Tag: Kalimantan Selatan

  • Pemerintah Bekukan Izin Tambang PT SSC di Kotabaru Buntut Sengketa Lahan Transmigran

    Pemerintah Bekukan Izin Tambang PT SSC di Kotabaru Buntut Sengketa Lahan Transmigran

    Pemerintah secara resmi membekukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Sebuku Sajaka Coal (PT SSC). Pembekuan ini menyusul sengketa lahan berkepanjangan dengan masyarakat transmigran di Kotabaru, Kalimantan Selatan.

    Masalah ini terjadi di Desa Bekambit dan Desa Bekambit Asri, Kecamatan Pulau Laut Timur. Pembekuan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah berlangsung lama.

    Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengumumkan bahwa Kementerian ESDM siap membekukan dan memblokir izin IUP perusahaan tersebut. Hal ini berlaku untuk tanah-tanah yang dihuni masyarakat transmigran.

    "Kementerian ESDM melalui Dirjen Minerba atas perintah Menteri ESDM, akan membekukan sementara, memblokir izin-izin dan operasional IUP perusahaan tambang tersebut sampai urusan ini selesai," ujar Nusron dalam video yang diunggah di akun resmi @nusronwahid, Rabu (11/2/2026).

    Nusron telah berkoordinasi dengan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah. Ia juga berkomunikasi dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, untuk menuntaskan kasus ini.

    Kasus ini bermula dari penerbitan sertifikat tanah untuk transmigran di wilayah eks Transmigrasi Rawa Indah sekitar tahun 1990. Namun, pada 2010, Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT SSC terbit di area tersebut.

    Area tersebut sebagian besar merupakan rawa tidak produktif. Banyak transmigran yang telah meninggalkan lokasi tersebut. Selain itu, banyak terjadi peralihan hak secara bawah tangan kepada pihak-pihak tertentu.

    Pada tahun 2019, Kepala Desa setempat mengajukan permohonan pembatalan sertifikat. Setelah melalui mekanisme panjang, Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan membatalkan 717 sertifikat tanah.

    Pembatalan tersebut meliputi lahan seluas 485 hektare. Hal ini mengacu pada Pasal 11 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2016.

    Langkah Penyelesaian Sengketa

    Nusron memaparkan tiga langkah utama untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak.

    Pertama, pihaknya akan mengaktifkan kembali sertifikat masyarakat transmigran yang sebelumnya dibatalkan. Kedua, membatalkan Sertifikat Hak Pakai untuk pengelolaan tambang.

    Sertifikat itu dianggap tumpang tindih karena sudah terbit di tanah tersebut. Ketiga, pekan ini tim gabungan akan turun ke Kalimantan Selatan.

    Tim terdiri dari ATR/BPN, Transmigrasi, dan Ditjen Minerba ESDM. Mereka akan melakukan mediasi langsung antara pihak tambang dan masyarakat transmigran yang bersengketa.

    Pihak Terlibat Peran dalam Mediasi
    Kementerian ATR/BPN Fasilitator dan Pembuat Keputusan
    Kementerian Transmigrasi Mewakili Kepentingan Transmigran
    Ditjen Minerba ESDM Mengatur Izin Pertambangan
    PT Sebuku Sajaka Coal (SSC) Pihak Perusahaan Tambang
    Masyarakat Transmigran Pemilik Lahan yang Bersengketa

    "Menurut hemat kami, pasal yang dipakai tidak sesuai setelah kita cek. Sebetulnya proses ini sudah melalui proses mediasi yang sangat panjang sekali dari bulan Januari 2025, namun ada yang sepakat dan tidak sepakat. Kami akan melakukan mediasi lagi," tegas Nusron.

    Dalam mediasi mendatang, Nusron meminta pemegang IUP untuk membayar ganti rugi. Ganti rugi tersebut ditujukan kepada masyarakat pemegang sertifikat yang akan dipulihkan.

    Harapannya, kesepakatan ini memberikan solusi bagi perusahaan dan masyarakat. Penyelesaian ini diharapkan menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

  • Nusron Wahid Pastikan Sertifikat Tanah Transmigran di Bekambit Kotabaru Dipulihkan

    Nusron Wahid Pastikan Sertifikat Tanah Transmigran di Bekambit Kotabaru Dipulihkan

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan sertifikat tanah milik transmigran di Desa Bekambit dan Desa Bekambit Asri, Kotabaru, Kalimantan Selatan, akan dipulihkan. Pembatalan sertifikat sebelumnya dinilai tidak tepat dan menjadi dasar pemulihan ini.

