Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung merespons ramainya penonaktifan puluhan ribu kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh pemerintah pusat. Validasi data bagi warga kurang mampu akan dilakukan secara langsung.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan pihaknya akan bergerak menangani permasalahan tersebut. Penonaktifan JKN PBI ini harus diselesaikan secara bersama-sama.
Dadang Supriatna menyampaikan hal itu saat ditemui di Lapangan Putra Padjajaran, Desa Cipelah, Kecamatan Rancabali, Selasa (10/2/2026). Ia akan berupaya maksimal untuk menangani permasalahan tersebut.
"Saya tetap akan terus berjuang melalui Kementerian Sosial, bahwa PBI ini saya dengar di Kabupaten Bandung tadi malam dapat laporan hampir 72.954 penerima manfaat JKN ini yang dinonaktifkan," ujar Dadang.
Dadang menambahkan, permasalahan tersebut menjadi prioritas yang mendesak. Pasalnya, hal ini berdampak secara langsung kepada akses pengobatan warga.
"Saya sudah memerintahkan Dinas Sosial untuk segera menyampaikan informasi dan data susulan ke Kementerian Sosial. Kita targetkan warga yang masuk kriteria desil 1 sampai desil 5 tetap terakomodasi," katanya.
Pihaknya menilai pengurangan dapat dilakukan jika masyarakat dikategorikan telah mampu. Menurut Dadang, hal tersebut merupakan ranah kebijakan pemerintah pusat.
"Ini salah satu prioritas yang tentunya kami juga sependapat kalau seandainya ada pengurangan, tetapi dikurangi bagi orang-orang yang saat ini sudah mampu," tegasnya.
Dinas Sosial Mulai Proses Pemulihan Hak
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung Ningning Hendasah mengungkapkan proses pemulihan hak layanan kesehatan bagi warga terdampak sudah mulai berjalan. Terutama bagi pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan rutin.
"Sudah mulai berproses di wilayah. Warga yang berobat rutin memiliki penyalit kronis ke puskesmas dan terdeteksi nonaktif periode Februari 2026," kata Ningning.
Berikut adalah skema pemulihan hak layanan kesehatan:
| Tahapan | Keterangan |
|---|---|
| Puskesmas | Menerbitkan surat keterangan kebutuhan layanan kesehatan beserta diagnosis penyakit. |
| Warga | Membawa surat tersebut ke Puskesos. |
| Puskesos | Mengunggah surat ke aplikasi Sibedasken. |
| Dinsos | Memverifikasi data dan mengunggah ke sistem SIKS-NG Kemensos. |
| Kemensos | Mengaktifkan kembali kepesertaan PBI. |
Dinas Sosial akan memverifikasi data tersebut untuk diunggah kembali ke sistem SIKS-NG milik Kementerian Sosial agar kepesertaan PBI diaktifkan kembali.
Dinsos juga mencatat adanya transisi data sebanyak 18.629 jiwa dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda. Mereka kini dialihkan menjadi PBI Jaminan Kesehatan (JK) pusat karena masuk dalam kategori desil 1-5.
"Kita mau ada zoom secepatnya bersama seluruh Puskesmas, Puskesos, Asosiasi Klinik (Asklin), dan BPJS Kesehatan. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada kendala administratif yang menghambat warga saat membutuhkan penanganan medis darurat," pungkas Ningning.







