Tag: kebebasan pers

  • Jimmy Lai Divonis 20 Tahun Penjara di Hong Kong, Disebut Setara Hukuman Mati

    Jimmy Lai Divonis 20 Tahun Penjara di Hong Kong, Disebut Setara Hukuman Mati

    Pengadilan Hong Kong menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada aktivis demokrasi dan taipan media Jimmy Lai. Putusan ini disebut oleh sejumlah pakar hak asasi manusia sebagai "setara dengan hukuman mati" mengingat usia Lai yang sudah 78 tahun.

    Hakim menyatakan Jimmy Lai bersalah atas tuduhan praktik kolusi dan penerbitan publikasi yang dianggap melawan pemerintah. Kasus ini menjadi sorotan internasional terkait kebebasan berekspresi di Hong Kong.

    Dokumen ringkasan putusan hakim menyatakan, "Setelah mempertimbangkan tindakan kriminal yang serius dan berat… pengadilan memutuskan bahwa total hukuman yang pantas bagi Jimmy dalam perkara ini adalah 20 tahun penjara." Ini menandai babak baru dalam perjuangan Jimmy Lai.

    Hakim menjelaskan, Jimmy Lai telah menjalani dua tahun masa tahanan sejak 2020. Oleh karena itu, ia masih harus menyelesaikan 18 tahun sisa masa hukumannya di penjara.

    Setelah putusan dibacakan, Jimmy Lai terlihat tersenyum dan melambaikan tangan kepada para pendukungnya. Momen tersebut dilaporkan oleh kantor berita Associated Press.

    Namun, sebelum memasuki ruang pengadilan, menurut Associated Press, wajahnya terlihat tegang. Beberapa orang yang melihatnya bahkan dilaporkan menangis.

    Ketika ditanya mengenai kemungkinan banding, Robert Pang, pengacara Jimmy Lai, menjawab singkat, "tidak ada komentar." Ini menunjukkan ketidakpastian langkah hukum selanjutnya.

    Hukum Keamanan Nasional dan Konsekuensinya

    Jimmy Lai dikenal sebagai kritikus keras pemerintah Cina. Ia divonis berdasarkan Hukum Keamanan Nasional yang diberlakukan Cina pada 2020, beriringan dengan maraknya protes pro-demokrasi di Hong Kong.

    Hukum ini menargetkan kelompok oposisi pro-demokrasi dan segala aktivitas yang dianggap subversif, separatis, teroris, atau berkolaborasi dengan kekuatan asing. Penerapannya memicu kekhawatiran global.

    Selain Jimmy Lai, pendiri harian Apple Daily juga ditahan. Mereka dianggap melanggar Hukum Keamanan Nasional yang kontroversial ini.

    Pada tahun 2008, Jimmy Lai pernah masuk dalam kategori 40 orang terkaya versi Forbes, dengan kekayaan HK$1,2 miliar atau sekitar Rp2,3 triliun. Namun, aset dan sahamnya dibekukan pada 2021, menyebabkan perusahaannya, Next Digital, tutup.

    Di pengadilan, Jimmy Lai menyebut dirinya "tahanan politik." Ia menyadari perjuangannya menjaga demokrasi tidak akan berakhir baik bagi dirinya, namun menganggap pengorbanan tersebut sebagai hal yang "terhormat."

    Dukungan Keluarga dan Kondisi Kesehatan

    Seluruh keluarga inti Jimmy Lai, termasuk keenam anaknya, terus memberikan dukungan kepadanya. Mereka tetap setia mendampingi dalam masa sulit ini.

    "Ayah kami adalah ayah yang kuat. Mentalnya masih kuat tapi fisiknya melemah," kata Claire, anak Jimmy Lai, sebagaimana dikutip kantor berita Reuters.

    Menurut Claire, Jimmy Lai mengalami masalah kesehatan tulang punggung dan pinggang, diabetes, jantung, dan tekanan darah yang lebih tinggi dibanding setahun sebelumnya. Kondisi ini memperparah kekhawatiran atas hukumannya.

    Kecaman Internasional atas Putusan

    Uni Eropa (UE) mengkritisi putusan hakim terhadap Jimmy Lai dan meminta agar ia segera dibebaskan. Mereka menekankan pentingnya kebebasan pers.

    "Persekusi politis terhadap Jimmy, mantan petinggi Apple Daily, dan jurnalis telah mencoreng reputasi Hong Kong," demikian pernyataan Departemen Luar Negeri Uni Eropa.

    "Uni Eropa meminta otoritas Hong Kong untuk mengembalikan kebebasan pers, salah satu pilar keberhasilan sebagai pusat bisnis internasional, dan berhenti memerkusi (menganiaya) jurnalis."

    Jimmy Lai saat ini berkewarganegaraan Inggris. Namun, Hong Kong dan Cina tidak mengenal sistem dua kewarganegaraan, dan Beijing memperlakukan Jimmy layaknya warga negara Cina.

