Tag: kasus hukum

  • Thomas Partey Hadapi Dakwaan Tambahan Kasus Pemerkosaan di London

    Thomas Partey Hadapi Dakwaan Tambahan Kasus Pemerkosaan di London

    Kabar kurang baik datang untuk mantan gelandang Arsenal, Thomas Partey. Pemain sepak bola profesional itu menghadapi dua dakwaan tambahan terkait kasus pemerkosaan di London.

    Sebelumnya, pada Juli lalu, Partey didakwa dengan lima tuduhan pemerkosaan terhadap dua wanita dan satu tuduhan penyerangan seksual terhadap wanita ketiga.

    Partey telah menghadiri persidangan pada bulan September lalu dan membantah semua tuduhan tersebut. Ia juga diberikan jaminan bersyarat dalam persidangan itu. Dugaan pelanggaran terjadi antara tahun 2021 hingga 2022, saat Partey masih bermain untuk Arsenal.

    Dakwaan Tambahan dan Proses Hukum

    Media-media Inggris melaporkan pada Kamis (12/2) malam WIB, bahwa dua dakwaan tambahan terkait kasus pemerkosaan dikeluarkan setelah penyelidikan oleh The Crown Prosecution Service.

    Dengan demikian, Partey harus menjalani persidangan pertamanya untuk dua kasus tambahan ini di Pengadilan Westminster pada 13 Maret.

    "Thomas Partey akan terus membantah dakwaan yang dijatuhkan kepadanya. Dia selalu bekerjasama baik dengan polisi selama ini. Kami tidak akan berkomentar apapun lagi selama proses hukum berlangsung," ujar pengacara Partey, Jenny Wiltshire, seperti dikutip The Athletic.

    Sorotan Terhadap Arsenal

    Kasus ini membuat Arsenal mendapat sorotan dan kritik karena dianggap melindungi Partey sebagai pelaku pemerkosaan selama periode 2022 hingga 2025.

    Nama Partey dirahasiakan sebelum diungkap ke publik empat hari setelah kontraknya bersama Arsenal habis pada 30 Juni lalu. Sejak bergabung dengan Arsenal pada 2020, Partey telah tampil sebanyak 167 kali sebelum pindah ke Villarreal di awal musim ini.

    Musim Klub Penampilan
    2020-2024 Arsenal 167

    Berikut adalah rekap singkat karier Thomas Partey di Arsenal:

    Baca juga: Arteta: Arsenal Ambil Langkah yang Tepat untuk Kasus Partey

  • Pengadilan AS Perintahkan Uber Bayar Rp 142 Miliar ke Korban Pemerkosaan Pengemudi di Arizona

    Pengadilan AS Perintahkan Uber Bayar Rp 142 Miliar ke Korban Pemerkosaan Pengemudi di Arizona

    Pengadilan federal di Arizona, Amerika Serikat, memerintahkan raksasa taksi online Uber untuk membayar ganti rugi sebesar USD 8,5 juta atau sekitar Rp 142 miliar. Pembayaran ini ditujukan kepada seorang wanita yang mengaku menjadi korban pemerkosaan oleh salah satu pengemudi Uber.

    Putusan hukum ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap ribuan kasus serupa yang saat ini masih diajukan terhadap Uber.

    Juri dalam persidangan gugatan federal tersebut berunding selama dua hari sebelum mencapai putusan. Mereka memutuskan bahwa Uber bertanggung jawab atas perilaku pengemudi yang melakukan tindak kekerasan seksual.

    Meskipun demikian, juri menolak tuntutan tambahan yang diajukan penggugat. Tuntutan itu termasuk klaim bahwa Uber lalai dan memiliki sistem keamanan yang cacat.

    Uber menyatakan niatnya untuk mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Pernyataan ini disampaikan juru bicara perusahaan, dikutip dari BBC.

    Kronologi Kasus Pemerkosaan

    Penggugat, Jaylynn Dean, mengaku mengalami kekerasan seksual di dalam mobil Uber pada tahun 2023. Insiden itu terjadi saat dia dalam perjalanan menuju hotelnya.

    Dean menuding Uber mengetahui adanya serangkaian serangan seksual yang dilakukan pengemudinya. Namun, perusahaan disebut tidak mengambil tindakan dasar untuk meningkatkan keselamatan penumpang.

