Tag: kebijakan pemerintah

  • Polemik Daging Nonhalal di Medan: Wali Kota Buka Opsi Lapak Gratis untuk Pedagang

    Polemik Daging Nonhalal di Medan: Wali Kota Buka Opsi Lapak Gratis untuk Pedagang

    Wali Kota Medan, Rico Waas, menanggapi polemik yang berkembang terkait narasi pelarangan penjualan daging nonhalal di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa tidak ada larangan penjualan daging nonhalal dan pemerintah kota justru berencana untuk menata serta menyediakan fasilitas bagi para pedagang.

    Rico menyampaikan komitmennya untuk mengakomodasi seluruh pedagang daging. Pemkot Medan akan memfasilitasi penataan yang lebih baik dan profesional, termasuk menyediakan lapak gratis. "Saya sekali lagi menyatakan tidak ada larangan dalam surat edaran tersebut," tegas Rico seperti dilansir detikSumut, Senin (23/2/2026).

    Lebih lanjut, Rico Waas menyatakan keterbukaannya terhadap masukan terkait lokasi penjualan daging nonhalal. Ia menjelaskan bahwa lokasi khusus penjualan daging nonhalal, yang saat ini berpusat di Pasar Petisah dan Pasar Sambu, masih dalam pertimbangan untuk diperluas.

    "Intinya kami juga ingin mendapatkan masukan-masukan, kita buat yang terbaik untuk semua," ujarnya. Opsi penambahan lokasi penjualan yang lebih strategis dan efektif akan terus dikaji bersama.

    Menanggapi kritik dari berbagai organisasi masyarakat, Rico Waas menyatakan sikap terbukanya untuk berdialog. Ia kembali menegaskan bahwa tidak ada pelarangan terhadap aktivitas berjualan daging nonhalal. Penataan yang lebih baik menjadi fokus utama pemerintah kota.

    "Kita terbuka untuk dialog dengan semua pihak. Kita tidak melarang berjualan. Hanya saja mungkin kita tata dengan lebih baik," ungkap Rico. Prinsip keadilan untuk semua pihak menjadi landasan utama dalam pengambilan kebijakan ini, tambahnya.

  • Pembatasan Angkutan Barang Diberlakukan Selama Mudik Lebaran 2026

    Pembatasan Angkutan Barang Diberlakukan Selama Mudik Lebaran 2026

    Pemerintah telah menetapkan pembatasan operasional angkutan barang selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mengatur lalu lintas jalan dan penyeberangan selama masa angkutan Lebaran 2026.

    SKB tersebut ditandatangani oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Korlantas Polri. Pembatasan operasional angkutan barang akan berlaku mulai 13 Maret 2026 hingga 29 Maret 2026, mencakup baik jalan tol maupun jalan arteri.

    Anggota Komisi V DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, menyambut baik kebijakan ini. "Kami mengapresiasi capaian dari Kementerian Perhubungan di Angkutan Lebaran tahun 2025 lalu, dan kami juga meminta jaminan dari Pemerintah dalam keselamatan dan keamanan pemudik di tahun ini, baik melalui darat, laut dan udara," ujarnya pada Senin (23/2/2026).

    Syarief juga menekankan pentingnya pemerintah mengoptimalkan aspek keamanan dan keselamatan di seluruh moda transportasi selama arus mudik dan balik Lebaran. Ia juga meminta peningkatan sarana dan prasarana transportasi untuk mengantisipasi cuaca ekstrem dan meminimalisir risiko kecelakaan.

    Komisi V DPR turut mendorong Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan integrasi antar moda transportasi guna menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pemudik. Optimalisasi pelayanan transportasi dinilai krusial untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode Lebaran.

    Menurut Analis Legislatif Ahli Pertama Badan Keahlian DPR RI, Aris Yan Jaya Mendrofa, pembatasan angkutan barang adalah instrumen penting dalam pengendalian mobilitas nasional. Tujuan utamanya adalah menjaga kelancaran lalu lintas dan meningkatkan keselamatan jalan selama periode Lebaran 2026, yang selalu ditandai dengan lonjakan volume kendaraan.

