Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar tengah mereaktivasi 12.204 kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN). Para penerima ini sebelumnya sempat dinonaktifkan. Proses reaktivasi difasilitasi oleh BPJS Kesehatan Cabang Klungkung.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Klungkung, Gusti Ngurah Catur Wiguna, menyatakan bahwa Pemkab Gianyar sedang berproses untuk reaktivasi tersebut, pada Selasa (10/2/2026). Ia menegaskan bahwa ini bukan pengalihan ke kepesertaan BPJS lain.
Reaktivasi kepesertaan PBI-JKN ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial (SK Mensos) Nomor 3/HUK/2026. SK ini menjadi landasan hukum bagi proses pengaktifan kembali kepesertaan yang dinonaktifkan.
Gusti Ngurah Catur Wiguna mengatakan, "Pemkab sedang berproses untuk reaktivasi."
Menurut Wiguna, banyak warga Gianyar penerima JKN-PBI telah mengurus kembali status kepesertaannya. Total pemegang BPJS PBI di Gianyar mencapai 137.786 orang.
"Jadi bukan beralih ke kepesertaan BPJS lain. Tapi, mereaktivasi. Jadi, tetap peserta PBI," kata Wiguna.
Mekanisme Pengurusan Reaktivasi
Kepala Dinas Sosial Gianyar, Tri Budi Artanto, mengungkapkan bahwa warga dapat mengaktifkan kembali kepesertaan JKN-PBI melalui Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) Dinsos Gianyar.
"Reaktivasi sudah dilayani di SIKNG Dinas Sosial," kata Budi.
Warga juga bisa melakukan reaktivasi JKN-PBI di kantor Dinas Sosial Gianyar pada jam kerja. Syarat yang diperlukan adalah Kartu Keluarga (KK) dan surat keterangan dari rumah sakit.
"Ada beberapa masyarakat sudah datang ke kantor Dinas Sosial Gianyar. Sudah saya layani," imbuh Budi.
Daftar Syarat Reaktivasi PBI-JKN
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah meminta pemerintah kabupaten/kota mempercepat pengusulan reaktivasi PBI-JKN. Permintaan ini tertuang dalam surat edaran (SE) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Bali, Dewa Made Indra.
Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk reaktivasi:
| Persyaratan | Keterangan |
|---|---|
| Status Penonaktifan | Peserta masuk daftar penonaktifan Mei 2025 |
| Kategori Ekonomi | Masyarakat miskin dan rentan miskin |
| Kondisi Kesehatan | Mengidap penyakit kronis, katastropik, atau darurat medis |
| Dokumen Pendukung | Kartu Keluarga (KK) |
| Surat Keterangan | Surat keterangan dari rumah sakit |
