Tag: Kabupaten Tangerang

  • Pemkab Tangerang Batasi Jam Operasional Restoran dan Tutup Hiburan Malam Selama Ramadan 2026

    Pemkab Tangerang Batasi Jam Operasional Restoran dan Tutup Hiburan Malam Selama Ramadan 2026

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang resmi menetapkan kebijakan pembatasan aktivitas tempat usaha selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Aturan ini mewajibkan penutupan sementara tempat hiburan malam (THM) serta pengaturan jam operasional bagi penyedia jasa makanan seperti restoran dan kafe.

    Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) bersama yang telah disepakati oleh unsur pimpinan Forum Komunikasi Daerah (Forkopimda) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tangerang. Langkah ini diambil sebagai rutinitas tahunan guna menjaga kondusivitas ibadah bagi masyarakat muslim.

    Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, menegaskan bahwa seluruh tempat hiburan di wilayahnya tidak diperkenankan beroperasi untuk sementara waktu. Sementara itu, pelaku usaha kuliner diberikan kelonggaran waktu buka dengan batasan tertentu.

    "Untuk restoran atau rumah makan, kita tentukan mulai pukul 16.00 WIB boleh buka hingga 04.00 WIB dini hari. Di luar jam itu dilarang buka," ujar Maesyal usai memimpin Rapat Koordinasi Bersama Forkopimda pada Kamis (19/2/2026).

    Menurutnya, penertiban jam operasional ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap saling menghormati antarumat beragama. Dengan adanya aturan yang jelas, pemerintah berharap pelaksanaan ibadah Ramadan dapat berlangsung dengan lebih tenang, aman, dan khidmat tanpa gangguan ketertiban umum.

    Guna memastikan kebijakan ini dipatuhi, Pemkab Tangerang melibatkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI, dan Polri untuk melakukan pengamanan di titik-titik rawan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan mengemban tugas khusus dalam mengawasi potensi pelanggaran di lapangan.

    "Tupoksinya sudah ada di masing-masing organisasi perangkat daerah terkait. Kita koordinasikan dengan Muspida, dengan Forkopimda, terus tugas khusus dari Satpol PP agar yang lainnya bisa menghormati pada saat bulan suci Ramadhan," pungkas Maesyal.

  • Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 Kabupaten Tangerang: Puasa Dimulai 19 Februari

    Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 Kabupaten Tangerang: Puasa Dimulai 19 Februari

    Umat Islam di Indonesia akan mengawali ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah secara serentak pada Kamis, 19 Februari 2026. Ketetapan ini merujuk pada hasil sidang isbat yang diselenggarakan Kementerian Agama Republik Indonesia.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar mengumumkan secara langsung keputusan tersebut, menjadikan tanggal tersebut sebagai pedoman bagi seluruh masyarakat dalam menyusun agenda ibadah selama satu bulan penuh, termasuk untuk wilayah Kabupaten Tangerang.

    Sebagai panduan ibadah harian, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah merilis data resmi jadwal imsakiyah. Mengingat adanya perbedaan zona waktu di setiap daerah, warga di Kabupaten Tangerang diimbau untuk menyesuaikan aktivitasnya dengan jadwal lokal yang berlaku.

    Pada hari pertama puasa atau 1 Ramadan yang jatuh pada 19 Februari 2026, waktu Imsak untuk wilayah Kabupaten Tangerang tercatat pada pukul 04:33 WIB, diikuti waktu Subuh pukul 04:43 WIB. Sementara itu, waktu berbuka puasa atau Magrib berada pada pukul 18:19 WIB.

    Data tersebut menunjukkan pergeseran waktu yang sangat tipis hingga akhir bulan Ramadan. Menjelang Idul Fitri yang diprediksi jatuh pada 20 Maret 2026 (30 Ramadan), waktu Magrib di Kabupaten Tangerang mengalami perubahan menjadi pukul 18:08 WIB.

    Informasi jadwal imsakiyah ini krusial bagi masyarakat untuk mengatur waktu sahur, salat fardu, hingga berbuka puasa dengan lebih disiplin. Dengan rujukan data yang akurat, diharapkan umat Muslim dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan teratur selama tahun 2026.

  • KSPSI Kabupaten Tangerang Tegaskan Dukungan Polri di Bawah Presiden

    KSPSI Kabupaten Tangerang Tegaskan Dukungan Polri di Bawah Presiden

    Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) kembali menyatakan dukungannya agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah komando Presiden. KSPSI menyatakan siap berada di garda terdepan untuk memberikan dukungan kepada Polri.

    Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea menyampaikan dukungan tersebut dalam acara HUT ke-53 KSPSI yang diadakan di PT Victor Chinglu Indonesia, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Senin (16/2/2026).

    "Pak Kapolri, kita gerakan buruh Indonesia konsisten, kita bersama Polri, mendukung Polri untuk tetap di bawah Presiden. Apapun yang terjadi kami berada bukan di belakang Pak Kapolri, di depan Pak Kapolri. Kalau orang belok bukan di belakang, karena yang celaka yang di depan, jadi kita maju semuanya," ungkap Andi Gani.

    Siap Kawal Polri di DPR

    Andi Gani menambahkan, KSPSI akan hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI. Dalam kesempatan itu, KSPSI akan kembali menyampaikan sikap mendukung keberadaan Polri di bawah Presiden.

    "Komisi III DPR akan mengundang tiga presiden konfederasi buruh untuk RDPU, dan kami akan tegaskan di depan DPR RI, gerakan buruh dengan tiga konfederasi buruh terbesar akan tetap setia mengawal langkah Kapolri dan Polri khususnya, dan juga tetap mendukung dengan ketegasan Polri harus tetap di bawah Presiden," kata Andi Gani.

    Alasan Penolakan Polri di Bawah Kementerian

    Andi Gani menjelaskan alasan KSPSI tidak setuju jika Polri berada di bawah kementerian. Menurutnya, hal itu akan mempersulit birokrasi dan pelayanan.

    "Karena kami tidak ingin kalau di bawah kementerian akan sangat mempersulit birokrasi, mempersulit pelayanan, dan komando Presiden terhadap Polri akan terhambat dengan birokrasi tersebut," tutur Andi Gani.

    Dampak Birokrasi Terhadap Pelayanan

    Andi Gani menyoroti potensi terhambatnya pelayanan Desk Ketenagakerjaan jika Polri berada di bawah kementerian.

    "Dan yang terpenting, pelayanan Desk Ketenagakerjaan dipastikan akan terhambat karena hal itu. Mohon doanya untuk KSPSI agar tetap selalu berada dan setia di garis perjuangan yang sama," pungkasnya.

    Berikut adalah potensi dampak jika Polri berada di bawah kementerian:

    Aspek Potensi Dampak
    Birokrasi Proses perizinan dan administrasi menjadi lebih panjang dan kompleks.
    Pelayanan Publik Respons terhadap laporan dan kebutuhan masyarakat menjadi lebih lambat.
    Komando Koordinasi antara Presiden dan Polri menjadi tidak langsung dan efisien.
    Desk Ketenagakerjaan Pelayanan terkait isu ketenagakerjaan mengalami hambatan dan penundaan.

    KSPSI berharap agar Polri tetap independen dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden demi efektivitas dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.