    Juri memutuskan Uber bertanggung jawab atas tindakan pengemudi karena ia bekerja atas nama perusahaan. Keputusan ini menghasilkan ganti rugi kompensasi sebesar USD 8,5 juta.

    Meski demikian, juri tidak mengabulkan tuntutan Dean untuk ganti rugi lainnya. Tuntutan itu bernilai lebih dari USD 144 juta.

    Implikasi Putusan Terhadap Ribuan Kasus Lain

    Pengacara Jaylynn Dean menyatakan bahwa keputusan ini memvalidasi ribuan penyintas yang berani bersuara. Mereka berani menghadapi risiko pribadi yang besar.

    Gugatan Dean merupakan salah satu dari 20 kasus yang disebut sebagai kasus percontohan terhadap Uber. Kasus-kasus ini dijadwalkan disidangkan satu per satu.

    Tahun Kejadian Lokasi Kasus Ganti Rugi Disetujui Tuntutan Ganti Rugi Lain Hasil Putusan
    2023 Arizona, AS USD 8,5 juta (Rp 142 miliar) USD 144 juta Uber bertanggung jawab atas tindakan pengemudi

    Kasus-kasus percontohan ini diharapkan dapat menetapkan preseden bagi keputusan dalam sekitar 2.500 kasus pengadilan federal lainnya. Ribuan kasus tersebut diajukan oleh penggugat dengan klaim serupa terhadap Uber.

    Slogan Keamanan Uber Dipertanyakan

    Alexandra Walsh, pengacara Dean lainnya, menyoroti citra Uber sebagai pilihan aman bagi wanita yang bepergian sendiri di malam hari.

    "Para wanita tahu ini adalah dunia berbahaya. Kami tahu risiko serangan seksual. Mereka membuat kami percaya bahwa ini adalah tempat yang aman dari hal itu," cetus Walsh.

    Uber berargumen bahwa pihaknya tidak seharusnya dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh pengemudi. Mereka mengklaim pengemudi adalah kontraktor independen.

    Pengemudi juga disebut tunduk pada pemeriksaan latar belakang sebagai bagian dari prosedur penyaringan.

    Pembelaan Uber dan Hasil Lain

    Pengacara Uber menyatakan insiden tersebut tak dapat diprediksi. Pengemudi yang dimaksud memiliki peringkat bagus dari penumpang dan tidak punya catatan kriminal.

    "Juri menolak klaim bahwa Uber lalai dan bahwa sistem keselamatan kami cacat," kata juru bicara perusahaan.

    "Putusan ini menegaskan Uber bertindak secara bertanggung jawab dan berinvestasi secara meaningfully dalam keselamatan penumpang," imbuhnya. Dalam kasus serupa sebelumnya, di mana seorang wanita mengklaim pengemudinya meraba-raba dan menciumnya, perusahaan tidak dinyatakan bertanggung jawab.

  • Bahar Bin Smith Minta Maaf Atas Kasus Penganiayaan Anggota Banser di Cipondoh

    Bahar Bin Smith Minta Maaf Atas Kasus Penganiayaan Anggota Banser di Cipondoh

    Suasana tenang terekam dalam sebuah video yang beredar, menampilkan Bahar bin Smith duduk bersama beberapa rekannya. Video tersebut berisi pernyataan maaf dan ajakan untuk menjaga persaudaraan.

    Video ini diterima wartawan pada Rabu, 11 Februari 2026. Di dalamnya, Bahar Smith memberikan tanggapan terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota Banser berinisial Rida.

    Peristiwa dugaan penganiayaan ini terjadi di Cipondoh, Tangerang, beberapa waktu lalu. Kasus tersebut sebelumnya menyeret namanya ke ranah hukum.

    Pernyataan Lengkap Bahar Smith

    Dalam rekaman video yang beredar, Bahar Smith membuka pernyataannya dengan permohonan maaf secara langsung.

    "Saudara-saudaraku, sebagaimana kita ketahui dengan adanya kejadian beberapa waktu yang lalu, saya bersama dengan Haji Arif, Haji Edi dan Pak Dwi, menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang menimpa kepada saudara kita Pak Rida," ujar Bahar bin Smith dalam video.

