Tag: Jamintel

  • Jamintel Warning Kajari Sumut: Jangan Peras Kepala Desa!

    Jamintel Warning Kajari Sumut: Jangan Peras Kepala Desa!

    Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, memberikan peringatan keras kepada para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Utara (Sumut). Ia meminta agar Kajari tidak melakukan praktik menakut-nakuti atau memeras kepala desa (Kades) beserta perangkatnya.

    Reda menegaskan bahwa Kades dan perangkat desa memiliki saluran pelaporan langsung ke Jamintel melalui aplikasi Jaga Desa. Ia mencontohkan beberapa kasus yang telah ditangani.

    "Bidang intelijen seperti miniaturnya kejaksaan, di situ ada bidang yang menangani perkara seperti Pidsus, sebelum masuk ke Pidsus kita biasanya Kajari-Kajari unsur intelijen dulu, ada yang ngurusin tangkap-tangkap orang DPO, maka di sini biasanya para Kajari-Kasi Intel sudah takut sama bidang intelijen, takutnya diambil, karena kemarin sudah ada yang kita amankan oknum karena ya nakut-nakutin kepala desa, itu saya nggak suka itu, karena kepala desa sekarang bisa langsung laporan ke Jamintel, ini saya warning teman-teman saya ini, Pak Gubernur, Pak Kajati," kata Reda Manthovani, Sabtu (14/2/2026).

    Pernyataan tersebut disampaikan Reda saat memberikan sambutan dalam acara sosialisasi program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) serta pelantikan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) DPD dan DPC seluruh Sumut di Kantor Gubernur. Acara ini juga diisi dengan penandatanganan kerja sama antara Kejari dengan DPC Abpednas di Sumut.

    Reda mengungkapkan bahwa sudah ada beberapa contoh kasus di Sumut dan wilayah lain terkait oknum Kajari yang melakukan kriminalisasi terhadap Kades.

    "Sudah ada contoh ini, bukan cuma di sini (Sumut), ada di Jawa Timur, ada di Sulawesi, yang mempersulit, mengkriminalisasi kepala desa, ya oknum lah minta-minta uang, meras, segala macam," ujarnya.

    Ia juga meminta dukungan dari BPD untuk menyadarkan Kades dan perangkatnya agar tata kelola keuangan desa dapat berjalan dengan baik.

    "Karena saya di sini bersama jajaran dari Intelijen bahkan meminta dukungan BPD Abpednas ini untuk menyadari kepala desa dan perangkatnya agar tata kelola keuangan itu bisa berjalan dengan baik," ucapnya.

    Kajari Nakal Bisa Dilaporkan Langsung ke Jamintel

    Usai kegiatan, Reda menjelaskan lebih detail bahwa peringatan tersebut ditujukan kepada Kajari yang nakal. Kades dan perangkatnya dapat melaporkan langsung ke Jamintel tanpa sepengetahuan Kajati.

    "Kajari yang nakal, segala macam, nakuti-nakutin ingin kriminalisasi kepala desa atau perangkatnya, mereka bisa laporan langsung ke Jamintel dalam aplikasi Jaga Desa, Kajati juga nggak tahu itu mereka lapor ke saya," jelasnya.

    Kasus Kajari Padang Lawas

    Salah satu contoh kasus adalah mantan Kajari Padang Lawas, Soemarlin Halomoan Ritonga, Kasi Intel Kejari Palas, Ganda Nahot Manalu, dan seorang Staf TU Intel yang diamankan Kejagung. Soemarlin bahkan telah dicopot dari jabatannya.

    "Iya (termasuk Kajari Padang Lawas), sudah diamankan di Kejaksaan Agung, sudah ada penggantinya, makanya kita amanin karena itu ada oknum-oknum yang harus kita selesaikan masalahnya," tuturnya.

    Berikut daftar sanksi yang diberikan kepada oknum pejabat kejaksaan yang terbukti melakukan pelanggaran:

    Nama Pejabat Jabatan Tindakan Pelanggaran Sanksi
    Soemarlin Halomoan Ritonga Mantan Kajari Padang Lawas Diduga melakukan pemerasan terhadap kepala desa Dicopot dari jabatan
    Ganda Nahot Manalu Kasi Intel Kejari Palas Terlibat dalam tindakan pemerasan Diamankan Kejagung
    [Nama Staf] Staf TU Intel Kejari Palas Terlibat dalam tindakan pemerasan Diamankan Kejagung

    Kejaksaan Agung berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi yang melibatkan aparaturnya, terutama yang merugikan masyarakat desa.

