Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, memberikan peringatan keras kepada para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Utara (Sumut). Ia meminta agar Kajari tidak melakukan praktik menakut-nakuti atau memeras kepala desa (Kades) beserta perangkatnya.
Reda menegaskan bahwa Kades dan perangkat desa memiliki saluran pelaporan langsung ke Jamintel melalui aplikasi Jaga Desa. Ia mencontohkan beberapa kasus yang telah ditangani.
"Bidang intelijen seperti miniaturnya kejaksaan, di situ ada bidang yang menangani perkara seperti Pidsus, sebelum masuk ke Pidsus kita biasanya Kajari-Kajari unsur intelijen dulu, ada yang ngurusin tangkap-tangkap orang DPO, maka di sini biasanya para Kajari-Kasi Intel sudah takut sama bidang intelijen, takutnya diambil, karena kemarin sudah ada yang kita amankan oknum karena ya nakut-nakutin kepala desa, itu saya nggak suka itu, karena kepala desa sekarang bisa langsung laporan ke Jamintel, ini saya warning teman-teman saya ini, Pak Gubernur, Pak Kajati," kata Reda Manthovani, Sabtu (14/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Reda saat memberikan sambutan dalam acara sosialisasi program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) serta pelantikan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) DPD dan DPC seluruh Sumut di Kantor Gubernur. Acara ini juga diisi dengan penandatanganan kerja sama antara Kejari dengan DPC Abpednas di Sumut.
Reda mengungkapkan bahwa sudah ada beberapa contoh kasus di Sumut dan wilayah lain terkait oknum Kajari yang melakukan kriminalisasi terhadap Kades.
"Sudah ada contoh ini, bukan cuma di sini (Sumut), ada di Jawa Timur, ada di Sulawesi, yang mempersulit, mengkriminalisasi kepala desa, ya oknum lah minta-minta uang, meras, segala macam," ujarnya.
Ia juga meminta dukungan dari BPD untuk menyadarkan Kades dan perangkatnya agar tata kelola keuangan desa dapat berjalan dengan baik.
"Karena saya di sini bersama jajaran dari Intelijen bahkan meminta dukungan BPD Abpednas ini untuk menyadari kepala desa dan perangkatnya agar tata kelola keuangan itu bisa berjalan dengan baik," ucapnya.
Kajari Nakal Bisa Dilaporkan Langsung ke Jamintel
Usai kegiatan, Reda menjelaskan lebih detail bahwa peringatan tersebut ditujukan kepada Kajari yang nakal. Kades dan perangkatnya dapat melaporkan langsung ke Jamintel tanpa sepengetahuan Kajati.
"Kajari yang nakal, segala macam, nakuti-nakutin ingin kriminalisasi kepala desa atau perangkatnya, mereka bisa laporan langsung ke Jamintel dalam aplikasi Jaga Desa, Kajati juga nggak tahu itu mereka lapor ke saya," jelasnya.
Kasus Kajari Padang Lawas
Salah satu contoh kasus adalah mantan Kajari Padang Lawas, Soemarlin Halomoan Ritonga, Kasi Intel Kejari Palas, Ganda Nahot Manalu, dan seorang Staf TU Intel yang diamankan Kejagung. Soemarlin bahkan telah dicopot dari jabatannya.
"Iya (termasuk Kajari Padang Lawas), sudah diamankan di Kejaksaan Agung, sudah ada penggantinya, makanya kita amanin karena itu ada oknum-oknum yang harus kita selesaikan masalahnya," tuturnya.
Berikut daftar sanksi yang diberikan kepada oknum pejabat kejaksaan yang terbukti melakukan pelanggaran:
| Nama Pejabat | Jabatan | Tindakan Pelanggaran | Sanksi |
|---|---|---|---|
| Soemarlin Halomoan Ritonga | Mantan Kajari Padang Lawas | Diduga melakukan pemerasan terhadap kepala desa | Dicopot dari jabatan |
| Ganda Nahot Manalu | Kasi Intel Kejari Palas | Terlibat dalam tindakan pemerasan | Diamankan Kejagung |
| [Nama Staf] | Staf TU Intel Kejari Palas | Terlibat dalam tindakan pemerasan | Diamankan Kejagung |
Kejaksaan Agung berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi yang melibatkan aparaturnya, terutama yang merugikan masyarakat desa.

