Tag: jkn

  • Pemkab Bandung Validasi Data Warga Terdampak Penonaktifan JKN PBI

    Pemkab Bandung Validasi Data Warga Terdampak Penonaktifan JKN PBI

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung merespons ramainya penonaktifan puluhan ribu kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh pemerintah pusat. Validasi data bagi warga kurang mampu akan dilakukan secara langsung.

    Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan pihaknya akan bergerak menangani permasalahan tersebut. Penonaktifan JKN PBI ini harus diselesaikan secara bersama-sama.

    Dadang Supriatna menyampaikan hal itu saat ditemui di Lapangan Putra Padjajaran, Desa Cipelah, Kecamatan Rancabali, Selasa (10/2/2026). Ia akan berupaya maksimal untuk menangani permasalahan tersebut.

    "Saya tetap akan terus berjuang melalui Kementerian Sosial, bahwa PBI ini saya dengar di Kabupaten Bandung tadi malam dapat laporan hampir 72.954 penerima manfaat JKN ini yang dinonaktifkan," ujar Dadang.

    Dadang menambahkan, permasalahan tersebut menjadi prioritas yang mendesak. Pasalnya, hal ini berdampak secara langsung kepada akses pengobatan warga.

    "Saya sudah memerintahkan Dinas Sosial untuk segera menyampaikan informasi dan data susulan ke Kementerian Sosial. Kita targetkan warga yang masuk kriteria desil 1 sampai desil 5 tetap terakomodasi," katanya.

    Pihaknya menilai pengurangan dapat dilakukan jika masyarakat dikategorikan telah mampu. Menurut Dadang, hal tersebut merupakan ranah kebijakan pemerintah pusat.

    "Ini salah satu prioritas yang tentunya kami juga sependapat kalau seandainya ada pengurangan, tetapi dikurangi bagi orang-orang yang saat ini sudah mampu," tegasnya.

    Dinas Sosial Mulai Proses Pemulihan Hak

    Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung Ningning Hendasah mengungkapkan proses pemulihan hak layanan kesehatan bagi warga terdampak sudah mulai berjalan. Terutama bagi pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan rutin.

    "Sudah mulai berproses di wilayah. Warga yang berobat rutin memiliki penyalit kronis ke puskesmas dan terdeteksi nonaktif periode Februari 2026," kata Ningning.

    Berikut adalah skema pemulihan hak layanan kesehatan:

    Tahapan Keterangan
    Puskesmas Menerbitkan surat keterangan kebutuhan layanan kesehatan beserta diagnosis penyakit.
    Warga Membawa surat tersebut ke Puskesos.
    Puskesos Mengunggah surat ke aplikasi Sibedasken.
    Dinsos Memverifikasi data dan mengunggah ke sistem SIKS-NG Kemensos.
    Kemensos Mengaktifkan kembali kepesertaan PBI.

    Dinas Sosial akan memverifikasi data tersebut untuk diunggah kembali ke sistem SIKS-NG milik Kementerian Sosial agar kepesertaan PBI diaktifkan kembali.

    Dinsos juga mencatat adanya transisi data sebanyak 18.629 jiwa dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda. Mereka kini dialihkan menjadi PBI Jaminan Kesehatan (JK) pusat karena masuk dalam kategori desil 1-5.

    "Kita mau ada zoom secepatnya bersama seluruh Puskesmas, Puskesos, Asosiasi Klinik (Asklin), dan BPJS Kesehatan. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada kendala administratif yang menghambat warga saat membutuhkan penanganan medis darurat," pungkas Ningning.

  • Warga Surabaya Dinonaktifkan dari JKN PBI JK, Pemkot Pastikan Pelayanan Kesehatan Gratis Tetap Berlaku

    Warga Surabaya Dinonaktifkan dari JKN PBI JK, Pemkot Pastikan Pelayanan Kesehatan Gratis Tetap Berlaku

    Penonaktifan puluhan ribu peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Surabaya menjadi sorotan publik. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Februari 2026 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026.

