Tag: Kasus Korupsi

  • Saksi Ungkap Permintaan Rp 10 Miliar untuk Hentikan Kasus Korupsi TKA Kemnaker di Pengadilan Tipikor Jakarta

    Saksi Ungkap Permintaan Rp 10 Miliar untuk Hentikan Kasus Korupsi TKA Kemnaker di Pengadilan Tipikor Jakarta

    Seorang saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin Tenaga Kerja Asing (TKA) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan adanya permintaan uang Rp 10 miliar. Uang tersebut diminta agar kasus bisa dihentikan.

    Yora Lovita, pihak swasta yang dihadirkan Jaksa, memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (12/2/2026). Yora menyebut ada individu mengaku sebagai petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Permintaan uang ini bertujuan untuk menghentikan kasus yang menjerat Koordinator Analisis dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2021-2025, Gatot Widiartono.

    Yora dihubungi temannya yang mengaku kenal orang KPK. Orang tersebut menawarkan bantuan mengurus kasus dugaan korupsi perizinan TKA Kemnaker.

    Yora kemudian menghubungi Memei Handayani, teman dari terdakwa Gatot Widiartono. Orang yang mengaku petugas KPK itu bernama Bayu Sigit.

    Jaksa membacakan sebagian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Yora pada persidangan. "Di BAP 10 huruf c halaman 5, saya bacakan sedikit ya, 'bahwa saya tidak mengetahui bagaimana teknis pengurusan RPTKA di Kemnaker RI. Namun, pada awal tahun 2025 saya pernah diminta oleh Memei Handayani untuk membantu temannya yaitu Gatot Widiartono supaya dia tidak ingin dijadikan tersangka di KPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurusan RPTKA di Kemnaker'. Betul keterangan?" tanya jaksa.

    "Betul Pak, tapi saya yang duluan menghubungi Mba Memei waktu itu," jawab Yora.

    "Saksi yang mengenalkan kepada orang yang mengaku petugas KPK?" tanya jaksa. "Betul," jawab Yora.

    Yora menjelaskan, pertemuan antara Sigit dan Gatot terjadi untuk negosiasi. Sigit disebut meminta uang sebesar Rp 10 miliar agar kasus dihentikan.

    "Apa hasil pertemuan itu?" tanya jaksa. "Mereka nego Pak, nego angka," jawab Yora. "Berapa yang diminta nego angkanya?" tanya jaksa. "Kalau saya nggak salah, waktu itu Rp 10 miliar," jawab Yora. "Siapa yang meminta Rp 10 miliar?" tanya jaksa. "Beliau ini, ya itu tadi Pak, yang saya kenal Pak Bayu (Sigit), Pak Iwan," jawab Yora.

    Uang Rp 10 miliar itu, menurut Yora, bertujuan untuk menghentikan penyidikan kasus di KPK. Namun, Yora tidak tahu apakah uang tersebut juga untuk membantu delapan terdakwa lainnya.

    "Jadi permintaan Rp 10 miliar itu adalah pelepasan untuk seluruhnya kasus gitu loh Pak," ujar Yora.

    "Pelepasan maksudnya pelepasan apa nih?" tanya jaksa. "Bahasanya jangan pelepasan ya Pak, apa, dibantu untuk kasus ini gitu loh," jawab Yora.

    "Perkara RPTKA ini yang sekarang disidangnya ini?" tanya jaksa. "Betul," jawab Yora.

    "Supaya berhenti, dihentikan?" tanya jaksa. "Ceritanya begitu Pak," jawab Yora.

    "Termasuk untuk mengcover ke-8 terdakwa yang di hadapan saksi ini?" cecar jaksa. "Saya sih nggak tahu Pak berapa orang, tapi pokoknya kan bilangnya tidak, maksudnya tidak Pak Gatot sendiri," jawab Yora.

    Penyerahan Uang dan Pembagian

    Penyerahan uang terealisasi sekitar 3-4 pekan setelah pertemuan. Gatot menyerahkan Rp 1 miliar kepada Sigit melalui stafnya dan kurir bernama Jaka Maulana.

