Tag: jawa barat

  • Atap Stadion Pakansari Bogor Rusak Diterjang Angin Kencang

    Atap Stadion Pakansari Bogor Rusak Diterjang Angin Kencang

    Hujan deras disertai angin kencang menerjang Kompleks Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyebabkan kerusakan signifikan pada atap stadion.

    Pantauan di lokasi dan foto udara menunjukkan sejumlah bagian atap Stadion Pakansari terlepas dan rusak. Material atap bergeser hingga roboh ke area sekitar stadion akibat hembusan angin kencang secara tiba-tiba.

    Cuaca ekstrem yang melanda kawasan tersebut berlangsung singkat namun berdampak besar. Hujan dengan intensitas tinggi memperparah kondisi atap stadion yang tidak mampu menahan terpaan cuaca.

    Tindakan Pengelola Stadion

    Tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian ini. Pengelola stadion segera melakukan pembatasan area demi keselamatan dan mengantisipasi potensi bahaya lanjutan dari material atap yang rusak.

    Pemerintah daerah setempat bersama pengelola Stadion Pakansari tengah mendata tingkat kerusakan serta menyiapkan langkah penanganan dan perbaikan. Evaluasi struktur bangunan juga akan dilakukan untuk memastikan keamanan stadion sebelum kembali digunakan.

    Berikut rincian kerusakan yang terjadi di Stadion Pakansari:

    Bagian Stadion Jenis Kerusakan Tindakan Sementara
    Atap Stadion Sebagian terlepas dan roboh Pembatasan area di sekitar lokasi
    Struktur Bangunan Potensi kerusakan akibat angin kencang Evaluasi struktur bangunan
    Area Sekitar Stadion Material atap berserakan Pembersihan dan pengamanan area

    Evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan untuk memastikan stadion aman digunakan kembali.

  • Banjir Terjang Bojong Koneng dan Cijayanti Bogor, Puluhan Rumah Terendam

    Banjir Terjang Bojong Koneng dan Cijayanti Bogor, Puluhan Rumah Terendam

    Hujan deras memicu banjir bandang di Desa Bojong Koneng dan Cijayanti, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya, puluhan rumah warga terendam air. Material lumpur dan batu juga menutupi akses jalan.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor melaporkan, total 68 rumah terendam. Lima unit rumah mengalami kerusakan akibat terjangan banjir.

    Di Desa Bojong Koneng, banjir terjadi di Jalan Bali Raya. Air dari anak kali perumahan meluap setelah hujan intensitas tinggi berlangsung lama. Luapan air membawa material lumpur dan batu.

    Muhamad Adam Hamdani, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Kamis (12/2/2026), menjelaskan dampak banjir. "Akses jalan lingkungan di wilayah tersebut terdampak material lumpur dan bebatuan pascabanjir."

    Adam menambahkan, personel BPBD masih di lokasi. Mereka melakukan penanganan dan pembersihan jalan dari lumpur serta bebatuan. "Saat ini banjir sudah berangsur surut. Material lumpur dan bebatuan yang menutupi jalan sedang dibersihkan oleh pihak pengembang."

    Satu unit kendaraan roda empat sempat terbawa arus. Namun, kendaraan tersebut telah berhasil dievakuasi.

    Kondisi Banjir Desa Cijayanti

    Sementara itu, di Desa Cijayanti, 68 rumah warga terendam. Banjir berdampak pada 225 jiwa. Ketinggian air di lokasi ini mencapai 140 centimeter.

    "Dikarenakan hujan deras yang berintensitas tinggi dengan waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan aliran kali cijayanti meluap dan merendam pemukiman warga sekitar di wilayah tersebut dengan ketinggian air yang bervariasi mulai dari 50 CM hingga 160 CM," kata Kasi Logistik BPBD Kabupaten Bogor Adi Sumardi, dihubungi terpisah.

    Hasil kaji cepat BPBD menunjukkan rincian kerusakan di Cijayanti. Empat unit rumah rusak sedang dan satu unit rumah rusak ringan. Total 68 rumah dihuni 255 jiwa terdampak banjir.

    Lokasi Jumlah Rumah Terdampak Ketinggian Air (cm) Kerusakan Rumah
    Desa Bojong Koneng – – 5 unit rusak
    Desa Cijayanti 68 50 – 160 4 unit rusak sedang, 1 unit rusak ringan
  • Jawa Barat Diguncang Tragedi: Rizky Febian Sidang Waris, Pelajar Tewas Lompat Flyover, hingga Motor Dibakar Warga

    Jawa Barat Diguncang Tragedi: Rizky Febian Sidang Waris, Pelajar Tewas Lompat Flyover, hingga Motor Dibakar Warga

    Berbagai peristiwa mengejutkan mewarnai Jawa Barat pada Selasa, 10 Februari 2026. Mulai dari kesaksian pilu artis Rizky Febian dalam sidang permohonan hak ahli waris Bintang yang diajukan Teddy Pardiyana, hingga tragedi seorang pelajar di Kota Cimahi yang nekat mengakhiri hidup dengan melompat dari Flyover Pasupati, Kota Bandung. Tak hanya itu, sengketa lahan sekolah di Bandung dan pembakaran motor oleh warga Cirebon juga menjadi sorotan utama.

    Putra sulung komedian Sule, Rizky Febian, mengungkapkan kesedihannya di Pengadilan Agama (PA) Bandung. Ia hadir dalam sidang mediasi permohonan hak ahli waris Bintang yang dilayangkan Teddy Pardiyana. Pelantun 'Sembilan Nyawa' ini merasa prihatin harta mendiang ibunya, Lina, kembali diungkit di persidangan.

    Iki, sapaan akrab Rizky Febian, menegaskan keluarganya telah menjamin kehidupan Bintang. Jaminan itu diberikan sebelum Teddy mengajukan permohonan hak ahli waris anak dari almarhumah Lina. "Sebenarnya kita tuh bukan tidak ingin mempermasalahkan atau mungkin terkesan anteng-anteng saja, enggak," kata Iki, Selasa (10/2/2026).

    "Tapi kita juga kan patut mempertanyakan kalau memang mau berbagi warisan dan yang lainnya tuh kita juga harus tahu aset-asetnya tuh mana saja, dari mana aja, di mana aja, mana yang punya saya, mana yang memang udah dijadikan hak waris kepada adik-adik saya. Itu kan penting ya, bukan semata-mata datang, terus pengen dibagi semuanya. Itu juga kan enggak baik," ujarnya.

    Iki merasa sangat sedih ada pihak yang kembali mengungkit masalah harta sang ibu. Padahal, menurutnya, urusan antara Teddy dan almarhumah Lina sudah selesai sejak lama, termasuk perihal harta mereka. "Jujur sebenarnya saya kalau ngebahas tentang kayak gini tuh sedih, ya," ucap Iki, Selasa (10/2/2026).

