Tag: investasi

  • Hong Kong Longgarkan Aturan Investasi New CIES, Targetkan Investor Kaya Asal Indonesia

    Hong Kong Longgarkan Aturan Investasi New CIES, Targetkan Investor Kaya Asal Indonesia

    Pemerintah Hong Kong memperkuat posisinya sebagai pusat keuangan global dengan memperbarui kebijakan New Capital Investment Entrant Scheme (New CIES). Langkah ini menjadi sinyal kuat bagi individu bernilai kekayaan tinggi (HNWIs) dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk merelokasi aset sekaligus mendapatkan izin tinggal di kota tersebut.

    Salah satu perubahan signifikan yang berlaku mulai 17 September 2025 adalah penurunan ambang batas harga properti residensial. Investor kini dapat menghitung kepemilikan properti hunian senilai minimal 30 juta dollar HK (sekitar Rp 64 miliar) per unit sebagai bagian dari syarat investasi. Angka ini turun drastis dari ketentuan sebelumnya yang mematok angka 50 juta dollar HK.

    Skema New CIES mensyaratkan total investasi minimal 30 juta dollar HK pada berbagai instrumen, seperti obligasi, saham, reksa dana terotorisasi, serta properti. Selain pelonggaran aset properti, per Maret 2025, durasi pemenuhan syarat investasi dipangkas menjadi enam bulan sebelum pengajuan, dari yang sebelumnya memakan waktu hingga dua tahun.

    Kebijakan baru ini juga mengintegrasikan New CIES dengan rezim insentif pajak untuk family office. Para pengelola kekayaan keluarga dapat menikmati pembebasan pajak keuntungan atas transaksi tertentu, asalkan mampu mempertahankan nilai aset bersih minimal 240 juta dollar HK atau setara Rp 513 miliar.

    Pendiri Arete Capital, Charles Luchangco, menilai atmosfer bisnis di Hong Kong sangat kompetitif dibandingkan kota-kota besar lain di Asia. "Hong Kong memiliki energi dan tingkat dinamisme yang sulit ditemukan di kota-kota Asia lain," ujarnya. Menurutnya, kota ini berfungsi sebagai penghubung strategis menuju pasar Asia Tenggara dengan iklim global yang sangat kental.

    Kualitas Hidup dan Pendidikan

    Selain faktor ekonomi, Hong Kong menonjol dalam aspek kualitas hidup. Berdasarkan studi Astons tahun 2025, kota ini masuk dalam daftar 10 kota terbaik dunia. Fasilitas kesehatan kelas wahid, tingkat keamanan yang tinggi, serta lingkungan alam yang mencakup pantai dan taman nasional menjadi daya tarik utama bagi keluarga ekspatriat.

    Sektor pendidikan juga menjadi keunggulan kompetitif. Hong Kong memiliki 54 sekolah internasional dan 22 institusi pendidikan tinggi. Prestasi ini dipertegas dengan keberhasilan The University of Hong Kong yang menduduki peringkat pertama di Asia menurut QS Asia University Rankings 2026. Kombinasi fleksibilitas kebijakan dan fasilitas hidup ini menjadikan Hong Kong opsi strategis bagi keluarga mapan yang mencari pertumbuhan jangka panjang bagi lintas generasi.

  • Investor Portugal Lirik Potensi Perikanan Maluku, Dubes Susi Marleny Tinjau PPN Ambon

    Investor Portugal Lirik Potensi Perikanan Maluku, Dubes Susi Marleny Tinjau PPN Ambon

    Komoditas perikanan dari Maluku kini menjadi bidikan serius pasar internasional, khususnya dari Portugal. Untuk memastikan kesiapan suplai dan kualitas produk, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Republik Portugal, Susi Marleny Bachsin, melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon di kawasan Tantui pada Kamis (19/2/2026).

    Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengonfirmasi bahwa ketertarikan buyer dan investor asal Portugal mencakup berbagai komoditas unggulan seperti ikan, cumi-cumi, hingga udang. Kunjungan diplomatik ini bertujuan untuk memetakan secara langsung kekuatan produksi dan kelayakan fasilitas ekspor di Bumi Raja-Raja tersebut.

