan. Ini berarti profesor harus siap tidak populer di lingkaran kekuasaan kampus. Profesor yang mempraktikkan integritas menegakkan pesan sunyi.

    Pesan itu adalah bahwa yang benar seringkali sunyi, tetapi dampaknya sangat panjang.

    Keteladanan dalam Ucapan di Era Digital

    Era digital memperluas panggung profesor. Komentar di media sosial, opini di media massa, dan wawancara televisi dapat membentuk persepsi publik tentang ilmu. Di sini, keteladanan dalam ucapan menjadi krusial.

    Profesor tidak dituntut netral terhadap ketidakadilan, melainkan perlu kritis terhadap kebijakan publik. Namun, kritik yang berakar pada data, argumentasi jernih, dan bahasa beradab membedakan pencerahan dari kebisingan.

    Masalah muncul ketika profesor larut dalam sensasionalisme. Misalnya, generalisasi serampangan, opini di luar kompetensi yang dibungkus otoritas, merasa paling pintar atas segala hal, atau menyebarkan informasi belum terverifikasi.

    Publik akan kebingungan jika profesor saja abai pada standar evidensial. Keteladanan dalam ucapan berarti menjaga batas antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab epistemik. Profesor harus mampu mengajarkan, berbicara di ruang publik adalah tindakan moral.

    Ini bukan sekadar ekspresi personal. Mahasiswa kini tumbuh dalam dunia instan, dengan ringkasan algoritmik, influencer sebagai rujukan, dan opini cepat sebagai mata uang. Kampus semestinya menjadi tempat melambat.

    Memulihkan Keteladanan Profesor

    Kampus seharusnya menjadi ruang untuk berpikir mendalam, memeriksa ulang, dan berdamai dengan kompleksitas. Ketika profesor gagal menjadi teladan, mahasiswa mencari figur lain. Popularitas mengalahkan otoritas ilmiah.

    Fenomena ini memunculkan yang viral mengalahkan yang valid. Dalam jangka panjang, kondisi ini melahirkan generasi cepat bereaksi, lambat merefleksi. Krisis keteladanan juga menular pada etos riset.

    Toleransi terhadap pelanggaran kecil menciptakan normalisasi pelanggaran besar. Kultur akademik bergeser dari pencarian kebenaran menjadi pengumpulan prestasi. Pada akhirnya, universitas berisiko kehilangan mandat sosialnya.

    Universitas dapat menjadi sekadar pabrik kredensial, bukan penjaga nalar publik. Memulihkan keteladanan profesor tidak cukup dengan imbauan moral, tetapi menuntut perubahan struktural.

    Pertama, sistem insentif perlu diseimbangkan. Kualitas riset, kontribusi pengajaran, dan pembinaan karakter harus diakui setara dengan kuantitas publikasi. Kedua, penguatan etika riset.

    Pelatihan berkelanjutan, audit independen, dan sanksi adil harus menjadi arsitektur permanen, bukan reaksi sesaat terhadap skandal. Ketiga, kultur mentoring perlu dihidupkan kembali.

    Profesor bukan sekadar supervisor teknis, melainkan mentor nilai. Forum refleksi etika, komunitas praktik baik, dan teladan lintas generasi dapat menularkan integritas secara organik. Keempat, tata kelola kampus harus transparan dan partisipatif.

    Hal ini agar konflik kepentingan bisa diawasi. Kebebasan akademik perlu dijaga, tetapi selalu berdampingan dengan akuntabilitas etika. Keteladanan profesor menuntut keutuhan.

    Keutuhan itu berupa ilmu tajam, hati bersih, laku konsisten, dan kata bertanggung jawab. Profesor yang utuh tidak alergi kritik, justru memerlukannya. Profesor tidak membangun wibawa di atas ketakutan.

    Wibawa profesor dibangun di atas kepercayaan. Mereka tidak menggadaikan kebenaran demi popularitas, tetapi bersedia sepi demi integritas. Pertanyaan tentang keteladanan profesor adalah pertanyaan tentang masa depan nalar publik.

    Ketika profesor setia pada etika, kampus kembali menjadi rumah bagi kebenaran jujur dan kemanusiaan beradab. Ketika profesor mengabaikannya, gelar tinggal simbol, dan ilmu kehilangan wibawa. Di pundak profesor, bukan hanya reputasi akademik yang dipertaruhkan, tetapi arah peradaban berpikir kita.

  • Bantuan Politik Rp 1.000 Per Suara Diduga Sebabkan Penurunan Indeks Keuangan Partai di Indonesia

    Bantuan Politik Rp 1.000 Per Suara Diduga Sebabkan Penurunan Indeks Keuangan Partai di Indonesia

    Partai politik menyoroti bahwa dana bantuan politik (banpol) dari pemerintah sebesar Rp 1.000 per suara menjadi salah satu faktor penyebab turunnya indeks keuangan partai yang transparan dan akuntabel.

    Penurunan ini terungkap dalam hasil riset Indeks Integritas Partai Politik (IIP) 2025. Jumlah tersebut dinilai tidak memadai untuk operasional partai.

    Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (Sekjen PKS) Muhammad Kholid menganggap angka Rp 1.000 per suara terbilang rendah. Ia menyoroti bahwa jumlah tersebut belum mengalami perubahan signifikan sejak 7-8 tahun terakhir.

    Kholid menyarankan agar dana banpol ditingkatkan. Peningkatan ini disebutnya dapat memperbaiki keuangan partai politik sekaligus menunjukkan kepedulian negara terhadap keberlangsungan partai.

    Harapannya, tuntutan transparansi dan tata kelola keuangan partai dapat diselaraskan dengan dukungan finansial yang diberikan oleh negara.

    “Karena mengelola partai tidak murah dan tidak mudah. Sehingga ketika kita ingin mendorong untuk partai politik berbenah yes, tapi kita juga harus melihat secara proporsional apakah sudah cukup perhatian negara terhadap partai politik,” jelas Kholid.

    Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenkopolkam) Lodewijk Freidrich Paulus mengakui bahwa dana bantuan politik memang masih tergolong rendah.

    Pembatasan Penggunaan Dana Banpol

    Menurut ketentuan, dana banpol wajib dialokasikan 60 persen untuk pendidikan kader, dan sisanya untuk kegiatan lain-lain. Namun, komponen terbesar dalam pendidikan politik, yaitu transportasi, tidak tertampung.

    “Dalam pendidikan politik itu apa yang ditampung dari bantuan, terutama operasional pendidikan politik, akomodasi, konsumsi, padahal yang paling besar adalah transportasi, itu tidak didukung,” jelas Freidrich.

    Akibatnya, partai politik berinisiatif melaksanakan bimbingan teknis sebagai pengganti pendidikan kader. Kegiatan ini pun seringkali hanya diikuti oleh anggota legislatif.

    “Ini menjadi perhatian kita bersama, termasuk KPK,” sambung Lodewijk.

    Usulan Peningkatan Dana Banpol oleh KPK

    Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Cahya Hardianto Harefa, menambahkan bahwa pada tahun 2019 KPK sempat mengajukan usulan ke Presiden terkait dana banpol sebesar Rp 16.900 per suara.

    Skema yang diusulkan adalah pembagian 50 persen dari pemerintah dan 50 persen dari partai politik.

    “Pada saat itu masih belum memungkinkan sekitar Rp 8 ribu dibagi dua, sempat ada usulan Rp 10 ribu tapi pada saat itu yang disetujui adalah seribu,” kata Cahya.

    Meskipun demikian, Cahya menilai angka Rp 1.000 per suara masih ideal di Indonesia. Ia mengingatkan partai politik agar tidak membatasi integritas hanya pada besaran uang.