    Dalam SKB tersebut, pembatasan terutama menyasar kendaraan barang besar dengan tiga sumbu atau lebih, termasuk truk dengan kereta tempelan atau gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang, dan bahan bangunan besar. Aris menjelaskan, kendaraan-kendaraan tersebut tidak diperbolehkan melintas selama masa pembatasan, demi memprioritaskan kelancaran arus mudik dan balik. Kendaraan angkutan barang dengan dua sumbu tetap diizinkan beroperasi untuk mendukung distribusi logistik, dengan pembatasan terhadap pengangkutan komoditas tertentu yang diatur dalam SKB.

    Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk menjamin keselamatan masyarakat dan kelancaran arus mudik serta arus balik, yang menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026.

  • Pembaruan Bansos 2026: Status Desil 5 Tak Lagi Prioritas Utama, Ini yang Perlu Diketahui

    Pembaruan Bansos 2026: Status Desil 5 Tak Lagi Prioritas Utama, Ini yang Perlu Diketahui

    Kementerian Sosial kembali menegaskan adanya pembaruan kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk tahun 2026. Perubahan ini didasarkan pada sistem desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang berdampak signifikan pada status desil 5.

    Menurut kebijakan terbaru, masyarakat yang berada pada desil 5 tidak lagi secara otomatis menjadi prioritas penerima bantuan inti seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Informasi ini penting dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait status dan hak bantuan sosial.

    Sistem desil sendiri merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terbagi menjadi sepuluh kelompok, mulai dari Desil 1 (paling rentan) hingga Desil 10 (paling sejahtera). Pengelompokan ini menjadi dasar penentuan kelayakan penerima bansos, termasuk PKH, BPNT, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JKN).

    Perubahan signifikan pada kriteria penerima manfaat dalam kebijakan bansos 2026 berdampak langsung pada kelompok desil 5. Hal ini menyebabkan perubahan status penerima bantuan setelah pengecekan resmi.

    Sebelumnya, masyarakat di desil 5 sering dianggap rentan dan berpeluang menerima sejumlah bansos. Namun, restrukturisasi bantuan tahun 2026 mengubah prioritas. Kini, desil 1–4 menjadi kriteria utama untuk program PKH dan BPNT.

    Walaupun desil 5 tidak lagi otomatis menerima PKH atau BPNT pada tahap awal penyaluran tahun ini, masih ada peluang untuk menerima bantuan tertentu melalui asesmen khusus atau program lain, seperti PBI-JKN, yang mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi di luar batasan desil 4.

    Kebijakan ini bertujuan memperkuat ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang paling membutuhkan. Evaluasi data terus dilakukan pemerintah untuk mengurangi kesalahan sasaran dan memastikan alokasi sumber daya bansos tepat guna.

    Konsekuensi nyata dari perubahan ini adalah KPM yang sebelumnya menerima bantuan tetapi kini berada di desil 5 tidak lagi otomatis menerima PKH atau BPNT pada tahap awal periode 2026. Prioritas dialihkan ke desil 1–4. Beberapa keluarga akan diproses melalui asesmen individual untuk program tertentu, memerlukan verifikasi lebih lanjut terkait kondisi kesehatan atau beban ekonomi.

    Pemerintah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan pembaruan data jika status yang tertera dianggap tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

    Masyarakat diimbau untuk secara mandiri mengecek status desil terbaru melalui saluran resmi yang disediakan Kemensos RI. Berikut caranya:

    • Buka situs resmi cekbansos.kemensos.go.id melalui browser di HP.
    • Masukkan NIK KTP pada kolom yang tersedia.
    • Ketik kode huruf (captcha) yang muncul untuk verifikasi keamanan.
    • Tekan tombol “Cari Data”. Sistem akan menampilkan hasil status desil, informasi jenis bantuan yang dapat diterima, dan status penyaluran.

    Alternatifnya, masyarakat juga dapat mengunduh aplikasi Cek Bansos (Android dan iOS):

    • Daftar akun dengan memasukkan NIK, Nomor KK, alamat sesuai KTP, dan email/HP aktif.
    • Unggah foto e-KTP dan selfie sebagai verifikasi identitas.
    • Setelah akun aktif, masuk ke aplikasi.
    • Pada halaman utama, pilih menu “Cek Bansos” atau “Profil” untuk melihat status desil dan jenis bantuan.

