Tag: Kebijakan Ekonomi

  • IISIA Gelar Munas 2026 di Jakarta, Soroti Kedaulatan Baja Nasional

    IISIA Gelar Munas 2026 di Jakarta, Soroti Kedaulatan Baja Nasional

    Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) 2026 di Ballroom The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta. Acara ini menjadi forum konsolidasi penting antara pelaku industri dan pemerintah. Tujuan utamanya adalah memperkuat kedaulatan baja nasional di tengah tekanan pasar global.

    Dr. Akbar Djohan, Ketua Umum IISIA, menegaskan bahwa industri baja adalah fondasi pembangunan nasional. Ia menyebut baja bukan sekadar komoditas, melainkan tulang punggung peradaban. Menurutnya, kedaulatan industri baja nasional harus terwujud agar tidak hanya menjadi penonton.

    “Kita tidak sedang bicara sekadar logam dingin yang keras, tetapi tulang punggung peradaban. Kata kedaulatan tentu tidak ingin industri baja nasional hanya jadi penonton di tengah pembangunan nasional,” ujar Akbar, di Ballroom The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Akbar menyoroti tantangan seperti fluktuasi harga bahan baku dan peningkatan produk impor. Meski demikian, ia optimis Indonesia memiliki potensi besar. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat produksi baja dalam negeri.

    “Indonesia menyimpan potensi baja luar biasa untuk kita raih. Namun peluang itu akan sia-sia jika ekosistem kita rapuh. Peningkatan baja nasional harus berdaulat dan kita harus memproduksi baja sendiri,” tegasnya.

    Akbar juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi erat dengan pemerintah. Tujuannya agar industri baja nasional dapat tumbuh sesuai cita-cita bersama. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem industri yang kuat.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan tren positif investasi di sektor baja. Investasi ini didorong oleh sejumlah negara mitra utama Indonesia. Data menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

    Negara Mitra Nilai Investasi (USD)
    Hong Kong 5,11 miliar
    Singapura 5,12 miliar
    China 4 miliar

    Airlangga mengingatkan tentang ancaman global berupa oversupply baja. Kondisi ini diperkirakan meningkat hingga 2,5 miliar metrik ton pada tahun 2025. Situasi ini berpotensi menekan harga dan memperketat persaingan pasar global.

    Selain itu, isu dekarbonisasi dan kebijakan carbon border adjustment mechanism akan menjadi tantangan baru mulai 2026. Pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif. Tujuannya untuk menjaga daya saing industri dalam negeri.

    Kebijakan Perlindungan Industri Dalam Negeri

    Pemerintah berkomitmen melindungi industri baja dalam negeri dari praktik perdagangan tidak adil (unfair trade). Langkah-langkah terukur telah disiapkan. Hal ini untuk mencegah pasar domestik menjadi tempat dumping produk impor.

    “Menghadapi unfair trade, pemerintah berkomitmen melindungi industri dalam negeri dengan instrumen terukur seperti bea masuk anti-dumping untuk HRC, alloy, baja lapis, serta pengawasan agar pasar domestik tidak menjadi tempat dumping,” jelas Airlangga.

    Optimalisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga menjadi prioritas. Airlangga menekankan pentingnya sertifikasi TKDN. Dengan ini, baja lokal dapat terserap maksimal dalam proyek-proyek pemerintah.

    “Strategi kita adalah mengaktifkan sertifikasi TKDN agar pemerintah bisa menyerap baja lokal,” ujarnya.

    Airlangga mengajak semua pemangku kepentingan bersinergi dalam konsep Indonesia Incorporated. Tujuannya adalah menjadikan industri baja nasional sebagai yang terdepan di Asia Tenggara. Kolaborasi ini krusial untuk mencapai target tersebut.

    Dukungan Pelaku Industri dan Harapan Munas

    Dukungan konkret dari pemerintah disambut baik oleh pelaku industri. Presiden Direktur PT Garuda Yamato Steel, Tony Taniwan, menegaskan pentingnya perlindungan perdagangan. Ia juga menyoroti pengawasan ketat terhadap produk impor.

    “Kami meminta dukungan berupa kebijakan anti-dumping, safeguard, serta pengawasan ketat di perbatasan dan post-border, pastikan produk lokal digunakan untuk kebutuhan dalam negeri,” kata Tony.

