Tag: Israel

  • Investigasi Al Jazeera Ungkap Ribuan Warga Gaza ‘Menguap’

    Investigasi Al Jazeera Ungkap Ribuan Warga Gaza ‘Menguap’

    Sebuah investigasi khusus yang dilakukan oleh Al Jazeera bersama laporan pertahanan sipil di Jalur Gaza mengungkap fakta mencengangkan. Ribuan warga Gaza dilaporkan lenyap tanpa jejak usai serangan senjata dengan suhu dan tekanan ekstrem oleh pasukan Israel.

    Tim peneliti mencatat setidaknya 2.842 kasus jasad korban yang tidak dapat ditemukan. Di lokasi serangan, hanya ditemukan percikan darah atau fragmen kecil jaringan manusia.

    Para peneliti menduga fenomena ini berkaitan dengan penggunaan amunisi termal dan termobarik, jenis senjata yang kerap disebut sebagai bom vakum atau aerosol. Senjata ini memiliki kemampuan membakar bahan organik pada suhu sangat tinggi, bahkan hingga belasan kali lipat dibandingkan titik didih air.

    Mayor Mahmoud Basal, juru bicara Pertahanan Sipil Gaza, menjelaskan metode pencatatan yang mereka gunakan dalam investigasi tersebut.

    "Jika sebuah keluarga menyatakan ada lima orang di dalam rumah, namun kami hanya menemukan tiga jasad utuh, maka dua lainnya diklasifikasikan 'menguap' setelah pencarian menyeluruh hanya menemukan jejak biologis kecil, seperti percikan darah atau fragmen kulit kepala," ujar Mayor Mahmoud Basal, dikutip dari Middle East Eye.

    Dampak Emosional dan Sosial yang Mendalam

    Penelitian ini juga menyoroti dampak emosional dan sosial dari hilangnya jasad secara total. Warga mencari anggota keluarga mereka tanpa pernah menemukan tubuh yang dapat dikuburkan.

    Munir al-Bursh, Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, menjelaskan dampak mengerikan dari senjata tersebut.

    "Paparan panas ekstrem serta tekanan dari bom termal dapat menyebabkan cairan tubuh mendidih dan jaringan manusia berubah menjadi abu atau menguap dalam hitungan detik, terutama ketika tubuh tersebut sebagian besar terdiri dari air," kata Munir al-Bursh.

    Implikasi Hukum Humaniter Internasional

    Investigasi ini memperlihatkan bahwa selain dampak langsung berupa korban jiwa, fenomena 'menguapnya' tubuh menjadi tanda betapa destruktifnya senjata yang digunakan dalam konflik. Hal ini memicu diskusi tentang legalitas penggunaan senjata tersebut.

    Para pakar hukum dan kemanusiaan menilai kasus seperti ini dapat memiliki implikasi terhadap hukum humaniter internasional. Terutama jika senjata yang digunakan memang dilarang atau penggunaannya tidak proporsional terhadap populasi sipil yang terkena dampak.

    Rincian Korban Hilang di Gaza

    Berikut adalah data perkiraan jumlah warga sipil yang hilang akibat serangan senjata ekstrem, berdasarkan investigasi Al Jazeera dan laporan pertahanan sipil di Jalur Gaza:

    Keterangan Jumlah
    Kasus Jasad Tidak Ditemukan 2.842
    Indikasi Korban "Menguap" Ditemukan jejak biologis kecil (percikan darah/fragmen kulit kepala)
  • Israel Bergabung Dewan Perdamaian Trump, Indonesia Beri Respons

    Israel Bergabung Dewan Perdamaian Trump, Indonesia Beri Respons

    Israel resmi bergabung dengan Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian bentukan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Bergabungnya Israel menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk Indonesia.

    Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menilai bahwa Israel tidak akan membiarkan Palestina merdeka.

    "PM (perdana menteri) Netanyahu tidak akan membiarkan Palestina merdeka di Gaza. Lalu bagaimana upaya Indonesia untuk meyakinkan Trump 2 states solutions di BOP? Apalagi Trump lebih berpihak ke Israel dari pada negara-negara Islam," kata Hikmahanto, Jumat (12/2/2026).

    Hikmahanto juga mempertanyakan mengapa hanya Israel yang bergabung ke Board of Peace, sementara Palestina tidak. Ia menyoroti peran pasukan Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF).