    Karena penyerahan uang tidak sesuai kesepakatan awal Rp 7 miliar, Yora batal mendapat bagian 20 persen. "Di BAP 12 'bahwa awal kesepakatan pembagian uang antara saya, Sigit dan Iwan Banderas terkait dengan uang yang akan didapatkan dari Gatot dan kawan-kawan untuk saya dan Iwan Banderas sebesar 20 persen. Sedangkan sisanya 80 persen untuk Sigit dan timnya. Namun hal ini tidak jadi terealisasi karena uang yang diberikan belum mencapai nominal Rp 7 miliar sesuai kesepakatan dan baru diberikan sebesar Rp 1 miliar oleh Gatot Widiartono'. Betul itu saksi?" tanya jaksa. "Betul Pak," jawab Yora.

    Jaksa juga membacakan BAP Yora nomor 11. BAP itu menjelaskan Yora menerima Rp 25 juta, diduga dari uang Rp 1 miliar yang diserahkan Gatot.

    "Ini ada di keterangan saksi di BAP 11 halaman 7, izin Yang Mulia membacakan di huruf d nya, 'bahwa menurut penyampaian dari Sigit dari uang sebesar Rp 1 miliar yang diberikan Gatot Widiartono tersebut kemudian uang tersebut telah dibagikan kepada anak-anak. Maksudnya adalah teman-temannya Sigit. Saya tidak mengetahui siapa saja teman-temannya Sigit yang menerima uang tersebut, namun menurut Sigit orang tersebut adalah KPK. Bahwa saya menerima uang sebesar Rp 25 juta dari Iwanto Iswandi aliasn Iwan Banderas yang ditransfer ke rekening bank saya. Saya menduga bahwa uang ini berasal dari Sigit yang telah menerima uang dari Gatot Widiartono'. Betul kan saksi terima Rp 25 juta?" tanya jaksa. "Terima Pak," jawab Yora. "Sudah dikembalikan belum?" tanya jaksa. "Belum Pak," jawab Yora.

    Berikut adalah daftar terdakwa dalam perkara ini:

    No. Nama Terdakwa Jabatan
    1 Putri Citra Wahyoe Petugas Hotline RPTKA (2019-2024) dan Verifikator Pengesahan RPTKA (2024-2025)
    2 Jamal Shodiqin Analis TU Direktorat PPTKA (2019-2024), Pengantar Kerja Ahli Pertama Direktorat PPTKA (2024-2025)
    3 Alfa Eshad Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker (2018-2025)
    4 Suhartono Direktur Jenderal (Dirjen) Binapenta dan PKK Kemnaker (2020-2023)
    5 Haryanto Direktur PPTKA (2019-2024), Dirjen Binapenta dan PKK (2024-2025), Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional
    6 Wisnu Pramono Direktur PPTKA (2017-2019)
    7 Devi Angraeni Direktur PPTKA (2024-2025)
    8 Gatot Widiartono Koordinator Analisis dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) (2021-2025)

    Jaksa menyebut, para terdakwa juga meminta agen untuk memberikan barang. Barang tersebut berupa satu unit sepeda motor Vespa tipe Primavera 150 ABS A/T dan satu unit mobil Innova Reborn.

    Pemerasan ini diduga dilakukan untuk memperkaya para ASN Kemnaker. Rinciannya memperkaya Putri sebesar Rp 6,39 miliar, Jamal Rp 551,16 juta, Alfa Rp 5,24 miliar, dan Suhartono Rp 460 juta.

    Kemudian, Haryanto Rp 84,72 miliar dan satu unit mobil Innova Reborn. Wisnu Rp 25,2 miliar dan satu unit sepeda motor Vespa tipe Primavera 150 ABS A/T. Devi Rp 3,25 miliar, serta Gatot Rp 9,48 miliar.

  • Bupati Buol Kembalikan Harley Davidson Hasil Suap, Hakim Minta Dikembalikan dalam Bentuk Uang

    Bupati Buol Kembalikan Harley Davidson Hasil Suap, Hakim Minta Dikembalikan dalam Bentuk Uang

    Bupati Buol Risharyudi Triwibowo mengembalikan motor Harley Davidson senilai USD 10 ribu yang dibeli dari hasil pemberian terdakwa Haryanto. Namun, hakim anggota Ida Ayu Mustikawati di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026), meminta agar pengembalian dilakukan dalam bentuk uang tunai.

