Tag: Israel Palestina

  • Indonesia dan Negara Muslim Kecam Israel Perluas Kendali Tepi Barat

    Indonesia dan Negara Muslim Kecam Israel Perluas Kendali Tepi Barat

    Kabinet keamanan Israel baru-baru ini menyetujui sejumlah langkah untuk memperluas kendali mereka di wilayah Tepi Barat. Keputusan ini memicu kecaman keras dari Indonesia dan sejumlah negara muslim lain, yang menilai tindakan tersebut membuka jalan bagi perluasan permukiman ilegal.

    Perluasan kendali ini dinilai melanggar hukum internasional dan berpotensi memicu eskalasi kekerasan. Para pemimpin negara muslim menyerukan komunitas internasional untuk mengambil tindakan tegas.

    Menteri Luar Negeri Indonesia, Mesir, Yordania, Pakistan, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan Qatar secara kolektif mengutuk keputusan Israel. Mereka menyoroti tindakan ilegal yang bertujuan memaksakan kedaulatan.

    "Menteri Luar Negeri Indonesia, Mesir, Yordania, Pakistan, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan Qatar mengutuk keras keputusan dan tindakan ilegal Israel yang bertujuan untuk memaksakan kedaulatan Israel yang melanggar hukum, memperkuat aktivitas pemukiman, dan memberlakukan realitas hukum dan administratif baru di Tepi Barat yang diduduki, sehingga mempercepat upaya aneksasi ilegal dan pengusiran rakyat Palestina," demikian keterangan bersama para Menlu seperti dikutip Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui akun X resminya, Selasa (10/2/2026).

    Mereka menegaskan bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan atas wilayah Palestina yang diduduki. Tindakan ekspansionis ini diperingatkan dapat memicu kekerasan dan konflik di kawasan tersebut.

    "Para Menteri memperingatkan terhadap kebijakan ekspansionis Israel yang berkelanjutan dan tindakan ilegal yang dilakukan oleh pemerintah Israel di Tepi Barat yang diduduki, yang memicu kekerasan dan konflik di kawasan tersebut," kata mereka.

    Pelanggaran Hukum Internasional dan Solusi Dua Negara

    Para Menlu negara muslim menyatakan penolakan mutlak terhadap tindakan Israel. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.

    Tindakan Israel juga dinilai merusak solusi dua negara (Two State Solutions) dan upaya perdamaian. Ini menjadi serangan terhadap hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka.

    "Para Menteri menyatakan penolakan mutlak mereka terhadap tindakan ilegal ini, yang merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, merusak solusi dua negara, dan merupakan serangan terhadap hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina untuk mewujudkan negara merdeka dan berdaulat mereka di garis 4 Juni 1967, dengan Yerusalem yang diduduki sebagai ibu kotanya. Tindakan tersebut juga merusak upaya yang sedang berlangsung untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut," kata para menlu tersebut.

    Dalam pernyataan bersama tersebut, para menlu menegaskan bahwa tindakan ilegal di Tepi Barat tersebut batal demi hukum. Mereka menganggapnya sebagai pelanggaran nyata terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB.

    Secara khusus, Resolusi 2334 PBB mengutuk semua tindakan Israel yang bertujuan mengubah komposisi demografis, karakter, dan status wilayah Palestina. Ini termasuk Yerusalem Timur, yang diduduki sejak 1967.

    Tindakan Israel juga melanggar pendapat penasihat Mahkamah Internasional tahun 2024. Mahkamah menyatakan bahwa kebijakan dan praktik Israel di wilayah Palestina adalah ilegal, menekankan perlunya mengakhiri pendudukan.

    Respons Komunitas Internasional

    Menlu negara muslim menyerukan komunitas internasional untuk memenuhi tanggung jawab hukum dan moral mereka. Tujuannya adalah untuk memaksa Israel menghentikan eskalasi berbahaya di Tepi Barat dan pernyataan provokatif dari para pejabatnya.

    Pihak Terlibat Tindakan Israel Dampak
    Kabinet Keamanan Israel Menyetujui langkah perluasan kendali di Tepi Barat Memicu perluasan permukiman ilegal
    Indonesia dan Negara Muslim Mengecam keras tindakan Israel Menuntut penghentian pelanggaran hukum internasional
    Mahkamah Internasional (2024) Menyatakan kebijakan Israel ilegal Mendesak pengakhiran pendudukan Israel
    Dewan Keamanan PBB (Resolusi 2334) Mengutuk perubahan status wilayah Palestina Mendorong stabilitas dan perdamaian di kawasan

    Pernyataan bersama menlu juga mendorong pemenuhan hak-hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Ini termasuk pendirian negara, berdasarkan solusi dua negara sesuai legitimasi internasional.

    Inisiatif Perdamaian Arab tetap menjadi satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif. Ini juga menjamin keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut.

    Latar Belakang Keputusan Israel

    Kabinet keamanan Israel menyetujui serangkaian langkah untuk meningkatkan kendali atas Tepi Barat yang diduduki. Langkah ini membuka jalan bagi perluasan permukiman lebih lanjut di wilayah tersebut.

    Wilayah yang diduduki Israel sejak 1967 itu, diharapkan membentuk bagian terbesar dari negara Palestina di masa depan. Namun, wilayah tersebut dipandang oleh kalangan sayap kanan religius sebagai tanah Israel.

    Langkah tersebut, seperti dilansir AFP, Senin (9/2/2026), diumumkan oleh Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Katz. Pengumuman ini disampaikan dalam pernyataan gabungan yang dirilis pada Minggu (8/2) waktu setempat.

    "Kabinet keamanan hari ini menyetujui serangkaian keputusan… yang secara fundamental mengubah realitas hukum dan sipil di Yudea dan Samaria," demikian pernyataan gabungan yang dirilis Smotrich dan Katz, menggunakan nama alkitabiah untuk Tepi Barat.