    Jika setelah pengecekan status desil menunjukkan desil 5 dan kondisi ekonomi keluarga masih memerlukan bantuan, masyarakat dapat mengajukan permohonan pembaruan data melalui aplikasi resmi atau berkoordinasi dengan pendamping sosial setempat, serta melengkapi dokumen pendukung saat verifikasi lapangan.

    Singkatnya, status desil 5 dalam mekanisme penyaluran bansos 2026 telah mengalami perubahan penting. Meski tidak lagi menjadi prioritas utama untuk bantuan seperti PKH dan BPNT, peluang untuk jenis bantuan tertentu masih terbuka melalui verifikasi atau asesmen tambahan. Pengecekan status secara mandiri sangat dianjurkan.

    Kemensos menekankan bahwa data kesejahteraan bersifat dinamis dan memerlukan pembaruan agar hak bantuan dapat tersalurkan dengan tepat.

  • Ironi Impor Etanol AS di Tengah Ambisi Swasembada Energi Indonesia

    Ironi Impor Etanol AS di Tengah Ambisi Swasembada Energi Indonesia

    Komitmen Indonesia untuk mencapai swasembada energi menghadapi tantangan regulasi internasional. Melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART), Indonesia secara hukum terikat untuk mengimpor bahan bakar etanol dari Amerika Serikat (AS), meski pemerintah tengah gencar mendorong kemandirian energi nasional.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebelumnya menargetkan implementasi bahan bakar dengan kandungan etanol 20 persen (E20) pada tahun 2028. Langkah ini dimaksudkan untuk memangkas ketergantungan terhadap impor BBM konvensional. Bahlil menegaskan perlunya kreativitas domestik dalam pengolahan campuran bahan bakar tersebut.

    "Sampai ayam tumbuh gigi, kalau kita enggak kreatif untuk melakukan ini (campuran etanol), enggak akan bisa kita dalam negeri semua," ujar Bahlil pada Sabtu (21/2). Beliau menambahkan bahwa desain besar ini bertujuan agar ke depannya Indonesia hanya perlu mengimpor pada level minyak mentah (crude) saja.

    Namun, naskah final perjanjian ART menunjukkan realitas yang berbeda. Pada Annex III (Article 2.23), Indonesia dilarang menerapkan kebijakan apa pun yang dapat menghalangi masuknya bioetanol dari AS. Selain itu, terdapat jadwal ketat yang mewajibkan Indonesia memasok campuran bioetanol lima persen (E5) pada 2028 dan meningkat menjadi 10 persen (E10) pada 2030.

    Kesepakatan ini tidak hanya mengatur jadwal implementasi, tetapi juga menetapkan kuota volume tertentu. Berdasarkan Annex IV poin B nomor 2, Indonesia diwajibkan menjamin volume impor etanol dari Amerika Serikat melampaui angka 1.000 metrik ton atau setara 1 juta kilogram setiap tahunnya. Jika dikonversi ke satuan volume, jumlah tersebut mencapai sekitar 1,2 juta liter etanol.

    Di sisi lain, upaya peningkatan produksi dalam negeri terus berjalan. PT Pertamina bersama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) telah memulai langkah konkret dengan membangun pabrik bioetanol di kawasan Pabrik Gula Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur. Fasilitas ini diharapkan menjadi tulang punggung produksi etanol domestik di tengah keterikatan perjanjian dagang dengan Negeri Paman Sam tersebut.

  • Pemerintah Percepat Pencairan THR PNS 2026 ke Awal Ramadan, Anggaran Tembus Rp55 Triliun

    Pemerintah Percepat Pencairan THR PNS 2026 ke Awal Ramadan, Anggaran Tembus Rp55 Triliun

    Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk PNS, TNI, dan Polri dipastikan akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) lebih awal pada tahun 2026. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk kebutuhan tersebut, meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun 2025 yang berjumlah Rp49,9 triliun.

    Berbeda dengan pola tahun-tahun sebelumnya yang mencairkan tunjangan pada H-10 Lebaran, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa target penyaluran kali ini digeser ke minggu pertama Ramadan 2026. Dengan estimasi awal puasa jatuh pada 19 Februari 2026, maka dana THR diperkirakan mulai masuk ke rekening penerima pada rentang 28 Februari hingga 10 Maret 2026.

