Tag: Keamanan Nasional

  • Kapolri Soroti Radikalisme White Supremacy dan Neo-Nazi Sasar Anak di Bogor

    Kapolri Soroti Radikalisme White Supremacy dan Neo-Nazi Sasar Anak di Bogor

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti munculnya paham radikal White Supremacy dan Neo-Nazi yang kini menyasar anak di bawah umur. Peringatan ini disampaikan saat pembukaan retret Kokam di Satlat Brimob, Bogor, Kamis (12/2/2026).

    Jenderal Sigit menegaskan bahwa Densus 88 menemukan adanya paham radikal baru seperti Natural Selection, Neo-Nazi, dan White Supremacy. Paham-paham ini secara spesifik menargetkan anak-anak sebagai sasarannya.

    Paham radikal tersebut secara sederhana mengedepankan pandangan bahwa ras tertentu lebih superior dibandingkan ras lainnya. Kapolri lantas berpesan kepada peserta yang hadir untuk memantau kondisi keluarga terdekat.

    “Beberapa waktu yang lalu Densus mendapatkan temuan bahwa ada paham radikal baru namanya Natural Selection, Neo-Nazi, dan White Supremacy yang targetnya adalah anak-anak di bawah umur,” kata Jenderal Sigit, Kamis (12/2/2026).

    Jenderal Sigit mengingatkan pentingnya komunikasi keluarga. Hal ini terutama jika ada perubahan perilaku mencurigakan pada anak-anak yang mulai menyendiri dan kurang berinteraksi.

    “Tolong dicek ketika anak kita kemudian mulai ada perilaku yang mencurigakan, banyak menyendiri, kurang berkomunikasi dengan keluarga, tolong itu digali, diajak komunikasi,” tambahnya.

    Selain radikalisme, Jenderal Sigit juga menyoroti masalah narkoba yang menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia. Data menunjukkan sekitar 4 juta penduduk Indonesia adalah pecandu narkoba.

    Modus operandi peredaran narkoba juga semakin beragam. Termasuk pengiriman via jasa paket kurir, penggunaan wanita sebagai pengirim, hingga penyembunyian di tempat-tempat sensitif yang menyulitkan pemeriksaan.

    “Ini tentunya PR kita. Modus-modusnya saat ini terus ada mulai dari pengiriman via jasa paket kurir, kemudian menggunakan wanita sebagai pengirim dan sebagainya, disembunyikan di tempat-tempat yang sensitif, dan ini tentunya menyulitkan pemeriksaan,” ujarnya.

    Polri memastikan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan berbagai pihak. Tujuannya adalah memerangi narkoba, salah satunya melalui program transformasi kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba.

    Saat ini, 148 kampung telah diupayakan untuk ditransformasi. Namun, Jenderal Sigit menekankan bahwa upaya ini tidak bisa dilakukan sendiri dan membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

    Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam penanganan narkoba di Indonesia:

    Tantangan Deskripsi
    Jumlah Pecandu Sekitar 4 juta orang menjadi pecandu narkoba.
    Modus Peredaran Pengiriman via jasa paket, kurir wanita, dan penyembunyian di tempat sensitif.
    Transformasi Kampung 148 kampung narkoba sedang ditransformasi, namun butuh partisipasi kolektif.

    “Saat ini ada 148 yang kita transformasi namun ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Tentunya harapan saya, kita semua juga bisa ikut dalam kegiatan ini sehingga kemudian kita bisa menyelamatkan generasi-generasi muda kita,” imbuhnya.

  • GPA DKI Jakarta Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden

    GPA DKI Jakarta Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden

    Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah (PW GPA) Provinsi DKI Jakarta menyuarakan dukungan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah kendali langsung presiden.

    Langkah ini diambil menyikapi wacana penempatan Polri di bawah kementerian. PW GPA menilai, perubahan struktur tersebut berpotensi mengaburkan garis komando serta menurunkan independensi institusi penegak hukum.

    "Kami, Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah (PW GPA) Provinsi DKI Jakarta, menyampaikan pernyataan dukungan terhadap peran dan keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi negara yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ujar Ketua PW GPA Dedi Haryono Siregar kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).

    Dedi Haryono Siregar menegaskan bahwa penempatan Polri di bawah kementerian dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

    Hal ini juga dinilai dapat mengganggu kemandirian Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

    "Penempatan Polri di bawah kementerian justru akan menciptakan tumpang tindih kewenangan, mengaburkan garis komando, serta berpotensi menurunkan independensi Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat," lanjutnya.

    Dia juga mengingatkan peran vital Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

    Institusi ini memiliki tanggung jawab besar untuk menegakkan hukum secara profesional dan berkeadilan.

    "Kami memandang bahwa Polri memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum secara profesional, humanis, dan berkeadilan," ungkapnya.

    Penolakan Kapolri

    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menolak gagasan penempatan Polri di bawah kementerian. Menurutnya, ide tersebut dapat melemahkan peran Polri sekaligus presiden.

    Jenderal Sigit menyampaikan penolakan ini dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).

    Ia mengapresiasi dukungan dari berbagai fraksi DPR RI yang menginginkan Polri tetap di bawah presiden.

    Menurutnya, pengawasan oleh DPR tetap harus berjalan efektif. Listyo Sigit Prabowo menilai posisi Polri saat ini sudah ideal.

    "Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Sigit.

    Kapolri juga menyoroti potensi "matahari kembar" jika Polri ditempatkan di bawah kementerian. Hal ini dapat menghambat koordinasi dan respons cepat terhadap kebutuhan presiden.

    "Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian kementerian…. Ini menimbulkan potensi 'matahari kembar' menurut saya," kata Jenderal Sigit.

    Perbandingan Struktur Lembaga Penegak Hukum

    Lembaga Posisi Otonomi Kewenangan Utama
    Polri Langsung di bawah Presiden Keamanan, ketertiban, penegakan hukum
    Kejaksaan Agung Langsung di bawah Presiden Penuntutan, pelaksanaan putusan
    KPK Independen Pemberantasan korupsi