    Permintaan tegas tersebut disampaikan dalam persidangan. Hakim menekankan bahwa uang tersebut berasal dari terdakwa, sehingga harus dikembalikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bentuk aslinya.

    Risharyudi menjelaskan bahwa uang pemberian Haryanto telah digunakannya untuk membeli motor Harley tersebut. Namun, hakim menolak alasan tersebut dengan tegas.

    "Ya, harus dikembalikan ke KPK ya. Pak KPK, duit itu kan dari Haryanto (terdakwa) ya. Ya kan, Saudara pinjam dari Haryanto 10 ribu dolar, kembalikan ke KPK ya. Itu pastikan, jangan Insyaallah," pinta hakim anggota Ida Ayu Mustikawati, Kamis (12/2/2026).

    "Izin, Yang Mulia. Uang itu saya belikan motor seharga motor," jawab Risharyudi.

    "Saya tidak peduli, itu uang motor. Motornya udah bodong, bodol, apa lagi itu istilahnya. Saudara pinjam uang, balikin dalam bentuknya uang. Kalau motornya itu senilai kata hakim anggota Rp 5 juta, Rp 10 juta siapa yang mau beli. Itu aja," ujar hakim.

    "Siap, Yang Mulia," jawab Risharyudi.

    Setelah persidangan, Risharyudi menyatakan akan mematuhi proses hukum dan mengembalikan USD 10 ribu tersebut dalam bentuk uang.

    "Insyaallah, ikuti arahan kembalikan, selesai," ujar Risharyudi kepada wartawan.

    Risharyudi juga mengakui bahwa motor Harley yang dibelinya berstatus 'bodong'. Ia menganggap kejadian ini sebagai pelajaran penting dalam hidupnya.

    "Anggap saja begitu (ketipu), hidup ini tidak selalu mulus," kata Risharyudi.

    "Jadi tahu semua, hati-hati sama yang bodong," imbuhnya.

    Berikut rincian penerimaan dana oleh Risharyudi:

    Sumber Dana Jumlah Tujuan Penggunaan Waktu Penerimaan
    Haryanto Rp 10 juta Tiket pesawat ke Sulawesi Tengah –
    Haryanto USD 10 ribu (sekitar Rp 150 juta) Pembelian motor Harley Davidson 2024

    Penerimaan Dana Lain dari Terdakwa

    Sebelumnya, Risharyudi bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (12/2/2026), dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin TKA di Kemnaker. Jaksa menghadirkan Bupati Buol tersebut sebagai saksi.

    Risharyudi mengakui pernah menerima uang senilai Rp 160 juta dan tiket konser Blackpink dari terdakwa Haryanto. Haryanto adalah Direktur PPTKA tahun 2019-2024, Dirjen Binapenta dan PKK tahun 2024-2025, dan kini menjabat Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional.

    "Saksi ada pernah menerima sejumlah uang atau barang dari kedelapan orang terdakwa yang ada di hadapan saksi ini?" tanya jaksa.

    "Pernah, dari Pak Haryanto," jawab Risharyudi.

    Pemberian pertama dari Haryanto berupa uang senilai Rp 10 juta. Uang tersebut digunakan Risharyudi untuk membeli tiket pesawat ke Sulawesi Tengah. Pemberian kedua adalah USD 10 ribu, sekitar Rp 150 juta, pada tahun 2024.

    Saat menerima uang tersebut, Risharyudi menjabat sebagai tim asistensi eks Menaker Ida Fauziyah.

  • Mantan Kepala DLH Tangsel Divonis 7 Tahun Penjara Kasus Korupsi Proyek Sampah

    Mantan Kepala DLH Tangsel Divonis 7 Tahun Penjara Kasus Korupsi Proyek Sampah

    Tangerang Selatan – Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan, Wahyunoto Lukman, dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Serang pada Kamis (12/2/2026).

    Ia dinyatakan bersalah atas kasus korupsi proyek pengadaan jasa pengangkutan dan pengelolaan sampah. Proyek ini berjalan untuk tahun anggaran 2024-2025.

    Selain pidana penjara, Wahyunoto Lukman juga didenda Rp 500 juta. Jika denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.

    Putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang sebelumnya menuntut Wahyunoto Lukman 12 tahun penjara. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 20,3 miliar.

    Sidang pembacaan putusan digelar pada Rabu (11/2) malam. Selain Wahyunoto, beberapa terdakwa lain dalam kasus serupa juga menerima vonis hukuman.

    Berikut rincian vonis untuk para terdakwa lainnya:

    • Sukron Yuliadi Mufti, Direktur PT Ella Pratama Perkasa, divonis 8 tahun penjara. Ia juga harus membayar uang pengganti Rp 3,9 miliar, subsider 3 tahun penjara.
    • Zeky Yamani, Subbag Umum dan Kepegawaian DLH Tangsel, divonis 6 tahun penjara. Zeky diwajibkan membayar uang pengganti Rp 800 juta, subsider 2 tahun penjara.
    • Tubagus Apriliadhi Kusumah Perbangsa, Kepala Bidang Kebersihan sekaligus PPK, divonis 4 tahun penjara. Ia didenda Rp 500 juta, subsider 6 bulan penjara.

    Kerugian Negara dan Pelanggaran

    Majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Mereka melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sesuai dakwaan primer Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.

    Perbuatan para terdakwa merugikan keuangan negara hingga Rp 20,3 miliar. Jumlah ini ditetapkan berdasarkan penghitungan nyata dan pasti.

    "Mengadili menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer," kata hakim.

    Hal memberatkan para terdakwa adalah tindakan mereka bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Mereka juga merugikan keuangan negara secara signifikan.

    Para terdakwa mengetahui PT EPP tidak memiliki fasilitas dan keahlian teknis memadai dalam pengelolaan sampah. Pelaksanaan pengelolaan sampah di 6 dari 8 lokasi juga tidak sesuai kontrak.

    Sampah hanya dibuang tanpa proses pemilahan dan pengolahan. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama kerugian negara yang mencapai puluhan miliar rupiah.

    Rincian Hukuman Para Terdakwa

    Nama Terdakwa Jabatan Vonis Penjara Denda/Uang Pengganti
    Wahyunoto Lukman Mantan Kepala DLH Tangsel 7 tahun Rp 500 juta subsider 6 bulan
    Sukron Yuliadi Mufti Direktur PT Ella Pratama Perkasa 8 tahun Rp 3,9 miliar subsider 3 tahun
    Zeky Yamani Subbag Umum dan Kepegawaian DLH Tangsel 6 tahun Rp 800 juta subsider 2 tahun
    Tubagus Apriliadhi Kusumah Perbangsa Kepala Bidang Kebersihan/PPK 4 tahun Rp 500 juta subsider 6 bulan
  • Pengasuh Ponpes Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Gresik jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah

    Pengasuh Ponpes Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Gresik jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah

    Kejaksaan Negeri Gresik menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jawa Timur. Salah satu tersangka adalah RKA, pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Ushulul Hikmah Al Ibrohimi, Kecamatan Manyar, Gresik.

    RKA dituduh menyalahgunakan dana hibah senilai Rp 400 juta. Dana tersebut seharusnya untuk pembangunan asrama putri di ponpes, namun justru digunakan membeli dua bidang tanah atas nama tersangka.

    Kasus ini melibatkan penyalahgunaan dana hibah Pemprov Jawa Timur tahun 2019. Total kerugian negara mencapai Rp 400 juta, berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    Saat digiring petugas Kejaksaan Negeri Gresik menuju mobil tahanan, RKA membantah melakukan kejahatan.

    "Ini ujian dari Allah, saya tidak mencuri, saya tidak (bukan) penjahat," ujar RKA yang mengenakan rompi pink, Rabu (11/2/2026) petang.

    Ia menyebut perkara yang dihadapinya sebagai bagian dari konsekuensi perjuangan dakwah.

