Tag: Kebijakan Fiskal

  • Wall Street Berpesta Usai Mahkamah Agung AS Batalkan Kebijakan Tarif Trump

    Wall Street Berpesta Usai Mahkamah Agung AS Batalkan Kebijakan Tarif Trump

    Tiga indeks utama di bursa saham Wall Street menutup perdagangan Jumat (20/2/2026) dengan penguatan signifikan. Sentimen positif pasar dipicu oleh keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menolak kebijakan tarif Presiden Donald Trump, sebuah langkah yang dinilai mampu meringankan beban biaya perusahaan dan menekan laju inflasi.

    Indeks S&P 500 menguat 0,69 persen ke posisi 6.909,51, sementara Nasdaq Composite yang didominasi saham teknologi naik 0,9 persen menjadi 22.886,07. Dow Jones Industrial Average turut bertambah 230,81 poin atau 0,47 persen ke level 49.625,97, setelah sempat terkoreksi 200 poin pada awal sesi akibat data pertumbuhan ekonomi yang di bawah ekspektasi.

    Keputusan Mahkamah Agung tersebut membatalkan mandat tarif luas yang sebelumnya diberlakukan Trump di bawah International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Mayoritas hakim berpendapat bahwa undang-undang tersebut tidak memberikan wewenang kepada Presiden untuk menetapkan tarif secara sepihak. Menanggapi putusan ini, Presiden Trump menyatakan akan beralih ke jalur hukum lain untuk memberlakukan tarif global sebesar 10 persen.

    "Sekarang saya akan mengambil arah berbeda, mungkin arah yang seharusnya saya ambil sejak awal. Saya akan mengambil jalur yang sebenarnya bisa saya tempuh sejak awal, yang bahkan lebih kuat daripada pilihan awal kami," ujar Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih.

    Sektor ritel dan teknologi menjadi penggerak utama pasar. Saham Amazon melonjak lebih dari 2 persen karena ketergantungannya yang besar pada produk impor asal China. Selain Amazon, saham Home Depot dan Five Below juga mencatat penguatan. Analis dari Argent Capital Management, Jed Ellerbroek, mencatat bahwa tanpa beban tarif, risiko kenaikan harga konsumen dapat ditekan sehingga daya beli masyarakat berpotensi kembali pulih.

    Meskipun pasar merespons positif, terdapat tantangan besar dari sisi data makroekonomi. Produk domestik bruto (PDB) AS tercatat hanya tumbuh 1,4 persen pada kuartal keempat, melambat tajam dibandingkan pertumbuhan 4,4 persen pada kuartal sebelumnya. Departemen Perdagangan mengaitkan perlambatan ini dengan penutupan pemerintahan federal (government shutdown) yang memecahkan rekor durasi terlama.

    Kini, perhatian investor tertuju pada kemungkinan pengembalian dana atas tarif yang telah terlanjur dibayarkan perusahaan kepada pemerintah. Michael Brenner, ahli strategi dari FBB Capital Partners, menyebutkan bahwa jika pengadilan tingkat bawah memutuskan adanya pengembalian dana, hal tersebut akan menjadi stimulus ekonomi yang signifikan bagi dunia usaha.

  • Pemerintah Tolak Usulan IMF Terkait Kenaikan Pajak Penghasilan Karyawan

    Pemerintah Tolak Usulan IMF Terkait Kenaikan Pajak Penghasilan Karyawan

    Pemerintah Indonesia secara tegas menolak rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF) untuk meningkatkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) karyawan. Langkah ini sebelumnya disarankan IMF sebagai strategi guna menjaga defisit anggaran agar tetap berada di bawah level 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah belum berencana mengubah struktur tarif pajak dalam waktu dekat. Ia menekankan bahwa penyesuaian pajak hanya akan dipertimbangkan apabila kondisi ekonomi nasional sudah benar-benar dalam posisi yang kuat.

    "Kan saya bilang sebelum ekonominya kuat, kita enggak akan ubah-ubah itu tarif pajak," tegas Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Rabu (18/2/2026). Ia menambahkan bahwa selama ini Indonesia telah berhasil menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit di bawah ambang batas 3 persen tanpa harus membebani masyarakat dengan kenaikan pajak baru.

    Alih-alih menaikkan tarif, pemerintah memilih fokus pada penguatan fondasi domestik melalui perluasan basis pajak dan perbaikan sistem perpajakan untuk menutup celah kebocoran penerimaan. Strategi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang secara otomatis akan meningkatkan setoran pajak melalui ekspansi dunia usaha.