    Masyarakat tidak perlu khawatir, karena pelayanan kesehatan gratis bagi warga Surabaya tetap berlaku. Peserta yang dinonaktifkan juga memiliki kesempatan untuk mengaktifkan kembali status kepesertaan.

    Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Muhammad Aras menjelaskan bahwa sekitar 45 ribu peserta PBI JK di Kota Surabaya telah dinonaktifkan. Proses ini bertujuan untuk pembaruan data secara berkala oleh Kementerian Sosial.

    Pembaruan data ini dilakukan agar kepesertaan PBI JK tepat sasaran. Peserta yang dinonaktifkan akan digantikan dengan peserta baru yang memenuhi kriteria.

    "Dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026, sekitar 45 ribu peserta PBI JK di Kota Surabaya telah dinonaktifkan, untuk digantikan dengan peserta baru. Pembaruan data tersebut dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial supaya data peserta PBI JK tepat sasaran," kata Aras, pada Selasa (10/2/2026).

    Kriteria Pengaktifan Kembali Kepesertaan

    Terdapat tiga kriteria bagi peserta PBI JK yang dinonaktifkan untuk bisa mengaktifkan kembali status kepesertaannya. Kriteria ini penting untuk dipahami oleh masyarakat.

    • Termasuk dalam daftar peserta PBI JK yang dinonaktifkan pada bulan Januari 2026.
    • Berdasarkan verifikasi di lapangan, termasuk kategori masyarakat miskin dan rentan miskin.
    • Termasuk peserta yang mengidap penyakit kronis atau dalam kondisi darurat medis.

    "Bagi peserta PBI JK yang dinonaktifkan berdasarkan SK Kementerian Sosial dan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai peserta PBI, yang bersangkutan dapat mendaftar sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri," ujarnya.

    Cara Mendaftar Peserta Mandiri

    Bagi peserta PBI JK yang dinonaktifkan dan tidak lagi memenuhi kriteria, dapat mendaftar sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri. Proses pendaftaran ini dapat dilakukan melalui beberapa kanal layanan.

    Pendaftaran peserta PBPU mandiri dapat dilakukan melalui layanan WhatsApp (PANDAWA) di nomor 0811 8165 165, Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, serta dengan mendatangi Kantor BPJS Kesehatan Cabang Surabaya.

    Masyarakat diimbau rutin mengecek status keaktifan kepesertaan. Hal ini bisa dilakukan melalui kanal layanan BPJS Kesehatan. Jika kepesertaan PBI JK diketahui tidak aktif, dapat segera diantisipasi.

    Bantuan Informasi di Rumah Sakit

    Bagi peserta JKN yang sedang berobat di rumah sakit dan memerlukan bantuan atau informasi, dapat menghubungi petugas BPJS SATU! Petugas ini dapat diidentifikasi dari nama, foto, dan nomor kontak yang terpampang di ruang publik rumah sakit.

    Selain itu, dapat juga menghubungi petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP). Petugas PIPP secara khusus disediakan rumah sakit untuk melayani kebutuhan informasi dan menangani pengaduan pasien.

    "Bagi peserta JKN yang sedang berobat di RS, jika memerlukan bantuan atau informasi, dapat menghubungi petugas BPJS SATU. Nama, foto, dan nomor kontak petugas BPJS SATU! sudah pasti terpampang pada ruang publik di rumah sakit tersebut. Selain itu, juga bisa menghubungi petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) yang secara khusus disediakan rumah sakit untuk melayani kebutuhan informasi dan menangani pengaduan pasien," jelasnya.

    Tujuan Penonaktifan dan Kategori Desil

    Kepala Dinkes Surabaya Nanik Sukristina menegaskan bahwa tujuan penonaktifan PBI JK adalah untuk pembaruan data Kemensos. Ini untuk memastikan kepesertaan yang memenuhi kriteria agar bantuan tepat sasaran.

