Kementerian Sosial kembali menegaskan adanya pembaruan kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk tahun 2026. Perubahan ini didasarkan pada sistem desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang berdampak signifikan pada status desil 5.
Menurut kebijakan terbaru, masyarakat yang berada pada desil 5 tidak lagi secara otomatis menjadi prioritas penerima bantuan inti seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Informasi ini penting dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait status dan hak bantuan sosial.
Sistem desil sendiri merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terbagi menjadi sepuluh kelompok, mulai dari Desil 1 (paling rentan) hingga Desil 10 (paling sejahtera). Pengelompokan ini menjadi dasar penentuan kelayakan penerima bansos, termasuk PKH, BPNT, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JKN).
Perubahan signifikan pada kriteria penerima manfaat dalam kebijakan bansos 2026 berdampak langsung pada kelompok desil 5. Hal ini menyebabkan perubahan status penerima bantuan setelah pengecekan resmi.
Sebelumnya, masyarakat di desil 5 sering dianggap rentan dan berpeluang menerima sejumlah bansos. Namun, restrukturisasi bantuan tahun 2026 mengubah prioritas. Kini, desil 1–4 menjadi kriteria utama untuk program PKH dan BPNT.
Walaupun desil 5 tidak lagi otomatis menerima PKH atau BPNT pada tahap awal penyaluran tahun ini, masih ada peluang untuk menerima bantuan tertentu melalui asesmen khusus atau program lain, seperti PBI-JKN, yang mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi di luar batasan desil 4.
Kebijakan ini bertujuan memperkuat ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang paling membutuhkan. Evaluasi data terus dilakukan pemerintah untuk mengurangi kesalahan sasaran dan memastikan alokasi sumber daya bansos tepat guna.
Konsekuensi nyata dari perubahan ini adalah KPM yang sebelumnya menerima bantuan tetapi kini berada di desil 5 tidak lagi otomatis menerima PKH atau BPNT pada tahap awal periode 2026. Prioritas dialihkan ke desil 1–4. Beberapa keluarga akan diproses melalui asesmen individual untuk program tertentu, memerlukan verifikasi lebih lanjut terkait kondisi kesehatan atau beban ekonomi.
Pemerintah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan pembaruan data jika status yang tertera dianggap tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Masyarakat diimbau untuk secara mandiri mengecek status desil terbaru melalui saluran resmi yang disediakan Kemensos RI. Berikut caranya:
- Buka situs resmi cekbansos.kemensos.go.id melalui browser di HP.
- Masukkan NIK KTP pada kolom yang tersedia.
- Ketik kode huruf (captcha) yang muncul untuk verifikasi keamanan.
- Tekan tombol “Cari Data”. Sistem akan menampilkan hasil status desil, informasi jenis bantuan yang dapat diterima, dan status penyaluran.
Alternatifnya, masyarakat juga dapat mengunduh aplikasi Cek Bansos (Android dan iOS):
- Daftar akun dengan memasukkan NIK, Nomor KK, alamat sesuai KTP, dan email/HP aktif.
- Unggah foto e-KTP dan selfie sebagai verifikasi identitas.
- Setelah akun aktif, masuk ke aplikasi.
- Pada halaman utama, pilih menu “Cek Bansos” atau “Profil” untuk melihat status desil dan jenis bantuan.
Jika setelah pengecekan status desil menunjukkan desil 5 dan kondisi ekonomi keluarga masih memerlukan bantuan, masyarakat dapat mengajukan permohonan pembaruan data melalui aplikasi resmi atau berkoordinasi dengan pendamping sosial setempat, serta melengkapi dokumen pendukung saat verifikasi lapangan.
Singkatnya, status desil 5 dalam mekanisme penyaluran bansos 2026 telah mengalami perubahan penting. Meski tidak lagi menjadi prioritas utama untuk bantuan seperti PKH dan BPNT, peluang untuk jenis bantuan tertentu masih terbuka melalui verifikasi atau asesmen tambahan. Pengecekan status secara mandiri sangat dianjurkan.
Kemensos menekankan bahwa data kesejahteraan bersifat dinamis dan memerlukan pembaruan agar hak bantuan dapat tersalurkan dengan tepat.