    Ia juga melanjutkan, "Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada Keluarga Besar GP Ansor, khususnya keluarga kami di GP Anshor Tangerang, Banten. Kejadian ini menjadi pelajaran untuk kita semua untuk bersama-sama menjaga ukhuwah Islamiyah."

    Bahar berharap, "Semoga ke depan kita semua semakin dilekatkan dalam ikatan persaudaraan dalam keislaman, keimanan dan kebangsaan yang selalu menjunjung nilai-nilai ukhuwah Islamiyah."

    "Saya mendoakan agar kita semua selalu diberikan oleh Allah SWT kekuatan, agar Allah SWT berikan kepada kita semua ke depan kekuatan agar kita bisa bersama sama menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga nilai-nilai Islam dan menjaga persatuan sesama anak bangsa, demi membangun ke depan sama-sama Indonesia yang kita cintai, untuk bangsa dan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia," tambahnya.

    Ia juga menyampaikan doa terkait ibadah, "Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita sebelum kita masuk bulan Ramadan, dan jika kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan mulia, dalam keadaan suci dan diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah SWT. Amin YRA."

    Pernyataan ini diharapkan menjadi momentum untuk menjaga kerukunan dan persatuan umat beragama di Indonesia. Insiden ini diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak.

    Aspek Kasus Keterangan
    Pelaku Utama Bahar bin Smith
    Korban Anggota Banser berinisial Rida
    Lokasi Kejadian Cipondoh, Tangerang
    Tanggal Kejadian (diduga) September 2025
    Status Hukum Tersangka
    Tersangka Lain Tiga orang lainnya

    Penetapan Tersangka

    Sebelumnya, Polres Metro Tangerang Kota telah menetapkan Bahar bin Smith sebagai tersangka. Penetapan ini terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota Banser berinisial R.

    Peristiwa dugaan penganiayaan itu terjadi saat acara Maulid Nabi di Cipondoh pada September 2025. Selain Bahar Smith, polisi juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus ini.

  • Jaksa Tuntut Pencabul 5 Emak-emak di Mojokerto 2,5 Tahun Penjara

    Jaksa Tuntut Pencabul 5 Emak-emak di Mojokerto 2,5 Tahun Penjara

    Seorang pemuda lajang, Bagus Aji Wisnu (24), dituntut 2,5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. Ia dinilai terbukti mencabuli lima orang emak-emak.

    Bagus Aji adalah warga Dusun Paris, Desa Seduri, Mojosari, Mojokerto. Sidang pembacaan tuntutan digelar tertutup di Ruangan Cakra, Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto.

    Sidang dimulai sekitar pukul 16.30 WIB dan dipimpin Ketua Majelis Hakim Fransiskus Wilfrirdus Mamo. Hakim anggota Nurlely dan Luqmanulhakim juga hadir dalam persidangan.

    JPU Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Fachri Dohan Mulyana, menyatakan Aji terbukti melanggar Pasal 6 Huruf A UU Nomor 12 Tahun 2022. Ini merupakan undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

    "Bagus Aji dituntut 2,5 tahun penjara," terang Fachri kepada detikJatim di PN Mojokerto, Jalan RA Basuni, Sooko, Rabu (11/2/2026).

    Tuntutan tersebut mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Aji bersikap kooperatif selama persidangan.

    Ia tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya. Selain itu, Aji bersikap sopan selama proses hukum berlangsung.

    "Yang memberatkan, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Yang disasar kaum rentan, melakukan perbuatannya beberapa kali. Keterangan dia (korbannya) 5 perempuan," jelas Fachri.

    Modus Operandi Pelaku

    Sebelumnya, Aji mengaku telah beraksi sebanyak lima kali. Empat aksinya menyasar emak-emak yang mengendarai sepeda motor sendirian di jalan sepi.

    Korban berusia antara 40-50 tahun, jauh lebih tua dari pelaku. Aji selalu membuntuti korban terlebih dahulu.

    Ia mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tanpa pelat nomor polisi. Motor berwarna hitam ini bernopol S 3481 NAD, sengaja dilepas agar tidak mudah diidentifikasi polisi.