    "Data warga dinonaktifkan karena beberapa ada yang bukan kategori Desil 1-5. Desil adalah tingkat kesejahteraan ekonomi dalam kelompok masyarakat. Semakin rendah angka desilnya, maka semakin rendah pula kesejahteraan ekonominya. Sedangkan desil 1-5 terdiri dari lima kelompok kategori kesejahteraan, yakni sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin, dan menengah bawah," kata Nanik.

    Kategori Desil Kesejahteraan Ekonomi
    Desil Kategori Kesejahteraan
    1 Sangat Miskin
    2 Miskin
    3 Hampir Miskin
    4 Rentan Miskin
    5 Menengah Bawah

    Pelayanan Kesehatan Gratis Tetap Dijamin Pemkot

    Nanik Sukristina juga menjelaskan bahwa warga yang datanya dinonaktifkan masih bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari Pemkot Surabaya. Pemkot memiliki program Universal Health Coverage (UHC) untuk memfasilitasi kesehatan warga.

    Program UHC ini berlaku bagi warga Surabaya yang sesuai kriteria dan ketentuan. Ini menjadi jaminan bagi warga agar tidak perlu panik terkait penonaktifan kepesertaan PBI JK.

    "Yang pasti kami pemerintah kota berharap kepada masyarakat agar tidak panik dan pelayanan masih tetap diberikan kepada masyarakat. Terutama, bagi warga miskin yang sudah tinggal di Surabaya selama 10 tahun dengan faskes kelas 3. Jadi, mereka tetap mendapatkan pelayanan gratis," pungkasnya.

  • DIY Nonaktifkan 159.707 Peserta PBI JKN, Begini Cara Reaktivasinya

    DIY Nonaktifkan 159.707 Peserta PBI JKN, Begini Cara Reaktivasinya

    Sebanyak 159.707 Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dinonaktifkan. Dinas Sosial (Dinsos) DIY menjelaskan proses reaktivasi bagi peserta yang dinonaktifkan tersebut.

    Kepala Dinsos DIY, Endang Patmintarsih, menyebutkan Kabupaten Gunungkidul menjadi wilayah dengan jumlah peserta nonaktif terbanyak. Total 56.087 peserta di Gunungkidul terdampak penonaktifan ini.

    Disusul oleh Kabupaten Sleman dengan 34.143 peserta, Kabupaten Bantul 31.965 peserta, Kota Yogyakarta 22.304 peserta, dan Kabupaten Kulon Progo 15.208 peserta.

    PBI JK hanya diberikan kepada warga yang masuk Desil 1 sampai Desil 5 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika tidak masuk dalam kelompok tersebut, status kepesertaan akan otomatis dinonaktifkan.

    Namun, peserta PBI JK yang termasuk dalam kategori warga desil 1 hingga desil 5 dapat diaktifkan kembali. Proses reaktivasi ini bisa diajukan ke Dinas Sosial kabupaten/kota masing-masing.

    Dokumen yang perlu disiapkan untuk reaktivasi meliputi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

    “PBI JK ini hanya diberikan kepada warga yang masuk Desil 1 sampai Desil 5 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika tidak masuk dalam kelompok itu, otomatis dinonaktifkan,” kata Endang, Senin (9/2/2026).

    “Nanti bisa mengajukan reaktivasi ke Dinas Sosial kabupaten/kota masing-masing. Dokumen yang perlu disiapkan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM),” jelasnya.

    “Sepanjang melakukan reaktivasi dan memang benar sesuai dia masuk desil 1 sampai 5 pasti bisa diaktifkan kembali,” ujarnya.

    Alasan Penonaktifan PBI JKN

    Penonaktifan sejumlah peserta PBI JK bertujuan meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, hal ini dilakukan agar program lebih tepat sasaran.

    Pemerintah berupaya melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Purbaya juga menegaskan bahwa uang yang dikeluarkan pemerintah untuk program tersebut tidak berkurang.

    Purbaya meminta pemutakhiran data agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

    “Jangan sampai yang sakit, tiba-tiba begitu mau cuci darah, tiba-tiba nggak berhak, kan itu kayaknya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya, pemerintah rugi dalam hal ini,” kata Purbaya kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dalam rapat konsultasi pimpinan Komisi DPR RI, Senin (9/2).