    "Karena Almarhumah sudah pergi sudah lama. Jadi kayak harus punya waktu banyak untuk aku bisa nerima semuanya kan," tambahnya. Ia juga menyatakan memiliki bukti kuat terkait pembagian aset dan warisan yang sudah tertulis jelas. Iki sempat menanyakan langsung niatan Teddy yang langsung menempuh jalur hukum.

    "Saya tadi sempat bilang ke Pak Teddi kenapa enggak ada niatan baik dulu untuk nanya ke saya, nanya kabar ke saya, terus juga ngasih tahu perihal ini mau dibawa ke mana. Kan ini enggak ada. Ini langsung mereka bawa jalur hukum," jelas Iki, Selasa (10/2/2026).

    "Makanya saya tadi langsung tekankan ke Pak Teddy, ya kalau misalkan memang maunya lewat jalur hukum, ya sudah saya tinggal ikutin. Padahal dari awal juga saya sudah ada itikad baik. Kalau misalkan memang dia punya itikad baik, mungkin menganggap saya siapanya dari dari ibu saya dulu. Seharusnya ada itikat baik, ternyata enggak ada ya. Ya sudah saya akhirnya ikutin apa yang sudah terjadi sekarang gitu sih," tegasnya.

    Sebagai kepala keluarga, Iki berharap masalah ini segera tuntas. Ia juga berpesan agar Teddy mencari pekerjaan dan menafkahi keluarganya. "Saya pengin beres lah semuanya, saya juga kan punya anak, saya punya istri," kata Iki, Selasa (10/2/2026).

    "Kalau saya masih suami bertanggung jawab, saya harus menafkahin. Saya mandiri, udah enggak minta sama orang tua, saya nggak minta ke mana-mana. Jadi, kalau saya sampai sekarang tetap ini aja habis dari sini saya harus manggung dan yang lainnya buat membesarkan anak saya dan istri saya," pungkasnya.

    SMAN 13 Bandung yang berlokasi di Jalan Raya Cibeureum, Kota Bandung, kembali dilanda ketegangan. Sekelompok orang yang mengklaim ahli waris memasang papan plang sengketa di gerbang sekolah pada Senin (9/2). Mereka bahkan sempat berupaya menggembok gerbang sekolah tersebut.

    Pihak ahli waris mengklaim memiliki hak atas tanah SMAN 13 Bandung. Mereka mendasarkan klaim pada putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 653 PK/Pdt.G, yang disebut menyatakan lahan itu milik ahli waris Nyi Mas Entjeh. Sengketa lahan ini telah berlangsung hampir satu dekade sejak 2016.

    Permasalahan ini tidak hanya melibatkan SMAN 13, tetapi juga SDN Cibeureum yang berada di kawasan yang sama. Menurut dokumen DPKAD Kota Bandung, lahan SMAN 13 memiliki luas sekitar 3.785 meter persegi dan tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Bandung. Selama puluhan tahun, lahan ini digunakan untuk pendidikan.

    Berikut riwayat administrasi lahan SMAN 13 Bandung:

    Tahun Peristiwa Keterangan
    1996 Terbit Keputusan Kepala Kanwil BPN Jabar Nomor 496/HP/KWBPN/1996 Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
    2001 Dilimpahkan kepada Pemerintah Kota Bandung Tertuang dalam berita acara serah terima barang milik negara.
    2016 Rd. Ida Roosliah mengajukan gugatan perdata Mengklaim menerima hibah wasiat dari Nyimas Entjeh Osah.
    2016 Pengadilan Negeri menolak gugatan penggugat Putusan kasasi hingga PK juga menolak gugatan.

    Status hukum lahan SMAN 13 juga pernah dikuatkan dengan penerbitan hak atas tanah pada 1996. Saat itu, terbit Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat Nomor 496/HP/KWBPN/1996 tentang pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

    Kasus serupa menimpa SDN Cibeureum yang berdiri di lahan seluas sekitar 4.745 meter persegi, juga tercatat sebagai BMD Kota Bandung. Lahan ini diperoleh melalui pemekaran wilayah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987. Permasalahan hukum mencuat pada 14 April 2016 saat Rd. Ida Roosliah mengajukan gugatan perdata.

    Wakil Kepala SMAN 13 Bandung, Henhen Suhaeni, menjelaskan pihak penggugat mengaku memiliki bukti atas tanah tersebut. "Intinya mereka mengaku memiliki bukti bahwa tanah ini milik mereka, mereka mengaku ahli waris. Sementara dari pihak sekolah, bahwa surat gugatan itu tidak jelas, tapi mereka mengaku bisa melakukan eksekusi secara mandiri," kata Henhen, Selasa (10/2/2026).

    Jeritan Warga Sukabumi: Jalan Rusak Lebih Prioritas dari Makan Bergizi Gratis

    Sebuah foto viral di media sosial menunjukkan siswa SD memegang poster bertuliskan 'Kami Lebih Butuh Perbaikan Jalan Daripada MBG!'. Poster tersebut bukan sekadar kritik, melainkan cerminan penderitaan warga Kampung Babakan, Desa Mekarjaya, Kabupaten Sukabumi. Akses jalan kabupaten nyaris putus total akibat longsor.

    Siswa SDN Sukamukti dan warga setempat harus bertaruh nyawa setiap hari. Rombongan siswa SD tampak meniti bambu darurat di atas lumpur cair yang dalam. Sepatu mereka berubah warna terbalut tanah merah yang lengket.

    Rika (30), seorang ibu, setia menjemput anaknya di ujung jalan karena medan yang berbahaya. "Tiap hari jemput anak ke sini. Terpaksa, karena kondisi jalannya rusak parah. Kalau enggak diantar, anak enggak bisa lewat. Kemarin juga ada anak yang jatuh terpeleset di sini karena licin," ungkap Rika, Selasa (10/2/2026).

    Rika menegaskan poster viral yang menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) murni jeritan hati para ibu. Mereka putus asa karena jalan rusak tak kunjung diperbaiki selama dua bulan. "Itu inisiatif warga, kreatif ibu-ibu saja. Soalnya sudah divideoin, masih saja enggak ada respons. Siapa tahu dengan begini aspirasi kami bisa sampai. Kami butuh jalan ini segera diperbaiki," tegasnya.

    Kerusakan jalan ini juga melumpuhkan ekonomi warga. Rahmat (39), seorang petani, harus memanggul karung gabah seberat 50 kilogram sejauh satu kilometer dari sawah. "Biasanya motor bisa sampai sawah, langsung angkut. Sekarang mah boro-boro, jalan kaki saja susah. Terpaksa dipikul sejauh satu kilo lebih. Tenaga habis di jalan, biaya angkut jadi mahal," keluh Rahmat, Selasa (10/2/2026).