    "Tapi ini risiko perjuangan, Li I'lai Kalimatillah wa Izzul Islam wal Muslimin," tambahnya.

    RKA menilai langkah hukum yang menjeratnya sebagai bentuk ketidakadilan terhadap pejuang agama. Dia lantas mengutip Surat Al-Isra' ayat 81.

    "Dan katakanlah kepada mereka, jā'al-ḥaqqu wa zahaqal-bāṭilu innal-bāṭila kāna zahūqā. Saya dalam posisi membela agama Allah," ucap RKA.

    "Maka tatkala mereka memberi kejahatan kepada pejuang-pejuang Allah, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah dan akan saya tuntut," lanjutnya.

    RKA bahkan menyinggung proses hukum tidak hanya di dunia, melainkan juga di akhirat kelak.

    "Saya pegang dunia akhirat, setelah mati sampai kelak di hadapan Allah. Mereka yang mencelakai pejuang-pejuang Allah, yang mengajarkan akhlak, yang mengajarkan cinta Tanah Air, yang mengajarkan hal-hal baik; justru dicelakai. Maka mereka adalah musuh-musih Allah," pungkasnya sebelum berlalu masuk ke mobil tahanan.

    Kronologi dan Kerugian Negara

    Selain RKA, dua tersangka lain dalam kasus ini adalah MFR dan MZR. Ketiganya diduga kuat terlibat dalam penyalahgunaan dana.

    Berikut rincian dana hibah yang disalahgunakan:

    Tahun Asal Dana Peruntukan Awal Penggunaan Sebenarnya Kerugian Negara
    2019 Pemprov Jawa Timur Gedung Asrama Putri Ponpes Membeli Dua Bidang Tanah atas Nama Tersangka Rp 400 Juta

    Kasi Pidsus Kejari Gresik Alifin Nurahmana Wanda menjelaskan modus operandi para tersangka.

    "Uang tersebut malah digunakan untuk membeli dua bidang tanah atas nama tersangka," terang Kasi Pidsus Kejari Gresik Alifin Nurahmana Wanda.

    Kejaksaan Negeri Gresik terus mendalami kasus ini untuk mengungkap pihak-pihak lain yang mungkin terlibat. Penanganan kasus korupsi dana hibah ini menjadi prioritas untuk menjaga akuntabilitas keuangan negara.

  • Terungkap! Transaksi Rp4,4 Miliar di Rekening Adik Ipar ‘Sultan’ Kemnaker Irvian Bobby Mahendro

    Terungkap! Transaksi Rp4,4 Miliar di Rekening Adik Ipar ‘Sultan’ Kemnaker Irvian Bobby Mahendro

    Irvian Bobby Mahendro, seorang koordinator di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dijuluki 'Sultan', kini tengah menghadapi sorotan tajam.

    Ia diduga meminjam rekening bank adik iparnya untuk berbagai transaksi keuangan. Sidang lanjutan kasus pemerasan sertifikasi K3 Kemnaker mengungkapkan fakta menarik ini.

    Jaksa menghadirkan Nova Alisa Putri, adik dari istri Irvian, sebagai saksi di persidangan. Nova adalah staf administrasi PT Centra Adminikasi.

    Kesaksiannya sangat penting untuk mengungkap peran Irvian Bobby serta 10 terdakwa lainnya dalam kasus ini.

    Pengacara terdakwa Miki Mahfud, Febri Diansyah, menanyakan perihal rekening milik Nova. Rekening tersebut diketahui dipinjam Irvian Bobby sejak Agustus 2022.

    Nova menjelaskan bahwa istrinya Irvian Bobby, Bu Fitri, menjadi perantara peminjaman rekening BCA tersebut.

    "Bu Fitri (istri Irvian Bobby), eh Pak Bobby melalui perantara Bu Fitri, Pak," jawab Nova.

    Peminjaman rekening itu dilakukan karena rekening tabungan Nova jarang digunakan. "Dia bilang mau pinjam rekening BCA. Kan soalnya rekening saya itu kan jarang, maksudnya nggak selalu dipakai ya, Pak, karena itu buat tabungan," kata Nova.