    KPK berharap partai politik dapat menjadi teladan bagi publik dalam menularkan integritas yang baik.

    “Karena partai politik produsen para pemimpin-pemimpin di negara ini. Diharapkan karena penurunan (aspek) keuangan dari 60 persen (tahun lalu) menjadi sekitar 40, mudah-mudahan ke depan perbaikan-perbaikan dilakukan,” tandas Cahya.

    Perbandingan Dana Bantuan Politik

    Tahun Usulan KPK (per suara) Disetujui (per suara) Keterangan
    2019 Rp 16.900 Rp 1.000 KPK usulkan skema 50% pemerintah, 50% partai
    Saat Ini – Rp 1.000 Angka belum berubah sejak 7-8 tahun lalu
  • Menteri Kebudayaan Fadli Zon Serahkan Penghargaan ZI-WBK di Jakarta

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon Serahkan Penghargaan ZI-WBK di Jakarta

    Menteri Kebudayaan (Menbud) RI, Fadli Zon, menyerahkan penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Penghargaan ini diberikan kepada tiga satuan kerja di lingkungan Kementerian Kebudayaan. Acara penyerahan berlangsung di Gedung Kementerian Kebudayaan, Jakarta.

    Satuan kerja penerima penghargaan ZI-WBK adalah Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF), Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI Provinsi Jawa Timur, dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX Provinsi Maluku. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas komitmen nyata dalam menerapkan tata kelola bersih dan berintegritas.

    Pemberian penghargaan ZI-WBK menjadi bukti nyata komitmen satuan kerja dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

    “Penghargaan ini membuktikan bahwa satuan kerja tersebut telah menjalankan zona wilayah yang berintegritas dan bebas dari korupsi. Ini sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran pemerintahan mengedepankan efisiensi, menutup potensi kebocoran anggaran, serta mempersempit ruang terjadinya korupsi maupun tindakan yang mengarah pada pemborosan,” kata Fadli Zon dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

    Fadli Zon berharap semakin banyak satuan kerja yang mampu memenuhi standar ZI-WBK. Integritas harus menjadi standar kerja, bukan sekadar capaian sesaat.

    “Ke depan, kita berharap semakin banyak satuan kerja yang memenuhi standar ZI-WBK. Ini harus kita jadikan standar, bukan hanya sekadar pencapaian. Integritas bukan suatu extraordinary, tetapi harus menjadi fondasi dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujarnya.

    Kementerian Kebudayaan memandang perlu adanya pendampingan dan contoh konkret. Penghargaan ZI-WBK diharapkan menjadi role model dan pemicu bagi satuan kerja lain.

    “Selamat kepada para penerima penghargaan dan terima kasih atas kerja kerasnya. Ini merupakan pencapaian kinerja yang patut diapresiasi dan menjadi contoh bagi satuan kerja lainnya,” ungkapnya.

    Upaya Pembinaan dan Penguatan Zona Integritas

    Inspektur Jenderal, Fryda Lucyana, menyampaikan bahwa penyerahan penghargaan ZI-WBK internal ini merupakan upaya pembinaan. Ini juga menjadi penguatan pembangunan zona integritas.

    “Penyerahan penghargaan ZI-WBK internal ini merupakan bagian dari pembinaan dan penguatan pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian Kebudayaan, sekaligus sebagai bentuk apresiasi pimpinan kepada satuan kerja yang telah berkomitmen menerapkan tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berintegritas,” kata Fryda.

    Penilaian oleh Inspektorat Jenderal bersifat objektif. Aspek yang diperhatikan meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, dan penguatan pengendalian intern. Juga diperhatikan penguatan akuntabilitas kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

    Pada tahun 2025, Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal menetapkan tiga satuan kerja. Ketiganya memenuhi kriteria dan layak menerima penghargaan ZI-WBK tingkat internal.