    Ketua RT 03/04 Kampung Babakan, Dedem, membenarkan kondisi ini berulang setiap musim hujan. "Kejadiannya tiap musim hujan pasti longsor. Habis kerja bakti, ketiban hujan, longsor lagi, timbun lagi. Ini jalan Pemda, desa enggak bisa bangun. Kasihan anak sekolah dan warga," pungkas Dedem.

    Warga Cirebon Bakar Empat Motor Berandalan

    Aksi menegangkan terjadi di Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, pada Senin (9/2/2026) malam. Ratusan warga menghadang konvoi puluhan sepeda motor yang diduga merupakan kelompok berandalan bermotor. Warga bertindak karena merasa resah dan terancam oleh ulah rombongan remaja tersebut.

    Para peserta konvoi diduga membawa senjata tajam dan kayu, serta berkendara ugal-ugalan keliling desa. Ketegangan memuncak saat warga mengejar rombongan tersebut, menyebabkan para peserta konvoi panik dan berhamburan. Sejumlah remaja berhasil diamankan warga.

    Akibat emosi yang memuncak, warga menyita empat unit sepeda motor milik peserta konvoi. Kendaraan tersebut kemudian dikumpulkan di lapangan desa dan dibakar sebagai luapan kekesalan. "Iya, benar. Tadi ada beberapa motor yang dibakar warga karena sudah kesal dengan ulah berandalan motor ini," ujar Khaerudin, warga Desa Bakung Lor, Selasa (10/2/2026).

    Situasi sempat memanas saat warga mengamankan sejumlah remaja. Beruntung, aksi main hakim sendiri dapat dihentikan setelah petugas kepolisian tiba di lokasi. Petugas mengevakuasi para remaja ke Balai Desa Bakung Lor untuk mengantisipasi amukan warga.

    Kapolsek Klangenan, Iptu Diding, membenarkan peristiwa ini dan menyatakan seluruh peserta konvoi yang diamankan kini ditangani kepolisian. Rombongan konvoi sekitar 20 sepeda motor itu awalnya melintas di Desa Bakung Kidul. "Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke Desa Bakung Lor dan kembali diamankan warga sebanyak 11 orang. Sisanya berpencar ke arah pematang sawah Desa Bojong Lor dan Desa Kreyo," jelasnya.

    Di Desa Bojong Lor, empat pelajar diamankan, sedangkan di Desa Kreyo tiga pelajar. Seluruh remaja diserahkan kepada kepolisian untuk pendataan dan pemeriksaan. Kepolisian mengimbau masyarakat menahan diri dan menyerahkan penanganan sepenuhnya kepada aparat hukum.

    Pelajar Cimahi Tewas Lompat dari Flyover Pasupati

    Seorang remaja pria diduga mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas Flyover Mochtar Kusumaatmadja (Pasupati), Kota Bandung. Korban ditemukan meninggal dunia dengan luka di bagian kepala. Satreskrim Polrestabes Bandung tengah menangani kejadian ini, dan jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Sartika Asih.

    Kapolsek Bandung Wetan AKP Bagus Yudo menuturkan korban adalah warga Kota Cimahi berusia 17 tahun dan masih berstatus pelajar. "Warga Cimahi, masih berstatus pelajar, berusia 17 tahun," kata Bagus, Selasa (10/2/2026).

    Motif kejadian belum diketahui pasti. Pihak kepolisian akan mendalami kasus ini, termasuk memeriksa ponsel korban. "Motif belum dapat kami sampaikan. Masih kita cek," ujarnya. Saksi mata, Cahyadi (38), mengatakan dua anggota TNI sempat berupaya menyelamatkan korban, namun korban terlanjur menjatuhkan diri.

    "Tidak keburu diselamatkan, sempat berdiri baru jatuh korbannya," ujar Cahyadi. Korban diketahui menggunakan sepeda motor matik yang ditemukan terparkir di atas flyover. "Korban pakai jaket hitam, tubuhnya tinggi dan kurus," tambahnya.

  • Warga Jawa Barat Dapat Reaktivasi Kepesertaan PBI JKN BPJS Kesehatan yang Dinonaktifkan

    Warga Jawa Barat Dapat Reaktivasi Kepesertaan PBI JKN BPJS Kesehatan yang Dinonaktifkan

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka kembali peluang reaktivasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Kebijakan ini menyasar 1,9 juta warga Jawa Barat yang sebelumnya dinonaktifkan dari program tersebut.

    Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat tetap bisa mengakses layanan kesehatan. Terutama bagi mereka yang membutuhkan penanganan darurat atau mengidap penyakit kronis.

    Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, menjelaskan bahwa penonaktifan PBI JKN merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, Gubernur Jawa Barat menaruh perhatian serius terhadap dampak sosialnya.

    “Jadi masalah penonaktifan PBI JKN ini sebenarnya kebijakan Kemensos. Jadi Gubernur merasa khawatir terhadap masyarakat yang tidak bisa melanjutkan pelayanan di kegawatdaruratan,” kata Vini, Selasa (10/2/2026).

    Kekhawatiran tersebut mendorong koordinasi lintas sektor. Hasilnya, Kemensos membuka skema reaktivasi bagi warga yang terdampak.

    “Akhirnya Kemensos mengeluarkan informasi soal kemudahan reaktivasi. Jadi kemarin kami bahas yang tadinya akan dibantu provinsi, ternyata ada cara dari Kemensos untuk melakukan reaktivasi,” ujarnya.

    Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh pemangku kepentingan. Surat ini berisi panduan terkait reaktivasi kepesertaan BPJS PBI yang dinonaktifkan.

    “Jadi salah satu yang kita kerjakan adalah membuat surat edaran bahwa ada beberapa cara karena ada 1,9 juta warga Jabar yang dinonaktifkan. Jadi sudah ada yang melaksanakan reaktivasi,” jelas Vini.

    Proses Reaktivasi dan Imbauan untuk Warga

    Vini mengimbau warga yang kepesertaan BPJS PBI-nya nonaktif untuk segera mendatangi Dinas Sosial setempat. Tujuannya untuk mengurus proses reaktivasi kepesertaan mereka.

    Hingga saat ini, jumlah warga yang telah memanfaatkan mekanisme reaktivasi masih relatif sedikit. Data menunjukkan bahwa partisipasi masih perlu ditingkatkan.

    “Diharapkan yang mengalami nonaktif itu segera datang ke dinsos untuk melakukan reaktivasi. Per hari ini baru 1.400-an yang melakukan reaktivasi,” ungkapnya.

    Berikut adalah beberapa langkah penting dalam proses reaktivasi:

    Tahap Deskripsi
    Kunjungan ke Dinsos Warga yang dinonaktifkan PBI JKN-nya harus mendatangi Dinas Sosial setempat.
    Pengajuan Reaktivasi Mengajukan permohonan reaktivasi kepesertaan PBI JKN.
    Verifikasi Data Dinas Sosial akan memverifikasi data kepesertaan.
    Penerbitan Surat Keterangan Faskes (rumah sakit/puskesmas) dapat menerbitkan surat keterangan dirawat untuk pasien yang sedang menjalani perawatan.
    Aktivasi Kembali Proses reaktivasi dapat selesai dalam 1×24 jam setelah pengajuan.