    Kebijakan percepatan ini bertujuan memperkuat kesiapan finansial para pegawai sejak awal bulan suci, jauh sebelum Idul Fitri yang diprediksi jatuh pada 21–22 Maret 2026. Dana jumbo sebesar Rp55 triliun tersebut diperuntukkan bagi PNS pusat dan daerah, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, hingga para pensiunan.

    Secara teknis, pemberian THR ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Komponen yang diterima mencakup gaji pokok, tunjangan tetap, serta tunjangan kinerja sebesar 100 persen bagi personel TNI-Polri, hakim, dan ASN di tingkat pusat.

    Untuk ASN di lingkup pemerintah daerah, besaran tunjangan akan disesuaikan dengan kemampuan kas daerah masing-masing namun tetap mengikuti skema serupa. Sementara itu, kelompok purnabakti atau pensiunan akan menerima THR dengan nominal yang setara dengan pembayaran gaji pensiun bulanan mereka.

    Tahun Anggaran Alokasi Dana THR
    2025 Rp49,9 Triliun
    2026 Rp55 Triliun

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa langkah ini merupakan strategi baru pemerintah untuk memastikan distribusi kesejahteraan bagi abdi negara berjalan lebih efektif guna mendukung kebutuhan selama bulan Ramadan hingga hari raya.

  • 3 Provinsi Terapkan Pemutihan Pajak Kendaraan Awal 2026: Aceh, Bali, dan Sultra

    3 Provinsi Terapkan Pemutihan Pajak Kendaraan Awal 2026: Aceh, Bali, dan Sultra

    Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia mulai menggulirkan program pemutihan dan diskon pajak kendaraan bermotor pada awal tahun 2026. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban finansial pemilik kendaraan sekaligus mempermudah proses administrasi seperti balik nama dan perpanjangan STNK.

    Provinsi Aceh menjadi salah satu daerah yang memperpanjang masa pemberian keringanan pajak hingga 30 April 2026. Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh No. 25 Tahun 2025, wajib pajak dapat menikmati penghapusan tunggakan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 100 persen, kecuali bagi kendaraan yang akan dimutasikan ke luar daerah.

    Selain penghapusan tunggakan pokok, Pemerintah Provinsi Aceh juga meniadakan sanksi administratif berupa denda bagi kendaraan lama maupun kendaraan baru. Kebijakan ini juga mencakup pembebasan pajak progresif bagi pemilik kendaraan baru yang seharusnya terkena ketentuan tersebut.

    Langkah serupa diambil oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2025. Terhitung sejak 5 Januari 2026, masyarakat Bali bisa mendapatkan pengurangan pokok PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Namun, fasilitas pengurangan pokok pajak ini khusus diberikan kepada wajib pajak yang tidak memiliki riwayat tunggakan pada tahun-tahun sebelumnya.

    Sementara itu, Sulawesi Tenggara menjalankan program pemutihan dengan sasaran yang lebih spesifik. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 100.3.3.1/107 Tahun 2025, program yang berlangsung hingga April 2026 ini diprioritaskan untuk kalangan pelajar dan mahasiswa.

    Pemerintah setempat memberikan relaksasi administrasi agar para generasi muda dapat tetap fokus mengenyam pendidikan tanpa terbebani tunggakan pajak kendaraan. Untuk memanfaatkan program ini, pemohon wajib menyertakan dokumen pendukung berupa KTP, STNK asli atas nama yang bersangkutan, kartu pelajar atau kartu mahasiswa, serta BPKB.

  • Aturan Jam Kerja ASN Ramadan 2026: Total 32,5 Jam Per Minggu dan Skema WFA Lebaran

    Aturan Jam Kerja ASN Ramadan 2026: Total 32,5 Jam Per Minggu dan Skema WFA Lebaran

    Aparatur Sipil Negara (ASN) akan menjalani penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadan 2026. Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN.