    Penolakan ini muncul setelah IMF merilis laporan bertajuk Selected Issues Paper: Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment pada pertengahan Februari 2026. Dalam dokumen tersebut, IMF mengusulkan adanya peningkatan investasi publik secara bertahap hingga 1 persen PDB dalam dua dekade mendatang.

    Guna membiayai ambisi investasi tersebut tanpa merusak batasan defisit, IMF mensimulasikan kenaikan bertahap PPh karyawan. Lembaga tersebut memproyeksikan tambahan penerimaan sekitar 0,3 persen PDB dapat dihimpun lewat skema tersebut. Namun, pihak Indonesia menilai skema tersebut hanyalah ilustrasi teknis yang tidak sejalan dengan prioritas ekonomi nasional saat ini.

    Saat ini, aturan PPh karyawan di Indonesia masih merujuk pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dengan sistem tarif progresif sebagai berikut:

    Penghasilan Kena Pajak (Per Tahun) Tarif Pajak
    Sampai dengan Rp 60 Juta 5%
    Rp 60 Juta – Rp 250 Juta 15%
    Rp 250 Juta – Rp 500 Juta 25%
    Rp 500 Juta – Rp 5 Miliar 30%
    Di atas Rp 5 Miliar 35%
  • Tolak Usulan IMF, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Enggan Naikkan Pajak Karyawan

    Tolak Usulan IMF, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Enggan Naikkan Pajak Karyawan

    Pemerintah Indonesia secara tegas menolak rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF) terkait kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) karyawan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa prioritas saat ini adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat daripada mengejar penerimaan melalui kenaikan tarif pajak.

    Langkah penolakan ini diambil meski IMF menyarankan peningkatan pajak secara bertahap untuk memperkuat investasi publik menuju Visi Emas 2045. Purbaya menilai, pemaksaan kenaikan pajak di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya kuat justru berisiko memicu efek domino negatif.

    "Kita nggak mau tiba-tiba naikin pajak, habis itu ambruk semuanya, daya beli hancur, ekonominya runtuh lagi, habis itu kita terpaksa utang lagi," ujar Purbaya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

    Selain untuk mendanai investasi, IMF sebelumnya mengusulkan kenaikan PPh tenaga kerja guna menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap berada di bawah ambang batas 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sebagai informasi, defisit APBN Indonesia sepanjang 2025 tercatat berada di level 2,92%.

    Alih-alih menaikkan beban pajak karyawan, Kementerian Keuangan memilih strategi ekstensifikasi dan penutupan kebocoran pajak untuk menggenjot penerimaan negara. Purbaya optimistis bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi secara alami akan meningkatkan setoran pajak tanpa perlu mengubah tarif yang ada.

    Menurutnya, kebijakan fiskal saat ini didesain dengan biaya semurah mungkin untuk menjaga stabilitas. Ia memperingatkan bahwa kenaikan tarif yang dipaksakan justru bisa membuat defisit melampaui batas 3% akibat kontraksi ekonomi dan peningkatan beban utang.

    "Saya pastikan adalah supaya ekonomi tumbuh lebih cepat sehingga pajak saya lebih tinggi, sehingga (defisit) 3% itu bisa dihindari secara otomatis," pungkasnya menekankan arah kebijakan pemerintah ke depan.

  • Pemerintah Alokasikan Rp55 Triliun untuk THR ASN 2026, Cair Lebih Awal di Awal Ramadhan

    Pemerintah Alokasikan Rp55 Triliun untuk THR ASN 2026, Cair Lebih Awal di Awal Ramadhan

    Pemerintah memberikan sinyal kuat mengenai percepatan jadwal distribusi Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2026. Berbeda dari pola tahunan yang biasanya dilakukan menjelang Idulfitri, pembayaran tunjangan bagi PNS, PPPK, TNI, dan Polri tersebut direncanakan sudah mulai disalurkan sejak awal bulan puasa.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa negara telah menyiapkan anggaran fantastis sebesar Rp55 triliun di dalam APBN 2026 khusus untuk memenuhi kebutuhan tunjangan ini. Meski tanggal presisi belum ditetapkan, komitmen penyaluran sejak awal Ramadhan menjadi prioritas pemerintah.

    “Udah pasti nanti. Tapi saya tidak tahu tanggal pastinya yang jelas. Di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan,” ujar Purbaya dalam keterangannya pada Selasa (17/2/2026). Jika merujuk pada estimasi kalender, potensi pencairan ini diperkirakan jatuh pada rentang 11 hingga 15 Maret 2026, lebih maju dibandingkan tren tahun-tahun sebelumnya yang biasanya cair H-10 lebaran.