    "Apakah pasukan kita yang tergabung dalam ISF bertugas untuk melucuti senjata Hamas? Mengingat Israel tidak mau dari Turki dan Qatar, kalau demikian pasukan kita berpotensi untuk terlibat konflik dengan Hamas yang pasti tidak akan disetujui oleh rakyat Indonesia," jelasnya.

    Hikmahanto mewanti-wanti posisi Indonesia yang juga bergabung ke dalam Board of Peace. Ia memperingatkan agar Indonesia tidak menjadi legitimasi segala tindakan Israel terhadap rakyat Palestina.

    "Jangan sampai keberadaan Indonesia di BOP dijadikan legitimasi untuk tindakan Israel yang justru akan memperluas wilayah yang dikendalikan sampai Gaza," terangnya.

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyampaikan bergabungnya Israel dengan Dewan Perdamaian bentukan Trump pada Rabu (11/2) waktu setempat, saat kunjungannya ke Washington. Di sana, ia bertemu dengan Trump dan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.

    Respons Kementerian Luar Negeri RI

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI buka suara terkait bergabungnya Israel ke Dewan Perdamaian bentukan Trump. Kemlu menegaskan prinsip Indonesia untuk menghentikan kekerasan di Gaza, Palestina, tidak akan berubah.

    "Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025)," kata juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, Kamis (12/2/2026).

    Ia menambahkan bahwa keikutsertaan negara manapun dalam Board of Peace tidak akan mengubah prinsip RI. Kemlu menegaskan bahwa Indonesia mengecam pelanggaran hukum internasional dan mengedepankan realisasi solusi dua negara.

    "Keanggotaan negara mana pun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di BoP maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara," ujarnya.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait posisi Indonesia dalam Board of Peace:

    Aspek Posisi Indonesia
    Normalisasi Hubungan Tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun.
    Legitimasi Kebijakan Tidak menjadi legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun.
    Dasar Keikutsertaan Mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza.
    Prinsip Utama Menuntut penghentian kekerasan, mengecam pelanggaran hukum internasional, dan mendorong solusi dua negara.

    Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace didasarkan pada mandat kemanusiaan dan stabilisasi, bukan untuk memberikan legitimasi terhadap kebijakan negara tertentu.

  • Israel Gabung Dewan Perdamaian Trump, Indonesia Pertahankan Dukungan Palestina

    Israel Gabung Dewan Perdamaian Trump, Indonesia Pertahankan Dukungan Palestina

    Israel secara resmi telah bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, sebuah inisiatif yang dibentuk oleh mantan Presiden AS Donald Trump. Menariknya, Indonesia bersama beberapa negara muslim lainnya juga menjadi bagian dari dewan ini. Kendati demikian, posisi Indonesia tetap kokoh dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan keikutsertaan negaranya dalam BoP pada Rabu (11/2) waktu setempat, saat kunjungan ke Washington. Ia bertemu dengan Donald Trump dan Menteri Luar Negeri AS saat itu, Marco Rubio, dalam kesempatan tersebut.

    Dalam foto yang dirilis setelah pertemuan Netanyahu dan Rubio, terlihat keduanya memegang dokumen. Dokumen itu menunjukkan tanda tangan Netanyahu yang menandakan bergabungnya Israel ke dewan tersebut. Netanyahu secara langsung menyatakan, "menandatangani masuknya Israel sebagai anggota 'Dewan Perdamaian'."

    Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi resolusi pada pertengahan November tahun lalu. Resolusi ini memberikan wewenang kepada Dewan Perdamaian dan negara-negara anggotanya. Tujuannya adalah membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza.

    Pembentukan pasukan ini dilakukan setelah gencatan senjata di Gaza dimulai pada bulan Oktober. Gencatan senjata tersebut merupakan bagian dari rencana Trump yang disetujui oleh Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas.

    Trump menjelaskan bahwa dewan tersebut awalnya dirancang untuk mengawasi pemerintahan sementara Gaza. Namun, ia kemudian menyatakan bahwa dewan, yang diketuainya, akan diperluas untuk menangani konflik global.

    Sikap Indonesia Terhadap Keanggotaan Israel

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI angkat bicara mengenai masuknya Israel ke dalam Board of Peace. Kemlu menegaskan bahwa prinsip Indonesia untuk menghentikan kekerasan di Gaza, Palestina, tidak akan berubah.