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui akun media sosial resminya merinci jadwal kerja selama bulan suci tersebut. Pada hari Senin hingga Kamis, ASN mulai bertugas pukul 08.00 hingga 15.00 dengan durasi istirahat 30 menit. Sementara pada hari Jumat, jam kerja ditetapkan mulai pukul 08.00 sampai 15.30 dengan waktu istirahat lebih lama, yakni 60 menit.

    Secara akumulatif, total jam kerja instansi pemerintah dan ASN selama Ramadan ditetapkan sebanyak 32,5 jam dalam satu minggu, di luar waktu istirahat. Kewenangan rincian teknis pelaksanaan harian berada di tangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pimpinan instansi masing-masing.

    Khusus unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat atau dukungan operasional, penetapan jam kerja oleh PPK harus terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Menteri PANRB. Pemerintah menekankan agar seluruh instansi tetap menjamin optimalisasi pelayanan publik dan pencapaian target kinerja meski dalam masa Ramadan.

    Selain pengaturan jam kerja, pemerintah juga memperkenalkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) untuk mendukung kelancaran mobilitas selama masa libur nasional dan cuti bersama Lebaran 2026. Penyesuaian tugas ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026.

    Terdapat lima hari jadwal WFA bagi ASN, yaitu pada tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026. Kebijakan ini ditekankan bukan sebagai tambahan hari libur, melainkan pengaturan kerja berbasis kepentingan publik. Implementasinya dilakukan secara mandiri dan selektif oleh pimpinan instansi sesuai dengan karakteristik layanan dan tugas masing-masing pegawai.

  • Hanya Rp143 Ribu per Tahun, Intip Rincian Pajak BYD Atto 3 pada 2026

    Hanya Rp143 Ribu per Tahun, Intip Rincian Pajak BYD Atto 3 pada 2026

    Biaya operasional mobil listrik BYD Atto 3 dipastikan tetap terjangkau hingga tahun 2026 mendatang. Berdasarkan data Samsat Jakarta, pemilik kendaraan ini hanya dibebankan biaya tahunan sebesar Rp143.000. Angka tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan periode pajak 2025.

    Rendahnya biaya pajak ini dikarenakan komponen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk BYD Atto 3 masih dipatok sebesar nol rupiah. Hal ini berlaku bagi unit yang terdaftar sebagai kendaraan pertama atas nama perusahaan di wilayah Jakarta. Satu-satunya biaya yang wajib dibayarkan pemilik hanyalah Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

    Kebijakan istimewa ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8 Tahun 2024. Regulasi tersebut mengatur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Pajak Alat Berat Tahun 2024.

    Pasal 10 dalam aturan tersebut menegaskan, "Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk orang, barang, angkutan umum orang, dan angkutan umum barang ditetapkan sebesar 0 persen dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB."

    Pembebasan pajak ini tidak hanya spesifik untuk model Atto 3, melainkan mencakup seluruh jenis mobil listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicles/BEV) di Indonesia, termasuk kendaraan mewah dengan harga miliaran rupiah. Langkah pemerintah memberikan insentif pajak ini bertujuan mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan tanpa emisi gas buang.

    Meskipun saat ini belum ada batas waktu resmi mengenai berakhirnya kebijakan pajak nol persen, biaya tahunan mobil listrik berpotensi berubah di masa depan. Jika pemerintah menerbitkan aturan baru, skema pengenaan pajak kendaraan listrik bisa saja disesuaikan hingga mendekati besaran pajak mobil bermesin konvensional.

  • Menteri Keuangan Targetkan THR ASN 2026 Cair Pekan Pertama Ramadan

    Menteri Keuangan Targetkan THR ASN 2026 Cair Pekan Pertama Ramadan

    Pemerintah memberikan sinyal positif terkait percepatan jadwal penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026. Berbeda dengan pola tahun-tahun sebelumnya yang biasanya dilakukan dua minggu menjelang Lebaran, tahun ini pembayaran diupayakan lebih awal.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan dana tunjangan tersebut sudah mulai mengalir ke rekening pegawai pada awal bulan puasa. Hal ini disampaikan saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.

    "(Jadwal pencairan THR ASN 2026) minggu pertama puasa," ujar Purbaya pada Rabu (18/2/2026). Meskipun tanggal spesifiknya masih menunggu keputusan resmi, Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk menyalurkan dana tersebut di fase awal Ramadan setelah mengikuti forum Indonesia Economic Outlook.