    Secara regulasi, perhitungan nominal THR diprediksi tetap konsisten dengan kebijakan dua tahun terakhir. Komponen penyusunnya meliputi gaji pokok, tunjangan pangan, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau umum, serta tunjangan kinerja (tukin). Bagi guru dan dosen yang tidak menerima tukin, pemerintah memberikan kompensasi berupa satu kali gaji profesi.

    Khusus untuk ASN di tingkat daerah, besaran pencairan akan menyesuaikan pada kapasitas fiskal masing-masing pemerintah daerah. Sementara bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), besaran yang diterima ditetapkan sebesar 80 persen dari gaji pokok beserta tunjangan yang melekat.

    Besaran gaji pokok yang menjadi basis perhitungan THR mengacu pada struktur kenaikan terbaru yang tertuang dalam Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2024 bagi PNS dan Perpres Nomor 11 Tahun 2024 bagi PPPK. Berikut adalah rincian estimasi gaji pokok berdasarkan golongan:

    Golongan PNS Rentang Gaji Pokok
    Golongan I Rp 1.685.700 – Rp 2.901.400
    Golongan II Rp 2.184.000 – Rp 4.125.600
    Golongan III Rp 2.785.700 – Rp 5.180.700
    Golongan IV Rp 3.287.800 – Rp 6.373.200

    Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), nominal gaji pokok dimulai dari Rp 1.938.500 untuk Golongan I hingga mencapai Rp 7.329.900 untuk Golongan XVII. Meskipun anggaran sudah tersedia, kepastian teknis dan legalitas pencairan tetap menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) terbaru yang biasanya dirilis sesaat sebelum memasuki bulan Ramadhan.

  • Purbaya Yudhi Sadewa Hadiri Pelantikan Thomas Djiwandono Deputi Gubernur BI di Mahkamah Agung

    Purbaya Yudhi Sadewa Hadiri Pelantikan Thomas Djiwandono Deputi Gubernur BI di Mahkamah Agung

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri pelantikan Thomas A.M. Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) di Mahkamah Agung (MA). Ia menilai, koordinasi antara Kementerian Keuangan dan BI akan jauh lebih mudah ke depannya.

    Acara pelantikan berlangsung siang ini, Senin (9/2/2026), di gedung Mahkamah Agung. Sejumlah pejabat tinggi turut hadir dalam momen penting tersebut.

    Purbaya mengungkapkan optimisme terkait kerja sama kedua institusi keuangan negara ini. Menurutnya, hal itu akan memberikan dampak positif pada stabilitas ekonomi.

    Purbaya Yudhi Sadewa meyakini, hubungan kerja antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan semakin lancar. Kehadiran Thomas Djiwandono di BI menjadi jembatan penting.

    "Lebih gampang (koordinasi). Biasa makan yang lebih gampang lagi. Nanti kita makan siang di sana, ke Pak Tommy, atau tiap jumatan ke MBG, nanti sama Pak Gubernur (BI)," ujar Purbaya di MA, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Purbaya tidak memberikan nasihat khusus kepada Thomas. Ia menganggap Thomas sudah sangat kompeten di bidangnya. "Enggak, kan dia dipilih sendiri sebagai Deputi Gubernur. Sudah pintar dari saya, dia ngapain dikasih wejangan. Dia udah jago," tambah Purbaya.

    Menkeu Purbaya turut menyampaikan ucapan selamat atas jabatan baru Thomas. Ia berharap Thomas bisa berkontribusi signifikan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik.

    "Selamat Pak Tommy atas posisi barunya. Mudah-mudahan di Bank Indonesia nanti bisa lebih berperan membentuk kebijakan yang pas, yang lebih bagus ke depan," terang Purbaya.

    Harapan Wamenkeu Suahasil Nazara

    Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara juga menyampaikan harapannya. Ia ingin koordinasi kebijakan fiskal dan moneter semakin solid setelah pelantikan Thomas.

    "Pak Thomas kan dari Wakil Menteri Keuangan. Jadi, kita berharap habis ini kebijakan fiskal, kebijakan moneter tambah koordinasinya tambah komplit, tambah berlangsung dengan lancar," ujar Suahasil.

    Pelantikan Thomas Djiwandono

    Mahkamah Agung resmi melantik Thomas A.M. Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pelantikan ini dihadiri oleh banyak pejabat penting.