    Selama berada di PPN Ambon, rombongan Dubes Bachsin memantau teknis bongkar muat hasil tangkapan. Aktivitas yang ditinjau meliputi bongkar ikan tuna di Kapal Malvinas 03 serta operasional KM Raja Bubara yang membawa ikan layang. Selain itu, rombongan melihat langsung standar pengolahan dan cold storage di PT Harta Samudra I guna memastikan produk memenuhi regulasi pasar Eropa.

    Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa kualitas hasil laut Maluku sangat kompetitif untuk menembus pasar Portugal. Setelah tinjauan lapangan, Gubernur langsung menindaklanjuti peluang ini dengan menggelar pertemuan daring bersama calon investor asal Portugal pada sore harinya.

    "Kita harus menjaga iklim investasi. Investasi yang kita butuhkan adalah investasi yang sehat, etis dan bertanggung jawab. Harus mematuhi peraturan perundang-undangan, merekrut tenaga kerja lokal secara signifikan, serta melakukan transfer teknologi," tegas Hendrik terkait komitmen kerja sama tersebut.

    Langkah penjajakan ini diharapkan menjadi awal dari kerja sama konkret yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor perikanan yang berkelanjutan dan patuh pada regulasi investasi yang berlaku.

  • Neraca Pembayaran Indonesia Kuartal IV-2025 Surplus US$ 6,1 Miliar, Investasi Asing Jadi Penopang

    Neraca Pembayaran Indonesia Kuartal IV-2025 Surplus US$ 6,1 Miliar, Investasi Asing Jadi Penopang

    Kinerja eksternal ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang solid pada pengujung tahun 2025. Bank Indonesia (BI) melaporkan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal IV-2025 berhasil membukukan surplus sebesar US$ 6,1 miliar. Pencapaian ini mengukuhkan stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global.

    Surplus NPI tersebut ditopang oleh kinerja impresif neraca transaksi modal dan finansial yang mencatatkan surplus US$ 8,3 miliar. Kondisi ini berbalik signifikan dibandingkan kuartal III-2025 yang sempat mengalami defisit sebesar US$ 8 miliar. Melimpahnya aliran modal masuk ini dipicu oleh tingginya minat investor pada investasi langsung dan portofolio, serta penarikan pinjaman luar negeri.

    Namun, pada periode yang sama, neraca transaksi berjalan justru mengalami defisit sebesar US$ 2,5 miliar atau setara 0,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menunjukkan pembalikan arah dari kuartal sebelumnya yang sempat surplus US$ 4 miliar atau 1,1% dari PDB.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa secara kumulatif sepanjang tahun 2025, defisit transaksi berjalan terkendali di angka US$ 1,5 miliar (0,1% dari PDB). Angka ini jauh lebih baik dibandingkan defisit tahun 2024 yang mencapai US$ 8,6 miliar.

    "Perkembangan ini dipengaruhi oleh peningkatan surplus neraca perdagangan barang seiring dengan kinerja ekspor yang meningkat, khususnya ekspor produk manufaktur," ujar Denny dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/2/2026).

    Berdasarkan data BI, surplus perdagangan nonmigas tetap terjaga meski melambat akibat kontraksi harga komoditas global. Di sisi lain, defisit terjadi pada neraca migas akibat lonjakan aktivitas domestik, serta neraca jasa yang terdampak penurunan kunjungan wisatawan mancanegara pada akhir tahun. Kenaikan pembayaran dividen juga turut memperlebar defisit pendapatan primer, walau sebagian terkompensasi oleh meningkatnya remitansi dari Pekerja Migran Indonesia (PMI).

    Menatap tahun 2026, Bank Indonesia memproyeksikan kinerja NPI akan tetap terjaga dengan defisit transaksi berjalan yang diprediksi berada pada kisaran 0,1% hingga 0,9% dari PDB. BI berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah guna menghadapi ketidakpastian global.

    "Ke depan, BI senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk memperkuat ketahanan eksternal," pungkas Denny.

  • Hong Kong Jadi Magnet Baru ‘Crazy Rich’ Dunia Lewat Jalur Residensi New CIES

    Hong Kong Jadi Magnet Baru ‘Crazy Rich’ Dunia Lewat Jalur Residensi New CIES

    Hong Kong mengukuhkan posisinya sebagai destinasi utama bagi kelompok high-net-worth individual (HNWI) dan ultra-high-net-worth individual (UHNWI) dalam mengamankan serta mewariskan kekayaan lintas generasi. Melalui kebijakan ramah investor, kota ini berhasil menarik minat para pemilik modal dengan kekayaan bersih antara 1 juta hingga 30 juta dollar AS untuk memindahkan aset mereka ke pusat keuangan Asia-Pasifik ini.

