Tag: kabinet

  • Menteri Keuangan Purbaya dan Menteri KKP Trenggono Perdebatan Anggaran Kapal di Media Sosial

    Menteri Keuangan Purbaya dan Menteri KKP Trenggono Perdebatan Anggaran Kapal di Media Sosial

    Dua menteri di Kabinet Merah Putih, Purbaya Yudhi Sadewa dan Sakti Wahyu Trenggono, beradu argumen di media sosial. Perdebatan ini menyangkut anggaran pembuatan kapal yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bahkan meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengecek ke anak buahnya. Hal ini terkait klaim pencairan dana anggaran kapal.

    Purbaya Yudhi Sadewa awalnya menyatakan keheranannya dalam acara Kadin Indonesia. Menurutnya, KKP belum memesan kapal padahal Kemenkeu sudah mengucurkan anggaran.

    Menanggapi itu, Trenggono melalui Instagram pribadinya, @swtrenggono, meminta Purbaya memastikan informasi tersebut.

    "Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," tanya Trenggono, dilihat detikcom, Selasa (10/2/2026).

    Trenggono menjelaskan bahwa proyek pembangunan kapal didanai kredit dari Inggris. Indonesia memang berencana membangun 1.500 kapal ikan dengan kerja sama ini.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tegas Trenggono.

    Respon DPR dan Partai Politik

    Perdebatan dua menteri ini mendapat sorotan dari DPR dan partai politik. Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, meminta menteri membenahi pola komunikasi.

    "Yang kita lihat pola komunikasi Pak Purbaya terbuka di mana saja, hanya kali ini ditanggapi oleh Pak Trenggono secara terbuka juga," kata Alex, Rabu (11/2/2026).

    "Tentu kami berharap pola komunikasi di internal kabinet dibenahi sehingga tidak menimbulkan polemik seperti ini."

    Menurut Alex, masalahnya bukan koordinasi, melainkan informasi tidak utuh yang disampaikan publik. Ia berharap reshuffle terjadi atas dasar substansi, bukan polemik medsos.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait tanggapan DPR dan Partai Politik:

    Pihak Tanggapan Utama Saran
    Alex Indra Lukman (Wakil Ketua Komisi IV DPR) Pola komunikasi terbuka yang ditanggapi secara terbuka juga. Benahi pola komunikasi internal kabinet.
    Muhammad Kholid (Sekjen PKS) Perbedaan pendapat antarmenteri wajar. Selesaikan di rapat kabinet, jaga soliditas.
    Daniel Johan (Ketua DPP PKB) Terlihat tidak kompak dan tidak ada koordinasi. Debat langsung, jadi alarm untuk kabinet lebih solid.

    Sekjen PKS Muhammad Kholid menyarankan agar persoalan antarmenteri diselesaikan dalam rapat kabinet, bukan di media sosial.

    "Kalau boleh saran, sebaiknya diselesaikan di rapat kabinet, ya, bukan di medsos," kata Kholid, Rabu (11/2/2026).

    Kholid menambahkan, menteri Presiden Prabowo seharusnya satu suara dan bersinergi. "Perbedaan pandangan antara menteri itu wajar, tapi perlu diselesaikan dengan semangat soliditas pemerintahan dan membawa solusi."

    Ketua DPP PKB Daniel Johan mengaku heran dengan tingkah para menteri. Ia menilai ini memperlihatkan kabinet tidak solid.

    "Sesama menteri kok saling mendebat secara terbuka begitu, kelihatan nggak kompak yang dipertontonkan di hadapan rakyat," kata Daniel Johan, Rabu (11/2/2026).

    Menurut Daniel, kejadian ini menjadi alarm bagi jajaran kabinet Prabowo. "Ini jadi alarm buat jajaran kabinet untuk lebih solid dalam hal komunikasi dan koordinasi."

    Daniel Johan tidak mau berspekulasi soal reshuffle. Ia menegaskan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

    Klarifikasi Menteri Keuangan Purbaya

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara menanggapi Trenggono. Purbaya mengaku sudah mengecek dan anggaran memang belum dikucurkan.