    Dinas Kesehatan Jawa Barat juga telah berkoordinasi dengan rumah sakit dan puskesmas. Tujuannya untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan, terutama bagi pasien kronis yang memerlukan pengobatan berkelanjutan.

    “Kami langsung rapat dengan rumah sakit dan puskesmas, intinya bahwa beberapa langkah yaitu reaktivasi yang diutamakan bagi peserta penyakit kronis,” kata Vini.

    Untuk mempercepat proses dan menghindari pasien bolak-balik, fasilitas kesehatan diminta aktif membantu. Mereka diminta segera mengeluarkan surat keterangan dirawat saat ada pasien PBI nonaktif.

    Surat keterangan tersebut akan menjadi dasar bagi Dinas Sosial untuk segera memproses reaktivasi. Vini menegaskan mekanisme ini khusus untuk reaktivasi, bukan pendaftaran peserta baru.

    “Untuk mempermudah dan membantu, hanya untuk yang reaktivasi ya bukan peserta baru,” tegasnya.

    Dengan skema baru ini, reaktivasi bisa dilakukan dalam waktu singkat, bahkan saat pasien sedang dalam perawatan. Ini memastikan tidak ada hambatan pelayanan kesehatan.

    “Jadi per hari ini sudah bisa reaktivasi. Rumah sakit tidak boleh melakukan misalnya lagi dirawat tiba-tiba PBI nonaktif, hari itu juga rumah sakit harus mengeluarkan surat keterangan dirawat, datang ke dinsos dan dinsos melakukan reaktivasi, 1×24 jam bisa aktif,” pungkas Vini.

  • Pemprov Jabar Copot Foto Ridwan Kamil di Underpass Dewi Sartika Depok

    Pemprov Jabar Copot Foto Ridwan Kamil di Underpass Dewi Sartika Depok

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil tindakan tegas dengan mencopot foto wajah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), di underpass Dewi Sartika, Kota Depok. Proses pencopotan ini dilakukan oleh petugas Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar.

    Ketika diminta keterangan terkait kebijakan tersebut, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman enggan memberikan komentar. Ia menyatakan hal itu di luar ranah kewenangannya.

    Herman Suryatman menegaskan bahwa ia tidak dalam kapasitas untuk mengomentari kebijakan pencopotan foto mantan gubernur tersebut. Penjelasan singkat ini disampaikannya pada Selasa (10/2/2026).

    "Saya kira tidak dalam kapasitas saya (mengomentari itu)," ujar Herman singkat, Selasa (10/2/2026).

    Petugas BMPR Jabar diketahui mencopot gambar wajah Ridwan Kamil yang bergaya Wedha's Pop Art Portrait (WPAP). Mereka menggunakan alat las dan gergaji dalam proses tersebut.

    Pencopotan dilakukan secara bertahap hingga seluruh bagian wajah dilepas dari dinding underpass. Selain itu, Pemprov Jabar berencana mengganti slogan 'Jabar Juara' dengan narasi baru 'Jabar Istimewa'.

    Pergantian Slogan dan Simbol Visual

    Perubahan ini tidak hanya sebatas pencopotan gambar, tetapi juga pergantian slogan di sejumlah ruang publik. Slogan lama 'Jabar Juara' akan diganti dengan narasi baru 'Jabar Istimewa'.

    Tindakan ini memicu berbagai pandangan, termasuk dari anggota DPRD Jawa Barat.

    Pandangan Anggota DPRD Jawa Barat

    Anggota DPRD Jawa Barat dari Daerah Pemilihan 8 (Kota Depok-Kota Bekasi), Ronny Hermawan, menilai pencopotan tersebut merupakan momentum penting. Ini untuk mengubah cara pandang terhadap simbol-simbol visual pejabat publik.

    Menurut Ronny, pejabat publik sebaiknya tidak terlalu sering menampilkan wajahnya di ruang-ruang publik. Ini termasuk billboard, reklame, jembatan, maupun underpass.

    "Kalau saya pribadi memang sebaiknya pejabat publik tidak sering-sering menampilkan wajah di billboard, reklame, jembatan, underpass. Jauh lebih penting bekerja nyata di tengah masyarakat. Jadi bukan kehadiran gambar, tapi kehadiran kerja dan kinerja jauh lebih utama," kata Ronny.

    Ronny menegaskan, masyarakat saat ini lebih menaruh harapan pada aksi nyata pemerintah. Bukan sekadar simbol atau slogan yang menghiasi ruang publik.

    Fokus pada Aksi Nyata Pemerintah

    Berbagai persoalan membutuhkan konsistensi tindak lanjut dari kepala daerah. Ronny mencontohkan beberapa isu yang memerlukan penanganan serius dari pemerintah.

    "Gubernur sudah keliling di Jabar membuktikan kehadiran dirinya. Tinggal konsistensi, membongkar bangunan liar tindak lanjutnya seperti apa, banjir seperti apa tindak lanjutnya, itu yang diharapkan masyarakat," ujarnya.

    Inisiatif Pemprov Jabar dan tanggapan dari berbagai pihak terkait kebijakan ini menunjukkan dinamika dalam pengelolaan citra publik dan prioritas pembangunan.

    Aspek Keterangan
    Lokasi Pencopotan Underpass Dewi Sartika, Kota Depok
    Objek yang Dicopot Foto wajah Ridwan Kamil (gaya WPAP)
    Pihak Pelaksana Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar
    Pergantian Slogan Jabar Juara menjadi Jabar Istimewa
    Tanggapan Sekda Jabar Tidak dalam kapasitas mengomentari
    Tanggapan Anggota DPRD Mendorong fokus pada kinerja nyata
  • Jawa Barat Diguncang Tragedi: Anak Kanker Terancam Gagal Berobat, Bocah Meninggal Tertembak Senapan Angin

    Jawa Barat Diguncang Tragedi: Anak Kanker Terancam Gagal Berobat, Bocah Meninggal Tertembak Senapan Angin

    Berbagai peristiwa menarik memantik perhatian pembaca detikJabar di Jawa Barat pada Senin (9/2/2026). Anak penderita tumor di Garut terancam berhenti berobat, korban tembakan senapan angin di Sukabumi meninggal dunia, hingga rencana Wali Kota Bandung Muhammad Farhan soal mesin parkir di Kota Bandung. Berikut ringkasan berita yang terhimpun.

    Afzal Atalah, bocah tiga tahun asal Limbangan, Kabupaten Garut, tampak lemah saat digendong ibunya, Hera Sagita, di Rumah Pejuang Kanker Ambu, Kota Bandung. Tubuhnya kecil, wajahnya pucat, serta perutnya masih menyisakan bekas perjuangan melawan Tumor Wilms atau kanker ginjal.