    Daya tarik utama Hong Kong diperkuat oleh peluncuran New Capital Investment Entrant Scheme (New CIES) sejak Maret 2024. Skema ini membuka peluang bagi investor global, termasuk dari Indonesia, untuk memperoleh residensi di Hong Kong dengan syarat komitmen investasi minimal 30 juta dollar HK atau berkisar Rp 62 miliar. Langkah ini menjadi jalur strategis bagi pebisnis yang menginginkan stabilitas serta akses langsung ke pasar global.

    Data Global Financial Centres Index (GFCI) Ke-38 menunjukkan Hong Kong kini menempati peringkat ketiga dunia dan posisi pertama di Asia-Pasifik sebagai pusat keuangan. Prestasi ini dibarengi dengan dominasi di sektor pasar modal, di mana Hong Kong berhasil mengungguli New York Stock Exchange dan NASDAQ sebagai hub IPO global pada 2025 dengan penghimpunan dana mencapai 285,8 miliar dollar HK.

    Sektor manajemen kekayaan di Hong Kong juga mencatatkan pertumbuhan signifikan. Total aset kelolaan (AUM) pada 2024 menyentuh angka 35.142 miliar dollar HK, naik 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, aliran dana masuk melonjak 81 persen secara tahunan menjadi 705 miliar dollar HK. Kepercayaan investor dunia tercermin dari kehadiran 70 dari 100 bank terbesar global yang telah beroperasi di wilayah ini.

    Aspek sumber daya manusia turut menjadi keunggulan kompetitif. Berdasarkan World Talent Ranking 2025 dari IMD, Hong Kong menempati urutan pertama di Asia dalam hal ketersediaan tenaga profesional. Sektor keuangan sendiri didukung oleh lebih dari 267.000 tenaga ahli multibahasa yang siap memfasilitasi kebutuhan ekspansi bisnis internasional dan pengelolaan aset yang inovatif.

  • Bukan Impor Pakaian Bekas, Pemerintah Klarifikasi MoU Pan Brothers dan Ravel Terkait Bahan Baku Daur Ulang

    Bukan Impor Pakaian Bekas, Pemerintah Klarifikasi MoU Pan Brothers dan Ravel Terkait Bahan Baku Daur Ulang

    Pemerintah memberikan klarifikasi terkait nota kesepahaman (MoU) antara PT Pan Brothers Tbk dan Ravel Holding Inc yang sempat disalahartikan sebagai aktivitas impor pakaian bekas atau thrifting. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kesepakatan tersebut murni untuk kepentingan industri manufaktur tekstil.

    Airlangga menjelaskan bahwa impor yang dilakukan melalui kerja sama tersebut adalah pakaian bekas yang telah dihancurkan atau dicacah (shredded). Bahan tersebut akan diproses kembali sebagai bahan baku produksi di dalam negeri, bukan untuk dijual kembali dalam bentuk pakaian utuh.

    "Kalau Pan Brothers itu manufacturing, jadi manufacturing itu bukan thrifting," tegas Airlangga dalam konferensi pers virtual pada Jumat (20/2/2026). Ia menambahkan bahwa proses produksi tersebut berbasis pada pengolahan kembali serat kapas maupun polyester daur ulang.

    Klarifikasi ini muncul setelah Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan 11 nota kesepahaman senilai total 38,4 miliar dollar AS antara pelaku usaha Indonesia dan Amerika Serikat. Agenda tersebut dilaksanakan dalam rangkaian Business Summit US-ASEAN Business Council di Washington DC pada Rabu (18/2/2026).

