Tag: IUP

  • Pemerintah Kaji Ulang Pencabutan IUP Tambang Emas Martabe di Sumatera Utara

    Pemerintah Kaji Ulang Pencabutan IUP Tambang Emas Martabe di Sumatera Utara

    Pemerintah tengah mengkaji ulang keputusan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang emas Martabe di Sumatera Utara. Tambang yang dikelola PT Agincourt Resources ini sebelumnya diumumkan akan dicabut izinnya.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengindikasikan kemungkinan IUP Martabe tidak jadi dicabut. Pihaknya kini sedang mendalami kembali keputusan tersebut sebagai regulator utama.

    Bahlil Lahadalia mengungkapkan proses kajian ulang ini setelah berdiskusi dan meminta arahan Presiden. Kajian ini difokuskan pada temuan pelanggaran yang dituduhkan.

    "Untuk beberapa perkembangan menyangkut dengan tambang yang di Sumatera Utara apa namanya? Martabe. Saya sudah melakukan diskusi dan sudah meminta arahan dari Bapak Presiden dan kita sekarang lagi melakukan kajian," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    Pencabutan IUP Martabe sebelumnya karena dinilai sebagai penyebab parahnya bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera akhir tahun 2025 lalu. Namun, Bahlil menyebut pemerintah akan mempertimbangkan kembali jika operator tidak terbukti melakukan pelanggaran berat.

    "Artinya kalau memang itu tidak ditemukan adanya sebuah pelanggaran yang berat, maka penting untuk kita juga membijaksanai dengan cara yang baik," papar Bahlil.

    Berikut adalah tabel ringkasan status IUP Martabe:

    Status Keterangan
    Pengumuman Pencabutan Sudah diumumkan
    Pencabutan Administratif Belum dilakukan
    Proses Berjalan Kajian ulang oleh Kementerian ESDM

    Langkah ini diambil dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan menjaga pertumbuhan ekonomi di kawasan pertambangan. Kepastian investasi di sektor mineral dan batu bara juga menjadi pertimbangan.

    Sanksi Tegas Jika Terbukti Bersalah

    Secara administratif, pencabutan IUP Martabe belum dilakukan oleh Kementerian ESDM. Bahlil menegaskan bahwa nasib tambang Martabe akan diputuskan setelah kajian mendalam selesai.

    "Martabe itu diumumkan untuk dicabut tetapi pencabutannya itu kan dilakukan oleh Kementerian ESDM, artinya sampai dengan sekarang itu belum ada pencabutan untuk urusan administrasinya," jelas Bahlil.

    Bahlil menegaskan bahwa jika operator tambang Martabe terbukti melakukan pelanggaran berat, sanksi tegas akan diterapkan sesuai aturan. Pemerintah tidak akan ragu menindak.

    "Kita lagi melakukan kajian yang mendalam kajian yang mendalam dan tim saya lagi melakukan kajian itu. Insyaallah kalau mereka dinyatakan ada kesalahan maka itu tetap akan dilakukan sanksi, tapi kalau tidak kita akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku," tegas Bahlil.

    Pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menekankan pentingnya membangun strategi untuk menjamin kepastian investasi. Hal ini berlaku khususnya di sektor energi dan sumber daya alam.

    "Kita sekarang lagi membangun sebuah strategi yang kemudian bahwa stabilitas dan kepastian investasi pun bisa dilakukan khususnya di sektor mineral batu bara dan oil and gas," pungkas Bahlil.