    “Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung ribut dikit nggak apa, tetapi ini kan sama, uang yang dikeluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak pak, ke depan tolong dibetulin,” tegas Purbaya.

    Jumlah Peserta PBI JKN Dinonaktifkan per Kabupaten/Kota DIY

    Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Nonaktif
    Gunungkidul 56.087
    Sleman 34.143
    Bantul 31.965
    Kota Yogyakarta 22.304
    Kulon Progo 15.208
    Total 159.707
  • Warga Jawa Barat Dapat Reaktivasi Kepesertaan PBI JKN BPJS Kesehatan yang Dinonaktifkan

    Warga Jawa Barat Dapat Reaktivasi Kepesertaan PBI JKN BPJS Kesehatan yang Dinonaktifkan

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka kembali peluang reaktivasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Kebijakan ini menyasar 1,9 juta warga Jawa Barat yang sebelumnya dinonaktifkan dari program tersebut.

    Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat tetap bisa mengakses layanan kesehatan. Terutama bagi mereka yang membutuhkan penanganan darurat atau mengidap penyakit kronis.

    Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, menjelaskan bahwa penonaktifan PBI JKN merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, Gubernur Jawa Barat menaruh perhatian serius terhadap dampak sosialnya.

    “Jadi masalah penonaktifan PBI JKN ini sebenarnya kebijakan Kemensos. Jadi Gubernur merasa khawatir terhadap masyarakat yang tidak bisa melanjutkan pelayanan di kegawatdaruratan,” kata Vini, Selasa (10/2/2026).

    Kekhawatiran tersebut mendorong koordinasi lintas sektor. Hasilnya, Kemensos membuka skema reaktivasi bagi warga yang terdampak.

    “Akhirnya Kemensos mengeluarkan informasi soal kemudahan reaktivasi. Jadi kemarin kami bahas yang tadinya akan dibantu provinsi, ternyata ada cara dari Kemensos untuk melakukan reaktivasi,” ujarnya.

    Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh pemangku kepentingan. Surat ini berisi panduan terkait reaktivasi kepesertaan BPJS PBI yang dinonaktifkan.

    “Jadi salah satu yang kita kerjakan adalah membuat surat edaran bahwa ada beberapa cara karena ada 1,9 juta warga Jabar yang dinonaktifkan. Jadi sudah ada yang melaksanakan reaktivasi,” jelas Vini.

    Proses Reaktivasi dan Imbauan untuk Warga

    Vini mengimbau warga yang kepesertaan BPJS PBI-nya nonaktif untuk segera mendatangi Dinas Sosial setempat. Tujuannya untuk mengurus proses reaktivasi kepesertaan mereka.

    Hingga saat ini, jumlah warga yang telah memanfaatkan mekanisme reaktivasi masih relatif sedikit. Data menunjukkan bahwa partisipasi masih perlu ditingkatkan.

    “Diharapkan yang mengalami nonaktif itu segera datang ke dinsos untuk melakukan reaktivasi. Per hari ini baru 1.400-an yang melakukan reaktivasi,” ungkapnya.

    Berikut adalah beberapa langkah penting dalam proses reaktivasi:

    Tahap Deskripsi
    Kunjungan ke Dinsos Warga yang dinonaktifkan PBI JKN-nya harus mendatangi Dinas Sosial setempat.
    Pengajuan Reaktivasi Mengajukan permohonan reaktivasi kepesertaan PBI JKN.
    Verifikasi Data Dinas Sosial akan memverifikasi data kepesertaan.
    Penerbitan Surat Keterangan Faskes (rumah sakit/puskesmas) dapat menerbitkan surat keterangan dirawat untuk pasien yang sedang menjalani perawatan.
    Aktivasi Kembali Proses reaktivasi dapat selesai dalam 1×24 jam setelah pengajuan.