    Selain kerja sama di sektor tekstil, kunjungan kerja ini juga menghasilkan sejumlah kesepakatan investasi besar lainnya di berbagai bidang teknis dan strategis. Berikut adalah rincian nota kesepahaman yang ditandatangani:

    Sektor Instansi/Perusahaan Terkait
    Mineral Kritis Kementerian Investasi/BKPM, Freeport-McMoRan, PT Freeport Indonesia
    Energi (Oilfield Recovery) Pertamina dan Haliburton
    Pertanian (Jagung) PT Cargill Indonesia, PT Arena Agro Andalan, Cargill Inc
    Tekstil (Kapas) Busana Apparel Group, Daehan Global, U.S. National Cotton Council
    Limbah Tekstil (Shredded) Pan Brothers, Ravel, Asosiasi Garment dan Textile Indonesia
    Furnitur & Perkayuan ASMINDO, HIMKI, Bingaman and Son Lumber, American Hardwood Export Council
    Semikonduktor Galang Bumi Industri, Essence, Tynergy Technology Group
    Zona Perdagangan Bebas Galang Bumi Industri dan Solanna Group LLC

    Kesepakatan mengenai Shredded Worn Clothing secara spesifik melibatkan CEO PT Pan Brothers Ludijanto Setijo dan CEO Ravel Zahlen Titcomb. Melalui skema ini, industri tekstil nasional diharapkan mendapatkan pasokan bahan baku daur ulang yang berkelanjutan tanpa melanggar regulasi terkait larangan impor pakaian bekas jadi.

  • Investasi Freeport Rp337,5 Triliun: Komitmen Baru Hingga 2061 di Indonesia

    Investasi Freeport Rp337,5 Triliun: Komitmen Baru Hingga 2061 di Indonesia

    Komitmen investasi jangka panjang sektor pertambangan Indonesia mendapat suntikan segar melalui kesepakatan antara pemerintah dengan Freeport-McMoRan. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait rencana investasi jumbo senilai 20 miliar dollar AS atau setara Rp337,5 triliun untuk durasi dua dekade mendatang.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengonfirmasi bahwa kesepakatan tersebut telah diresmikan pada Jumat (20/2/2026). Nilai investasi ini juga menjadi basis teknis bagi perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport di tambang Grasberg, Papua Tengah, yang dijadwalkan berlaku mulai 2041 hingga 2061.

    "Pihak Freeport bisa meningkatkan investasinya kurang lebih dalam 20 tahun ke depan nilainya itu 20 miliar dollar AS," ujar Rosan dalam keterangan resminya. Ia menekankan bahwa langkah ini segera ditindaklanjuti menjadi perjanjian definitif agar realisasi di lapangan dapat segera terlaksana.

    Secara strategis, proyeksi investasi ini dikelola melalui badan pengelola investasi Danantara guna mendukung agenda hilirisasi nasional. Selain memperkuat cadangan mineral, kerja sama ini diperkirakan akan menyumbang pendapatan tahunan hingga 10 miliar dollar AS atau sekitar Rp168,75 triliun, sebagaimana tercatat dalam lembar fakta Gedung Putih Amerika Serikat.

    Pemerintah optimistis bahwa keberlanjutan operasional Freeport akan memberikan efek domino pada penerimaan negara. Rosan menjelaskan bahwa tambahan modal tersebut akan mengalir ke kas negara melalui berbagai instrumen, mulai dari royalti hingga pajak. "Ini juga akan memberikan dampak yang positif baik dari segi penerimaan pajak dan yang lain-lainnya," tambahnya.

    Selain memperkokoh hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat, investasi ini dipandang sebagai sinyal positif terhadap iklim bisnis di tanah air. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok mineral kritis global sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

  • Danantara Bakal Pangkas Jumlah BUMN Menjadi 300 Perusahaan demi Efisiensi

    Danantara Bakal Pangkas Jumlah BUMN Menjadi 300 Perusahaan demi Efisiensi

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah menyiapkan langkah strategis untuk merampingkan struktur perusahaan negara. Sebanyak lebih dari 1.000 entitas BUMN akan dikonsolidasi secara signifikan hingga menyisakan sekitar 300 perusahaan saja untuk meningkatkan pengawasan dan kinerja efisiensi.

    Langkah perampingan ini dinilai mendesak mengingat banyaknya lini bisnis BUMN yang selama ini dianggap tumpang tindih. Pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menyoroti adanya perusahaan plat merah yang merambah sektor di luar bisnis inti mereka, seperti pengelolaan hotel hingga bisnis air minum dalam kemasan.

