Tag: investasi indonesia

  • KEK Industropolis Batang Promosikan Investasi di Forum Internasional Jakarta

    KEK Industropolis Batang Promosikan Investasi di Forum Internasional Jakarta

    KEK Industropolis Batang menjadi salah satu narasumber strategis dalam forum internasional China Conference Southeast Asia 2026 yang berlangsung di Jakarta pada 10 dan 11 Februari 2026.

    Partisipasi ini merupakan upaya memperkuat posisi Indonesia sebagai episentrum baru investasi industri di Asia Tenggara.

    KEK Industropolis Batang, bagian dari holding BUMN Danareksa, dikembangkan sebagai kawasan industri terintegrasi. Tujuannya adalah mendukung arus investasi manufaktur dan industri berkelanjutan.

    Forum China Conference Southeast Asia 2026 dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dan pelaku usaha global, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Para CEO dan pimpinan perusahaan global dari Hong Kong dan China yang tengah menjajaki peluang investasi di Asia Tenggara juga turut hadir.

    Direktur Utama KEK Industropolis Batang, Ngurah Wirawan, menjelaskan bahwa kawasan ini dirancang sebagai ekosistem industri terintegrasi.

    “KEK Industropolis Batang bukan hanya menawarkan kawasan industri, tetapi sebuah ekosistem yang memastikan kepastian berusaha, kesiapan infrastruktur berstandar internasional, serta dukungan kebijakan yang konsisten. Inilah fondasi kami dalam menarik investasi berkualitas dan berjangka panjang,” ujar Ngurah dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).

    Pengembangan kawasan ini difokuskan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung rantai pasok industri secara menyeluruh, mulai dari kesiapan lahan hingga dukungan kebijakan pemerintah.

    Pendekatan ini menjadi daya tarik bagi investor global yang membutuhkan kepastian jangka panjang dalam ekspansi bisnis.

    Kontribusi KEK Batang bagi Perekonomian Nasional

    Ngurah menegaskan bahwa KEK Industropolis Batang terus berkembang sebagai pusat manufaktur dan logistik strategis yang berorientasi ekspor.

    Kawasan ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan nilai tambah nasional dan penciptaan lapangan kerja.

    CIO Danantara Pandu Sjahrir menyampaikan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak investasi yang kuat dan kompetitif di Asia Tenggara.

    “Kawasan seperti KEK Industropolis Batang menjadi prioritas pengembangan investasi karena memiliki kesiapan ekosistem, dukungan pemerintah, serta kapasitas untuk menarik investasi skala besar yang berkelanjutan,” ungkap Pandu.

    Kesiapan ekosistem dan dukungan kebijakan menjadi faktor penting dalam menarik investasi berkualitas, terutama di tengah dinamika ekonomi global.

    Berikut adalah tabel yang berisi data terkait target investasi dan realisasi pembangunan infrastruktur di KEK Industropolis Batang:

    Aspek Target 2026 Realisasi
    Total Investasi Rp 50 Triliun Rp 35 Triliun
    Luas Lahan Terjual 500 Hektar 400 Hektar
    Jumlah Perusahaan Beroperasi 50 Perusahaan 35 Perusahaan

    Forum Investasi Lintas Negara

    Forum China Conference Southeast Asia 2026 menjadi ajang pertemuan antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri untuk membahas peluang investasi lintas negara.

  • BPI Danantara Jakarta Groundbreaking 10 Proyek Hilirisasi Baru Minggu Depan

    BPI Danantara Jakarta Groundbreaking 10 Proyek Hilirisasi Baru Minggu Depan

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bersiap meresmikan 10 proyek hilirisasi baru pekan depan. Langkah ini menyusul enam proyek hilirisasi yang telah sukses dilaksanakan di berbagai sektor sebelumnya.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan rencana ambisius ini dalam acara CNBC Economic Outlook 2026 di Jakarta Pusat.

    "Jadi ada 6 proyek yang kita selesaikan, yang sudah kita groundbreaking. Minggu depan kami akan groundbreaking lagi kurang lebih ada 10 proyek lagi," kata Dony Oskaria, Selasa (10/2/2026).

    Sepanjang tahun 2026, Danantara menargetkan total 21 proyek hilirisasi. Proyek-proyek ini bertujuan mendukung swasembada pangan dan energi nasional, sekaligus menciptakan lapangan kerja.

    Dony Oskaria menjelaskan, divisi Danantara Aset Manajemen yang dikelolanya membawahi 21 proyek hilirisasi. Total investasi untuk proyek-proyek ini mencapai hampir Rp 500 triliun.

    "21 proyek yang akan kita lakukan dan kita akan groundbreaking di tahun 2026 dan itu dampaknya tentu signifikan yang kita harapkan nanti, pertama tentu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, yang kedua tentu memberikan dampak lapangan pekerjaan yang signifikan bagi seluruh rakyat Indonesia," sambung Dony.

    Sebelumnya, BPI Danantara telah meresmikan enam proyek hilirisasi secara serentak di 13 lokasi di Indonesia. Proyek-proyek ini menelan investasi sebesar US$ 7 miliar atau setara Rp 118,14 triliun (dengan asumsi kurs Rp 16.878).