    Saat korban melintas di jalan sepi, Aji memepet dan mematikan kunci sepeda motor korban. Kemudian ia menghampiri korban untuk mengembalikan kunci motor.

    Saat itulah ia memaksa korban melakukan perbuatan asusila. Modus ini dilakukan berulang kali.

    Kasus Kelima dan Penangkapan Pelaku

    Dalam aksi kelima, Aji menyasar ISN, seorang penjaga warkop di Dusun Lengkong, Desa Kedunglengkong, Dlanggu, Mojokerto. Kejadian ini berlangsung pada Sabtu (9/8) sekitar pukul 01.30 WIB.

    Saat itu, korban sendirian karena suaminya, AF (49), berada di rumah di belakang warung. Aji langsung masuk dan mencabuli korban.

    Petualangan cabul Aji terbongkar dari kasus kelima ini. ISN berteriak minta tolong saat akan dicabuli, sehingga suaminya datang dan menangkap pelaku.

    Aji dan AF sempat berduel hingga warga berdatangan. Karena terdesak, Aji menodongkan senjata tajam kepada warga.

    Ia berhasil kabur membawa sepeda motor Honda PCX nopol S 2305 NBS milik AF. Sementara motor Vixion miliknya tertinggal di lokasi kejadian.

    Polisi berhasil mengidentifikasi Aji dari sepeda motor Vixion yang tertinggal. Tim Jatanras Unit Tipidum Satreskrim Polres Mojokerto meringkusnya di Jalan Pemuda, Mojosari, Sabtu (9/8) sekitar pukul 17.30 WIB.

    Tabel Informasi Kasus

    Berikut adalah ringkasan informasi penting mengenai kasus pencabulan yang dilakukan Bagus Aji Wisnu:

    Aspek Kasus Keterangan
    Nama Terdakwa Bagus Aji Wisnu (24)
    Jumlah Korban 5 emak-emak
    Tuntutan Hukuman 2,5 tahun penjara
    Pasal yang Dilanggar Pasal 6 Huruf A UU Nomor 12 Tahun 2022 (TPKS)
    Modus Operandi Memepet motor korban di jalan sepi, mencabut kunci, memaksa perbuatan asusila
    Kendaraan Pelaku Yamaha Vixion tanpa plat nomor (asli S 3481 NAD)

    Penyelidikan Kasus Lain

    Awalnya, Aji dijerat Pasal 365 KUHP tentang Pencurian Disertai Kekerasan. Namun, kasusnya terus berkembang.

    Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Mojokerto juga menyelidiki kasus pencabulan terhadap IYL (37).

    Perempuan asal Kecamatan Mojosari ini menjadi korban perbuatan cabul Aji yang keempat. Kejadian ini berlangsung di Jalan Dusun Panjer pada Senin (19/5) sekitar pukul 01.45 WIB.

    Polisi menyita barang bukti hasil visum korban. Selain itu, helm, tas ransel, dan sepeda motor yang dipakai Aji saat beraksi juga disita sebagai barang bukti.

  • Bayi Perempuan Ditemukan di Jember Disertai Pesan Ibu Kandung

    Bayi Perempuan Ditemukan di Jember Disertai Pesan Ibu Kandung

    Warga di Jalan Arowana, Kelurahan Kebon Agung, Kecamatan Kaliwates, Jember, dikejutkan dengan penemuan bayi perempuan. Bayi tersebut ditemukan di teras rumah Selamet Budi pada Rabu (11/2/2026).

    Bayi mungil itu tergeletak di dalam kardus, diselimuti kain, dan di sampingnya terdapat secarik kertas berwarna merah muda. Kertas tersebut diduga berisi pesan dari orang tua bayi.

    Surat tersebut memuat identitas sang bayi yang bernama Clara Elliera, lahir pada Rabu, 11 Februari 2026. Di dalamnya juga terselip pesan menyentuh dari sang ibu.

    "Hallo Orang Baik kenalin nama aku CLARA ELLIERA aku lahir tanggal Rabu 11 Feb 2026. Maafkan papa mama aku karena merepotkanmu mereka janji akan mencari aku… oh iya, kalau aku sudah besar… Tolong pakaikan jepit mama aku di rambut," demikian tulis sang pembuang bayi di suratnya.