  • Jamintel Kejagung Minta Kajari Dukung Tata Kelola Dana Desa

    Jamintel Kejagung Minta Kajari Dukung Tata Kelola Dana Desa

    Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, menekankan pentingnya tata kelola keuangan dana desa yang baik. Menurutnya, hal ini merupakan wujud dukungan terhadap program Asta Cita poin ke-6 Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) untuk mendukung tata kelola keuangan dana desa, salah satunya melalui kerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

    “Saya ingin tata kelola keuangan desa baik dari APBN maupun APBD itu bisa dibantu, disupport, dibimbing oleh para Kajari, kalau memang sudah seperti itu para Kajari, itu artinya itu bisa membangun atau mendukung program-program Asta Citanya presiden, Asta Cita ke-6 yaitu membangun dana desa membangun dari bawah,” kata Reda Manthovani, Sabtu (14/2/2026).

    Hal tersebut disampaikan saat acara sosialisasi pelaksanaan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) serta pelantikan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) DPD dan DPC seluruh Sumut di Kantor Gubernur. Dalam acara ini dilakukan penandatanganan kerja sama antara Kejari dengan DPC Abpednas di Sumut.

    Selain tata kelola keuangan desa, Reda juga meminta para Kajari untuk mendukung program replanting peremajaan sawit rakyat (PSR). Menurutnya, dukungan terhadap program pemerintah pusat ini sangat penting.

    “Selain dari tata kelola keuangan desa ini, ada juga program-program pemerintah ini yang juga harus didukung dan disukseskan, seperti misalnya saya dapat informasi ada replanting PSR, itu tolong dibimbing, tolong dibina karena itu juga salah satu program pemerintah pusat,” ucapnya.

    Penanganan Preventif Melalui Inspektorat

    Reda menginstruksikan agar penanganan kesalahan dalam pengelolaan dana desa dilakukan secara preventif melalui Inspektorat terlebih dahulu. Namun, jika langkah ini tidak membuahkan hasil, maka pertanggungjawaban pidana harus ditegakkan.

    “Kalau memang ada kesalahan diingatkan saja, misalnya juga nanti ada peran oknum kepala desa yang ternyata atau perangkatnya menyalahgunakan keuangan ataupun yang kaitannya dengan replanting PSR tadi itu kalau memang sudah masalah diserahkan dulu kepada Inspektorat, ada Inspektorat di Pemprov atau di Pemkab masing-masing, serahkan dulu berikan mereka kesempatan untuk mempertanggungjawabkan atau memperbaikinya, kecuali memang sudah tidak bisa mempertanggungjawabkan secara program ya harus pertanggungjawaban secara pindana, ya dahulukanlah preventif,” ujarnya.

    Kerjasama Kejari dan Abpednas se-Sumut

    Penandatanganan kerja sama antara Kejari dan DPC Abpednas se-Sumut menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola dana desa yang baik. Kajari diharapkan dapat membina Abpednas di wilayah masing-masing.

    “Karena kalau hubungannya bagus, kinerjanya bagus, bisa mendukung pemerintahan. Jadi masyarakat Sumatera Utara bisa lebih sejahtera, itu juga keberhasilan dari Kejaksaan Negeri, jadi jangan berpikir saat ini bahwa Kejaksaan ini hanya nangani perkara pidana, karena di Kejaksaan pun ada bidang intelijen,” sebutnya.

    Reda menekankan agar Kejari tidak hanya fokus pada penanganan perkara pidana, tetapi juga mengedepankan tugas-tugas kemasyarakatan lainnya.

    “Kejaksaan Negeri jangan terlalu fokus, memang itu pokok pidana utama kita Kajari-Kajari adalah memang penanganan perkara, penuntutan, tapi jangan dilupakan tadi masalah tugas utama lainnya di bidang kemasyarakatan terlebih Presiden Prabowo saat ini selalu mengedepankan programnya terhadap masyarakat kelas bawah, membangun dari bawah, membangun dari desa untuk menciptakan masyarakat Indonesia sejahtera,” tuturnya.

    Berikut adalah contoh program yang dapat didukung Kajari dalam tata kelola dana desa:

    Program Deskripsi Tujuan
    Pengembangan Infrastruktur Desa Pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas publik lainnya. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat desa.
    Peningkatan Kapasitas SDM Desa Pelatihan dan pendampingan bagi perangkat desa dan masyarakat. Meningkatkan kemampuan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pembangunan desa.
    Pengembangan Ekonomi Lokal Dukungan terhadap UMKM, pertanian, perikanan, dan potensi ekonomi desa lainnya. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa.