Tag: Kebijakan Ketenagakerjaan

  • Surabaya: Menaker Imbau Perusahaan Terapkan WFA Jelang Lebaran 2026

    Surabaya: Menaker Imbau Perusahaan Terapkan WFA Jelang Lebaran 2026

    Menjelang musim mudik Lebaran 2026, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau seluruh perusahaan di Indonesia. Imbauan ini terkait penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi para pekerja.

    Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan mobilitas selama periode Lebaran. Sekaligus memberikan fleksibilitas bagi pekerja yang akan mudik atau kembali dari kampung halaman.

    Imbauan ini disampaikan Menaker Yassierli melalui unggahan di akun TikTok resminya, pada Selasa malam 10 Februari 2026.

    Menaker mengajak perusahaan menerapkan WFA pada tanggal-tanggal yang berdekatan dengan perayaan Idul Fitri.

    “Mengimbau kepada seluruh perusahaan agar memberikan kesempatan bagi pekerja atau buruhnya untuk melaksanakan pekerjaan dari lokasi lain atau yang disebut dengan Work From Anywhere (WFA) pada tanggal 16 dan 17 Maret 2026,” jelas Menaker.

    Pemerintah juga mengharapkan WFA diberlakukan setelah Lebaran. Ini untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas arus balik.

    “Kami juga mengharapkan agar perusahaan dapat memberlakukan WFA pada tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026, hal ini dengan mempertimbangkan potensi lonjakan mobilitas arus balik para pemudik setelah melaksanakan hari raya Idul Fitri,” terang Menaker.

    Pelaksanaan WFA ini tidak dihitung sebagai cuti tahunan. Pekerja tetap wajib menjalankan tugasnya, hanya saja dengan lokasi kerja yang lebih fleksibel.

    Sektor yang Dikecualikan dari Kebijakan WFA

    Tidak semua bidang pekerjaan dapat menerapkan WFA. Beberapa sektor yang bersifat esensial atau terkait layanan publik dan produksi, tetap harus beroperasi normal.

    Perusahaan diimbau menerapkan kebijakan ini secara selektif. Penting untuk tetap mempertimbangkan kebutuhan operasional masing-masing.

    Berikut adalah beberapa sektor yang dikecualikan dari kebijakan WFA:

    Sektor Keterangan
    Layanan Kesehatan Rumah sakit, klinik, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya.
    Perhotelan dan Hospitality Hotel, resort, restoran, dan layanan pariwisata.
    Pusat Perbelanjaan Supermarket, mal, pasar, dan toko ritel.
    Manufaktur Khususnya industri makanan dan minuman.
    Layanan Vital Masyarakat Sektor lain yang berhubungan langsung dengan operasional produksi atau layanan publik esensial.

    Fleksibilitas Kerja untuk ASN

    Kebijakan serupa juga disiapkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel.

    Ini disampaikan dalam konferensi pers gabungan bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026, ASN mendapat penyesuaian kerja pada 16-17 Maret 2026. Ini sebelum libur nasional dan cuti bersama hari raya Nyepi.

    Penyesuaian juga berlaku pada 25-27 Maret 2026. Ini setelah libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri.

    Instansi pemerintah tetap diminta memastikan pelayanan publik esensial berjalan optimal. Pelayanan tidak boleh terganggu dengan adanya kebijakan fleksibilitas kerja ini.

  • Kementerian Ketenagakerjaan Imbau Pengusaha Terapkan WFA Saat Lebaran 2026 di Jakarta

    Kementerian Ketenagakerjaan Imbau Pengusaha Terapkan WFA Saat Lebaran 2026 di Jakarta

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau para pengusaha untuk memberlakukan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi karyawan selama periode Idul Fitri 2026. Kebijakan ini akan berlaku pada tanggal 16 dan 17 Maret, serta 25, 26, dan 27 Maret 2026.

    Imbauan ini disampaikan guna memberikan fleksibilitas kepada pekerja dalam merayakan hari raya tanpa mengurangi produktivitas kerja. Menaker juga menegaskan beberapa poin penting terkait implementasi WFA.

    Yassierli menekankan bahwa penerapan WFA tidak boleh diperhitungkan sebagai bagian dari cuti tahunan karyawan. Hal ini karena pekerja tetap menjalankan tugas dan kewajiban mereka secara penuh.

    "Pekerja atau buruh yang melaksanakan WFA tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya, dan oleh karena itu pelaksanaan WFA tidak diperhitungkan sebagai cuti tahunan," kata Yassierli dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Ketentuan Upah dan Fleksibilitas Perusahaan

    Selama periode WFA, upah yang diterima karyawan harus tetap sesuai dengan upah yang biasa mereka terima. Pengusaha juga diberikan keleluasaan untuk mengatur jam kerja dan pengawasan guna menjaga produktivitas.

    "Upah selama WFA diberikan sesuai dengan upah yang diterima saat melaksanakan pekerjaan di tempat biasa bekerja atau sesuai dengan upah yang diperjanjikan. Jam kerja dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dapat diatur sedemikian rupa oleh perusahaan agar pekerja tetap produktif," ujarnya.

    Pengecualian Sektor Pekerjaan

    Meskipun ada imbauan WFA, Menaker Yassierli mengingatkan bahwa beberapa sektor pekerjaan dikecualikan dari kebijakan ini. Sektor-sektor tersebut dianggap esensial dan berkaitan langsung dengan operasional penting.

    Berikut adalah daftar sektor yang dikecualikan dari kebijakan WFA:

    Sektor Keterangan
    Kesehatan Layanan medis dan darurat
    Perhotelan & Hospitality Pelayanan akomodasi dan turisme
    Pusat Perbelanjaan Operasional retail dan komersial
    Manufaktur Produksi dan perakitan barang
    Industri Makanan & Minuman Produksi dan distribusi pangan
    Sektor Esensial Lainnya Berhubungan langsung dengan kelangsungan produksi atau operasional pabrik

    "Pelaksanaan WFA dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti bidang kesehatan, perhotelan, hospitality, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman sektor esensial lainnya atau yang berkaitan dengan kelangsungan produksi atau pabrik," tutupnya.

    Imbauan resmi ini akan dituangkan dalam surat edaran Menaker. Surat tersebut akan dikirimkan kepada gubernur, wali kota, dan bupati di seluruh daerah sebagai pedoman pelaksanaan.