    "Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025)," kata juru bicara Kemlu Yvonne Mewengkang kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).

    Yvonne menambahkan, keikutsertaan negara mana pun dalam Board of Peace tidak akan mengubah prinsip Indonesia. Kemlu menegaskan Indonesia mengecam pelanggaran hukum internasional dan mengedepankan realisasi solusi dua negara.

    "Keanggotaan negara mana pun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di BoP maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara," ujarnya.

    Pihaknya memandang keterlibatan para pihak yang berkonflik juga merupakan bagian dari proses menuju perdamaian. Indonesia juga mendorong keterlibatan Palestina demi menciptakan hak dasar hingga kepentingan warga di sana.

    "Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian," ujar Yvonne.

    "Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di BoP untuk juga aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina, serta mendorong terwujudnya solusi dua negara," sambungnya.

    Daftar Negara Muslim Anggota Board of Peace

    Indonesia bersama tujuh negara muslim lainnya telah lebih dulu menyatakan bergabung ke dalam Board of Peace bentukan Trump. Pengumuman ini disampaikan oleh akun X Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Kamis (22/1/2026).

    Berikut adalah daftar negara-negara muslim yang tergabung dalam Board of Peace:

    No. Negara
    1 Republik Turki
    2 Republik Arab Mesir
    3 Kerajaan Hashemite Yordania
    4 Republik Indonesia
    5 Republik Islam Pakistan
    6 Negara Qatar
    7 Kerajaan Arab Saudi
    8 Uni Emirat Arab

    "Menteri Luar Negeri Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian," tulis Kemlu RI, Kamis (22/1/2026).

    Bergabungnya Indonesia ini menegaskan kembali komitmennya mendukung pemerintahan transisi dalam rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza. "Para Menteri menegaskan kembali dukungan negara mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump, dan menegaskan kembali komitmen negara mereka untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi, sebagaimana diuraikan dalam Rencana Komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza," kata Kemlu RI.

  • Pesawat Netanyahu Lintasi Wilayah Udara Yunani, Italia, Prancis Meski Ada Surat Perintah ICC

    Pesawat Netanyahu Lintasi Wilayah Udara Yunani, Italia, Prancis Meski Ada Surat Perintah ICC

    Pesawat yang membawa Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu terdeteksi melintasi wilayah udara tiga negara anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Hal ini terjadi meskipun adanya surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu.

    Situs pelacakan penerbangan FlightRadar, melaporkan pesawat Netanyahu, yang dikenal sebagai "Wing of Zion", mengudara di atas Yunani, Italia, dan Prancis pada Selasa (10/2) waktu setempat. Pesawat tersebut dalam perjalanannya menuju ke Amerika Serikat (AS).

    Ketiga negara itu diketahui telah menandatangani Statuta Roma. Aturan ini mewajibkan mereka untuk mematuhi surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC.

    Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari ketiga negara tersebut terkait insiden ini. Situasi ini memicu pertanyaan tentang komitmen mereka terhadap hukum internasional.

    ICC merilis surat perintah penangkapan untuk Netanyahu pada 21 November 2024. Perintah ini terkait dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza.

    Lebih dari 72.000 orang tewas akibat rentetan serangan brutal Israel sejak Oktober 2023 di Gaza. ICC menyelidiki tindakan yang menyebabkan korban jiwa tersebut.

    Yunani, Italia, dan Prancis merupakan pihak dalam Statuta Roma. Mereka adalah anggota ICC yang berkewajiban mematuhi keputusan lembaga internasional tersebut.

    Namun, wilayah udara mereka tidak ditutup untuk pesawat yang membawa Netanyahu. Hal ini menimbulkan kontroversi dan spekulasi.

    Rute Penerbangan Netanyahu

    Pesawat Netanyahu mengikuti rute yang sama seperti akhir Desember lalu. Saat itu, PM Israel tersebut melakukan perjalanan ke AS untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump.

    Dalam beberapa perjalanan sebelumnya, pesawat Netanyahu menghindari terbang di wilayah udara sejumlah negara. Ini dilakukan karena kekhawatiran penangkapan.

    Namun, selama perjalanan ke New York pada September lalu, dia melintasi wilayah udara Yunani dan Italia. Kala itu, Netanyahu hendak menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Pesawat tersebut tidak memasuki wilayah udara Prancis dalam kunjungan September lalu. Rute terbaru ini menunjukkan perubahan strategi.