    Hera berusaha tegar, namun matanya tak bisa menyembunyikan rasa lelah. Sejak vonis kanker datang, hidup Hera dan suaminya, Muhamad Jaja, seakan berpindah dari rumah ke rumah sakit.

    “Pas tanggal 3 harusnya kontrol, pas mau daftar di rumah sakit katanya BPJS sudah gak aktif. Terus saya cek ke bagian BPJS benar sudah gak aktif, pas dilihat nonaktif sejak akhir bulan (Januari),” tutur Hera saat berbincang dengan detikJabar, Senin (9/2/2026).

    Ia tak pernah mendapat pemberitahuan bahwa kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN BPJS Kesehatan anaknya telah dinonaktifkan. Kabar itu menghantam keras keluarga kecil ini.

    “Gak tahu kalau nonaktif makanya datang ke RSHS memang jadwal kontrol setelah operasi,” katanya.

    Muhamad Jaja terpaksa kembali ke Garut untuk mengurus BPJS mandiri. Pilihannya berat, tapi tak ada jalan lain agar pengobatan Afzal tidak terhenti. Kini, mereka berharap besok bisa kontrol.

    “Karena gak aktif ayahnya pulang ke Garut, buat ngurus BPJS yang mandiri. Jadi sekarang BPJS yang mandiri, berbayar. Alhamdulillah sudah diurus sudah selesai besok rencana mau kontrol,” ujar Hera.

    Hera mengaku sangat terpukul saat pertama kali tahu BPJS anaknya nonaktif. Bukan hanya soal administrasi, tapi tentang masa depan pengobatan Afzal yang masih panjang. Proses kemoterapi Afzal sempat tertunda karena harus operasi.

    “Kaget banget, kan dedek itu masih panjang prosesnya, belum juga kemo karena sempat tertunda karena harus operasi,” ucapnya lirih.

    Afzal didiagnosis mengidap Tumor Wilms, kanker ginjal yang membuat perutnya sempat membesar. Satu ginjal Afzal sudah diangkat pada Desember lalu demi menyelamatkan nyawanya. Kala itu, BPJS masih aktif. Hera mengaku bingung mengapa kepesertaan anaknya tiba-tiba dinonaktifkan.

    “Anak saya Tumor Wilms, itu kanker ginjal perutnya sempat membesar. Ginjalnya sudah diambil satu waktu operasi bulan Desember, waktu itu baru aktif BPJS-nya, makanya saya bingung kan baru kok sekarang gak aktif,” katanya.

    Perjuangan Afzal belum selesai. Ia masih harus menjalani kemoterapi yang sempat tertunda. Satu operasi besar lagi menanti karena tumor telah menyebar ke usus.

    Informasi Terkait BPJS Kesehatan

    Jenis Kepesertaan Keterangan
    Penerima Bantuan Iuran (PBI) Iuran dibayarkan oleh pemerintah bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
    BPJS Mandiri (PBPU) Iuran dibayarkan secara mandiri oleh peserta.
    Penonaktifan Peserta Dapat terjadi karena beberapa alasan, termasuk perubahan data atau status ekonomi.

    Korban Tembakan Ayah Tiri Meninggal

    Perjuangan bocah perempuan berinisial SH (6) melawan luka tembak di kepalanya berakhir duka. Korban meninggal dunia pada Minggu (8/2/2026) malam setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit Betha Medika. Ia mengalami luka parah usai tertembak senapan angin jenis PCP kaliber 4,5 mm milik ayah tirinya, S (35).

    Plt Kasi Humas Polres Sukabumi Kota Ipda Ade Ruli membenarkan kabar duka tersebut. Korban meninggal dunia pada pukul 22.00 WIB.

    “Betul, korban meninggal dunia pada Minggu (8/2) sekitar pukul 22.00 WIB,” kata Ade Ruli saat dikonfirmasi detikJabar, Senin (9/2/2026).

    Sejak awal, polisi telah melakukan upaya penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat. Namun, hingga saat ini keluarga korban belum membuat laporan polisi secara resmi. Keluarga korban bersama kepala desa setempat sempat mengajukan permohonan agar laporan polisi tidak dibuat dulu. Fokus utama keluarga saat itu adalah perawatan korban.

    “Untuk langkah yang dilakukan kepolisian, kami sudah melakukan upaya penyelidikan dengan dasar informasi dari masyarakat,” ujarnya.

    “Sampai sekarang keluarga tidak membuat laporan, karena ada pengajuan dari keluarga dan kepala desa untuk tidak dulu membuat laporan. Fokusnya ke perawatan, pada saat itu kondisi korban masih dirawat di rumah sakit,” jelasnya.

    Meskipun korban telah meninggal dunia, laporan polisi resmi masih belum dibuat oleh pihak keluarga. Polisi menegaskan bahwa langkah hukum lanjutan bergantung pada adanya laporan tersebut.

    “Kami sudah meminta keterangan dari pihak-pihak terkait termasuk ayah sambung korban. Selanjutnya diserahkan kembali ke keluarga,” kata Ade Ruli.

    Rencana Farhan soal Mesin Parkir di Kota Bandung

    Masalah parkir di Kota Bandung kerap menjadi sorotan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan berkeinginan menghidupkan kembali sistem parkir dengan pembayaran digital. Farhan ingin alur pembayaran parkir jadi lebih tepat sasaran.

    Farhan mengakui penertiban selama ini sudah berjalan, meski tindakan itu seolah jadi fenomena 'kucing-kucingan'.

    “Parkir itu kan ada beberapa titik yang dibereskan sekarang ini. Pada prinsipnya, kalau yang nama parkir liar itu, bagaimanapun juga sekarang ini begitu ada, tindak. Muncul lagi, tindak lagi. Begitu terus yang harus kita lakukan. Jadi kesannya kayak kucing-kucingan,” kata Farhan dikutip Senin (9/2/2026).

    Kondisi ini mendorong Farhan untuk menerapkan sistem pembayaran digital. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa 16,7 persen pendapatan di Kota Bandung masih berupa pembayaran tunai.

    “Ini memang pelajaran penting. Bank Indonesia kemarin memberikan data kepada kami bahwa belanja pemerintah itu sudah 100% menggunakan platform digital. Jadi sudah lebih terkendali dan terkontrol. Tetapi, sumber pendapatan kita itu ternyata baru 83,3% yang menggunakan digital. Ada 16,7% yang masih manual, salah satunya parkir. Jadi parkir, dalam rangka menanggulangi itu semuanya, kita harus melakukan digitalisasi,” ungkap Farhan.

    Namun, keinginan Farhan tak semudah yang dibayangkan. Dua konsep pembayaran parkir nontunai sebelumnya, mesin parkir dan pembayaran QRIS, telah ditinggalkan. Farhan mengakui dua konsep itu menjadi tantangan.