    Herry menekankan bahwa konsolidasi ini memegang peranan vital untuk mengevaluasi induk usaha yang tetap mempertahankan banyak anak perusahaan meski dalam kondisi merugi. Ia merujuk pada amanat UU BUMN untuk memastikan bahwa setiap entitas memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional melalui tata kelola yang ramping.

    Meski mendukung upaya efisiensi, Herry Gunawan memberikan catatan kritis terkait kejelasan peta jalan yang disusun Danantara. Ia menilai skenario bisnis masa depan lembaga ini belum terlihat benderang, terutama dengan munculnya entitas baru seperti PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) dan PT Agro Industri Nasional (Agrinas) di tengah semangat penciutan jumlah perusahaan.

    Kekhawatiran juga muncul terkait dampak sosial dari proses yang terlampau cepat, khususnya potensi pengurangan tenaga kerja. Herry menegaskan bahwa terhadap BUMN yang bermasalah, langkah audit menyeluruh terhadap bisnis dan pengelola harus menjadi prioritas utama.

    "Jika ditemukan pelanggaran hukum, harus ada proses dan konsekuensi hukum yang tegas bagi pihak pengelola, tidak sekadar pemecatan," ujar Herry Gunawan dalam analisisnya terkait integritas manajemen dalam proses konsolidasi tersebut.

  • Prabowo Amankan Investasi AS Rp648,9 Triliun, Sektor Industri dan Semikonduktor Jadi Prioritas

    Prabowo Amankan Investasi AS Rp648,9 Triliun, Sektor Industri dan Semikonduktor Jadi Prioritas

    Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat membuahkan hasil signifikan bagi perekonomian nasional. Melalui Forum Bisnis Indonesia-Amerika Serikat yang berlangsung di U.S. Chamber of Commerce, Washington D.C., tercatat total komitmen perdagangan dan investasi mencapai 38,4 miliar dolar AS atau setara dengan Rp648,9 triliun.

    Angka fantastis tersebut diraih dalam rangkaian agenda strategis, termasuk penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) bersama Presiden AS Donald Trump. Dalam pertemuan roundtable dengan para pemimpin perusahaan Amerika, Presiden Prabowo menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra setara di kawasan Asia Tenggara.

    “Bagi perusahaan-perusahaan Amerika, Indonesia bukan hanya pasar, tetapi juga basis produksi dan mitra strategis di Asia Tenggara. Skala kami sangat signifikan, demografi kami kuat, dan komitmen kami terhadap keterbukaan sangat kuat,” ujar Presiden Prabowo sebagaimana dirilis Kemenko Perekonomian pada Kamis (19/2).

    Sektor industri menjadi kontributor terbesar dalam kesepakatan ini dengan nilai mencapai 33,9 miliar dolar AS. Kerja sama ini difokuskan pada pengembangan teknologi masa depan, mulai dari ekosistem semikonduktor, pembangunan fasilitas wafer, hingga kawasan industri hijau dan daur ulang tekstil.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam rantai pasok semikonduktor global merupakan langkah akselerasi transformasi ekonomi. Hal ini akan mengubah posisi Indonesia dari sekadar pasar konsumsi menjadi basis produksi teknologi tinggi yang strategis secara global.

    Selain sektor teknologi, pemerintah juga mengamankan investasi di sektor pertanian senilai 4,5 miliar dolar AS. Dana ini diproyeksikan untuk menjamin pasokan bahan baku industri pangan, pakan ternak, dan tekstil dalam jangka menengah hingga panjang. Sinergi ini diharapkan memberikan kepastian akses pasar bagi Indonesia sekaligus stabilitas pasokan bagi Amerika Serikat.

    Berikut adalah rincian alokasi komitmen investasi yang disepakati dalam forum tersebut:

    Sektor Nilai Komitmen (Dolar AS) Fokus Utama
    Industri & Teknologi 33,9 Miliar Semikonduktor, Green Industry, Tekstil
    Pertanian 4,5 Miliar Pangan, Pakan Ternak, Bahan Baku Industri
    Total 38,4 Miliar Kemitraan Strategis Jangka Panjang

    Menko Airlangga menilai capaian ini merupakan bentuk kepercayaan dunia usaha internasional terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan baru. Kemitraan ini dianggap saling menguntungkan karena menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci yang semakin tidak tergantikan (indispensable) dalam rantai pasok global.