    Pada kunjungan terbaru, Netanyahu berangkat dari Bandara Ben Gurion di Tel Aviv pada Selasa (10/2). Tujuannya adalah Washington DC, tempat ia dijadwalkan bertemu Trump untuk membahas soal Iran.

    Netanyahu dijadwalkan kembali ke Israel pada Jumat (13/2) pagi. Pertemuan ini krusial untuk agenda diplomatik kedua negara.

    Kunjungan terbaru Netanyahu ini dilakukan setelah AS dan Iran melanjutkan perundingan nuklir. Perundingan itu digelar secara tidak langsung dengan mediasi Oman, pada 6 Februari lalu.

    Perundingan tersebut menyusul ketegangan yang meningkat antara kedua negara. Washington juga mengerahkan aset militer ke dekat Teheran.

    Detail Penerbangan Netanyahu

    Negara Dilintasi Anggota Statuta Roma Surat Perintah ICC Respons Negara
    Yunani Ya Ada Belum ada pernyataan resmi
    Italia Ya Ada Belum ada pernyataan resmi
    Prancis Ya Ada Belum ada pernyataan resmi
  • PM Australia Albanese Sesalkan Bentrokan di Unjuk Rasa Sydney Tolak Kunjungan Presiden Israel Herzog

    PM Australia Albanese Sesalkan Bentrokan di Unjuk Rasa Sydney Tolak Kunjungan Presiden Israel Herzog

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan 'terpukul' oleh bentrokan dalam unjuk rasa di Sydney. Protes itu menentang kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog.

    Meski demikian, Albanese mendukung tindakan polisi terhadap para pengunjuk rasa. Ia menekankan pentingnya demonstrasi damai.

    "Ini benar-benar adegan yang menurut saya seharusnya tidak terjadi," kata Albanese dilansir AFP, Selasa (10/2/2026).

    "Orang-orang seharusnya dapat mengekspresikan pandangan mereka secara damai, tetapi polisi sangat jelas tentang rute yang diperlukan jika orang-orang ingin berunjuk rasa," tambahnya.

    Kunjungan Presiden Herzog berlangsung selama empat hari, dengan pengamanan ketat. Tujuannya adalah menghibur komunitas Yahudi Australia.

    Kunjungan ini dilakukan setelah insiden penembakan Desember di Pantai Bondi Sydney. Serangan itu menewaskan 15 orang dalam festival Hanukkah.

    Kekacauan pecah Senin malam di pusat kota Sydney. Polisi berupaya mencegah unjuk rasa masuk ke area terlarang.

    Petugas menyemprotkan semprotan merica kepada para demonstran dan anggota media. Insiden ini termasuk mengenai pewarta dari AFP.

    Tindakan Polisi dan Penangkapan

    Perdana Menteri New South Wales, Chris Minns, menyatakan polisi berada dalam situasi sangat sulit. Herzog telah mengikuti acara untuk korban pembunuhan 14 Desember.

    Acara tersebut diikuti ribuan pelayat, tidak jauh dari lokasi unjuk rasa. Minns menegaskan akan menjadi bencana jika pengunjuk rasa diizinkan mendekati acara tersebut.

    Polisi New South Wales menangkap 27 orang di demonstrasi itu. Termasuk 10 orang yang menyerang aparat penegak hukum.

    Mereka mengonfirmasi penggunaan semprotan merica terhadap kerumunan. Ini menunjukkan penegakan hukum dalam situasi yang memanas.

    Reaksi Komunitas Terhadap Kunjungan Herzog

    Kunjungan Herzog diperkirakan berlangsung hingga Kamis. Pada Selasa, ia dijadwalkan bertemu keluarga korban serangan Bondi.

    Serangan ini adalah yang paling mematikan terhadap orang Yahudi sejak serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober 2023.

    Banyak warga Yahudi Australia menyambut kunjungan Herzog. "Kunjungannya akan mengangkat semangat komunitas yang berduka," kata Alex Ryvchin.

    Alex Ryvchin adalah salah satu kepala eksekutif Dewan Eksekutif Komunitas Yahudi Australia, badan puncak komunitas tersebut.

    Namun, beberapa pihak dalam komunitas tersebut tidak setuju. Dewan Yahudi Australia yang progresif menolak Herzog.