    Selain surat, orang tua bayi juga menyertakan sebuah jepit rambut. Jepit tersebut diminta untuk dipasangkan kepada sang bayi saat ia tumbuh besar nanti.

    "Oh iya, kalau aku sudah besar….Tolong pakaikan jepit mama aku di rambutku," tulis sang pembuang bayi di isi terakhir surat tersebut.

    Rekaman CCTV Ungkap Pelaku

    Aksi pembuangan bayi ini terekam kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dalam rekaman, terlihat dua orang pengendara sepeda motor berhenti di teras rumah Selamet Budi.

    Satu orang turun dan meletakkan sebuah benda, yang kemudian diketahui berisi bayi perempuan baru lahir. Setelah itu, mereka langsung pergi meninggalkan lokasi.

    Kondisi Bayi dan Penyelidikan Polisi

    Bayi tersebut pertama kali ditemukan oleh warga bernama Rosyid. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), bayi ditemukan dalam kondisi sehat.

    "Kami menduga bayi itu baru dilahirkan. Serta di dalam kardus tempat bayi itu, ada selembar kertas bertuliskan surat wasiat dari ibu biologisnya," ungkap Kanit PPA Satreskrim Polres Jember, Ipda Alfan Febrianto, Rabu (11/2/2026).

    Saat ini, bayi Clara Elliera telah dibawa ke Rumah Sakit dr. Soebandi untuk menjalani perawatan medis. Sementara itu, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk menemukan pelaku pembuangan bayi tersebut.

    "Meski bayi dalam kondisi sehat, tetap harus menjalani perawatan. Untuk sementara kita lakukan penyelidikan pelaku pembuang bayi itu," pungkas Ipda Alfan Febrianto.

    Fakta Penting Kasus Penemuan Bayi Detail
    Lokasi Penemuan Jalan Arowana, Kelurahan Kebon Agung, Kaliwates, Jember
    Nama Bayi Clara Elliera
    Tanggal Lahir Rabu, 11 Februari 2026
    Pesan Ditemukan Identitas bayi & permintaan pakaikan jepit rambut
    Kondisi Bayi Sehat
    Status Penyelidikan Dalam proses oleh Polres Jember
  • Polda Metro Jaya Cegah Richard Lee ke Luar Negeri Buntut Kasus Pelanggaran Konsumen

    Polda Metro Jaya Cegah Richard Lee ke Luar Negeri Buntut Kasus Pelanggaran Konsumen

    Polda Metro Jaya mengambil tindakan tegas dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang menyeret nama Richard Lee. Dokter kecantikan yang dilaporkan atas produk dan layanan kecantikan itu kini dilarang bepergian ke luar negeri.

    Pencegahan ke luar negeri telah berlaku sejak 10 Februari 2026 hingga 1 Maret 2026, atau selama 20 hari ke depan. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto.

    “Kami juga menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa pencegahan dan tangkal atau kita kenal dengan cekal sudah terbit mulai 10 Februari 2026 sampai dengan 1 Maret 2026 untuk 20 hari ke depan,” kata Kombes Budi Hermanto di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Masa pencegahan Richard Lee bepergian ke luar negeri berpotensi diperpanjang. Kombes Budi Hermanto menyebut, perpanjangan bisa mencapai enam bulan jika dibutuhkan penyidik.

    “Apabila dimungkinkan dibutuhkan oleh penyidik, maka akan diajukan kembali untuk cekal 6 bulan ke depan,” ujarnya.

    Penyidik Polda Metro Jaya menghormati keputusan hakim yang menolak praperadilan Richard Lee. Selanjutnya, penyidik akan kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap tersangka.

    “Penyidik akan mengirim kembali minggu depan mengagendakan untuk pemanggilan tersangka DRL dalam proses lanjut menghadapi proses penyidikan yang ada di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya,” sebutnya.

    Putusan Praperadilan Richard Lee Ditolak

    Sebelumnya, Richard Lee menggugat Polda Metro Jaya atas penetapannya sebagai tersangka. Gugatan praperadilan diajukan terkait kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen.

    Kasus ini berhubungan dengan produk dan layanan kecantikan yang dilaporkan oleh seorang dokter. Namun, hakim tunggal PN Jakarta Selatan Esthar Oktavi menolak permohonan tersebut.

