Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa keputusan terkait status izin tambang emas Martabe akan diumumkan pada pekan depan.
Bahlil menjelaskan, saat ini pemerintah tengah melakukan penelitian terhadap operasional tambang yang dikelola oleh PT Agincourt Resources (PTAR). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran dalam operasional tambang tersebut.
Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap aspek perizinan, mencakup izin usaha pertambangan (IUP) atau kontrak karya, perizinan lingkungan seperti analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), serta izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup juga akan dilakukan.
Selama proses kajian berlangsung, izin operasional Agincourt di tambang emas Martabe belum dicabut secara resmi.
"Kasih kami waktu 1-2 hari ini, kalau sudah clear, kami akan umumkan," kata Bahlil.
"Insya Allah minggu depan (diumumkan)," imbuhnya.
Objektivitas dalam Pengambilan Keputusan
Bahlil menegaskan, pemerintah akan bersikap objektif dalam mengambil keputusan terkait izin tambang Martabe. Sanksi akan diberikan jika ditemukan pelanggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kalau memang ada masalah, harus ada sanksi. Tapi kalau tidak ada masalah, jangan juga kita memberikan sanksi kepada yang tidak berhak mendapat sanksi," tukasnya.
Pencabutan Izin Perusahaan Tambang dan Kehutanan Sebelumnya
Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan pencabutan izin usaha terhadap 28 perusahaan tambang dan kehutanan pada 20 Januari 2026. Langkah ini dikaitkan dengan penertiban kawasan hutan, kepatuhan lingkungan, serta spekulasi terkait pengalihan pengelolaan sejumlah aset tambang strategis.
Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan pencabutan izin 28 perusahaan tersebut karena terbukti melanggar peraturan, termasuk di antaranya adalah Agincourt Resources.
Rincian Perusahaan Tambang yang Dicabut Izinnya
Berikut adalah rincian jumlah perusahaan tambang dan kehutanan yang izinnya dicabut berdasarkan sektor:
| Sektor | Jumlah Perusahaan |
|---|---|
| Tambang | X |
| Kehutanan | Y |
| Total | 28 |
Angka X dan Y dalam tabel di atas mewakili jumlah perusahaan dari masing-masing sektor yang izinnya dicabut, sesuai dengan pengumuman sebelumnya. Data ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menertibkan sektor pertambangan dan kehutanan.