    Mereka menyatakan Herzog tidak diterima karena dugaan perannya dalam "penghancuran Gaza yang sedang berlangsung."

    Berikut adalah ringkasan insiden dan penanganan:

    Peristiwa Tanggal/Lokasi Pihak Terlibat Tindakan
    Unjuk Rasa Menentang Kunjungan Herzog Senin malam, Sydney Pengunjuk Rasa, Polisi NSW Bentrokan, penyemprotan merica, penangkapan
    Kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog Senin-Kamis, Sydney Presiden Herzog, Komunitas Yahudi Australia Menghibur komunitas, bertemu keluarga korban
    Penembakan di Pantai Bondi Desember Korban festival Hanukkah (15 orang) Serangan mematikan
  • Ribuan Warga Australia Protes Kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog

    Ribuan Warga Australia Protes Kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog

    Ribuan warga Australia turun ke jalan pada Senin (9/2) untuk memprotes kedatangan Presiden Israel Isaac Herzog. Kunjungan Herzog bertujuan menyatakan solidaritas dengan komunitas Yahudi setelah insiden penembakan massal di Pantai Bondi.

    Herzog datang setelah menerima undangan dari PM Australia Anthony Albanese. Undangan ini menyusul penembakan massal pada 14 Desember lalu di festival Hanukkah yang menewaskan 15 orang.

    Namun, kunjungan ini memicu kemarahan sebagian warga Australia. Mereka menuduh Herzog terlibat dalam kematian banyak warga sipil Palestina di Jalur Gaza.

    Kelompok pro-Palestina, seperti dilansir Reuters pada Senin (9/2/2026), telah menggelar berbagai aksi protes. Unjuk rasa berlangsung di kota-kota Australia pada Senin malam waktu setempat.

    Di Sydney, ribuan orang berkumpul di pusat bisnis kota. Mereka mendengarkan pidato dan meneriakkan slogan-slogan pro-Palestina.

    “Pembantaian Bondi sangat mengerikan, tetapi dari kepemimpinan Australia kita tidak ada pengakuan terhadap rakyat Palestina dan warga Gaza,” kata demonstran Jackson Elliott, 30 tahun, dari Sydney.

    “Herzog telah menghindari semua pertanyaan tentang pendudukan dan mengatakan bahwa kunjungan ini adalah tentang hubungan Australia dan Israel, tetapi dia terlibat,” tambahnya.

    Aksi protes ini dikawal ketat oleh kepolisian. Sebuah helikopter terlihat berputar-putar di atas lokasi, dan polisi berkuda berpatroli.

    Sekitar 3.000 polisi dikerahkan di seluruh Sydney selama kunjungan Herzog.

    Kunjungan dan Kontroversi

    Herzog memulai kunjungannya dengan mendatangi Pantai Bondi. Ia meletakkan karangan bunga di memorial untuk para korban penembakan massal.

    Dia juga bertemu dengan para penyintas dan keluarga 15 korban tewas.

    Ketua Eksekutif Bersama Dewan Eksekutif Komunitas Yahudi Australia, Alex Ryvchin, menyatakan kunjungan Herzog akan mengangkat semangat komunitas yang berduka.

    Meski demikian, kunjungan ini ditentang oleh sejumlah komunitas Yahudi. Dewan Yahudi Australia, yang kritis terhadap pemerintah Israel, merilis surat terbuka.

    Surat tersebut ditandatangani lebih dari 1.000 akademisi dan pemimpin komunitas Yahudi. Isinya mendesak Albanese mencabut undangan Herzog.

    Daftar Tokoh dan Institusi yang Terlibat

    Berikut adalah beberapa tokoh dan institusi yang disebutkan dalam konteks kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog ke Australia:

    Tokoh/Institusi Peran/Keterangan
    Isaac Herzog Presiden Israel, yang melakukan kunjungan ke Australia.
    Anthony Albanese Perdana Menteri Australia, yang mengundang Herzog.
    Jackson Elliott Salah satu demonstran pro-Palestina dari Sydney.
    Alex Ryvchin Ketua Eksekutif Bersama Dewan Eksekutif Komunitas Yahudi Australia.
    Dewan Yahudi Australia Komunitas Yahudi yang mengkritik pemerintah Israel dan menentang kunjungan Herzog.