    Dinas Kesehatan Jawa Barat juga telah berkoordinasi dengan rumah sakit dan puskesmas. Tujuannya untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan, terutama bagi pasien kronis yang memerlukan pengobatan berkelanjutan.

    “Kami langsung rapat dengan rumah sakit dan puskesmas, intinya bahwa beberapa langkah yaitu reaktivasi yang diutamakan bagi peserta penyakit kronis,” kata Vini.

    Untuk mempercepat proses dan menghindari pasien bolak-balik, fasilitas kesehatan diminta aktif membantu. Mereka diminta segera mengeluarkan surat keterangan dirawat saat ada pasien PBI nonaktif.

    Surat keterangan tersebut akan menjadi dasar bagi Dinas Sosial untuk segera memproses reaktivasi. Vini menegaskan mekanisme ini khusus untuk reaktivasi, bukan pendaftaran peserta baru.

    “Untuk mempermudah dan membantu, hanya untuk yang reaktivasi ya bukan peserta baru,” tegasnya.

    Dengan skema baru ini, reaktivasi bisa dilakukan dalam waktu singkat, bahkan saat pasien sedang dalam perawatan. Ini memastikan tidak ada hambatan pelayanan kesehatan.

    “Jadi per hari ini sudah bisa reaktivasi. Rumah sakit tidak boleh melakukan misalnya lagi dirawat tiba-tiba PBI nonaktif, hari itu juga rumah sakit harus mengeluarkan surat keterangan dirawat, datang ke dinsos dan dinsos melakukan reaktivasi, 1×24 jam bisa aktif,” pungkas Vini.

  • DPR dan Pemerintah Sepakat Jamin Layanan PBI JKN Nonaktif Tiga Bulan ke Depan

    DPR dan Pemerintah Sepakat Jamin Layanan PBI JKN Nonaktif Tiga Bulan ke Depan

    DPR RI dan pemerintah menyepakati lima langkah konkret menanggapi polemik penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kesepakatan ini diambil dalam rapat konsultasi di Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa selama tiga bulan ke depan, seluruh layanan kesehatan peserta PBI yang nonaktif akan tetap berjalan. Iuran PBI-nya juga akan dibayarkan oleh pemerintah.

    DPR dan pemerintah sepakat bahwa layanan kesehatan PBI JKN yang nonaktif tetap dilayani selama tiga bulan. Iuran PBI dibayarkan pemerintah sebagai masa transisi agar masyarakat tidak kehilangan akses layanan kesehatan. Kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi data nasional yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

    Dalam periode tiga bulan tersebut, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, BPS, dan BPJS Kesehatan akan melakukan pengecekan data desil. Pemutakhiran data desil akan menggunakan data pembanding terbaru untuk memastikan akurasi.

    Alokasi PBI JKN tetap dibatasi sekitar 96,8 juta jiwa per tahun dan tidak ada penambahan. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan bantuan kepada kelompok yang lebih memenuhi kriteria.

    Optimalisasi Anggaran dan Sosialisasi

    DPR dan pemerintah sepakat untuk memaksimalkan anggaran APBN agar tepat sasaran dan akurat. BPJS Kesehatan diminta aktif sosialisasi dan notifikasi penonaktifan PBI atau peserta PBPU yang didaftarkan pemerintah daerah.

    Tabel berikut merangkum poin-poin kesepakatan DPR dan Pemerintah terkait PBI JKN:

    Poin Kesepakatan Detail
    Layanan Kesehatan Tetap dilayani selama 3 bulan, iuran PBI dibayarkan pemerintah.
    Masa Transisi Pencegahan kehilangan akses layanan kesehatan.
    Pemutakhiran Data Kementerian Sosial, pemerintah daerah, BPS, BPJS Kesehatan cek data desil.
    Anggaran APBN Dimaksimalkan secara tepat sasaran dan akurat.
    Sosialisasi BPJS Aktif notifikasi penonaktifan PBI dan PBPU daerah.
    Perbaikan Tata Kelola Menuju satu data tunggal JKN.