    “Menolak permohonan praperadilan Pemohon. Membebankan biaya perkara kepada negara yang besarnya nihil,” kata hakim ketua Esthar Oktavi dalam putusan di PN Jakarta Selatan.

    Hakim menyatakan bahwa seluruh tahapan penanganan kasus oleh kepolisian telah sesuai hukum. Dengan demikian, penetapan tersangka terhadap Richard Lee dianggap sah dan berkekuatan hukum.

    Berikut ringkasan status kasus Richard Lee:

    Aspek Keterangan
    Status Hukum Tersangka dalam kasus pelanggaran perlindungan konsumen
    Pencegahan Perjalanan Dicegah ke luar negeri mulai 10 Februari 2026 hingga 1 Maret 2026
    Potensi Perpanjangan Cekal Bisa diperpanjang hingga 6 bulan
    Hasil Praperadilan Permohonan ditolak oleh PN Jakarta Selatan
    Tahap Selanjutnya Penyidik akan menjadwalkan pemanggilan tersangka
  • Ketua MA Sunarto Curhat Banjir Perkara Sampai Overload di Gedung MA Jakarta Pusat

    Ketua MA Sunarto Curhat Banjir Perkara Sampai Overload di Gedung MA Jakarta Pusat

    Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto mengungkapkan keluh kesah mengenai lonjakan berkas perkara yang terus berdatangan. Bahkan, ia menyebut Mahkamah Agung akan mengalami beban perkara yang berlebihan pada tahun 2025.

    Curhatan tersebut disampaikan Sunarto dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025 di Gedung MA, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026). Ia menyoroti rata-rata beban kerja hakim agung yang sangat tinggi.

    Sunarto menjelaskan bahwa setiap hakim agung rata-rata mengadili 2.384 perkara per tahun. Angka ini setara dengan hampir 200 berkas per bulan untuk setiap hakim.

    Mahkamah Agung juga didukung oleh delapan hakim ad hoc. Mereka terdiri dari tiga hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan lima hakim ad hoc Perselisihan Hubungan Industrial (PHI).

    "Untuk perkara tindak pidana korupsi dan perselisihan hubungan industrial, Mahkamah Agung didukung oleh 8 orang hakim ad hoc, terdiri atas 3 hakim ad hoc tipikor dan 5 hakim ad hoc PHI," kata Sunarto, Selasa (10/2/2026).

    "Dengan komposisi tersebut, rata-rata beban kerja setiap hakim agung pada 2025 mencapai 2.384 berkas perkara per tahun, atau sekitar 199 berkas per bulan," lanjutnya.

    Meskipun menghadapi beban yang sangat berat, Sunarto mengapresiasi kinerja para hakim. Mereka mampu menyelesaikan lebih dari 2.000 perkara.

    Peran Teknologi dalam Penyelesaian Perkara

    Sunarto menyebut, capaian ini tidak lepas dari pemanfaatan teknologi informasi. Hal tersebut menjadi strategi utama Mahkamah Agung dalam menangani lonjakan perkara.

    Salah satu inovasi penting adalah penerapan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Sistem ini mulai berlaku sejak 1 Mei 2024.

    Pada tahun 2025, rasio penggunaan sistem elektronik ini telah mencapai 96,58%. Digitalisasi terbukti efektif dalam mempercepat proses peradilan.

    Tahun Rata-rata Beban Perkara Hakim Agung (Per Tahun) Rasio Penyelesaian Perkara Penggunaan Sistem Elektronik
    2025 2.384 berkas 99,54% 96,58%

    Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi memberikan kontribusi besar terhadap efisiensi dan kelestarian lingkungan. Sistem ini mampu mengurangi penggunaan kertas secara signifikan.

    Kontribusi Digitalisasi untuk Lingkungan

    Menurut Sunarto, melalui sistem digitalisasi, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya berpotensi mengurangi penggunaan kertas hingga 866 ton. Ini memiliki dampak positif yang besar bagi lingkungan.

    "Pengurangan ini setara dengan upaya penyelamatan sekitar 10.263 pohon dan penghematan air sebesar 2.309.133.600 liter, serta berpotensi menurunkan emisi CO2 sebanyak 805.631 kg," ujar Sunarto.