    Tony optimis bahwa dengan dukungan lintas kementerian, industri baja Indonesia dapat semakin mandiri dan berkelanjutan. Sinergi antarpihak adalah kunci utama keberhasilan.

    “Dengan dukungan pemerintah, industri baja Indonesia dapat memenuhi semua kebutuhan baja dalam negeri dan membangun industri yang kuat dan berkelanjutan. Ini tidak mungkin terjadi tanpa kerja sama erat antara semua pihak,” ujarnya.

    Melalui Munas 2026, IISIA berharap dapat merumuskan rekomendasi strategis. Rekomendasi ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem industri baja nasional. Sinergi pemerintah dan pelaku industri menjadi kunci agar Indonesia menjadi produsen baja berdaulat.

  • IISIA Gelar Munas 2026 di Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta, Soroti Kedaulatan Baja Nasional

    IISIA Gelar Munas 2026 di Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta, Soroti Kedaulatan Baja Nasional

    Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS) 2026. Acara penting ini berlangsung di Ballroom The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta.

    MUNAS mengusung tema 'Peluang Strategis Industri Baja Indonesia dalam Membangun Kedaulatan Ekosistem Industri Baja Nasional'. Forum ini mempertemukan pelaku industri dan pemerintah.

    Tujuannya adalah memperkuat kedaulatan baja nasional di tengah tekanan global yang terus meningkat.

    Ketua Umum IISIA, Dr. Akbar Djohan, menegaskan bahwa industri baja bukan hanya komoditas biasa. Menurutnya, industri ini merupakan fondasi vital bagi pembangunan nasional.

    "Kita tidak sedang bicara sekadar logam dingin yang keras, tetapi tulang punggung peradaban. Kata kedaulatan tentu tidak ingin industri baja nasional hanya jadi penonton di tengah pembangunan nasional," ujar Akbar, dalam sambutannya, di Ballroom The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Ia menyoroti fluktuasi harga bahan baku serta tekanan produk impor yang terus meningkat. Meskipun demikian, Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkuat produksi dalam negeri.

    "Indonesia menyimpan potensi baja luar biasa untuk kita raih. Namun peluang itu akan sia-sia jika ekosistem kita rapuh. Peningkatan baja nasional harus berdaulat dan kita harus memproduksi baja sendiri," tegasnya.

    Akbar Djohan juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mempererat kolaborasi. Sinergi dengan pemerintah ini penting agar industri baja nasional dapat tumbuh sesuai cita-cita.

    Investasi dan Tantangan Global

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan kabar baik. Investasi di sektor baja menunjukkan tren positif, didorong sejumlah negara mitra utama.

    "Investasi didorong oleh Hong Kong sebesar US$5,11 miliar, Singapura US$5,12 miliar, dan China US$4 miliar," jelas Airlangga.

    Namun, Airlangga mengingatkan ancaman global oversupply baja. Kondisi ini diperkirakan meningkat hingga 2,5 miliar metrik ton pada tahun 2025.

    Oversupply berpotensi menekan harga dan memperketat persaingan di pasar global. Tantangan lain datang dari isu dekarbonisasi dan kebijakan carbon border adjustment mechanism.

    Isu ini akan menjadi tantangan baru bagi industri baja nasional mulai 2026. Pemerintah menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga daya saing industri dalam negeri.

    Investasi Asing di Sektor Baja Indonesia
    Negara Mitra Nilai Investasi (USD)
    Hong Kong 5,11 Miliar
    Singapura 5,12 Miliar
    China 4 Miliar

    "Menghadapi unfair trade, pemerintah berkomitmen melindungi industri dalam negeri dengan instrumen terukur seperti bea masuk anti-dumping untuk HRC, alloy, baja lapis, serta pengawasan agar pasar domestik tidak menjadi tempat dumping," jelasnya.

    Airlangga juga menekankan pentingnya optimalisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Hal ini agar baja lokal terserap maksimal dalam proyek-proyek pemerintah.

    "Strategi kita adalah mengaktifkan sertifikasi TKDN agar pemerintah bisa menyerap baja lokal," ujarnya.

    Ia mengajak pemangku kepentingan bersinergi dalam konsep Indonesia Incorporated. Tujuannya menjadikan industri baja nasional sebagai yang terdepan di Asia Tenggara.