    Jaminan Pembiayaan dan Transformasi Data Nasional

    DPR dan pemerintah akan terus melanjutkan perbaikan tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi menuju satu data tunggal. Ini merupakan bagian dari transformasi data nasional. Kebijakan ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

    Data penerima bantuan sosial, termasuk PBI JKN, bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN terus dimutakhirkan melalui usulan pemerintah daerah serta proses verifikasi dan validasi.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien, terutama pasien penyakit kronis. Pasien cuci darah harus tetap mendapatkan perawatan berkelanjutan.

    “Jangan ada rumah sakit yang menolak pasien. Soal pembiayaan, pemerintah dan DPR sepakat untuk akan memberikan dukungan dan itu nanti kita bisa lakukan hitung-hitungan bersama BPJS Kesehatan,” tegas Gus Ipul, Senin (9/2/2026).

    Sebagian peserta yang dinonaktifkan dapat beralih ke skema mandiri. Atau ditopang oleh APBD daerah, terutama di wilayah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC).

    Kebijakan masa transisi ini diharapkan memberi waktu bagi pemerintah dan masyarakat untuk beradaptasi. Kebijakan ini juga mencegah kegaduhan akibat perubahan status kepesertaan yang terjadi secara tiba-tiba.

  • Menteri Keuangan Purbaya Sadewa Siap Cairkan Dana Reaktivasi Peserta PBI JKN Sakit Katastropik

    Menteri Keuangan Purbaya Sadewa Siap Cairkan Dana Reaktivasi Peserta PBI JKN Sakit Katastropik

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan untuk mencairkan dana. Dana tersebut diperuntukkan bagi reaktivasi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN). Peserta yang dimaksud adalah mereka yang dinonaktifkan.

    Purbaya menekankan pentingnya langkah ini. Tujuannya mencegah terhentinya layanan kesehatan vital. Layanan seperti cuci darah berisiko fatal jika terhenti.

    "Nantikan BPJS tinggal minta ke saya. Itu salah satu anggaran yang dibintangi, tinggal datang ke saya minggu depan juga sudah cair, kan nggak terlalu besar," ujar Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan reaktivasi otomatis. Usulan ini berlaku bagi peserta PBI dengan riwayat penyakit katastropik. Anggaran sekitar Rp 15 miliar dibutuhkan untuk mengaktifkan kembali 120 ribu peserta selama tiga bulan.

    Jumlah tersebut merupakan bagian dari 11 juta peserta PBI yang dihapuskan. Reaktivasi otomatis tidak memerlukan kedatangan peserta ke fasilitas kesehatan.

    "Untuk bisa meng-adress kebutuhan masyarakat, kita mengusulkan agar bisa dikeluarkan SK Kemensos untuk tiga bulan ke depan, layanan katastropik yang 120 ribu tadi itu otomatis direaktivasi, tidak perlu orangnya datang ke fasilitas kesehatan, tetapi oleh pemerintah langsung direaktivasi," kata Budi Gunadi dalam Rapat Konsultasi Pimpinan Komisi DPR RI.

    Detail Anggaran dan Validasi

    Budi Gunadi menjelaskan, kebutuhan dana ini relatif terbatas. Total Rp 150 miliar dialokasikan untuk tiga bulan. Periode ini akan digunakan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah. Mereka akan memvalidasi ulang kelayakan peserta PBI.

    "Kalau ditanya biayanya berapa, 120 ribu dikali Rp 42 ribu PBI, sebulan paling Rp 5 miliar. Jadi kita minta kalau bisa Rp 15 miliar lah dikeluarkan untuk otomatis mereaktivasi yang PBI-nya keluar," papar Budi Gunadi.

    Berikut rincian perkiraan anggaran untuk reaktivasi PBI-JKN:

    Jumlah Peserta Direaktivasi 120.000 orang
    Iuran PBI per Bulan Rp 42.000
    Anggaran per Bulan Rp 5 miliar
    Total Anggaran Tiga Bulan Rp 15 miliar
  • Kemensos Nonaktifkan Kepesertaan BPJS PBI Per Februari 2026 dan Simak Cara Mengaktifkannya Kembali

    Kemensos Nonaktifkan Kepesertaan BPJS PBI Per Februari 2026 dan Simak Cara Mengaktifkannya Kembali

    Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan penyesuaian data peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mulai berlaku efektif pada 1 Februari 2026.