    Regulasi mengenai pemberian tunjangan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Komponen yang diterima para aparatur meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja hingga 100 persen bagi personel TNI, Polri, Hakim, dan ASN di tingkat pusat.

    Adapun untuk pegawai di lingkup pemerintah daerah, besaran tunjangan akan menyesuaikan dengan kondisi fiskal masing-masing wilayah. Sementara itu, kelompok pensiunan akan menerima besaran THR senilai satu bulan uang pensiun. Berikut adalah estimasi besaran THR berdasarkan golongan:

    Golongan I Rp2,2 juta – Rp2,8 juta
    Golongan II Rp3 juta – Rp4 juta
    Golongan III Rp3,8 juta – Rp5,4 juta
    Golongan IV Rp5,8 juta – Rp7,8 juta

    Mekanisme penyaluran akan dilakukan secara bertahap melalui instansi masing-masing. ASN pusat akan menerima dana lewat kementerian atau lembaga tempat bernaung, sedangkan ASN daerah melalui pemerintah daerah setempat dengan tetap mematuhi regulasi pemerintah pusat. Seluruh dana akan langsung ditransfer ke rekening pribadi pegawai sesuai dengan kesiapan administrasi tiap instansi.

  • Pemerintah Imbau ASN dan Pegawai Swasta Terapkan WFA Selama Periode Nyepi-Lebaran 2026

    Pemerintah Imbau ASN dan Pegawai Swasta Terapkan WFA Selama Periode Nyepi-Lebaran 2026

    Pemerintah secara resmi mengimbau seluruh pekerja, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun sektor swasta, untuk menerapkan skema kerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) selama periode libur Hari Suci Nyepi dan Idul Fitri 2026. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurai kepadatan mobilitas masyarakat tanpa mengesampingkan produktivitas kerja di berbagai sektor.

    Kementerian Sekretariat Negara melalui akun resmi Instagram @kemensetneg.ri menjelaskan bahwa fleksibilitas ini bertujuan mendukung kelancaran pergerakan publik. "Kebijakan fleksibilitas kerja ini bertujuan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus menjaga produktivitas kerja pemerintahan dan sektor industri lain dengan menyesuaikan kebijakan masing-masing perusahaan," tulis pihak Setneg pada Kamis (19/2/2026).

    Implementasi WFA tersebut disarankan terbagi dalam dua periode utama. Tahap pertama dianjurkan pada 16-17 Maret 2026, sesaat sebelum memasuki rangkaian libur panjang. Tahap kedua diusulkan pada 25-27 Maret 2026, atau tepat setelah berakhirnya masa libur nasional Nyepi dan Lebaran.

    Pemerintah sendiri telah menetapkan jadwal libur resmi dan cuti bersama Nyepi pada 18-20 Maret 2026. Sementara itu, rangkaian libur dan cuti bersama untuk Hari Raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 21-24 Maret 2026.

    Pelaksanaan WFA ini mengacu pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 2 Tahun 2026 dan SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/II/2026. Terdapat poin-poin spesifik yang wajib dipatuhi oleh masing-masing sektor agar operasional tetap berjalan optimal.

    Kategori Pekerja Aturan Utama Pelaksanaan WFA
    ASN (Aparatur Sipil Negara) Wajib menjamin pelayanan publik esensial tetap dapat diakses, bertanggung jawab penuh atas tugas, mengoptimalkan sistem elektronik, menginformasikan perubahan jadwal layanan ke publik, dan tetap membuka kanal pengaduan.
    Pekerja Swasta Sektor esensial (kesehatan, logistik, manufaktur, dll) dapat dikecualikan. WFA tidak memotong cuti tahunan, upah diberikan penuh sesuai kesepakatan, dan pengawasan jam kerja diatur oleh internal perusahaan.

    Pemerintah menekankan bahwa bagi sektor swasta, kebijakan ini tetap harus menyesuaikan dengan karakteristik operasional masing-masing perusahaan. Khusus sektor kritikal seperti transportasi, keamanan, perhotelan, hingga pusat perbelanjaan, operasional tetap berjalan sesuai kebutuhan lapangan meski imbauan WFA berlaku secara nasional.