Tag: Kebijakan Pangan

  • Pemerintah Jakarta Kaji Penerapan Label Gula Tinggi di Makanan dan Minuman

    Pemerintah Jakarta Kaji Penerapan Label Gula Tinggi di Makanan dan Minuman

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memimpin rapat perdana perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2019. Rapat ini membahas revisi PP tersebut menjadi PP Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan. Fokus utama adalah isu kesehatan masyarakat.

    Zulhas menyebutkan bahwa peraturan terbaru akan mencakup isu kesehatan, termasuk rencana penerapan label khusus pada makanan dan minuman. Label ini akan menandakan produk yang memiliki kandungan gula tinggi.

    Inisiatif ini didasari laporan yang menyebut tingginya angka penyakit diabetes pada anak muda di Indonesia. Hal ini menjadi pertimbangan utama dalam memberikan label peringatan pada produk makanan dan minuman.

    Pemerintah telah membentuk tim untuk merumuskan detail pelabelan produk bergula tinggi. Tujuannya agar masyarakat mengetahui risiko dari konsumsi produk tersebut.

    "Oleh karena itu, kami sudah bikin tim yang tepat nanti makanan dan minimum yang kandungan gulanya tinggi itu dilabeli seperti apa. Agar orang tahu kalau saya minum ini risikonya," kata Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Penerapan label ini diharapkan serupa dengan label peringatan yang ada di bungkus rokok. Zulhas menambahkan, gula disebut sebagai pembunuh nomor satu. Ia sempat menerima usulan pewarnaan label, namun mempertimbangkan dampak terhadap produsen.

    "Agar orang tahu kalau minum ini risikonya apa, kayak rokok. Ternyata pembunuh nomor satu kan gula, gula nomor satu. Tadi ada usulan diwarnai. Kalau diwarnai takut yang punya warna marah-marah, jadi nanti kita rumuskan seperti apa," imbuh Zulhas.

    Peran BPOM dan Penyakit Kronis Non-Menular

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menjelaskan bahwa aturan ini bertujuan mencegah masyarakat dari berbagai penyakit kronis non-menular.

    "Yaitu bagaimana mencegah masyarakat secara keseluruhan supaya tidak terjangkit penyakit-penyakit tadi. Penyakit karena gula, penyakit karena kelebihan lemak, penyakit karena salt atau garam. Nah, tiga hal ini yang memang menjadi penyebab berbagai penyakit degeneratif," jelas Taruna.

    Berikut adalah beberapa penyakit kronis non-menular yang menjadi perhatian pemerintah:

    Penyakit Penyebab Utama
    Diabetes Konsumsi gula berlebih
    Penyakit Jantung Kelebihan lemak dan garam
    Hipertensi Konsumsi garam berlebih
    Obesitas Kelebihan gula dan lemak

    Mekanisme Pelabelan dan Target Waktu

    BPOM akan berperan sebagai pembuat aturan teknis yang harus dipatuhi oleh industri. Industri sendirilah yang akan memberikan label tinggi gula, garam, atau lemak pada produk mereka, mengacu pada aturan BPOM.

    Aturan ini ditargetkan rampung pada tahun ini.

    "Teknis aturan pelabelannya BPOM yang buat, tapi yang industri yang bersangkutan itu yang akan membuat sendiri kemasannya. Kemasannya kan dia memproduksi, dia akan menyebarkan, mendistribusikan, menjual tentu, tapi penjualnya, produsennya, pabriknya yang melabeli itu harus ikut aturan yang kita buat," tutup Taruna.

  • Bulog Akan Jadi Badan Khusus di Bawah Presiden Prabowo, Bapanas Dilebur

    Bulog Akan Jadi Badan Khusus di Bawah Presiden Prabowo, Bapanas Dilebur

    Perum Bulog dikabarkan akan melepaskan statusnya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bertransformasi menjadi badan khusus. Nantinya, Bulog akan langsung berada di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan bahwa rencana strategis ini masih dalam tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Transformasi menjadi badan khusus akan memperluas wewenang Bulog secara signifikan. Ahmad menjelaskan, Bulog berpotensi mengendalikan langsung distribusi dan harga sembilan bahan pokok (sembako).

    Kontrol ini tidak terbatas pada beras dan jagung, tetapi juga mencakup komoditas esensial lainnya seperti telur, minyak goreng, gula, hingga susu dan kedelai.

    “Jadi Bulog ke depan bisa mengelola dan mengendalikan sembilan bahan pokok. Bukan hanya beras dan jagung, tapi nanti ada minyak, gula, telur, sampai dengan susu, bahkan kedelai dan lain sebagainya,” ujar Ahmad saat bicara dalam acara Panen Fest 2026, di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2026).

    Selama ini, peran Bulog sebagai BUMN lebih terfokus pada menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras serta jagung.

    Bulog Mirip Era Orde Baru

    Konsep perubahan status Bulog menjadi badan khusus telah mendapatkan persetujuan dan sedang dibahas di Komisi IV DPR. Presiden Prabowo Subianto juga mendukung penuh gagasan ini.

    Rencananya, Bulog akan diperbesar wewenangnya, menyerupai Badan Urusan Logistik (Bulog) di era Orde Baru.

    “Diharapkan Bulog ke depan menjadi lebih besar. Diharapkannya seperti dulu zamannya Bulog-nya Pak Bustanil Arifin,” tegas Ahmad.