    Langkah ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Nomor 3/HUK/2026 mengenai pembaruan data agar bantuan iuran kesehatan dari pemerintah tersebut lebih tepat sasaran bagi masyarakat.

    Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengonfirmasi bahwa penonaktifan sejumlah peserta merupakan bagian dari proses verifikasi rutin yang dilakukan oleh pihak kementerian terkait.

    Penyebab Penonaktifan Peserta BPJS PBI

    Meskipun terdapat penonaktifan, jumlah total kuota peserta PBI JKN secara nasional dipastikan tetap sama dengan periode bulan sebelumnya karena adanya penggantian dengan peserta baru.

    Pihak BPJS Kesehatan menegaskan bahwa wewenang untuk menentukan status kepesertaan aktif atau tidaknya segmen PBI sepenuhnya berada di bawah kendali Kementerian Sosial, bukan BPJS Kesehatan.

    Aspek Keterangan Penyesuaian
    Dasar Hukum Kepmensos Nomor 3/HUK/2026
    Tanggal Berlaku 1 Februari 2026
    Wewenang Data Kementerian Sosial (Kemensos)
    Metode Cek Aplikasi Mobile JKN

    "PBI ditentukan oleh Kementerian Sosial. Dalam hal ini, Surat Keputusan Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku Februari 2026. Mereka yang tidak memenuhi syarat tentu tidak diaktifkan sebagai PBI," kata BPJS Kesehatan, Jumat (6/2/2026).

    Masyarakat diimbau segera memeriksa status kepesertaan secara mandiri melalui aplikasi Mobile JKN guna memastikan jaminan kesehatan tetap aktif sebelum berobat ke fasilitas kesehatan.

    Syarat Reaktivasi BPJS PBI JKN

    Peserta yang mendapati statusnya nonaktif namun merasa masih berhak mendapatkan bantuan tetap diberikan kesempatan untuk mengajukan reaktivasi atau pengaktifan kembali kepesertaan mereka.

    Terdapat kriteria khusus bagi peserta yang diperbolehkan mengajukan reaktivasi, terutama bagi mereka yang sedang dalam kondisi medis mendesak atau memiliki riwayat penyakit tertentu.

    Kriteria Peserta Syarat Reaktivasi
    Status Sebelumnya Terdaftar PBI JKN yang dinonaktifkan Januari 2026
    Kondisi Ekonomi Masuk kategori miskin atau rentan miskin
    Kondisi Kesehatan Pasien penyakit kronis atau kondisi darurat medis

    "Maka tolonglah cek kepesertaan Anda dengan mudah pakai mobile JKN. Jika Anda merasa berhak, sekali lagi, ini Kementerian Sosial," lanjutnya, Jumat (6/2/2026).

    Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa proses ini merupakan bentuk pembaruan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat terakomodasi dalam sistem jaminan kesehatan nasional tersebut.

    Prosedur Mengaktifkan Kembali BPJS PBI

    Langkah pertama yang harus dilakukan peserta adalah mendatangi Dinas Sosial (Dinsos) setempat dengan membawa dokumen pendukung yang sah untuk diverifikasi lebih lanjut oleh petugas lapangan.

    Peserta diwajibkan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan yang diterbitkan oleh fasilitas kesehatan (Puskesmas/Rumah Sakit) atau instansi pemerintah terkait lainnya.

    Tahapan Tindakan Peserta
    Langkah 1 Melapor ke Dinas Sosial setempat
    Langkah 2 Membawa Surat Keterangan Layanan Kesehatan
    Langkah 3 Proses verifikasi data oleh Dinsos
    Langkah 4 Pengusulan kembali ke Kemensos

    "Secara jumlah, total peserta PBI JKN tetap sama seperti bulan sebelumnya. Ini merupakan proses pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran," ujar Rizzky, Jumat (6/2/2026).

