Tag: Kebijakan Publik

  • Mendagri Tito Karnavian Minta Jajaran Dukung Penuh Transformasi Kebijakan Presiden Prabowo

    Mendagri Tito Karnavian Minta Jajaran Dukung Penuh Transformasi Kebijakan Presiden Prabowo

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung penuh transformasi dan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini krusial dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan.

    Dukungan tersebut mencakup keselarasan program pemerintah daerah (Pemda) dengan arah kebijakan Presiden. Pesan ini disampaikan Tito saat pelantikan Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta Pejabat Administrator di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

    Tito menekankan pentingnya memahami pemikiran strategis Presiden. Khususnya dalam menghadapi dinamika geopolitik global dan perubahan paradigma pembangunan.

    Ia menyebut transformasi, bahkan revolusi dalam cara berpikir dan bekerja, sebagai kata kunci utama. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang unggul dalam mengelola administrasi pemerintahan merupakan syarat tata kelola negara yang baik.

    “Artinya perubahan yang sangat mendasar, yang akan bergerak cepat, revolutif,” ujar Tito, Kamis (12/2/2026).

    Penguatan Ketahanan Nasional dan Kemandirian

    Dalam konteks global yang kompetitif, Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional dan kemandirian di berbagai sektor. Konsep ini meliputi pertahanan, pangan, energi, dan ekonomi.

    Presiden Prabowo Subianto disebut telah banyak melahirkan program yang mengarah pada penguatan ketahanan tersebut. Kemendagri memiliki peran strategis untuk mengawal daerah agar sejalan dengan arah kebijakan.

    Seluruh jajaran diminta memahami paradigma besar yang sedang dibangun pemerintah. Termasuk penguatan ekonomi sosial kerakyatan yang berpihak kepada masyarakat luas.

    “Semuanya harus paham, kalau tidak akan terjebak dalam pemikiran sektoral,” tegasnya.

    Kebijakan Berorientasi Ekonomi Sosial Kerakyatan

    Perubahan arah kebijakan menuju ekonomi sosial kerakyatan menuntut peran aktif pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Intervensi negara dinilai penting untuk memperkuat kelompok masyarakat dengan daya beli rendah.

    “Semua kebijakan beliau (Presiden) berorientasi kepada ciri khas sosialisme kerakyatan adalah adanya intervensi pemerintah, campur tangan pemerintah dalam ekonomi, dalam pasar,” jelasnya.

    Sinergi Kebijakan Daerah

    Tabel berikut menguraikan fokus utama kebijakan yang harus diselaraskan Kemendagri di daerah:

    Aspek Kebijakan Target Utama Peran Kemendagri
    Ekonomi Sosial Kerakyatan Peningkatan kesejahteraan masyarakat, intervensi pasar Memastikan program prorakyat di daerah
    Ketahanan Nasional Pangan, energi, ekonomi Mengawal daerah agar sejalan dengan arah pusat
    Self-Reliance Mandiri, berdiri di atas kaki sendiri Sosialisasi dan implementasi di tingkat daerah
    Transformasi Kerja Perubahan pola pikir dan cara kerja ASN Mendorong adaptasi dan inovasi

    Kemendagri harus memastikan kebijakan di daerah selaras dengan program-program prorakyat Presiden. Seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, hingga DPRD perlu memahami arah perubahan ini.

    Hal ini bertujuan agar program pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat. “Semuanya harus mengarah kepada satu titik itu, itu ekonomi sosial kerakyatan dan tadi dalam konteks internasional kita harus mengedepankan konsep self-reliance mampu berdiri di atas kaki sendiri, mandiri,” tandasnya.

  • Aktivis Nilai Kebijakan Responsif Gubernur Banten Andra Soni Mempercepat Visi Banten Maju

    Aktivis Nilai Kebijakan Responsif Gubernur Banten Andra Soni Mempercepat Visi Banten Maju

    Aktivis antikorupsi, Ade Irawan, menyoroti setahun kepemimpinan Gubernur Banten, Andra Soni. Ia menilai Andra Soni berhasil memberikan corak tersendiri dengan kebijakan yang responsif terhadap keluhan masyarakat.

    Sikap responsif ini dianggap sebagai poin plus utama bagi Andra Soni sebagai pelayan publik.

