Tag: karbon

  • Pengembangan Industri Karbon Nasional Dinilai Tepat

    Pengembangan Industri Karbon Nasional Dinilai Tepat

    Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyampaikan bahwa progres pengembangan industri karbon nasional berada di jalur yang tepat.

    Pernyataan ini disampaikan setelah Eddy menghadiri dan memberikan masukan pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakor) Komite Pengarah (Komrah) Ekonomi Karbon, yang dipimpin oleh Menko Pangan, Zulkifli Hasan, pada Jumat, (27/2) di Jakarta.

    Menurut Eddy, pertemuan Komrah tersebut sangat penting karena fokusnya bukan hanya pada mekanisme perdagangan karbon, melainkan juga pada fondasi ekonomi karbon Indonesia yang akan menentukan arah dan daya saing nasional di masa depan.

    Eddy mengapresiasi kepemimpinan Menko Pangan yang dinilai cepat dalam menindaklanjuti Perpres 110 tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon, dengan mengkoordinasikan kementerian dan lembaga serta mengatasi berbagai hambatan dalam pembentukan sektor ekonomi karbon.

    Lebih lanjut, Eddy menjelaskan bahwa saat ini banyak proyek karbon yang siap diluncurkan, namun masih menunggu pembentukan ekosistem perdagangan karbon yang sedang dikoordinasikan.

    "Para pemangku kebijakan di antaranya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan OJK saat ini terus mempersiapkan sistem pencatatan yang dikenal dengan Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK)," jelas Eddy.

    Eddy menambahkan, dari perspektif kebijakan publik dan investasi, fase persiapan ini harus dilihat sebagai fase menjaga momentum, di mana banyak proyek karbon telah memulai persiapan teknis, finansial, dan kelembagaan.

    Oleh karena itu, kata Eddy, yang dibutuhkan saat ini adalah kepastian bahwa proyek-proyek tersebut memiliki jalur yang jelas menuju monetisasi karbon dan integrasi ke dalam sistem nasional.

    "Kita harus memberi sinyal kuat kepada investor bahwa Indonesia serius membangun 'low carbon economy', sekaligus memberi ruang bagi industri domestik untuk melakukan dekarbonisasi secara bertahap dan terukur agar tetap kompetitif di pasar global yang semakin rendah karbon," ungkapnya.

    Mengenai progres pengembangan SRUK, Eddy menegaskan bahwa sistem ini bukan sekadar sistem pencatatan, tetapi fondasi kepercayaan pasar. Menurutnya, ekonomi karbon bertumpu pada integritas data, transparansi, dan keterlacakan.

    "Oleh karena itu, SRUK harus mampu menjamin transparansi sekaligus mentaati standar internasional, sehingga kredibilitas pasar karbon Indonesia diakui secara global," ungkap Eddy.

    "Lebih dari itu semua, sistem ini perlu dibangun dengan tata kelola yang kuat, keamanan yang andal, serta kesiapan untuk berinteraksi dengan ekosistem internasional. Kepercayaan terhadap sistem akan menentukan kepercayaan terhadap pasar," lanjutnya.

    Eddy Soeparno optimis bahwa melalui kekompakan dari seluruh pemangku kebijakan lintas kementerian dan lembaga di bawah kepemimpinan Menko Pangan, Indonesia akan memiliki industri karbon yang kuat dan kredibel, yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi bagi negara dari udara yang bersih dan hutan yang sehat.

  • Pemerintah Percepat Implementasi Nilai Ekonomi Karbon

    Pemerintah Percepat Implementasi Nilai Ekonomi Karbon

    Pemerintah mengambil langkah cepat dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, yang mengatur Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Keputusan ini diambil melalui Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), selaku Ketua Komite Pengarah (Komrah), memimpin Rakortas tersebut. Pembahasan utama meliputi percepatan penyelesaian peraturan turunan, pengaturan masa transisi proyek karbon, serta pembangunan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).

    Zulhas menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan seluruh Peraturan Menteri sektoral selesai pada Maret 2026. Target ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga momentum pasar karbon. Masa transisi juga akan diatur untuk memastikan proyek yang telah berjalan dapat terus berlanjut tanpa hambatan, seperti yang tertulis dalam keterangan resminya, Jumat (27/2/2026).

    Dalam skema yang baru, persetujuan dan transaksi karbon akan dilakukan melalui regulasi sektoral dan sistem registri yang terintegrasi. Mekanisme Mutual Recognition Agreement (MRA) tidak lagi diperlukan, namun standar integritas dan kepastian hukum tetap dijaga.

    Kementerian Lingkungan Hidup bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Tim Pelaksana Komrah membangun SRUK. Uji coba sistem ini ditargetkan pada akhir Maret 2026. Sementara itu, operasional perdagangan karbon nasional dijadwalkan mulai awal Juli 2026.

    Pemerintah berkomitmen untuk mendorong perdagangan karbon yang berintegritas tinggi. Tata kelola yang transparan dan akuntabel akan diterapkan untuk memperkuat kepercayaan pasar.

    Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara. Di antaranya adalah Wakil Ketua MPR RI Eddy Suparno, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, serta Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerjasama Multilateral Marie Elka Pangestu. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol juga turut hadir.

    Selain itu, hadir pula Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Perhubungan Suntana dan Pjs Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.