    Dukungan Pelaku Industri

    Dukungan konkret dari pemerintah tersebut disambut positif pelaku industri. Presiden Direktur PT Garuda Yamato Steel, Tony Taniwan, menegaskan pentingnya perlindungan perdagangan dan pengawasan impor.

    "Kami meminta dukungan berupa kebijakan anti-dumping, safeguard, serta pengawasan ketat di perbatasan dan post-border, pastikan produk lokal digunakan untuk kebutuhan dalam negeri," kata Tony.

    Menurutnya, dukungan lintas kementerian akan membuat industri baja Indonesia semakin mandiri dan berkelanjutan.

    "Dengan dukungan pemerintah, industri baja Indonesia dapat memenuhi semua kebutuhan baja dalam negeri dan membangun industri yang kuat dan berkelanjutan. Ini tidak mungkin terjadi tanpa kerja sama erat antara semua pihak," ujarnya.

    Melalui MUNAS 2026, IISIA berharap lahir rekomendasi strategis. Rekomendasi ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem industri baja nasional.

    Di tengah tekanan oversupply global dan ketatnya persaingan internasional, sinergi pemerintah dan pelaku industri menjadi kunci. Tujuannya agar Indonesia menjadi produsen baja berdaulat, bukan sekadar pasar.

  • Kemenkeu dan KKP Adu Argumen Soal Anggaran Kapal, Industri Galangan Nasional Terbengkalai

    Kemenkeu dan KKP Adu Argumen Soal Anggaran Kapal, Industri Galangan Nasional Terbengkalai

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan pentingnya penguatan industri perkapalan dan galangan kapal nasional. Menurutnya, sektor ini vital sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dan manufaktur dalam negeri.

    Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam Focus Group Discussion (FGD) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Selasa (10/2). Acara yang membahas pemberdayaan angkatan laut dan galangan kapal nasional itu digelar di Jakarta.

    Purbaya mengakui Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) mumpuni di sektor galangan kapal. Namun, ia menyayangkan industri ini belum berkembang optimal karena minimnya kesempatan dan kebijakan yang tidak berpihak.

    “Saya baru tahu orang kita jago, cuma nggak dikasih kesempatan sama kita sendiri,” ujar Purbaya, dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Keuangan, Selasa (10/2/2026).

    Salah satu penyebab utama melemahnya industri galangan nasional adalah kebijakan impor kapal bekas. Kebijakan ini dinilai menggerus permintaan terhadap kapal buatan dalam negeri.

    “Jadi orang kita yang mampu-mampu itu nggak dapat order karena kebijakan kita sendiri. Walaupun kita negara empat laut, negara maritim, kapalnya beli dari luar. Orang-orang kita yang ahli nggak dikasih kesempatan,” terang Purbaya.

    Belanja Pemerintah Belum Optimal

    Purbaya juga menyoroti rendahnya belanja pemerintah untuk mendukung galangan kapal nasional. Termasuk dalam program peremajaan kapal yang didanai APBN.

    Ia menilai banyak kapal milik negara seharusnya dapat dipesan dari galangan domestik, namun tidak terserap. Padahal, permintaan industri kapal dalam negeri yang tinggi mampu meningkatkan daya saing global.

    “Ke depan, kalau masih mau industri kita maju, demand domestik harus diamankan. Presiden tadi bilang ada 2.491 kapal lebih dari 25 tahun umurnya. Itu kan pasti akan diganti,” ujar Menkeu.

    Anggaran pengadaan kapal sebenarnya telah disiapkan. Namun, Purbaya merasa belum memberikan dampak nyata bagi industri dalam negeri.

    “Kita mau dorong pertumbuhan ekonomi. Uangnya itu saya anggarin kok. Saya perlu uang keluar cepat awal tahun supaya ekonomi tumbuh makin cepat, makin cepat, makin cepat. Salah satu yang saya lihat kita punya kemampuan tapi underutilized karena tidak beri kesempatan adalah industri galangan kapal,” tegas Purbaya.

    Ke depan, KADIN bersama kementerian dan pelaku industri didorong menyusun peta jalan jelas. Tujuannya menghidupkan kembali industri galangan nasional dan memprioritaskan permintaan domestik.

    “Ayo kita sama-sama bangun industri galangan kapal dalam negeri supaya industri ini benar-benar bangkit,” tutur Purbaya.

