Kemunculan finfluencer, atau influencer yang memberikan rekomendasi dan opini terkait instrumen keuangan di media sosial, telah mengubah lanskap informasi bagi investor ritel dalam beberapa tahun terakhir.
Di Indonesia, aktivitas para finfluencer ini mendapat sorotan dari regulator, terutama terkait potensi manipulasi harga saham yang dikenal dengan istilah 'goreng-goreng saham'.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons fenomena ini dengan memperkuat pengawasan terhadap perilaku pasar, termasuk aktivitas para finfluencer. Langkah ini diambil seiring dengan penyiapan aturan khusus yang berfokus pada integritas pasar.
Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan finfluencer?
Finfluencer adalah individu aktif di media sosial yang secara rutin membuat konten finansial. Konten ini bisa berupa edukasi dasar, analisis saham, hingga rekomendasi jual atau beli saham. Mereka aktif di berbagai platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan X (Twitter).
Model bisnis mereka bervariasi. Sebagian bekerja secara independen, sementara yang lain menjalin kerjasama dengan perusahaan sekuritas, penerbit produk investasi, atau penyedia layanan investasi untuk mempromosikan produk.
Regulasi yang berlaku bagi seorang finfluencer ditentukan oleh klasifikasi konten yang mereka buat, apakah termasuk promosi keuangan atau sekadar opini edukatif.
Di Indonesia, finfluencer memainkan peran ganda: memberikan edukasi tentang mekanisme pasar dan mempromosikan atau merekomendasikan investasi. Namun, peran ini juga berpotensi disalahgunakan untuk meningkatkan volume perdagangan dan memicu kenaikan harga saham secara artifisial.
OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat. Aturan ini secara khusus menyinggung peran influencer keuangan dalam promosi produk dan layanan jasa keuangan.
Dalam beleid tersebut, OJK mengatur bahwa setiap pihak yang melakukan edukasi atau promosi produk keuangan wajib menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan. OJK menekankan bahwa influencer yang bekerjasama dengan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) harus memastikan bahwa materi yang disampaikan telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Finfluencer juga dilarang menjanjikan imbal hasil pasti, membuat klaim berlebihan, atau menyampaikan informasi yang berpotensi menyesatkan masyarakat. Ketentuan ini berlaku untuk berbagai produk, mulai dari perbankan, pasar modal, hingga industri keuangan nonbank.
Menurut OJK, penguatan tata kelola dan perlindungan konsumen menjadi krusial seiring dengan maraknya promosi produk keuangan di media sosial.
"OJK sedang memperkuat pengawasan terhadap perilaku pasar, termasuk perilaku finfluencer, dan menyiapkan aturan khusus yang difokuskan pada integritas pasar," demikian pernyataan resmi OJK terkait pengawasan terhadap aktivitas finfluencer.