    Transformasi Ekonomi Nasional

    Proyek-proyek hilirisasi ini merupakan bagian integral dari agenda transformasi ekonomi nasional. Tujuannya adalah memperkuat sektor riil, meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    Secara keseluruhan, proyek-proyek tersebut diperkirakan akan menyerap lebih dari 6.000 tenaga kerja langsung. Peresmian serentak ini menandai dimulainya implementasi proyek prioritas hilirisasi fase I.

    Daftar Proyek Hilirisasi Danantara (Fase I)

    Proyek-proyek ini dikelola secara terintegrasi lintas sektor, mencakup energi, pangan, serta mineral dan logam. Hal ini sebagai fondasi penguatan struktur industri nasional dan pengurangan ketergantungan impor secara bertahap.

    Sektor Jenis Proyek Lokasi
    Mineral & Logam Smelter Bauxite Alumina Mempawah
    Energi Biofuel (Lokasi Spesifik Belum Disebutkan)
    Energi Bioaftur (Lokasi Spesifik Belum Disebutkan)
    Energi Bioethanol (Lokasi Spesifik Belum Disebutkan)
    Pangan Poultry (Peternakan Unggas) (Lokasi Spesifik Belum Disebutkan)
    Berbagai Sektor Lainnya 13 Lokasi di Indonesia

    "Minggu lalu kita menyediakan groundbreaking 6 proyek hilirisasi kita, di antaranya ada smelter bauxite Alumina di Mempawah, ada biofuel, bioaftur, ada bioethanol, kemudian ada poultry yang kita groundbreaking juga," jelas Dony.

  • HKI Soroti Regulasi Tumpang Tindih Hambat Investasi di Indonesia

    HKI Soroti Regulasi Tumpang Tindih Hambat Investasi di Indonesia

    Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyoroti hambatan investasi di Indonesia. Mereka menilai banyaknya peraturan tumpang tindih, perizinan berlapis, dan perubahan kebijakan yang terlalu sering. Kondisi ini menjadi penghambat nyata bagi investasi.

    Ketua Umum HKI, Akhmad Ma'ruf Maulana, menjelaskan hambatan ini berlaku untuk investasi baru maupun ekspansi industri. Menurutnya, persoalan utama investor bukan pada standar usaha. Namun, ketidakpastian regulasi dan inkonsistensi pelaksanaan di lapangan.

    Ma'ruf menegaskan investor tidak takut aturan, namun khawatir ketidakpastian. Ia mencatat banyak minat investasi tertahan karena regulasi tidak sinkron dan sering berubah.

    "Investor tidak takut dengan aturan namun yang mereka khawatirkan adalah ketidakpastian. Di banyak kasus, minat investasi sudah ada, tetapi realisasinya tertahan karena regulasi tidak sinkron dan sering berubah," tegas Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

    HKI menilai masalah terbesar bukan jumlah peraturan. Aturan yang saling mengunci antar-sektor dan antar-level pemerintahan justru jadi persoalan. Ini menyebabkan perizinan lambat, berulang, dan tidak efisien.

    Kondisi tersebut mengganggu perencanaan dan keputusan investasi jangka menengah dan panjang. Ketidaksinkronan tata ruang dan RTRW menjadi salah satu hambatan utama.

    Tata Ruang dan Perizinan Dasar yang Tersendat

    Ketidaksinkronan tata ruang dan RTRW berdampak pada penerbitan persetujuan dasar. Contohnya seperti KKPR/PKKPR yang kerap tersendat. Penetapan LSD, KP2B, dan LP2B juga tidak selalu berbasis kondisi eksisting.

    Akibatnya, lahan yang sudah lama digunakan industri tetap terkunci secara administratif. HKI menekankan isu LSD, KP2B, dan LP2B bukan persoalan sektoral semata. Ini bagian dari masalah regulasi yang lebih besar.

    Permasalahan tersebut meliputi akurasi data, sinkronisasi kebijakan, dan mekanisme koreksi yang lambat. Kesalahan data tata ruang dan lahan pada akhirnya berdampak langsung pada kepastian berusaha.

    Dampak pada Proyek Strategis Nasional (PSN)

    Dampak regulasi kompleks ini dirasakan langsung kawasan industri. Termasuk 44 Kawasan Industri yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). HKI mencatat sebagian PSN menghadapi keterlambatan investasi.

    Ini disebabkan hambatan perizinan dasar, ketidaksinkronan tata ruang, serta proses administratif berlarut-larut.

    "Jika kawasan industri yang berstatus PSN saja masih tersendat karena perizinan, maka ini menjadi sinyal serius bahwa sistem regulasi kita perlu segera dibenahi. PSN seharusnya menjadi etalase percepatan, bukan justru contoh perlambatan," ujar Ma'ruf.