    Jabatan Nama Pejabat
    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara
    Wakil Menteri Keuangan Juda Agung
    Gubernur BI Perry Warjiyo
    Ketua MA Sunarto

    Daftar hadirin mencakup Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Wamenkeu Suahasil Nazara, Wamenkeu Juda Agung, dan Gubernur BI Perry Warjiyo. Beberapa menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih juga terlihat hadir.

    Thomas mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua MA, Sunarto. Acara berlangsung siang ini di MA, Jakarta, (9/2/2026).

    "Saya berjanji, bahwa saya untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, langsung atau tidak langsung, dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun juga," kata Thomas.

  • Moody’s Pangkas Outlook Kredit Indonesia Jadi Negatif, Pemerintah Yakin Perbaikan Kebijakan Akan Menjawab Kekhawatiran

    Moody’s Pangkas Outlook Kredit Indonesia Jadi Negatif, Pemerintah Yakin Perbaikan Kebijakan Akan Menjawab Kekhawatiran

    Lembaga pemeringkat Moody's Investors Service mengubah outlook kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Meskipun demikian, Moody's tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level Baa2.

    Pemerintah menanggapi perubahan outlook ini dengan keyakinan kuat. Mereka menilai serangkaian perbaikan kebijakan dan kerangka kelembagaan akan menjawab kekhawatiran Moody's.

    "Terkait perubahan outlook, kami yakin perkembangan kebijakan dan kerangka kelembagaan yang telah dan sedang diimplementasikan akan menjawab kekhawatiran yang disampaikan," jelas Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangannya, Minggu (8/2/2026).

    Haryo Limanseto mengungkapkan fundamental perekonomian Indonesia tetap terjaga. Hal ini tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,39% pada Q4-2025.

    Angka tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi sejak pandemi COVID-19. Pertumbuhan solid di kuartal IV mendorong pertumbuhan ekonomi tahunan menjadi 5,11%.

    Penguatan Kerangka Hukum dan Kelembagaan Danantara

    Untuk mendorong investasi, Pemerintah telah menyelesaikan kerangka hukum dan kelembagaan Danantara. Pengesahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 menjadi dasar pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

    Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 mengatur pemisahan fungsi regulasi Badan Pengelola BUMN dan fungsi operasional Danantara. Danantara telah mempresentasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026 kepada Komisi XI DPR RI.

    Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Nasional

    Sistem koordinasi pembiayaan kini lebih terstruktur dan terarah. Program prioritas nasional dibiayai melalui APBN sesuai kerangka fiskal.

    Sementara itu, pembiayaan pembangunan lainnya didukung oleh Danantara. Pemisahan peran ini menjaga disiplin fiskal dan memobilisasi sumber pembiayaan alternatif.

    Pemisahan ini mendukung agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan. Tujuannya adalah tanpa menimbulkan beban berlebihan terhadap anggaran negara.

    Kinerja Defisit APBN

    Realisasi defisit APBN 2025 hanya sebesar 2,92%. Angka ini tetap berada di bawah batas 3%.

    Berdasarkan persetujuan APBN 2026, target defisit ditetapkan sebesar 2,68%. Pemerintah mencatat afirmasi peringkat kredit Baa2 oleh Moody's.

    Afirmasi ini mencerminkan ketahanan ekonomi nasional dan kekuatan fundamental struktural yang solid. Peringkat ini menunjukkan kepercayaan terhadap pengelolaan fiskal.

    Berikut rincian defisit APBN:

    Tahun Realisasi Defisit APBN Target Defisit APBN
    2025 2,92% <3%
    2026 – 2,68%

    Program Prioritas Pemerintah dan Reformasi Struktural

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibiayai dengan optimalisasi APBN. Program ini diposisikan sebagai investasi strategis pada penguatan sumber daya manusia.

    Sebanyak 22.091 dapur komunitas telah beroperasi. Lebih dari 55 juta penerima manfaat serta penciptaan lebih dari 1 juta lapangan kerja telah tercapai.

    Kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dilakukan. Ini mengendalikan pengeluaran administratif tanpa mengurangi program pembangunan inti.

    Penguatan Pasar Modal Nasional

    Reformasi struktural di bidang pasar modal terus dipercepat. Koordinasi dilakukan antara Pemerintah, OJK, dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Langkah-langkah tersebut mencakup peningkatan minimum free float menjadi 15%. Juga, penguatan transparansi ultimate beneficial ownership dan percepatan demutualisasi bursa efek.

    Peningkatan kualitas keterbukaan informasi juga menjadi prioritas. Draf regulasi terkait dijadwalkan dipublikasikan pada Maret 2026.

    Ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah mempercepat penguatan integritas dan tata kelola pasar modal nasional.