Tag: Investasi ilegal

  • Investasi Bodong Aplikasi MBA di Pangandaran: 2.390 Korban Melapor, Anggota DPRD Diperiksa

    Investasi Bodong Aplikasi MBA di Pangandaran: 2.390 Korban Melapor, Anggota DPRD Diperiksa

    Kepolisian Resor (Polres) Pangandaran mencatat lonjakan drastis jumlah laporan warga yang menjadi korban dugaan investasi bodong melalui aplikasi MBA (MBAstak Limited Company). Hingga saat ini, sebanyak 2.390 orang telah melapor, dengan rincian 1.996 laporan masuk melalui posko fisik dan 394 lainnya melalui layanan hotline resmi.

    Penyelidikan yang dilakukan bersama Ditreskrimsus Polda Jabar kini mulai mengerucut pada alur penyebaran informasi investasi tersebut. Kasi Humas Polres Pangandaran, Aiptu Yusdiana, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memeriksa 22 saksi untuk mendalami kasus ini. Salah satu saksi kunci yang dimintai keterangan adalah seorang anggota DPRD Pangandaran aktif berinisial D.

    "Sudah memeriksa setidaknya 22 orang, termasuk anggota DPRD Pangandaran aktif berinisial D," ujar Yusdiana pada Selasa (17/2/2026). Berdasarkan hasil pemeriksaan, D diduga menjadi pintu masuk penyebaran informasi aplikasi MBA di wilayah Pangandaran setelah mendapatkannya dari seorang warga Tasikmalaya berinisial N.

    Fokus kepolisian saat ini tertuju pada penelusuran transaksi digital dan aliran dana dari setiap transaksi yang dilakukan melalui aplikasi tersebut. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta tim siber Polda Jabar guna memastikan keakuratan data sebelum menetapkan langkah hukum lanjutan.

    Kepala OJK Tasikmalaya, Nofa Hermawati, memberikan penegasan terkait status legalitas entitas MBA. Berdasarkan verifikasi regulator, entitas tersebut dipastikan tidak memiliki izin resmi untuk menawarkan produk investasi atau menjanjikan imbal hasil kepada masyarakat.

    Nofa menjelaskan bahwa praktik yang dilakukan MBA merupakan bentuk penipuan bermodus jasa periklanan. "Bermodus jasa periklanan dengan skema money game atau ponzi," tegas Nofa pada Rabu (11/2/2026). Skema ini biasanya menjanjikan keuntungan cepat namun hanya bergantung pada perputaran uang dari anggota baru.

    Polres Pangandaran mengimbau masyarakat yang merasa dirugikan namun belum melapor agar segera menghubungi nomor aduan 082-133-118-110. Kepolisian berkomitmen menangani kasus ini secara profesional dan akuntabel demi memberikan keadilan bagi ribuan korban yang mengalami kerugian materiil hingga jutaan rupiah.

  • Ribuan Warga Pangandaran Jadi Korban Investasi Bodong MBA, Rugi Ratusan Juta

    Ribuan Warga Pangandaran Jadi Korban Investasi Bodong MBA, Rugi Ratusan Juta

    Kecemasan melanda ribuan warga Kabupaten Pangandaran. Mereka menjadi korban investasi bodong yang merugikan hingga ratusan juta Rupiah. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi pada Senin (9/2) kemarin.

    Keterangan sementara menyebutkan, warga terjerat investasi bodong melalui aplikasi MBA (MBAstak Limited Company). Aplikasi ini diduga kuat menjalankan skema ponzi.

    Polisi masih terus mendata jumlah korban investasi bodong di Pangandaran. Total kerugian belum dapat dihitung karena jumlah korban diperkirakan terus bertambah setiap harinya.

    “Ini merupakan proses awal penanganan perkara guna memperoleh gambaran utuh terkait dugaan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan aplikasi MBA,” kata Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari kepada wartawan, Rabu (11/2/2024).

    Polres Pangandaran memerlukan keterangan saksi untuk kepentingan penyelidikan. Rencananya, koordinasi akan dilakukan dengan Subdirektorat 2 Ditreskrimsus Polda Jawa Barat.

    Khususnya unit Financial Monitoring and Development (Fismondev) akan dilibatkan. Tujuannya mendalami kasus penipuan investasi ini.

    “Pihak Fismondev Ditreskrimsus Polda Jabar direncanakan akan meminta keterangan terhadap anggota-anggota aplikasi MBA yang berada di wilayah Pangandaran guna mendalami kasus ini,” terang Ikrar.

    Kasus ini menjadi ramai di Pangandaran setelah anggota aplikasi investasi kesulitan saat penarikan dana. Polisi mengimbau warga agar lebih hati-hati menerima tawaran investasi.

    Masyarakat disarankan melapor jika menemukan pola yang mencurigakan. Ini bertujuan mencegah korban berjatuhan lebih banyak.

    Keterlibatan Anggota DPRD dan Peran OJK

    Di tengah penyelidikan, muncul rumor simpang siur terkait kasus ini. Beredar kabar bahwa salah seorang anggota DPRD Pangandaran diduga ikut terlibat sebagai manajer wilayah.

    Namun, polisi belum memberikan keterangan resmi dan masih melakukan pendalaman. “Terkait itu, masih kami dalami,” ucapnya.

    Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya turut menyikapi kasus ini. Kepala OJK Tasikmalaya, Nofa Hermawati, menegaskan entitas investasi MBA tidak mengantongi izin resmi.

    “Praktik penawaran investasi yang saat ini kian marak terjadi khususnya di wilayah Pangandaran dan Tasikmalaya yaitu entitas dengan inisial MBA yang memberikan penawaran investasi atau menjanjikan imbal hasil tertentu, tanpa izin dari regulator sektor keuangan,” kata Nofa.

    Menurut Nofa, modus yang dijalankan oleh entitas itu adalah jasa periklanan. Modus ini menggunakan pola skema ponzi atau money game.

    “Bermodus jasa periklanan dengan skema money game/ponzi,” kata Nofa.

    Atas kejadian ini, OJK telah melakukan pemanggilan kepada pengelola entitas tersebut. Pemanggilan dilakukan untuk dimintai keterangan dan klarifikasi legalitas.

    “Kami telah melakukan pemanggilan dalam rangka klarifikasi terkait legalitas untuk mencegah dampak kerugian masyarakat yang timbul akibat penawaran investasi dimaksud,” kata Nofa.

    Nofa mengimbau masyarakat berhati-hati terhadap penawaran serupa. Penipuan berkedok investasi sering terjadi.

    “Masyarakat diimbau menghindari keikutsertaan dan tidak mudah tergiur dengan penawaran investasi dari sebuah entitas yang menjanjikan imbal hasil tinggi yang tidak wajar. Pastikan aspek legalitas dan kewajaran dari penawarannya,” kata Nofa.

    Waspada Investasi Ilegal

    Nofa membenarkan bahwa modus-modus sejenis sudah kerap terjadi. Berdasarkan data, Satgas Pasti OJK telah menghentikan ribuan entitas keuangan ilegal.

    Berikut adalah data penghentian entitas ilegal oleh Satgas Pasti OJK:

    Tahun Jenis Entitas Jumlah Dihentikan
    2025 Pinjaman Online Ilegal 2.263
    2025 Investasi Ilegal 354
    2025 Total Entitas Ilegal 2.617

    Jumlah tersebut terdiri dari 2.263 pinjol ilegal dan 354 investasi ilegal. Beberapa modus penipuan antara lain meniru atau menduplikasi nama produk, situs, maupun media sosial entitas berizin.