Tag: karimun

  • Polda Kepri Gagalkan Penyelundupan Puluhan Ton Daging Ilegal

    Polda Kepri Gagalkan Penyelundupan Puluhan Ton Daging Ilegal

    Polda Kepulauan Riau (Kepri) mengungkap kasus penyelundupan puluhan ton daging ilegal dan berbagai barang bekas di Kabupaten Karimun. Dalam operasi ini, dua orang ditetapkan sebagai tersangka.

    Menurut Kasubdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Paksi Eka Saputra, kedua tersangka adalah LS, pemilik kapal KM Sukses Abadi Dua, dan H, kapten kapal tersebut. Keduanya diduga kuat terlibat dalam aktivitas ilegal ini.

    Kasus ini terungkap pada Jumat, 23 Januari 2026, di Pelabuhan PT Pulau Mas Moro Mulia, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun. Pengungkapan bermula dari informasi mengenai adanya impor barang yang tidak memenuhi standar atau kondisi baru.

    Penyelidikan dan pemantauan dilakukan oleh Tim Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepri melalui situs pelacakan kapal Marine Traffic. Kapal yang sebelumnya terdeteksi bergerak dari Singapura tiba-tiba berhenti di perairan Indonesia. Diduga, sistem Automatic Identification System (AIS) kapal sengaja dimatikan untuk menghindari deteksi.

    Sekitar pukul 02.00 WIB, tim mendapati kapal KM Sukses Abadi Dua sedang melakukan bongkar muatan di Pelabuhan Moro. Setelah pengecekan, ditemukan daging dan barang-barang bekas.

    Polisi mengamankan dua unit kapal, yaitu KM Sukses Abadi Dua dan KLM Sukses Raya GT 143. Selain itu, disita barang bekas seperti pakaian, boneka, peralatan makan, sofa, sepeda motor, motor listrik, speaker, dan monitor komputer.

    Petugas menemukan 537 kotak daging sapi, babi, dan ayam berbagai merek dengan estimasi berat total 80 ton. Daging tersebut tidak memiliki sertifikat kesehatan dari negara asal, yang merupakan pelanggaran aturan karantina.

    LS diduga sebagai pemilik kapal dan barang, termasuk daging ilegal. H berperan sebagai kapten kapal yang mengangkut muatan dari Singapura ke Moro.

    Para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Ancaman hukuman maksimal mencapai 10 tahun penjara dan denda hingga Rp 10 miliar.

    Paksi menjelaskan bahwa proses penetapan tersangka memerlukan tahapan penyelidikan dan penyidikan administratif serta koordinasi dengan kejaksaan.

    "Saat ini barang bukti daging kami simpan di storage yang disewa agar tidak rusak. Pemusnahan dilakukan setelah ada penetapan dari pengadilan dan persetujuan jaksa, serta dituangkan dalam berita acara," ujarnya.