    Dinas Sosial akan melakukan pengecekan data dan mengirimkan usulan reaktivasi ke Kementerian Sosial untuk mendapatkan persetujuan akhir sebelum status kepesertaan kembali aktif secara sistem.

    Masyarakat diminta tetap tenang dan segera berkoordinasi dengan Dinsos apabila mengalami kendala saat membutuhkan layanan kesehatan darurat meskipun status PBI dinyatakan sudah tidak aktif.

  • YLKI Kritik Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan Jakarta Karena Rugikan Pasien Rentan

    YLKI Kritik Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan Jakarta Karena Rugikan Pasien Rentan

    Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melayangkan kritik keras terhadap kebijakan penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Kebijakan ini dinilai berdampak serius bagi akses medis kelompok masyarakat miskin.

    Ketua YLKI Niti Emiliana menjelaskan bahwa penonaktifan kepesertaan PBI berpotensi menghambat layanan kesehatan. Hal ini sangat krusial bagi pasien yang membutuhkan perawatan medis secara rutin dan berkelanjutan agar tetap stabil.

    Masalah Sosialisasi dan Hak Konsumen

    Pihak YLKI menyoroti adanya kelemahan dalam sistem pemberitahuan kepada masyarakat. Minimnya informasi membuat banyak peserta tidak mengetahui status kepesertaan mereka hingga tiba di fasilitas kesehatan untuk berobat.

    "Kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem pemberitahuan dan sosialisasi. Hal tersebut berpotensi melanggar hak konsumen atas informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses," ujar Niti dalam keterangan tertulis, Jumat (6/2/2026).

    Penonaktifan tanpa pemberitahuan memadai telah menempatkan pasien masyarakat miskin dalam posisi sangat dirugikan. Pasien penyakit kronis yang bergantung pada jaminan kesehatan nasional menjadi pihak yang paling merasakan dampak negatif tersebut.

    Ancaman Bagi Pasien Penyakit Kronis

    YLKI menegaskan bahwa kebijakan ini mengancam kesinambungan perawatan. Padahal, peserta PBI merupakan kelompok yang paling membutuhkan perlindungan negara untuk mendapatkan akses layanan kesehatan dasar yang layak.

    Meski alasan penonaktifan adalah pembaruan dan verifikasi data, Niti mencermati adanya risiko putusnya layanan medis penting. Risiko ini membayangi pasien cuci darah, tuberkulosis, penyakit jantung, hipertensi, hingga penyakit kronis lainnya.

    Desakan Kebijakan Transisi dan Reaktivasi

    Atas kondisi tersebut, YLKI mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan pengecualian. Harus ada masa transisi khusus bagi peserta PBI yang sedang dalam proses menjalani pengobatan rutin atau berkelanjutan.

    Pemerintah diminta memastikan ketersediaan obat-obatan, tindakan medis, dan layanan kesehatan tetap berjalan. Seluruh hak pasien tidak boleh terhenti meskipun proses verifikasi data kepesertaan sedang berlangsung di sistem.

    "YLKI juga akan menyampaikan surat resmi kepada pemerintah, Kementerian Sosial, dan BPJS Kesehatan untuk meminta dibukanya mekanisme klarifikasi yang jelas, transparan, dan mudah diakses, serta peluang reaktivasi kepesertaan PBI bagi peserta yang masih memenuhi kriteria," tegas Niti, Jumat (6/2/2026).

    Proses klarifikasi dan reaktivasi kepesertaan diharapkan tidak berbelit-belit dan lebih mengedepankan perlindungan pasien. Jaminan kesehatan ditegaskan sebagai kewajiban negara yang tidak boleh dikompromikan oleh kendala administratif apa pun.

    "Kebijakan administratif, pembaruan data, maupun penyesuaian anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk memutus akses layanan kesehatan bagi warga negara," pungkas Niti, Jumat (6/2/2026).