    Nova mengaku diberitahu bahwa rekeningnya akan dipakai Irvian Bobby untuk keperluan jual beli mobil.

    "Terus dia pinjam buat Mas Bobby katanya buat jual beli mobil gitu, Pak," ujar Nova.

    Penarikan Misterius Rp4,4 Miliar

    Dalam persidangan, jaksa juga mencecar Nova terkait riwayat penarikan uang Rp4,4 miliar. Penarikan ini tertera dalam mutasi rekening miliknya.

    Nova membantah mengetahui penarikan uang sebesar itu. Dia menyebut keterangan tersebut diberikan di bawah tekanan penyidik KPK saat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

    "Kami tunjukkan juga di mutasi rekening, halaman 368, 22 Oktober. Ini yang tarikan tunai ini, yang dimaksud oleh rekan kami tadi sebesar Rp 4 miliar 400 (juta), di mana rinciannya 22 Oktober ada penarikan sebesar Rp 2 miliar, kemudian 23 Oktober sebesar Rp 2.400.000.000. Ini Saudara tidak tahu?" kata jaksa.

    "Saya tidak tahu, Pak," jawab Nova.

    Jaksa kemudian mengingatkan Nova tentang keterangan pada BAP nomor 17. "Tapi keterangan Saudara yang nomor 17 ini bunyi loh," kata jaksa.

    "Itu saya karena saya didesak, tapi saya tidak tahu," timpal Nova.

    Ketika ditanya siapa yang mendesaknya, Nova menjawab: "Didesak oleh penyidik," ujarnya.

    Profil Terdakwa dalam Kasus Pemerasan Sertifikasi K3

    Irvian Bobby Mahendro sendiri terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Agustus 2025. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkap julukan 'sultan' yang melekat pada Irvian.

    Julukan ini diberikan oleh mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel, merujuk pada banyaknya uang yang dimiliki Irvian Bobby.

    Berikut adalah daftar 11 terdakwa yang terlibat dalam kasus pemerasan sertifikasi K3 Kemnaker:

    No. Nama Terdakwa Jabatan/Peran
    1 Immanuel Ebenezer (Noel) Eks Wamemaker
    2 Fahrurozi Dirjen Binwasnaker dan K3 (Maret 2025)
    3 Hery Sutanto Direktur Bina Kelembagaan (2021 – Februari 2025)
    4 Subhan Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 (2020-2025)
    5 Gerry Aditya Herwanto Putra Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja (2022)
    6 Irvian Bobby Mahendro Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 (2022-2025)
    7 Sekarsari Kartika Putri Subkoordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan K3 pada Ditjen Binwasnaker dan K3
    8 Anitasari Kusumawati Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja (2020)
    9 Supriadi Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda selaku Subkoordinator Bidang Pemberdayaan Personel K3 pada Ditjen Binwasnaker dan K3
    10 Miki Mahfud Pihak PT KEM Indonesia
    11 Temurila Pihak PT KEM Indonesia

    Kasus ini terus bergulir di persidangan. Keterangan para saksi diharapkan dapat mengungkap kebenaran di balik dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang di Kemnaker.

  • Adik Ipar ‘Sultan’ Kemnaker Dicecar Jaksa Soal Penarikan Rp 4,4 Miliar di Pengadilan Tipikor Jakarta

    Adik Ipar ‘Sultan’ Kemnaker Dicecar Jaksa Soal Penarikan Rp 4,4 Miliar di Pengadilan Tipikor Jakarta

    Irvian Bobby Mahendro, adik ipar 'sultan' Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), kini menjadi sorotan. Nova Alisa Putri, adik ipar Bobby, bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi sertifikasi K3.

    Jaksa mencecar riwayat penarikan uang fantastis, mencapai Rp 4,4 miliar, dari rekening Nova. Bobby sendiri adalah terdakwa kasus pemerasan sertifikasi K3.

    Nova, staf administrasi PT Centra Adminikasi, juga merupakan adik dari istri Bobby. Rekening bank Nova diakui dipinjam Bobby untuk berbagai transaksi.