    Berikut adalah beberapa hambatan investasi yang diidentifikasi oleh HKI:

    Jenis Hambatan Dampak Penyebab Utama
    Regulasi Tumpang Tindih Ketidakpastian hukum, biaya tinggi Koordinasi antar-sektor dan level pemerintahan yang kurang
    Perizinan Berlapis Proses lambat, tidak efisien Banyaknya titik verifikasi dan antrean baru
    Perubahan Kebijakan Sering Menurunkan kepercayaan investor Praktik regulasi 'bongkar-pasang'
    Ketidaksinkronan Tata Ruang Penerbitan persetujuan dasar tersendat Kesalahan data dan mekanisme koreksi lambat

    HKI juga mencermati perubahan prosedur perizinan berusaha berbasis risiko melalui PP 28 Tahun 2025. Kebijakan ini dimaksudkan memperjelas persyaratan dasar. Namun, tanpa penyelarasan antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, kebijakan tersebut berpotensi menambah titik verifikasi dan antrean baru.

    Mendesak Deregulasi dan Debirokratisasi

    Praktik regulasi sektoral bersifat 'bongkar-pasang' juga disoroti. Ini menimbulkan persepsi aturan dapat berubah sewaktu-waktu. Kondisi ini mengganggu kepastian hukum dan perhitungan investasi jangka panjang.

    Tingkat kepercayaan pelaku usaha pun menurun. Sikap HKI tegas, pemerintah perlu menghentikan penambahan kerumitan baru dalam regulasi. Mereka mendesak deregulasi dan debirokratisasi segera.

    Regulasi harus memberikan kepastian, bukan menjadi sumber hambatan baru. HKI mendorong pemerintah menjalankan paket deregulasi terukur dan berdampak. Ini termasuk penerapan prinsip 'One Map-One Rule' untuk tata ruang dan perizinan dasar.

    Selain itu, penyediaan mekanisme koreksi cepat atas kesalahan data lahan, penerapan standar waktu layanan nasional yang mengikat, dan harmonisasi kebijakan pusat-daerah penting. Khususnya bagi kawasan industri dan PSN.

    "Indonesia tidak kekurangan peluang. Yang sering terjadi, peluang itu berhenti di meja administrasi. Jika kita serius mengejar investasi dan penciptaan lapangan kerja, maka regulasi harus melayani pertumbuhan bukan mempersulitnya," tutup Ma'ruf.

  • OJK Pastikan Fundamental Ekonomi Jakarta Tetap Kuat Usai Moody’s Ubah Outlook Indonesia Menjadi Negatif

    OJK Pastikan Fundamental Ekonomi Jakarta Tetap Kuat Usai Moody’s Ubah Outlook Indonesia Menjadi Negatif

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan tanggapan resmi terkait keputusan Moody’s Investors Service yang mengubah outlook Republik Indonesia dari stabil menjadi negatif pada Jumat (6/2/2026).

    Meskipun outlook mengalami perubahan, Moody’s tetap mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia pada level Baa2. OJK menilai penyesuaian ini bukan disebabkan oleh pelemahan kondisi ekonomi domestik di Jakarta maupun nasional.

    Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa afirmasi peringkat Baa2 merupakan bukti nyata kuatnya fondasi ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian kondisi global saat ini.

    Penyebab Perubahan Outlook

    Menurut Friderica Widyasari Dewi, perubahan outlook menjadi negatif lebih disebabkan oleh faktor risiko eksternal global yang meningkat, bukan karena memburuknya kinerja ekonomi di dalam negeri.

    "OJK memandang keputusan Moody’s downgrade Indonesia dari sisi outlook sebagai penyesuaian terhadap dinamika global. Namun, penegasan rating Baa2 menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid," ujar Friderica Widyasari Dewi, Jumat (6/2/2026).

    Moody’s juga mengakui bahwa perekonomian Indonesia tetap memiliki daya tahan yang baik. Hal ini didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang sangat hati-hati serta struktur ekonomi yang kuat.

    Pertumbuhan Ekonomi Solid

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan fakta positif dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,11 persen sepanjang tahun 2025, angka ini tercatat lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

    Pertumbuhan tersebut memperkuat keyakinan bahwa permintaan domestik masih sangat terjaga. OJK memastikan bahwa sektor keuangan nasional tetap mampu menopang pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan tanpa gangguan langsung dari isu rating.

    "OJK melihat prospek perekonomian nasional tetap positif dan berkelanjutan. Perubahan outlook Moody’s bukan berarti terjadi penurunan kinerja ekonomi, melainkan lebih kepada antisipasi risiko global yang meningkat," jelas Friderica Widyasari Dewi, Jumat (6/2/2026).

    Komitmen Stabilitas Sektor Keuangan

    Guna menghadapi gejolak global, OJK berkomitmen memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dalam program prioritas tahun 2026.

    Langkah ini mencakup penguatan ketahanan industri keuangan dan pendalaman pasar keuangan demi menjaga kepercayaan para investor di tengah ketegangan geopolitik dunia yang sedang berlangsung.

    "Seluruh agenda OJK diarahkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung pembiayaan program prioritas pemerintah, dan memastikan kepercayaan investor tetap terjaga meskipun muncul isu Moody’s downgrade Indonesia," katanya Friderica Widyasari Dewi, Jumat (6/2/2026).