    "Sudah saya cek. Memang belum (dikucurkan)," kata Purbaya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Namun, Purbaya berpendapat pemesanan kapal seharusnya tidak menunggu anggaran. Rencana yang matang harusnya memungkinkan pemesanan lebih dulu.

    "Tapi kan begini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu ada anggarannya," ujarnya.

    "Kan sudah ada rencana di depannya, kan. Ya, saya minta itu…. Itu saja belum kelihatan gerakan di depannya. Itu saja."

    Saat ditanya kemungkinan bertemu empat mata dengan Trenggono, Purbaya menjawab santai. "Oh gampang, nanti saya ngomong sama Pak Menteri sahabat saya juga."

  • PKS Sarankan Menteri KKP dan Menkeu Selesaikan Beda Pendapat di Rapat Kabinet

    PKS Sarankan Menteri KKP dan Menkeu Selesaikan Beda Pendapat di Rapat Kabinet

    Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menanggapi perseteruan antara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Beda pendapat di media sosial tersebut berkaitan dengan anggaran pengadaan kapal.

    Kholid menyarankan agar persoalan antarmenteri tersebut diselesaikan dalam rapat kabinet. Hal ini untuk menjaga soliditas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    "Kalau boleh saran, sebaiknya diselesaikan di rapat kabinet ya bukan di medsos," kata Kholid saat dihubungi, Rabu (11/2/2026).

    Menurutnya, menteri-menteri di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto seharusnya memiliki satu suara. Ini juga berlaku bagi Trenggono dan Purbaya.

    "Menkeu dan Menteri KKP kan satu komando di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo," ucap dia.

    Perbedaan pandangan antarmenteri dinilai Kholid sebagai hal yang wajar. Namun, ia menekankan pentingnya mengedepankan kesolidan dan sinergi dalam pemerintahan.

    "Perbedaan pandangan antara menteri itu wajar, tapi perlu diselesaikan dengan semangat soliditas pemerintahan dan membawa solusi. Harusnya bisa bangun titik temu dan sinergi," ujar Kholid.

    Sikap menteri yang menunjukkan perbedaan pandangan di publik dapat mengganggu citra dan efektivitas kerja pemerintah. Oleh karena itu, penyelesaian masalah internal adalah kunci.

    Kronologi Beda Pendapat Anggaran Kapal

    Sebelumnya, Sakti Wahyu Trenggono menjawab pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa terkait anggaran kapal. Purbaya dalam sebuah video menyebut anggaran kapal dari Kementerian Keuangan sudah cair, namun industri galangan belum menerima pesanan.

    Trenggono meminta Purbaya mengecek langsung anak buahnya di Kemenkeu mengenai informasi tersebut.

    "Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," tanya Trenggono dalam unggahan di Instagram pribadinya @swtrenggono, dilansir detikfinance, Selasa (10/2).

    Trenggono juga menjelaskan bahwa proyek pembangunan kapal yang dimaksud bersumber dari pinjaman luar negeri. Proyek ini didanai melalui anggaran kredit dari pemerintah Inggris.

    Dalam catatan detikcom, Indonesia memang berencana membangun 1.500 kapal ikan. Proyek tersebut merupakan kerja sama dengan Inggris.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tegas Trenggono.

    Pernyataan Purbaya disampaikan dalam acara "Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia: Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional". Acara tersebut diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

    Purbaya heran karena KKP belum juga melakukan pemesanan ke industri galangan Tanah Air. Padahal, Kemenkeu telah mengucurkan anggaran pengadaan kapal untuk KKP.

    Berikut ringkasan perbedaan pendapat antar menteri:

    Menteri Pernyataan
    Menteri KKP (Trenggono) Anggaran kapal dari pinjaman luar negeri (UK).
    Menteri Keuangan (Purbaya) Anggaran kapal sudah cair, galangan belum terima pesanan.