    “Iya, makanya kita harus cari cara lain. Gimana caranya, karena kalau tidak ada digitalisasi maka akan selalu begitu,” katanya.

    “Kan gini, mesin parkir itu walaupun menurut BPK adalah sebuah keborosan, tapi tidak bisa kita hapuskan karena sudah jadi aset daerah. Jadi tidak boleh dilakukan penghapusan sembarangan, maka kami harus mengoptimalkan itu,” tambahnya.

    Solusi yang paling memungkinkan, menurut Farhan, adalah mencari investor yang bersedia membangun konsep perparkiran di Kota Bandung. Pemkot hanya perlu menyiapkan lahan dan membangun gedung parkir.

    “Kita lagi mikir, cari cara, gimana caranya masalah parkir. Kalau yang paling enak, seandainya saya bisa menemukan investor, saya carikan lahannya, bikin gedung parkir. Itu solusi yang paling enak. Makanya saya sambil berkeliling juga, mencari investor parkir,” pungkasnya.

    Penganiaya Sopir Ambulans Ditangkap

    AW, seorang sopir ambulans, dianiaya oleh pengemudi mobil lain saat membawa pasien menuju RSUD Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, pada Sabtu (7/2/2026). Pelaku, Asep Dani, kini telah diamankan Unit Resmob Satreskrim Polres Cimahi pada Minggu (8/2/2026) sekitar pukul 22.00.

    “Untuk terduga pelaku sendiri sudah diamankan pada Minggu malam di Cimahi. Saat ini kasus masih dalam penanganan Satreskrim Polres Cimahi,” kata Kasi Humas Polres Cimahi, Iptu Gofur Supangkat, Senin (9/2/2026).

    Asep Dani masih dalam pemeriksaan. Ia mengaku kabur setelah menganiaya korban AW karena ketakutan melihat banyaknya massa yang datang.

    “Adapun pada saat pemeriksaan, terduga pelaku mengakui bahwa dirinya melakukan penganiayaan terhadap korban dan melarikan diri karena ketakutan oleh massa yang mendatanginya,” ujar Gofur.

    Pada Senin dini hari, ratusan sopir ambulans wilayah Bandung Barat menggeruduk Mapolres Cimahi. Mereka menuntut agar pelaku dihukum berat. Pihak kepolisian sudah memastikan kasus ini sedang ditangani.

    “Jadi mereka menunjukkan solidaritas terhadap korban dan memastikan agar pelaku benar-benar sudah diamankan serta kasus ini ditangani. Kami sudah sampaikan bahwa kasus ini sedang ditangani,” ujar Gofur.

    Kejadian bermula saat AW berpapasan dengan mobil terduga pelaku di jalan sempit. Pelaku diduga tidak mau memberi jalan, padahal korban sudah turun dan membuka pintu belakang ambulans sebagai tanda sedang membawa pasien.

    “Jadi berpapasan di jalan yang agak sempit, namun pelaku ini diduga tidak mau memberi jalan. Padahal korban sudah turun lalu membuka pintu belakang ambulans sebagai tanda sedang membawa pasien,” kata Gofur.

    Motif Penculikan Bayi di Tasikmalaya Terungkap

    Satreskrim Polres Tasikmalaya, Jawa Barat, mengungkap motif penculikan bayi laki-laki berusia dua bulan yang terjadi di Masjid Agung Singaparna. Bayi diculik oleh tersangka WD (38) dari hadapan ibu kandungnya dan dibawa kabur hingga ke Kabupaten Cianjur.

    Kasus tersebut diekspos dalam konferensi pers di Gedung Pertemuan Warga (GPW) Mako Polres Tasikmalaya, Senin (9/2/2026). Polisi menyebut motif penculikan berkaitan dengan keinginan pelaku memiliki bayi dan melakukan eksploitasi ekonomi terhadap ibu korban.

    “Sementara motif yang kami dalami, tersangka ingin memiliki korban dan melakukan eksploitasi ekonomi terhadap ibu korban. Berawal dari perkenalan melalui media sosial, kemudian bertemu langsung, hingga berujung pada permintaan secara ekonomi,” kata Plt Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya, Ipda Agus Yusup Suryana, Senin (9/2/2026).

    Sebelum membawa bayi ke Cianjur, tersangka sempat mengancam akan melempar bayi jika ibu korban berteriak atau melapor polisi. Tersangka juga dinilai memiliki kemampuan memengaruhi kondisi psikologis ibu korban.

    “Dari keterangan ibu korban, sejak awal perkenalan di media sosial, tersangka mampu memengaruhi kondisi psikologis korban. Akibatnya, korban selalu menuruti keinginan tersangka, termasuk permintaan materi,” ujar Agus.

    Polisi menduga bayi tersebut dijadikan alat oleh tersangka untuk terus memanfaatkan ibu korban, baik secara psikologis maupun ekonomi. Tujuan penculikan ini agar tersangka tetap bisa memanfaatkan ibu korban untuk kepentingannya, termasuk materi.

    “Diduga kuat tujuan penculikan ini agar tersangka tetap bisa memanfaatkan ibu korban untuk kepentingannya, termasuk materi,” jelasnya.

    Kanit PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya, Aiptu Josner Ringgo, menambahkan bahwa tersangka membawa bayi tanpa seizin ibunya sambil mengancam akan mencelakakan korban. Setelah itu, tersangka melarikan diri menggunakan bus jurusan Garut-Bandung.

    “Ibu korban sempat mengejar dengan bus lain hingga wilayah Cileunyi, Bandung, namun tidak berhasil. Setelah berupaya mencari secara mandiri dan tidak membuahkan hasil, korban akhirnya melapor ke Polres Tasikmalaya,” paparnya.

    Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya pakaian bayi dan dokumen kelahiran. Tersangka dijerat Pasal 452 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

    Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya, Ato Rinanto, mengapresiasi langkah cepat Unit PPA Polres Tasikmalaya dalam mengungkap dan menangkap pelaku. Ia berpesan agar masyarakat waspada terhadap perkenalan melalui media sosial.

    “Kejadian ini menjadi pembelajaran bahwa kejahatan tidak hanya menimpa orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Perkenalan melalui media sosial harus disikapi dengan kewaspadaan,” ujarnya.

    Kepala UPTD PPA Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya, Carmono, memastikan kondisi bayi dalam keadaan sehat. Pihaknya terus berkoordinasi dengan puskesmas dan bidan desa untuk pemantauan kesehatan bayi serta pendampingan psikologis terhadap ibu korban.

    “Kami memastikan bayi dalam kondisi sehat dan stabil. Pendampingan psikologis juga terus dilakukan hingga ibu dan anak benar-benar pulih,” katanya.