    Ahmad menargetkan pengkajian status Bulog sebagai badan khusus dapat diselesaikan tahun 2026. Ia berharap wacana ini bisa segera terwujud.

    “Mudah-mudahan di tahun 2026 ini bisa terwujud,” katanya.

    Peleburan Badan Pangan Nasional (Bapanas) ke Bulog

    Sebagai bagian dari langkah Bulog menjadi badan khusus, Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan dilebur ke dalam struktur Bulog. Ahmad sempat menjelaskan hal ini sebelumnya.

    Pembahasan peleburan kedua lembaga tersebut telah dilakukan secara internal oleh Komisi IV DPR. Skemanya, dua kedeputian Bapanas akan bergabung ke struktur baru Bulog.

    Deputi yang tersisa akan ditempatkan di Kementerian Pertanian (Kementan).

    “Jadi konsepnya, rencana dari Bapanas ada dua kedeputian yang akan bergabung ke Bulog. Nanti yang satu deputi lagi bergeser ke Kementan, kembali ke Kementan,” kata Ahmad saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).

    Skema Perubahan Status Kelembagaan

    Setelah berubah status menjadi badan, Bulog akan langsung bertanggung jawab kepada Presiden Prabowo Subianto. Kesepakatan ini juga telah dicapai oleh Komisi IV DPR RI.

    Ahmad menerangkan, perubahan status kelembagaan ini akan melalui revisi Undang-Undang Pangan. Proses revisi tersebut kini sedang digodok oleh Komisi IV DPR.

    “Yang mana lembaga beralihnya Bulog nanti jadi lembaga itu adalah kewenangan dari Komisi VI DPR RI, dalam ini yang merancang undang-undangnya. Nanti masuk dalam perubahan undang-undang pangan. Nah sekarang dalam proses penggodokan,” jelas Ahmad.

    Transformasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dengan Bulog sebagai motor utama.

    Perbandingan Peran Bulog: Dulu dan Sekarang

    Perubahan status Bulog dari BUMN menjadi badan khusus mencerminkan perluasan peran yang signifikan, terutama dalam mengendalikan berbagai komoditas pangan.

    Aspek Bulog sebagai BUMN (sebelumnya) Bulog sebagai Badan Khusus (rencana)
    Status Badan Usaha Milik Negara Badan Khusus
    Pertanggungjawaban Kementerian BUMN Langsung kepada Presiden
    Fokus Komoditas Beras dan Jagung Sembilan bahan pokok (beras, jagung, minyak, gula, telur, susu, kedelai, dll.)
    Wewenang Menjaga ketersediaan dan harga Mengelola dan mengendalikan distribusi serta harga
    Lembaga Terkait Terpisah dari Bapanas Bapanas akan dilebur ke Bulog
  • Prabowo Tegaskan Komitmen Turunkan Harga Pangan Nasional

    Prabowo Tegaskan Komitmen Turunkan Harga Pangan Nasional

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya akan memastikan harga pangan terjangkau. Komitmen ini disampaikan dalam acara Mujahadah Kubro 1 Abad Nadhlatul Ulama (NU) yang disiarkan virtual, Minggu (8/2/2026).

    Prabowo bertekad menurunkan harga pangan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dia juga memaparkan kebijakan yang mendukung sektor pertanian. Tujuannya adalah mewujudkan swasembada dan pangan murah.

    Salah satu kebijakan utama adalah menjamin ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian nasional secara signifikan.

    "Kita bisa menjamin pupuk sampai ke semua petani dengan adil dan cukup, dan dengan harga yang kita turunkan," papar Prabowo.

    Hasilnya, swasembada pangan pun dapat terwujud. Cadangan beras di gudang-gudang pemerintah telah menyentuh rekor tertinggi selama Indonesia berdiri.

    "Alhamdulillah, pertama kali dalam sejarah republik kita, cadangan beras kita, di gudang-gudang kita yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia," jelas Prabowo.

    Prabowo juga meyakini, Indonesia bakal swasembada jagung dalam waktu dekat. Targetnya adalah semua pangan penting dapat diproduksi di dalam negeri dalam tiga tahun mendatang.

    Target Swasembada Pangan Nasional

    Pemerintah menargetkan seluruh pangan pokok bisa diproduksi mandiri. Capaian swasembada beras 2025 menjadi landasan optimisme ini.

    "Sejak 31 Desember 2025, Indonesia sekarang swasemada beras dan insyaallah sebentar lagi swasembada jagung dan insyaallah dalam 3 tahun lagi kita akan swasemada pangan semuanya ibu-ibu sekalian," pungkas Prabowo.

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengonfirmasi Indonesia mencapai swasembada beras pada 2025. Hal ini terbukti dari keberlimpahan stok awal beras pada 2026.

    Stok tersebut mencapai 12,529 juta ton atau meningkat 203% dalam dua tahun terakhir. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas kebijakan pangan pemerintah.

    Berikut adalah perbandingan stok beras awal tahun di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir:

    Tahun Stok Awal Beras (Juta Ton) Peningkatan (YoY)
    2024 4,134 –
    2025 8,402 49,12%
    2026 12,529 203,05% (vs 2024)

    Stok beras awal tahun 2026 ini meningkat pesat dalam dua tahun terakhir. Ada peningkatan hingga 203,05% terhadap stok awal tahun 2024. Kala itu, stok berada di angka 4,134 juta ton.

    Sementara terhadap stok awal tahun 2025 telah meningkat 49,12%. Karena stok awal 2025 berada di 8,402 juta ton.