Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS) 2026. Acara penting ini berlangsung di Ballroom The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta.
MUNAS mengusung tema 'Peluang Strategis Industri Baja Indonesia dalam Membangun Kedaulatan Ekosistem Industri Baja Nasional'. Forum ini mempertemukan pelaku industri dan pemerintah.
Tujuannya adalah memperkuat kedaulatan baja nasional di tengah tekanan global yang terus meningkat.
Ketua Umum IISIA, Dr. Akbar Djohan, menegaskan bahwa industri baja bukan hanya komoditas biasa. Menurutnya, industri ini merupakan fondasi vital bagi pembangunan nasional.
"Kita tidak sedang bicara sekadar logam dingin yang keras, tetapi tulang punggung peradaban. Kata kedaulatan tentu tidak ingin industri baja nasional hanya jadi penonton di tengah pembangunan nasional," ujar Akbar, dalam sambutannya, di Ballroom The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Ia menyoroti fluktuasi harga bahan baku serta tekanan produk impor yang terus meningkat. Meskipun demikian, Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkuat produksi dalam negeri.
"Indonesia menyimpan potensi baja luar biasa untuk kita raih. Namun peluang itu akan sia-sia jika ekosistem kita rapuh. Peningkatan baja nasional harus berdaulat dan kita harus memproduksi baja sendiri," tegasnya.
Akbar Djohan juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mempererat kolaborasi. Sinergi dengan pemerintah ini penting agar industri baja nasional dapat tumbuh sesuai cita-cita.
Investasi dan Tantangan Global
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan kabar baik. Investasi di sektor baja menunjukkan tren positif, didorong sejumlah negara mitra utama.
"Investasi didorong oleh Hong Kong sebesar US$5,11 miliar, Singapura US$5,12 miliar, dan China US$4 miliar," jelas Airlangga.
Namun, Airlangga mengingatkan ancaman global oversupply baja. Kondisi ini diperkirakan meningkat hingga 2,5 miliar metrik ton pada tahun 2025.
Oversupply berpotensi menekan harga dan memperketat persaingan di pasar global. Tantangan lain datang dari isu dekarbonisasi dan kebijakan carbon border adjustment mechanism.
Isu ini akan menjadi tantangan baru bagi industri baja nasional mulai 2026. Pemerintah menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga daya saing industri dalam negeri.
| Negara Mitra | Nilai Investasi (USD) |
|---|---|
| Hong Kong | 5,11 Miliar |
| Singapura | 5,12 Miliar |
| China | 4 Miliar |
"Menghadapi unfair trade, pemerintah berkomitmen melindungi industri dalam negeri dengan instrumen terukur seperti bea masuk anti-dumping untuk HRC, alloy, baja lapis, serta pengawasan agar pasar domestik tidak menjadi tempat dumping," jelasnya.
Airlangga juga menekankan pentingnya optimalisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Hal ini agar baja lokal terserap maksimal dalam proyek-proyek pemerintah.
"Strategi kita adalah mengaktifkan sertifikasi TKDN agar pemerintah bisa menyerap baja lokal," ujarnya.
Ia mengajak pemangku kepentingan bersinergi dalam konsep Indonesia Incorporated. Tujuannya menjadikan industri baja nasional sebagai yang terdepan di Asia Tenggara.
Dukungan Pelaku Industri
Dukungan konkret dari pemerintah tersebut disambut positif pelaku industri. Presiden Direktur PT Garuda Yamato Steel, Tony Taniwan, menegaskan pentingnya perlindungan perdagangan dan pengawasan impor.
"Kami meminta dukungan berupa kebijakan anti-dumping, safeguard, serta pengawasan ketat di perbatasan dan post-border, pastikan produk lokal digunakan untuk kebutuhan dalam negeri," kata Tony.
Menurutnya, dukungan lintas kementerian akan membuat industri baja Indonesia semakin mandiri dan berkelanjutan.
"Dengan dukungan pemerintah, industri baja Indonesia dapat memenuhi semua kebutuhan baja dalam negeri dan membangun industri yang kuat dan berkelanjutan. Ini tidak mungkin terjadi tanpa kerja sama erat antara semua pihak," ujarnya.
Melalui MUNAS 2026, IISIA berharap lahir rekomendasi strategis. Rekomendasi ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem industri baja nasional.
Di tengah tekanan oversupply global dan ketatnya persaingan internasional, sinergi pemerintah dan pelaku industri menjadi kunci. Tujuannya agar Indonesia menjadi produsen baja berdaulat, bukan sekadar pasar.