    Tabel Perbandingan Industri Galangan Kapal Indonesia

    Faktor Kondisi Saat Ini Potensi Ideal
    SDM Mumpuni, tapi kurang kesempatan Berkembang optimal, serapan tinggi
    Kebijakan Prioritas impor kapal bekas Prioritas produksi dalam negeri
    Belanja Pemerintah Rendah, banyak kapal tidak terserap Meningkat, serapan maksimal
    Permintaan Domestik Terganggu impor Terjamin, dorong daya saing

    Bantahan Menteri KKP Soal Anggaran Kapal

    Pernyataan Menkeu Purbaya kemudian dijawab Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono. Ia membantah tudingan Purbaya soal anggaran kapal yang sudah cair namun belum ada pesanan.

    Dalam video yang beredar, Purbaya menyebut anggaran kapal dari Kemenkeu sudah cair, tapi industri galangan belum menerima pesanan. Trenggono meminta Purbaya mengecek langsung anak buahnya di Kemenkeu.

    “Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan,” tanya Trenggono dalam unggahan di Instagram pribadinya @swtrenggono, dilihat detikcom, Selasa (10/2/2026).

    Trenggono menjelaskan, proyek pembangunan kapal yang dimaksud sebenarnya didanai anggaran kredit dari Inggris. Sebelumnya, Indonesia memang berencana membangun 1.500 kapal ikan dengan kerja sama Inggris.

    “Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK,” tegas Trenggono.

    Purbaya terlihat heran karena KKP belum juga melakukan pesanan ke industri galangan Tanah Air. Padahal, Kemenkeu mengklaim telah mengucurkan anggaran pengadaan kapal untuk KKP.

  • Thomas Djiwandono Resmi Dilantik Deputi Gubernur BI di Mahkamah Agung

    Thomas Djiwandono Resmi Dilantik Deputi Gubernur BI di Mahkamah Agung

    Thomas A.M. Djiwandono telah resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) di Mahkamah Agung (MA). Pelantikan ini dilaksanakan pada Senin, 9 Februari 2026. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, optimistis dengan pelantikan Thomas.

    Misbakhun meyakini bahwa Thomas akan mampu memberikan sentimen atau tone positif bagi pasar keuangan. Kebijakan yang akan diambil Thomas diharapkan dapat menjembatani dan memperbaiki situasi pasar.

    Menurut Mukhamad Misbakhun, kebijakan Thomas berpotensi memperkuat kondisi pasar. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

    “Kebijakan-kebijakan yang bisa menjembatani bagaimana situasi pasar saat ini bisa diperbaiki sehingga memberikan tone yang positif untuk Indonesia,” ujar Mukhamad Misbakhun kepada awak media, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Mukhamad Misbakhun menambahkan bahwa Thomas Djiwandono memiliki rekam jejak yang kuat. Terutama dalam diplomasi ekonomi internasional saat menjabat Wakil Menteri Keuangan.

    Sebagai Wamenkeu, Thomas bertugas membangun hubungan baik dengan lembaga-lembaga internasional. Indonesia saat ini membutuhkan figur yang mampu berkomunikasi dengan investor.

    Tujuannya adalah menjaga kepercayaan investor di pasar domestik. Selain itu, Thomas diharapkan mampu memberikan informasi penting kepada fund manager asing.

    “Kemudian fund manager di asing untuk memberikan dukungan kepada situasi Indonesia yang saat ini memang perlu memberikan banyak informasi kepada para lembaga terutama para pemegang investasi di Indonesia,” jelas Mukhamad Misbakhun.

    Pelantikan dan Pejabat yang Hadir

    Pelantikan Thomas A.M. Djiwandono di Mahkamah Agung dihadiri oleh sejumlah pejabat penting. Acara ini berlangsung di Jakarta pada siang hari.

    Pejabat yang Hadir Jabatan
    Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan
    Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan
    Juda Agung Wakil Menteri Keuangan
    Perry Warjiyo Gubernur Bank Indonesia
    Sunarto Ketua Mahkamah Agung

    Thomas mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua MA, Sunarto. Sumpah tersebut menegaskan komitmennya untuk tidak menyalahgunakan wewenang.

    “Saya berjanji, bahwa saya untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, langsung atau tidak langsung, dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun juga,” kata Thomas, Senin (9/2/2026).