Tag: keberlanjutan

  • Muhaimin Iskandar Soroti Ekonomi Hijau dan Sirkular di ITB

    Muhaimin Iskandar Soroti Ekonomi Hijau dan Sirkular di ITB

    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa ekonomi hijau dan sirkular merupakan peluang besar. Ini bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan instrumen pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

    Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya transisi ekonomi hijau melibatkan masyarakat luas. Hal ini harus menciptakan nilai tambah di tingkat akar rumput.

    "Green economy dan circular economy bukan sekedar agenda lingkungan melainkan peluang besar bagi tumbuh kembangnya ekonomi sekaligus pemberdayaan masyarakat kita," tegas Muhaimin, dalam keterangan tertulis, Rabu (11/02/2026).

    Muhaimin menyampaikan pandangannya ini dalam Kuliah Umum (Studium Generale) di Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat. Dia menyoroti sektor energi terbarukan dan mineral kritis.

    Selain itu, agroindustri sirkular dan waste-to-energy juga memiliki potensi besar. Semua sektor ini bisa menjadi penggerak pemberdayaan masyarakat.

    Keterlibatan Masyarakat dalam Sektor Ekonomi Hijau

    Masyarakat dapat berperan dalam rantai pasok manufaktur komponen energi terbarukan. Mereka juga terlibat dalam operasi dan pemeliharaan, serta pengembangan bioenergi berbasis komunitas.

    Pada agroindustri sirkular, limbah pertanian bisa diolah jadi bioenergi dan biomaterial bernilai tambah. Ini akan meningkatkan kelas petani dan koperasi.

    Sementara itu, skema waste-to-energy dan pengelolaan sampah modern membuka lapangan kerja baru. Sekaligus juga memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

    "Inilah peluang nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, bila pengelolaan pemilahan dan daur ulang e-waste ni dilakukan secara terorganisasi," ujarnya.

    Sebagai ilustrasi, Muhaimin Iskandar menyoroti peningkatan volume sampah elektronik (e-waste) global. Jumlahnya mencapai puluhan juta ton per tahun.

    Limbah e-waste mengandung logam bernilai tinggi seperti tembaga, nikel, dan kobalt. Ini adalah potensi ekonomi yang besar.

    E-Waste sebagai Sumber Ekonomi Baru

    Apabila pengelolaan, pemilahan, dan daur ulang e-waste dilakukan terorganisir, serta berbasis teknologi, itu dapat menjadi sumber ekonomi baru. Terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    "Inilah contoh konkrit bagaimana circular ekonomi menjadikan masalah sosial sebagai sumber kesejahteraan," jelasnya.

    Muhaimin menekankan, peluang besar ini dapat terwujud melalui orkestrasi ekosistem. Ini melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat.

    Peran Strategis ITB

    Dalam konteks ini, ITB memiliki peran strategis. ITB dapat membangun kapasitas SDM unggul, menetapkan standar teknologi, dan memastikan inovasi berdampak nyata.

    "Dari kampus ini circular ekonomi harus bergerak dari konsep ke sistem, dari proyek ke ekosistem, dari wacana menjadi kehidupan nyata kita," tegasnya.

    Muhaimin menegaskan, industrialisasi hijau dan sirkular harus jadi jalan Indonesia naik kelas. Tujuannya adalah Indonesia yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan sosial.

    Sektor Ekonomi Hijau Potensi Pemberdayaan Masyarakat
    Energi Terbarukan Rantai pasok manufaktur, operasi dan pemeliharaan, bioenergi berbasis komunitas
    Agroindustri Sirkular Pengolahan limbah pertanian menjadi bioenergi dan biomaterial
    Waste-to-Energy Penciptaan lapangan kerja baru, perbaikan kualitas lingkungan
    Pengelolaan E-Waste Daur ulang terorganisir, sumber ekonomi baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah
  • Laporan IPBES: Model Bisnis Pengorban Alam Ancam Kepunahan

    Laporan IPBES: Model Bisnis Pengorban Alam Ancam Kepunahan

    Model bisnis yang terlalu fokus pada pertumbuhan dengan mengorbankan alam bukan saja tidak berkelanjutan, tetapi juga mengancam kepunahan. Hal ini terjadi jika tidak segera dikendalikan, demikian disampaikan dalam laporan Business and Biodiversity Assessment Report.

    Laporan tersebut diterbitkan oleh Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). IPBES adalah lembaga riset global independen beranggotakan pemerintah dari lebih dari 150 negara.

    Penilaian perdana ini bertujuan menata ulang hubungan antara alam dan perdagangan yang kerap bersifat merusak. Ini menunjukkan dunia usaha tidak hanya berdampak, tetapi sangat bergantung pada keanekaragaman hayati.

    Alam berkontribusi besar terhadap kesejahteraan manusia dan masyarakat. Hubungan ini menjadi krusial untuk dibenahi.

    “Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah para ilmuwan dan pelaku bisnis duduk bersama,” ujar Ryo Kohsaka dari Graduate School of Agricultural and Life Sciences, Universitas Tokyo, Jepang.

    Menurut Kohsaka, dunia usaha tidak dapat eksis tanpa keanekaragaman hayati. Namun, aktivitas bisnis justru menguras fondasi kehidupan sehari-hari dan merusak kontribusi alam bagi manusia.

    Kohsaka merupakan penulis utama koordinator laporan ini. Laporan disusun oleh para pakar sektor publik dan swasta dari 35 negara.

    Sebagai contoh, produk pertanian seperti buah-buahan sangat bergantung pada penyerbuk yang kini terus menghilang akibat rusaknya alam.

