Pemerintah secara resmi membekukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Sebuku Sajaka Coal (PT SSC). Pembekuan ini menyusul sengketa lahan berkepanjangan dengan masyarakat transmigran di Kotabaru, Kalimantan Selatan.
Masalah ini terjadi di Desa Bekambit dan Desa Bekambit Asri, Kecamatan Pulau Laut Timur. Pembekuan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah berlangsung lama.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengumumkan bahwa Kementerian ESDM siap membekukan dan memblokir izin IUP perusahaan tersebut. Hal ini berlaku untuk tanah-tanah yang dihuni masyarakat transmigran.
"Kementerian ESDM melalui Dirjen Minerba atas perintah Menteri ESDM, akan membekukan sementara, memblokir izin-izin dan operasional IUP perusahaan tambang tersebut sampai urusan ini selesai," ujar Nusron dalam video yang diunggah di akun resmi @nusronwahid, Rabu (11/2/2026).
Nusron telah berkoordinasi dengan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah. Ia juga berkomunikasi dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, untuk menuntaskan kasus ini.
Kasus ini bermula dari penerbitan sertifikat tanah untuk transmigran di wilayah eks Transmigrasi Rawa Indah sekitar tahun 1990. Namun, pada 2010, Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT SSC terbit di area tersebut.
Area tersebut sebagian besar merupakan rawa tidak produktif. Banyak transmigran yang telah meninggalkan lokasi tersebut. Selain itu, banyak terjadi peralihan hak secara bawah tangan kepada pihak-pihak tertentu.
Pada tahun 2019, Kepala Desa setempat mengajukan permohonan pembatalan sertifikat. Setelah melalui mekanisme panjang, Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan membatalkan 717 sertifikat tanah.
Pembatalan tersebut meliputi lahan seluas 485 hektare. Hal ini mengacu pada Pasal 11 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2016.
Langkah Penyelesaian Sengketa
Nusron memaparkan tiga langkah utama untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak.
Pertama, pihaknya akan mengaktifkan kembali sertifikat masyarakat transmigran yang sebelumnya dibatalkan. Kedua, membatalkan Sertifikat Hak Pakai untuk pengelolaan tambang.
Sertifikat itu dianggap tumpang tindih karena sudah terbit di tanah tersebut. Ketiga, pekan ini tim gabungan akan turun ke Kalimantan Selatan.
Tim terdiri dari ATR/BPN, Transmigrasi, dan Ditjen Minerba ESDM. Mereka akan melakukan mediasi langsung antara pihak tambang dan masyarakat transmigran yang bersengketa.
| Pihak Terlibat | Peran dalam Mediasi |
|---|---|
| Kementerian ATR/BPN | Fasilitator dan Pembuat Keputusan |
| Kementerian Transmigrasi | Mewakili Kepentingan Transmigran |
| Ditjen Minerba ESDM | Mengatur Izin Pertambangan |
| PT Sebuku Sajaka Coal (SSC) | Pihak Perusahaan Tambang |
| Masyarakat Transmigran | Pemilik Lahan yang Bersengketa |
"Menurut hemat kami, pasal yang dipakai tidak sesuai setelah kita cek. Sebetulnya proses ini sudah melalui proses mediasi yang sangat panjang sekali dari bulan Januari 2025, namun ada yang sepakat dan tidak sepakat. Kami akan melakukan mediasi lagi," tegas Nusron.
Dalam mediasi mendatang, Nusron meminta pemegang IUP untuk membayar ganti rugi. Ganti rugi tersebut ditujukan kepada masyarakat pemegang sertifikat yang akan dipulihkan.
Harapannya, kesepakatan ini memberikan solusi bagi perusahaan dan masyarakat. Penyelesaian ini diharapkan menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