  • Indonesia Gandeng AS: Belanja 50 Pesawat Boeing dan Impor Energi US$15 Miliar

    Indonesia Gandeng AS: Belanja 50 Pesawat Boeing dan Impor Energi US$15 Miliar

    Kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) dipastikan membuka jalan bagi sejumlah transaksi strategis berskala besar. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengonfirmasi adanya rencana akuisisi 50 unit pesawat Boeing serta peningkatan impor komoditas energi dari AS.

    Rosan menjelaskan bahwa nilai transaksi impor energi yang mencakup minyak mentah dan gas tersebut diproyeksikan mencapai angka 15 miliar dollar AS setiap tahunnya. Langkah ini diambil pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi dalam negeri sekaligus menyeimbangkan neraca perdagangan bilateral antara kedua negara.

    Terkait sektor kedirgantaraan, pemerintah akan melakukan pembahasan lanjutan dengan pihak Boeing untuk merealisasikan pembelian puluhan pesawat tersebut. Ekspansi armada ini dinilai krusial guna memperkuat konektivitas transportasi udara nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

    Implementasi dari berbagai kesepakatan investasi ini nantinya akan dikelola melalui Danantara sebagai instrumen investasi strategis nasional. Danantara bertugas memastikan bahwa modal yang masuk ke sektor minyak, gas, dan industri lainnya dapat memberikan nilai tambah nyata bagi perekonomian domestik.

    "Dari kesepakatan Agreement Reciprocal Tariff ini ada beberapa kegiatan yang memang menyangkut di Kementerian Investasi maupun di Danantara, di antaranya ada pembicaraan lanjutan terkait pembelian 50 pesawat oleh Boeing," ujar Rosan dalam keterangan resminya pada Jumat (20/2/2026).

    Selain proyek yang sudah ada, kesepakatan ART ini juga membuka peluang masuknya investasi baru yang saat ini sedang dalam tahap penjajakan di pipeline Danantara. Pemerintah optimistis kolaborasi ini akan menciptakan efek domino terhadap penciptaan lapangan kerja, transformasi industri, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

  • Freeport Komitmen Investasi Rp337 Triliun Usai Kesepakatan Perpanjangan Izin Tambang

    Freeport Komitmen Investasi Rp337 Triliun Usai Kesepakatan Perpanjangan Izin Tambang

    Sektor mineral kritis Indonesia memasuki fase baru menyusul tercapainya kesepakatan antara pemerintah dengan Freeport-McMoRan (FCX). Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) yang berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan perwujudan perjanjian dagang resiprokal antara kedua negara. Melalui kesepakatan tersebut, Freeport-McMoRan berencana menyuntikkan investasi tambahan senilai US$ 20 miliar atau setara Rp 337,76 triliun untuk jangka waktu 20 tahun ke depan.

    "Pihak Freeport bisa meningkatkan investasinya kurang lebih dalam 20 tahun ke depan nilainya itu US$ 20 miliar dan ini juga akan memberikan dampak yang positif kepada baik dari segi penerimaan pajak dan yang lain-lainnya," ujar Rosan dalam keterangannya secara daring pada Jumat (20/2/2026).

    Prosesi penandatanganan dilakukan dalam rangkaian Business Summit di US Chamber of Commerce oleh Rosan Roeslani, CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk, dan Presiden Direktur PTFI Tony Wenas. Langkah ini diproyeksikan segera berlanjut ke tahap kontrak hukum final (definitive agreement) guna memformalkan poin-poin yang telah disepakati.

    Selain aspek investasi modal, poin krusial dalam MoU ini mencakup peningkatan porsi kepemilikan saham pemerintah Indonesia di PTFI sebesar 12 persen setelah tahun 2041. Penambahan saham ini bertujuan untuk memaksimalkan kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara yang diperkirakan menyentuh angka Rp 90 triliun per tahun.

    Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, menekankan bahwa perpanjangan ini merupakan langkah strategis untuk menjamin kepastian operasi jangka panjang. Fokus utama ke depan adalah optimalisasi sumber daya melalui eksplorasi mendalam guna memperkuat cadangan mineral dan menjaga ritme produksi pasca-2041, yang sekaligus memperkuat kontribusi ekonomi bagi masyarakat di wilayah Papua.