    Sekretaris Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, menyatakan bahwa dengan kondisi kesehatan Jimmy Lai yang lemah, hukuman tersebut "setara dengan hukuman penjara seumur hidup."

    "Saya merasa khawatir dengan kesehatan Jimmy dan lagi-lagi saya minta otoritas Hong Kong untuk mengakhiri penderitaan yang dialaminya dan membebaskannya atas dasar kemanusiaan, sehingga ia bisa kembali berkumpul bersama keluarga," kata Yvette Cooper.

    Jerman juga menyuarakan kekhawatirannya terkait hukuman tersebut. Kanselir Friedrich Merz akan berkunjung ke Cina dalam waktu dekat.

    Juru bicara pemerintah Jerman belum menyatakan apakah Merz akan menyinggung kasus tersebut. Sementara itu, juru bicara Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, telah menyuarakan kekhawatiran terhadap kondisi kesehatan Jimmy Lai dan meminta "otoritas Hong Kong untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan."

    Perbandingan Hukuman dan Status Jimmy Lai

    Aspek Keterangan
    Usia Jimmy Lai 78 tahun
    Lama Hukuman 20 tahun penjara
    Tuduhan Utama Praktik kolusi, publikasi melawan pemerintah
    Dasar Hukum Hukum Keamanan Nasional Cina 2020
    Status Kewarganegaraan Inggris (diperlakukan Cina sebagai warga negara Cina)
    Kondisi Kesehatan Masalah tulang punggung & pinggang, diabetes, jantung, tekanan darah tinggi

    Pemimpin global termasuk Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, begitu juga dengan kelompok sayap kanan, telah mengecam putusan bersalah terhadap Jimmy Lai.

    Keir Starmer menyinggung kasus Jimmy Lai secara lebih detail ketika bertemu dengan pemimpin Cina Xi Jinping pada Januari 2026.

    "Menunjukkan kepada dunia bahwa Beijing akan menempuh langkah-langkah luar biasa untuk membungkam mereka yang memperjuangkan kebebasan-kebebasan fundamental," kata Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Marco Rubio menyebut hukuman itu sebagai "akhir yang tidak adil dan tragis," sambil menyerukan pemberian "pembebasan bersyarat atas dasar kemanusiaan" untuk Jimmy Lai.

    Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand juga menyatakan bahwa Ottawa "kecewa" atas putusan tersebut dan menyerukan "pembebasan segera atas dasar kemanusiaan."

    Dampak terhadap Kebebasan Pers di Hong Kong

    Banyak pihak memandang vonis terhadap Jimmy Lai sebagai simbol penurunan kebebasan pers di Hong Kong. Kasus ini memperkuat kekhawatiran global.

    Nathan Law, aktivis pro-demokrasi Hong Kong dan mantan politisi yang kini menjadi eksil di Inggris, mengatakan kepada DW bahwa otoritas Hong Kong telah menjatuhkan hukuman yang "menghancurkan" bagi taipan media tersebut.

    "Dua puluh tahun benar-benar di luar imajinasi siapa pun. Ini pada dasarnya setara dengan hukuman seumur hidup bagi Jimmy yang berusia 78 tahun," kata Nathan Law.

    "Putusan ini menimbulkan kesedihan mendalam bagi warga Hong Kong, karena kami percaya pada visi kebebasan pers serta kemampuan untuk mengekspresikan diri secara bebas dan bersikap kritis terhadap pemerintah Cina."

    Dalam sebuah pernyataan, Direktur Human Rights Watch untuk Asia, Elaine Pearson, mengatakan hukuman "keras" terhadap Jimmy Lai tersebut "efektifnya merupakan hukuman mati, skala hukuman ini tidak adil dan kejam."

    Amnesty International menyebut kasus ini sebagai "tonggak kelam dalam transformasi Hong Kong dari sebuah kota yang berjalan di bawah naungan supremasi hukum menjadi kota yang dikuasai dengan ketakutan."

    Sementara itu, CEO Committee to Protect Journalists, Jodie Ginsberg, menegaskan bahwa "supremasi hukum di Hong Kong telah hancur sepenuhnya."

    "Putusan yang sangat mengagetkan ini ibarat paku terakhir di peti mati kebebasan pers di Hong Kong," kata Jodie Ginsberg. Ia menyerukan agar komunitas internasional perlu bersama-sama mendesak agar Jimmy Lai dibebaskan.

    Reporters Without Borders (RSF) menyatakan bahwa vonis terhadap taipan media tersebut "akan bergema jauh melampaui Jimmy. Mengirimkan sinyal tegas mengenai masa depan kebebasan pers di wilayah itu."

    Posisi Hong Kong merosot ke peringkat 140 dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia 2025 versi RSF. Saat itu, organisasi kebebasan media tersebut mengatakan bahwa mereka belum pernah menyaksikan "kemerosotan yang begitu tajam dan cepat dalam catatan kebebasan pers di sebuah negara atau wilayah."