    Jaksa mempertanyakan penarikan uang Rp 4,4 miliar di rekeningnya. Nova mengaku tidak mengetahui transaksi tersebut.

    "Kemudian terkait dengan yang Rp 4 miliar berapa tadi? Rp 4 miliar 400 (juta)," kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/2/2026).

    "Kami tunjukkan juga di mutasi rekening, halaman 368, 22 Oktober. Ini yang tarikan tunai ini, yang dimaksud oleh rekan kami tadi sebesar Rp 4 miliar 400 (juta), di mana rinciannya 22 Oktober ada penarikan sebesar Rp 2 miliar, kemudian 23 Oktober sebesar Rp 2.400.000.000. Ini Saudara tidak tahu?" lanjut jaksa.

    "Saya tidak tahu, Pak," jawab Nova.

    Nova mengemukakan alasannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Ia mengaku keterangannya didesak oleh penyidik KPK.

    "Tapi keterangan Saudara yang nomor 17 ini bunyi loh," kata jaksa.

    "Itu saya karena saya didesak, tapi saya tidak tahu," timpal Nova.

    "Didesak siapa?" tanya jaksa.

    "Didesak oleh penyidik," jawab Nova.

    Nova menjelaskan penyidik KPK terus mencecar dirinya. Desakan itu, menurut Nova, membuatnya mengakui penarikan, yang kemudian tertuang dalam BAP.

    "Didesak oleh penyidik kok bisa bercerita sejelas ini? Didesak bagaimana?" kata jaksa.

    "Ditanya kalau 'Mbak Nova pernah narik uang 4 miliar nggak?'. (Saya jawab) Saya tidak pernah. Saya sudah jawab berkali-kali, tetapi masih didesak. Ya sudah, saya jawab, apa namanya, nggak tahu Pak, gitu. Saya tidak pernah penarikan sebanyak itu," jawab Nova.

    Modus Rekening Nominee

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya mengungkap penggunaan rekening atas nama orang lain. Irvian Bobby Mahendro (IBM) menampung uang diduga hasil pemerasan.

    Uang tersebut terkait kasus pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Bobby menggunakan beberapa rekening nominee.

    "Benar bahwa saudara IBM ini memiliki beberapa rekening nominee. Salah satunya adalah tadi dia membeli," ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2025).

    Tiga rekening bukan atas nama Irvian digunakan untuk menampung total Rp 69 miliar. Penerima manfaat nominee ini adalah saudaranya dan staf.

    "Kalau tidak salah, ada 3 rekeningnya ya nominee-nya itu ada saudaranya dari pihak ininya, kemudian juga ada stafnya," kata dia.

    "Nilainya Rp 69 M itu yang khusus ada di Saudara IBM ini," tambahnya.

    Julukan 'Sultan' Irvian Bobby

    Istilah 'sultan' untuk Irvian diungkap oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto. Setyo mengatakan Wamenaker Immanuel Ebenezer yang menjuluki Irvian 'sultan' karena kekayaan yang besar.

    Daftar Terdakwa Kasus Korupsi Sertifikasi K3

    Kasus ini melibatkan 11 terdakwa. Mereka diduga terlibat dalam praktik korupsi sertifikasi K3.

    No. Nama Terdakwa Jabatan/Peran
    1 Immanuel Ebenezer (Noel) Eks Wamemaker
    2 Fahrurozi Dirjen Binwasnaker dan K3 (Maret 2025)
    3 Hery Sutanto Direktur Bina Kelembagaan (2021-Februari 2025)
    4 Subhan Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 (2020-2025)
    5 Gerry Aditya Herwanto Putra Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja (2022)
    6 Irvian Bobby Mahendro Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 (2022-2025)
    7 Sekarsari Kartika Putri Subkoordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan K3 Ditjen Binwasnaker dan K3
    8 Anitasari Kusumawati Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja (2020)
    9 Supriadi Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda, Subkoordinator Bidang Pemberdayaan Personel K3 Ditjen Binwasnaker dan K3
    10 Miki Mahfud Pihak PT KEM Indonesia
    11 Temurila Pihak PT KEM Indonesia