    Habitat perikanan juga menyusut seiring matinya terumbu karang karena polusi dan perubahan iklim. Kondisi ini memperlihatkan ketergantungan bisnis pada alam.

    “Keterlibatan yang lebih baik dengan alam bukanlah pilihan bagi dunia usaha melainkan sebuah keharusan,” ujar Ximena Rueda, peneliti dari Universidad de los Andes, Kolombia, sekaligus ketua bersama penilaian IPBES.

    Ia menegaskan, perusahaan memegang peran krusial dalam stewardship lingkungan. Peran ini vital bagi keberlanjutan keuntungan dan kemakmuran jangka panjang mereka.

    Pembiayaan Merusak Keanekaragaman Hayati

    Bisnis seperti biasa mendanai kehancuran keanekaragaman hayati. Jika ingin membalikkan arah aktivitas ekonomi tidak berkelanjutan, dunia usaha harus menghadapi arus besar pembiayaan publik dan swasta.

    Pembiayaan ini selama ini menopang kegiatan bisnis perusak keanekaragaman hayati, demikian ditegaskan para penulis laporan.

    Pada tahun 2023, sekitar US$7,3 triliun mengalir ke perusahaan dengan dampak negatif langsung terhadap alam. Dua pertiganya berasal dari sektor swasta.

    Sebagian besar subsidi pemerintah dialokasikan untuk bahan bakar fosil dan sektor pertanian, ungkap Kohsaka kepada DW.

    Sumber Pembiayaan Jumlah (US$) Dampak
    Sektor Swasta ~US$4,8 triliun Dampak negatif langsung terhadap alam
    Subsidi Pemerintah (Fosil & Pertanian) ~US$2,5 triliun Dampak negatif langsung terhadap alam
    Investasi Konservasi ~US$220 miliar Positif

    Ironisnya, hanya sekitar 3% dari jumlah tersebut atau sekitar US$220 miliar dari pembiayaan publik dan swasta, yang diinvestasikan untuk konservasi keanekaragaman hayati.

    Hal ini sejalan dengan analisis PBB pada Januari lalu. Analisis tersebut menunjukkan bahwa investasi merusak alam nilainya 30 kali lebih besar dibandingkan pembiayaan untuk perlindungan lingkungan.

    Para penulis IPBES menyebut adanya insentif yang menyimpang. Insentif ini terus melanggengkan praktik bisnis merusak alam dan menghambat upaya membalikkan penurunan keanekaragaman hayati.

    Ketiadaan Akuntabilitas Dunia Usaha

    Dunia usaha kerap luput dari pertanggungjawaban atas lemahnya penegakan regulasi perlindungan keanekaragaman hayati dan lingkungan. Sebagian karena pelaporan yang bersifat sukarela.

    Kurang dari 1% perusahaan terbuka secara publik menyebutkan dampak aktivitas mereka terhadap keanekaragaman hayati.

    Penilaian IPBES menyoroti absennya penghargaan dan sanksi yang memadai. Sanksi ini dapat mendorong dunia usaha untuk menghentikan kerusakan keanekaragaman hayati.

    “Konsumsi material yang terus meningkat dan penekanan berlebihan pada laporan laba kuartalan,” demi dividen pemegang saham, terus memperpanjang siklus perusakan tersebut.

    Namun, dari sudut pandang bisnis, investasi yang merusak ini sejatinya tidak berkelanjutan. Seperti dipaparkan dalam penilaian IPBES tahun 2019.

    Kohsaka menunjukkan bahwa nilai produksi pertanian global meningkat hingga 300% sejak 1970. Meski demikian, pada 2019 hingga US$577 miliar nilai produksi tanaman pangan tahunan dunia berada dalam risiko.

    Risiko tersebut akibat menurunnya keanekaragaman penyerbuk dan degradasi lahan. Hal ini menunjukkan kerentanan sistem yang ada.

    Transformasi Bisnis untuk Merawat Keanekaragaman Hayati

    Menurut Kohsaka, menyoroti risiko hanyalah satu cara untuk mendorong dunia usaha agar tidak lagi bersifat merusak.

    “Tidak selalu benar bahwa perusahaan berinvestasi dengan niat untuk merusak atau menjadi tidak berkelanjutan,” ujarnya.

    Penilaian ini menawarkan beragam perangkat dan metode yang memungkinkan dunia usaha beroperasi demi kepentingan mereka sendiri. Ini juga demi keanekaragaman hayati dan masyarakat.

    Termasuk di dalamnya adalah peningkatan data dan pengetahuan untuk mengukur dampak serta ketergantungan terhadap keanekaragaman hayati.

    Laporan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi langkah-langkah keberlanjutan. Ini dilakukan dengan menyelaraskan lima komponen utama dunia usaha.

    Komponen tersebut adalah kebijakan, hukum, dan kerangka regulasi; sistem ekonomi dan keuangan; nilai sosial, norma, dan budaya; teknologi dan data; serta kapasitas dan pengetahuan.

    Dengan menghadirkan lebih dari 100 contoh konkret lintas komponen tersebut, para penulis laporan menyerukan kolaborasi yang lebih erat.

    Kolaborasi ini melibatkan pemerintah, konsumen, pelaku usaha, LSM, masyarakat adat, dan komunitas lokal.

    “Pengelolaan keanekaragaman hayati yang lebih baik adalah kunci dalam mengelola risiko di seluruh perekonomian dan kehidupan sosial, ini bukan isu lingkungan yang jauh dan abstrak, melainkan tantangan inti yang kini hadir di setiap ruang rapat direksi dan kabinet,” pungkas Stephen Polasky, pakar ekonomi ekologi dari Universitas Minnesota dan ketua bersama penilaian tersebut.