    Ibu kandung bayi, WR (41), mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada jajaran Polres Tasikmalaya atas penanganan cepat kasus tersebut.

    “Alhamdulillah, terima kasih kepada Kapolres, Kasat Reskrim, dan Kanit PPA. Saya bisa kembali bertemu dengan anak saya yang masih bayi,” ucapnya.

  • BPJS Kesehatan Jawa Barat Nonaktifkan 1,9 Juta Peserta PBI Pusat

    BPJS Kesehatan Jawa Barat Nonaktifkan 1,9 Juta Peserta PBI Pusat

    Sebanyak 1,9 juta warga Jawa Barat dinonaktifkan dari kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Status ini berlaku untuk peserta yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat. Total penerima PBI JKN di Jabar mencapai 15 juta jiwa.

    Kepala Dinas Sosial Jawa Barat, Noneng Komara Nengsih, menjelaskan 1,9 juta warga itu kini tidak lagi terdaftar. Pencoretan dilakukan setelah pemerintah pusat melakukan verifikasi data.

    Pencoretan peserta dilakukan berdasarkan hasil ground check Kementerian Sosial. Proses ini berlangsung setiap tiga bulan sekali untuk memverifikasi data penerima bantuan.

    Verifikasi juga bagian dari pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH). Laporan hasil pengecekan lapangan diserahkan kepada Kementerian Sosial.

    "Dari hasil ground check itu yang dikeluarkan yang dianggap tidak pantas memperoleh atau ada kekeliruan, banyak yang desil 6 ke atas itu masih menerima. Tapi yang dikeluarkan itu jumlahnya kecil dibanding yang masuk," ujar Noneng, Senin (8/2/2026).

    Dinamika Peserta dan Warga Baru

    Meski ada pencoretan, data verifikasi juga mencatat adanya warga baru yang masuk dalam skema PBI JKN. Saat ini, sekitar 2,1 juta warga Jawa Barat sedang diproses untuk diaktifkan sebagai penerima.

    Perubahan data kepesertaan PBI JKN bersifat dinamis dan terjadi setiap tiga bulan. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari verifikasi ulang, perpindahan domisili, hingga peserta yang meninggal dunia.

    Berikut adalah rincian data kepesertaan PBI JKN di Jawa Barat:

    Deskripsi Jumlah (Jiwa)
    Total Penerima PBI JKN 15.000.000
    Dinonaktifkan 1.900.000
    Diproses untuk Diaktifkan 2.100.000

    "Total PBI yang masuk lebih tinggi, akan terus berubah setiap 3 bulan, ada yang meninggal dan atau pindah," ucap Noneng.

    Intervensi Pemprov Jawa Barat

    Dinas Sosial Jawa Barat kini berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Langkah ini menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Gubernur Dedi Mulyadi berencana mengambil alih pembiayaan kesehatan bagi 1,9 juta warga yang dicoret dari PBI JKN pusat. Dinas Kesehatan Jabar akan menjadi leading sector, sementara Dinas Sosial Jabar membantu prosesnya.

    "Nanti Dinkes Jabar yang menjadi leading sector-nya, Dinsos Jabar membantu," terang Noneng.

    Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan komitmen Pemprov. Ia tidak akan tinggal diam melihat warga miskin kehilangan akses pengobatan karena perubahan data kepesertaan.

    "Mereka yang memiliki penyakit kanker harus kemoterapi, talasemia harus transfusi darah, gagal ginjal harus cuci darah. Mereka mengalami masalah karena kepesertaannya dicoret," kata Dedi, Minggu (8/2/2026).

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap menanggung BPJS Kesehatan bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Langkah ini memastikan warga tidak mampu, khususnya pasien penyakit kronis, tetap mendapat layanan kesehatan.

    "Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera mengambil langkah untuk mengidentifikasi, mendata seluruh warga Jawa Barat yang betul-betul tidak mampu, untuk asuransi kesehatannya, BPJS-nya dibayarkan oleh pemerintah provinsi," ungkapnya.

  • Mural Wajah Ridwan Kamil di Underpass Dewi Sartika Depok Dicopot

    Mural Wajah Ridwan Kamil di Underpass Dewi Sartika Depok Dicopot

    Pemandangan di Underpass Dewi Sartika, Kota Depok, mengalami perubahan signifikan. Mural wajah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang menghiasi dinding pembatas kini resmi diturunkan.

    Langkah ini menjadi penanda babak baru perubahan infrastruktur di Depok. Visual yang disesuaikan ini sejalan dengan kebijakan baru Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    Underpass Dewi Sartika berfungsi sebagai penghubung Jalan Dewi Sartika menuju Jalan Raya Kartini dan Margonda Depok. Proyek ini merupakan kolaborasi strategis.

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Depok bekerja sama memecah kemacetan. Kemacetan tersebut kerap terjadi akibat perlintasan sebidang kereta api.

    Saat diresmikan pada 17 Januari 2023, underpass ini tampil beda. Sentuhan seni urban berupa mural wajah Ridwan Kamil gaya Wedha's Pop Art Portrait (WPAP) ditambahkan.

    Pilihan ini bagian dari sentuhan estetika proyek. Di sampingnya, terpampang jelas slogan "Jabar Juara", identitas kepemimpinan Ridwan Kamil saat itu.

    Alasan Pencopotan Mural

    Pencopotan mural dilakukan oleh petugas Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jawa Barat. Perubahan visual ini didasarkan pada beberapa faktor kebijakan.

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengusung semangat baru. Slogan "Jabar Juara" secara bertahap digantikan "Jabar Istimewa".

    Sebagai infrastruktur publik dibiayai negara, penonjolan sosok tertentu disesuaikan. Ini dilakukan setelah masa jabatan berakhir, guna menjaga relevansi dengan kepemimpinan saat ini.

    Selain itu, terdapat rencana mengganti ikon lama. Gambar tokoh pahlawan lokal atau simbol yang merepresentasikan identitas sejarah Kota Depok akan menjadi pengganti.

    Tim teknis menurunkan mural menggunakan peralatan las dan gergaji. Foto-foto menunjukkan bagian wajah Ridwan Kamil telah dilepaskan dari rangka dinding. Area tersebut kini dalam tahap pembersihan dan persiapan sebelum desain baru diaplikasikan.

    Masyarakat yang melintas diimbau tetap berhati-hati. Adanya aktivitas petugas di bahu jalan underpass memerlukan perhatian ekstra.

    Reaksi Warganet dan Saran Alternatif

    Pencopotan mural ini memicu beragam tanggapan warga di media sosial. Kolom komentar unggahan @detikcom menunjukkan berbagai sudut pandang.

    Akun @pand****sti14 menyarankan wajah pahlawan setempat yang diabadikan. "Ganti wajah pahlawan Letnan Margonda Depok aja min," tulisnya.