    Menurut Ade, pendekatan tersebut dapat mengakselerasi terwujudnya visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi di provinsi ini.

    “Selama setahun, Gubernur Andra Soni hadir di masyarakat, mendengarkan keluhan publik, hadir di agenda-agenda publik, gubernur sangat merespons berbagai keluhan publik,” ujar Ade Irawan, Kamis (12/2/2026).

    Ade menilai, responsivitas Gubernur Andra Soni berhasil membangun jembatan komunikasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini memastikan kebutuhan riil warga dapat segera diterjemahkan menjadi kebijakan konkret.

    Pemerintah provinsi diharapkan mampu memetakan kebijakan mendesak yang dibutuhkan warga. Dengan begitu, sasaran dan dampak kebijakan akan langsung terasa, mempercepat realisasi visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi.

    Program Prioritas Pendidikan Gratis

    Ade Irawan juga secara khusus menyoroti program prioritas Gubernur Andra Soni terkait Sekolah Gratis. Program ini mencakup SMA, SMK, dan SKh swasta, yang dinilai menjadi pembeda dengan kepala daerah lain.

    Saat ini, Pemerintah Provinsi Banten sedang mempersiapkan pemberlakuan sekolah gratis untuk Madrasah Aliyah.

    Pekerjaan Rumah Pemerataan SDM

    Meskipun demikian, Ade menekankan bahwa pekerjaan rumah selanjutnya adalah pemerataan sumber daya manusia (SDM). Program pendidikan harus mampu mendorong peningkatan kualitas SDM.

    “Bagaimana program ini bisa mendorong pada peningkatan kualitasnya, peningkatan pada sumber dayanya. Karena peningkatan SDM bisa mendorong meningkatnya IPM. Program sekolah gratis yang digagas Andra Soni salah satu pendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Banten menjadi 77,25 atau masuk kategori tinggi,” ujarnya.

    Program sekolah gratis perlu diiringi dengan pemerataan kualitas siswa, guru, serta sarana penunjang pembangunan manusia. Pemprov Banten diharapkan menjadi motor utama dalam peningkatan kualitas tenaga pendidik.

    Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik

    Guru-guru di sekolah swasta, menurut Ade, memerlukan pelatihan, workshop, dan akses pengembangan kapasitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan masyarakat tidak hanya mendapatkan akses pendidikan gratis, tetapi juga peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

    “Jadi, masyarakat mendapatkan akses pendidikan gratis dan juga mendapatkan peningkatan kualitas. Tujuannya adalah peningkatan kemampuan atau skil bukan hanya siswanya tapi tenaga pendidiknya,” tambahnya.

    Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Bersih

    Ade juga mengingatkan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan sebagai upaya pencegahan korupsi. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) dan hasil Monitoring Controlling Surveillance Prevention (MCSP), upaya penguatan tata kelola harus terus dilakukan.

    Andra Soni diharapkan mampu fokus pada tata kelola pemerintahan yang bersih. Tujuannya agar tidak hanya dikenal sebagai kepala daerah yang dekat dengan masyarakat, tetapi juga mampu melakukan reformasi tata kelola kebijakan.

    Ini penting mengingat rekam jejak Provinsi Banten terkait isu-isu korupsi. Penguatan tata kelola akan menjadikan pencegahan antikorupsi sebagai semangat dan perilaku bersama.

    Capaian dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten

    Berikut adalah beberapa indikator terkait pembangunan manusia di Banten:

    Indikator Keterangan
    Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten 77,25 (Kategori Tinggi)
    Program Pendorong IPM Sekolah Gratis untuk SMA, SMK, SKh Swasta
    Program Dalam Proses Pemberlakuan Sekolah Gratis untuk Madrasah Aliyah
    Pekerjaan Rumah Mendesak Pemerataan Kualitas SDM (siswa, guru, sarana)
  • DPR Minta Pemerintah Perkuat Industri Pertahanan Nasional

    DPR Minta Pemerintah Perkuat Industri Pertahanan Nasional

    Pemerintah didesak untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Penguatan sektor ini dinilai krusial untuk mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat rantai pasok nasional. Hal ini sekaligus menjaga ketahanan negara dalam jangka panjang.

    Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menegaskan bahwa industri pertahanan harus menjadi bagian strategi besar kemandirian nasional. Dukungan pemerintah harus konsisten dan menyeluruh.