  • Donald Trump Kembali Hina Jurnalis Perempuan Soal Epstein

    Donald Trump Kembali Hina Jurnalis Perempuan Soal Epstein

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menuai kontroversi setelah melontarkan komentar pedas terhadap seorang jurnalis perempuan. Insiden ini terjadi saat sang jurnalis melontarkan pertanyaan mengenai Jeffrey Epstein.

    Trump menyebut jurnalis tersebut sebagai 'reporter terburuk' dan mengkritik ekspresinya yang disebut 'tidak pernah tersenyum'. Media tempat jurnalis itu bekerja bahkan disebut harus malu memiliki sosok seperti dia.

    Pernyataan kontroversial Trump tersebut sontak menjadi viral dan mengundang kecaman dari berbagai pihak. Meski demikian, sikap ini tidak menyurutkan semangat jurnalis untuk terus memburu berita darinya.

    Sebagai kepala negara adidaya, Trump adalah 'news maker' penting yang selalu menjadi incaran media. Kehadirannya selalu dinantikan, baik dalam konferensi pers maupun kesempatan lainnya.

    Perilaku Trump kerap dikaitkan dengan egonya yang tinggi. Ia bahkan disebut mengabaikan dan melanggar hukum internasional.

    Norma kehidupan, termasuk profesi jurnalis yang disegani politisi, berani ditabraknya. Ini mengindikasikan bahwa insiden serupa akan terus terulang di masa depan.

    Trump sebagai Aktor Populis

    Gaya komunikasi Trump yang kurang akrab dengan jurnalis menunjukkan ia bukan hanya ber-ego tinggi, tetapi juga seorang politisi berhaluan populisme. Aktor populis kerap menyerang media massa.

    Aktor populis di berbagai negara, termasuk Eropa, melabeli media besar sebagai musuh. Di Konoha, media disebut 'antek asing'.

    Media massa dianggap mengganggu ambisi dan kepentingan aktor populis. Sebagai pilar demokrasi, kontrol media dirasa mengganggu kenyamanan.

    Walaupun tidak diberangus, media massa akan distigma dengan label-label buruk. Ini bertujuan agar masyarakat mengiyakan tuduhan tersebut.

    Trump dan aktor populis lainnya tidak mempercayai media massa. Mereka memilih menggunakan platform lain, seperti media sosial, untuk menyuarakan kepentingan dan ambisinya.

    Melalui media sosial, mereka merasa lebih leluasa karena minim kontrol dan etika. Media sosial menjadi sarana tanpa sensor yang disukai untuk mengumbar kebencian.

    Tantangan Komunikasi ala 'Bawang Tebal'

    Namun, seiring waktu, Trump juga bermusuhan dengan salah satu platform media sosial. Akunnya diblokir karena hasutan berlebihan, meskipun banyak unggahan provokatif di media sosial.

    Sifat kaku dan egois Trump membuat banyak pihak kesulitan berkomunikasi dengannya. Dalam teori komunikasi penetrasi sosial, digambarkan seperti bawang berlapis-lapis.

    Untuk komunikasi yang cair, seseorang harus melewati lapisan-lapisan bawang. Mulai dari yang dangkal hingga ke inti yang intim.

    Trump digambarkan sebagai 'bawang tebal' yang sulit ditembus. Bahkan jurnalis yang dikenalnya selama 10 tahun pun belum mampu mencairkan hubungan.

    Berikut adalah beberapa insiden terkait gaya komunikasi dan kontroversi Donald Trump:

    Tahun Insiden Keterangan Singkat
    2016 Komentar tentang Megyn Kelly Menyerang jurnalis Fox News, Megyn Kelly, selama debat presiden.
    2017 Label 'Musuh Rakyat' untuk media Sering menyebut media sebagai 'musuh rakyat' atau 'berita palsu'.
    2018 Pembatasan akses Jim Acosta Mencabut akses pers jurnalis CNN, Jim Acosta, ke Gedung Putih.
    2020 Penyerangan terhadap jurnalis di kampanye Beberapa jurnalis dilecehkan atau diserang oleh pendukung Trump.

    Sifat ego yang tinggi, gaya politik populisme, dan komunikasi yang buruk membuat Trump bermasalah dalam berinteraksi. Ini berlaku baik dalam kehidupan bermasyarakat, berpolitik, maupun bernegara.

    Berbagai skandal yang melibatkan Trump bahkan dibawa ke pengadilan. Pemimpin Eropa, sekutunya, kerap kewalahan menghadapi gaya khas yang dibawa Trump.

    Hubungan baik yang terjalin antara Presiden Amerika Serikat dengan media massa dan pemimpin dunia lainnya diharapkan dapat kembali mesra. Ini bisa terjadi setelah Trump tidak lagi menjabat atau mampu mengubah gaya politik dan komunikasinya.