    “Inspektorat Jenderal Kementerian Kebudayaan juga telah melakukan pendampingan intensif terhadap ketiga satuan kerja terpilih pada setiap tahapan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), yaitu mulai dari desk evaluation hingga field evaluation,” tutupnya.

    ZI-WBK adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja instansi pemerintah. Predikat ini diberikan atas komitmen dan keberhasilan mewujudkan reformasi birokrasi bebas korupsi. Tujuan utamanya adalah menciptakan birokrasi yang melayani dan terpercaya.

    Satuan Kerja Penerima Penghargaan ZI-WBK 2026

    Satuan Kerja Kategori Penghargaan
    Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF) ZI-WBK
    Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI Provinsi Jawa Timur ZI-WBK
    Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX Provinsi Maluku ZI-WBK
  • Kemenkopolkam Ungkap Integritas Partai Politik di Kuta Capai 61,2 Persen

    Kemenkopolkam Ungkap Integritas Partai Politik di Kuta Capai 61,2 Persen

    Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) melaporkan Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) secara nasional berada pada kategori sedang. Pencapaian ini mencapai 61,2 persen berdasarkan pengukuran tahun 2025.

    Penilaian tersebut diumumkan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus. Pengumuman ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Capaian IIPP 2025 di Kuta, Badung, Rabu (11/2/2026).

    "Hasil pengukuran integritas partai politik 2025 yang dilakukan oleh BRIN terhadap 8 partai politik di parlemen menunjukkan bahwa capaian IIPP secara nasional berdasarkan nilai rata-rata berada pada kategori berintegritas sedang dan dengan skor 61,22 persen dari tertinggi 100," kata Freidrich.

    Freidrich menjelaskan bahwa pengukuran integritas partai politik melalui IIPP didasarkan pada lima elemen utama. Elemen tersebut meliputi kode etik, demokrasi internal, kaderisasi, rekrutmen, serta pengelolaan keuangan partai yang transparan dan akuntabel.

    Dari kelima elemen yang dinilai, aspek pengelolaan keuangan partai menjadi yang terendah. Aspek ini masuk dalam kategori kurang berintegritas dengan skor 44,5 persen.

    Sementara itu, empat elemen lainnya menunjukkan hasil yang lebih baik. Keempat elemen tersebut berada dalam kategori berintegritas sedang dengan capaian di atas 60 persen.

    Untuk gambaran lebih jelas mengenai capaian IIPP per elemen, berikut rinciannya:

    Capaian IIPP per Elemen (2025)
    Elemen Penilaian Kategori Skor (%)
    Kode Etik Sedang > 60
    Demokrasi Internal Sedang > 60
    Kaderisasi Sedang > 60
    Rekrutmen Sedang > 60
    Pengelolaan Keuangan Partai Kurang Berintegritas 44,5

    "Capaian ini menjaminkan bahwa penguatan integritas partai politik masih menghadapi tantangan yang signifikan khususnya dalam aspek tata kelola keuangan partai," ujar politikus Golkar itu.

    Rekomendasi dan Harapan Kemenkopolkam

    Freidrich menegaskan, hasil IIPP tersebut harus menjadi perhatian serius bagi seluruh partai politik. Ia berharap partai-partai dapat mempelajari pokok-pokok IIPP untuk kemudian dibahas dan ditindaklanjuti di internal masing-masing.

    "Sehingga baik yang dilakukan pengukuran maupun tidak, agenda reformasi politik peningkatan integritas partai politik dapat terwujud secara berkesinambungan," tutur Freidrich.

    Lebih lanjut, Kemenkopolkam juga telah mengeluarkan rekomendasi arah kebijakan guna meningkatkan integritas partai politik. IIPP diharapkan dapat menjadi acuan penting dalam pengambilan keputusan partai politik. Tujuannya adalah mewujudkan agenda reformasi politik melalui partai yang modern, mandiri, dan fungsional.