    Hal ini merujuk pada sosok ikonik yang namanya menjadi jalan utama di Depok. Senada dengan itu, daniskhanpurba mempertanyakan mengapa sejak awal tidak menggunakan tokoh masyarakat yang memajukan Depok.

    "Lagian kenapa bukan muka2 pahlawan atau tokoh masyarakat yang memajukan kota Depok. Akhirnya keluar budget anggaran untuk gonta ganti kan muka," komentarnya.

    Netizen lain melihat perubahan ini sebagai hal yang lumrah. Akun idhafrd81 berkomentar, "Ganti pemimpin Jawa Barat ya ganti wajah lah, itu biasa."

    Sementara joharium berpendapat bahwa ikon provinsi tidak harus selalu berbentuk wajah orang. Bisa berupa simbol yang mewakili identitas Jawa Barat secara luas. "Ya sudahlah. Diganti dengan gambar yang menyimbolkan Jawa Barat. Nggak harus gambar orang," tulisnya.

    Perbandingan Slogan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

    Periode Slogan Keterangan
    Masa Jabatan Ridwan Kamil Jabar Juara Slogan identitas kepemimpinan sebelumnya
    Saat Ini Jabar Istimewa Semangat dan kebijakan baru Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Pencopotan Foto Ridwan Kamil di Underpass Dewi Sartika Depok Jadi Sorotan

    Pencopotan Foto Ridwan Kamil di Underpass Dewi Sartika Depok Jadi Sorotan

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah mencopot foto wajah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang terpasang di Underpass Dewi Sartika, Kota Depok. Pencopotan ini dilakukan oleh petugas Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jabar.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, memilih untuk tidak berkomentar terkait kebijakan tersebut. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak berada dalam ranah kewenangannya.

    "Saya kira tidak dalam kapasitas saya (mengomentari itu)," ujar Herman, dilansir detikJabar, Selasa (10/2/2026).

    Petugas BMPR Jabar diketahui mencopot gambar wajah Ridwan Kamil yang bergaya Wedha's Pop Art Portrait (WPAP). Proses pencopotan ini menggunakan alat las dan gergaji, dilakukan secara bertahap hingga seluruh bagian wajah dilepas dari dinding underpass.

    Selain pencopotan gambar, Pemprov Jabar juga memiliki rencana untuk mengganti slogan lama 'Jabar Juara' dengan narasi baru 'Jabar Istimewa'. Slogan baru ini akan diterapkan di sejumlah ruang publik di Jawa Barat.

    Berikut adalah perbandingan antara slogan lama dan baru:

    Aspek Slogan Lama Slogan Baru
    Identitas Jabar Juara Jabar Istimewa
    Lokasi Penerapan Berbagai ruang publik Berbagai ruang publik
    Tujuan Mencerminkan prestasi Mencerminkan keistimewaan

    Pergantian slogan ini menandai era baru kepemimpinan di Jawa Barat. Perubahan ini juga diharapkan dapat memberikan nuansa segar dalam komunikasi publik pemerintah provinsi.

    Pandangan Anggota DPRD Jawa Barat

    Anggota DPRD Jawa Barat dari Daerah Pemilihan 8 (Kota Depok-Kota Bekasi), Ronny Hermawan, memberikan pandangannya terkait pencopotan ini. Menurut Ronny, peristiwa ini justru menjadi momentum baik.

    Ronny menilai ini adalah waktu yang tepat untuk mengubah cara pandang terhadap simbol-simbol visual pejabat publik. Ia berpendapat bahwa pejabat publik sebaiknya tidak terlalu sering menampilkan wajahnya di ruang publik.

    "Kalau saya pribadi, memang sebaiknya pejabat publik tidak sering-sering menampilkan wajah di billboard, reklame, jembatan, underpass. Jauh lebih penting bekerja nyata di tengah masyarakat. Jadi bukan kehadiran gambar, tapi kehadiran kerja dan kinerja jauh lebih utama," kata Ronny.

    Pernyataan Ronny menyoroti pentingnya substansi kerja daripada representasi visual. Publik diharapkan lebih fokus pada hasil kerja nyata pejabat.

  • Gempa Dangkal Magnitudo 2,9 Guncang Bandung dan Subang Akibat Aktivitas Sesar Aktif

    Gempa Dangkal Magnitudo 2,9 Guncang Bandung dan Subang Akibat Aktivitas Sesar Aktif

    Kota Bandung dan sekitarnya diguncang gempa bumi tektonik bermagnitudo 2,9 pada Jumat (6/2/2026) siang. Meskipun pusat gempa berada di darat, banyak warga yang melaporkan tidak merasakan getaran yang signifikan.

    Detail Lokasi dan Penyebab Gempa

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat peristiwa ini terjadi tepat pada pukul 13.45.32 WIB. Episenter gempa terletak pada koordinat 6,86 Lintang Selatan dan 107,74 Bujur Timur.

    Titik tersebut berjarak sekitar 15 kilometer timur laut Kota Bandung, Jawa Barat. Gempa ini memiliki tingkat kedalaman yang sangat dangkal, yakni hanya 5 kilometer di bawah permukaan tanah.

    Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang Selatan, Hartanto, menjelaskan bahwa fenomena ini dipicu oleh pergerakan lempeng di wilayah tersebut.

    "Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (6/2/2026).

    Dampak Guncangan di Jatinangor hingga Subang

    Berdasarkan peta guncangan milik BMKG, getaran gempa dirasakan di beberapa wilayah dengan skala intensitas bervariasi. Wilayah yang merasakan cukup nyata meliputi Kabupaten Bandung, khususnya Jatinangor dan Cileunyi.

    Selain itu, getaran juga mencapai wilayah Kabupaten Subang, tepatnya di daerah Kasomalang dan Ciater. Secara teknis, kekuatan getaran tercatat berada pada skala II-III MMI.

    "Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu," kata Hartanto, Jumat (6/2/2026).

    Hingga pukul 14.12 WIB, pihak BMKG memastikan tidak ada laporan mengenai kerusakan bangunan ataupun jatuhnya korban jiwa akibat guncangan tersebut.

    "Hingga pukul 14.12 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan (aftershock)," ucap Hartanto, Jumat (6/2/2026).

    Respons Warga dan Imbauan BMKG

    Meskipun data BMKG menunjukkan getaran terasa nyata di beberapa titik, sejumlah warga di pusat kota justru tidak menyadari adanya gempa. Salah satunya adalah Nappisah (25), warga kawasan Cihapit, Kota Bandung.

    Ia mengaku baru mengetahui informasi bencana tersebut setelah melihat keramaian di media sosial dan aplikasi pesan singkat di telepon genggamnya.

    "Enggak kerasa ada gempa. Tahu karena ramai saja di grup WA sama ada notifikasi handphone," kata Nappisah, Jumat (6/2/2026).

    BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah percaya pada isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Warga diminta untuk terus memantau informasi valid melalui kanal komunikasi resmi milik BMKG.