Permasalahan parkir liar di kawasan Pasar Kembang, Kota Jogja, masih menjadi sorotan. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja mengakui upaya penertiban yang dilakukan belum membuahkan hasil optimal.
Kepala Dishub Kota Jogja, Agus Arif Nugroho, menyebutkan bahwa kendala utama terletak pada keterbatasan kewenangan. Hal ini menjadi hambatan serius dalam menegakkan aturan di area tersebut.
Agus Arif Nugroho menjelaskan batasan yang dimiliki pihaknya dalam menindak pelanggar parkir. Penindakan hanya sebatas penempelan stiker hingga penggembosan ban.
"Ya kalau kami melakukan (penertiban), itu kembali ke batas wewenang kami, paling penempelan stiker sampai penggembosan," kata Arif, Senin (9/2/2026).
Data Dishub Kota Jogja menunjukkan tingginya pelanggaran parkir liar di sepanjang Jalan Pasar Kembang. Rata-rata 100 kendaraan setiap bulan dikenai sanksi.
Jenis sanksi yang diberikan mencakup penempelan stiker pelanggaran dan penggembosan ban. Namun, sanksi tilang belum bisa diterapkan secara optimal.
"Sebenarnya, harapan kami, ya ditilang, kalau melanggar rambu marka. Kami sudah sampaikan ke Satlantas juga, tapi pendekatannya mungkin berbeda," ujarnya.
Kendala Armada Derek dan Anggaran
Salah satu solusi yang dinilai efektif adalah penderekan kendaraan. Namun, Dishub Kota Jogja belum memiliki armada mobil derek sendiri.
Pengadaan mobil derek telah diusulkan sejak tahun 2023. Kendati demikian, realisasinya terkendala masalah anggaran.
"Kita usulkan kepada pimpinan untuk bisa pembelian (mobil derek), tapi kan namanya anggaran, situasinya baru seperti sekarang. Kalau di katalog itu (harganya) sekitar Rp 2,5 miliar," ungkapnya.
Faktor Pemicu dan Kolaborasi dengan PT KAI
Arif menyoroti mobilitas penumpang kereta api di Stasiun Tugu Jogja sebagai salah satu pemicu utama. Lonjakan kendaraan penjemput dan aktivitas drop-off memicu kemacetan.
Kondisi ini berkontribusi pada maraknya parkir liar di kawasan Pasar Kembang. Oleh karena itu, kolaborasi dengan PT KAI dianggap krusial.
Dishub Kota Jogja mendorong adanya kolaborasi dengan PT KAI untuk membenahi alur penumpang di area internal stasiun. Hal ini diharapkan mengurangi kepadatan di luar stasiun.
"Jadi, sebenarnya bukan hanya perspektif penindakan, tapi akar persoalannya juga kita cari. Penumpang kereta api dan sebagainya ini yang kita bicarakan dengan Daop (Daerah Operasi)," kata Arif.
Penataan pola penjemputan dan drop-off di internal stasiun dinilai sangat penting. Hal ini untuk menghindari keluhan wisatawan.
"Kita minta Daop juga menyusun bagaimana pola agar penjemputan, drop off, ini kan di internalnya juga perlu dibenahi. Kalau kita terlalu 'bras-bres', nanti wisatawan teriak-teriak," pungkasnya.
Berikut adalah ringkasan kendala penertiban parkir liar:
| Kendala | Keterangan |
| Kewenangan Terbatas | Hanya bisa penempelan stiker dan penggembosan, tidak bisa tilang langsung. |
| Ketiadaan Mobil Derek | Pengadaan terhambat anggaran, padahal efektif beri efek jera. |
| Mobilitas Penumpang KA | Penjemputan dan drop-off di Stasiun Tugu memicu kemacetan. |
| Kurangnya Kolaborasi Internal | Perlu pembenahan alur penumpang di area internal stasiun oleh PT KAI. |