    Pemerintah juga bertindak tegas dengan membatalkan hak pakai yang tumpang tindih di area tersebut. Selain itu, izin tambang dibekukan hingga seluruh persoalan lahan rampung.

    Untuk menyelesaikan konflik ini, Nusron telah berkoordinasi langsung dengan Menteri Transmigrasi dan Dirjen Mineral dan Batu Bara.

    Langkah awal yang akan diambil adalah menghidupkan kembali sertifikat tanah. Ini dilakukan dengan mencabut Surat Keputusan (SK) Pembatalan Sertifikat Hak Milik.

    Selanjutnya, Sertifikat Hak Pakai yang telah terbit di tanah tersebut akan dibatalkan karena masuk kategori tumpang tindih. Tim gabungan dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Transmigrasi, dan Ditjen Minerba ESDM akan segera bertolak ke Kalimantan Selatan.

    “Kedua, membatalkan Sertifikat Hak Pakai yang sudah kadung terbit di tanah tersebut karena itu masuk kategori tumpang tindih. Ketiga, pekan ini tim ATR/Kepala BPN, Transmigrasi, dan Ditjen Minerba ESDM akan ke Kalimantan Selatan,” ungkap Nusron dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).

    Kronologi Konflik Lahan Transmigran

    Nusron menjelaskan, kasus ini bermula dari kepemilikan sertifikat tanah transmigran di wilayah eks Transmigrasi Rawa Indah. Sertifikat tersebut diterbitkan sekitar tahun 1990.

    Pada tahun 2010, Izin Usaha Pertambangan (IUP) terbit di area yang sama. Sebagian besar lahan merupakan rawa tidak produktif dan banyak ditinggalkan transmigran.

    Selain itu, terjadi banyak peralihan hak secara bawah tangan kepada pihak tertentu. Kondisi ini menimbulkan persoalan lahan yang kini ditangani oleh pemerintah.

    Pada tahun 2019, atas permohonan kepala desa setempat, terbit surat pembatalan sertifikat tanah transmigran. Setelah melalui mekanisme panjang dan merujuk Pasal 11 Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2016, Kanwil BPN Kalimantan Selatan membatalkan 717 sertifikat di lahan seluas 485 hektare.

    “Menurut hemat kami, pasal yang dipakai tidak sesuai setelah kita cek. Sebetulnya proses ini sudah melalui proses mediasi yang sangat panjang sekali dari bulan Januari 2025, namun ada yang sepakat dan tidak sepakat. Kami akan melakukan mediasi lagi,” tegas Nusron.

    Mediasi dan Ganti Rugi

    Dalam mediasi yang akan datang, Nusron meminta pemegang IUP untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat pemegang sertifikat yang akan dipulihkan. Harapannya, kesepakatan tersebut bisa memberikan solusi bagi perusahaan dan masyarakat.

    “Perintah kami kepada tim yang akan berangkat nanti, tidak boleh pulang sebelum masalah tuntas. Intinya masalah tuntas. Sekali lagi, kami atas nama Kementerian ATR/BPN mohon maaf kepada masyarakat atas kejadian ini,” ujar Nusron.

    Tabel Data Konflik Lahan Transmigran

    Berikut adalah ringkasan informasi penting terkait konflik lahan transmigran di Kotabaru:

    Aspek Detail
    Lokasi Desa Bekambit dan Bekambit Asri, Kotabaru, Kalimantan Selatan
    Jumlah Sertifikat Dibatalkan 717 sertifikat
    Luas Lahan Terdampak 485 hektare
    Tahun Terbit Sertifikat Awal Sekitar 1990
    Tahun Terbit IUP 2010
    Tahun Pembatalan Sertifikat 2019

    Apresiasi dan Komitmen Kementerian Terkait

    Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah mengapresiasi respons cepat Kementerian ATR/BPN terhadap permasalahan transmigran tersebut. Ia menyatakan akan ikut mengawal dan mengirim tim ke lapangan untuk menyelesaikan konflik.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri ATR/Kepala BPN juga kepada Menteri ESDM yang telah merespons secara cepat,” tuturnya.

    Pada kesempatan yang sama, Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menegaskan akan meninjau Sertifikat Hak Pakai PT SSC. Ia juga membekukan izin usaha pertambangan perusahaan hingga persoalan lahan tuntas.

    “Seperti yang disampaikan Pak Menteri ATR/Kepala BPN, akan ditindaklanjuti dan mengkaji ulang sertifikat yang telah dimiliki perusahaan tersebut. Kami juga membekukan ini sampai masalah selesai dan dapat dilakukan kegiatan lagi setelah semuanya clear,” pungkas Tri Winarno.