    Dave Laksono menyatakan dukungan itu meliputi kebijakan, anggaran, dan pembiayaan. Sektor ini penting untuk mewujudkan kemandirian bangsa.

    "Sektor ini ditempatkan sebagai bagian penting dari upaya mewujudkan kemandirian bangsa, dengan dukungan kebijakan yang konsisten, anggaran yang berkesinambungan, serta sinergi antara BUMN, BUMS, dan sektor keuangan," kata Dave dikutip dari Antara, Kamis (12/2/2026).

    Penguatan industri pertahanan memerlukan kebijakan strategis yang dijalankan konsisten. Ini termasuk implementasi UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

    Undang-undang tersebut secara khusus mengatur kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu dioptimalkan.

    TKDN harus dioptimalkan dalam setiap pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Penting juga penyusunan roadmap jangka panjang industri pertahanan nasional.

    Roadmap tersebut harus terintegrasi antara Kementerian Pertahanan, BUMN, swasta, dan lembaga riset. Insentif fiskal dan non-fiskal juga diperlukan.

    Insentif berupa kemudahan pajak serta dukungan riset dan pengembangan (R&D) berfungsi memperkuat daya saing industri. Transfer of technology (ToT) harus dilakukan terukur.

    "Bukan sekadar perakitan, tetapi penguasaan desain dan rekayasa," ujarnya.

    Dari sisi anggaran, dukungan pemerintah tidak hanya untuk belanja operasional. Dukungan juga diarahkan pada pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

    Sinergi BUMN dan Swasta

    Saat ini, skema pembiayaan baru mulai dijalankan melalui kerja sama pemerintah, BUMN, dan mitra swasta. Sejumlah proyek strategis telah berjalan.

    Proyek tersebut meliputi kapal perang, kendaraan tempur, dan pesawat angkut. Pola pembiayaan campuran semakin memperkokoh fondasi industri pertahanan nasional.

    Pengadaan alutsista tanpa impor masih menghadapi tantangan ketersediaan komponen tertentu. Meskipun begitu, tren produksi lokal terus meningkat.

    Beberapa BUMN seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia menunjukkan kemampuan memproduksi alutsista. Kandungan lokal produknya semakin besar.

    "Peran BUMN pertahanan menjadi tulang punggung utama dalam produksi alutsista, sementara BUMS hadir sebagai mitra strategis yang memperkuat rantai pasok melalui penyediaan komponen, teknologi, dan inovasi. Sinergi antara keduanya menjadi kunci agar industri pertahanan nasional tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga berpeluang menembus pasar internasional," ujar Dave.

    Beberapa BUMN industri pertahanan meningkatkan kapasitas produksi. Mulai dari kendaraan taktis, kapal perang, hingga pesawat seperti CN-235 dan NC-212.

    Di sektor swasta, PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (NKRI) di Bandung menjadi pemain rantai pasok nasional. Perusahaan ini telah mengantongi lisensi resmi Kementerian Pertahanan.

    PT NKRI memproduksi selongsong peluru, proyektil, serta komponen mekanik presisi. Produknya untuk pesawat, kapal, dan kendaraan taktis.

    Kehadiran pabrik PT NKRI membantu mengurangi ketergantungan pemasok luar negeri. Selain itu, porsi anggaran pertahanan yang berputar di dalam negeri meningkat.

    PT Republik Defensindo juga muncul sebagai pemain swasta strategis. Perusahaan ini memproduksi kendaraan militer khusus.

    Produknya mulai dari rantis 4×4, truk angkut tentara, hingga prototipe kendaraan amfibi berantai. Pada 2020, PT Republik Defensindo berkolaborasi dengan BUMN pertahanan.

    Kolaborasi ini dalam pembangunan fasilitas produksi amunisi kaliber 9×19 mm terpadu. Ini menandai keterlibatan swasta nasional tidak hanya di sektor kendaraan, tetapi juga munisi.

    Tantangan dan Harapan

    Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, menilai dukungan anggaran pertahanan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penguatan modernisasi alutsista.

    Skema pembiayaan kreatif seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) serta penyertaan modal negara (PMN) sudah berjalan.

    "Namun yang harus kita dorong ke depan adalah agar pembiayaan tidak hanya untuk membeli produk jadi, tetapi memperbesar kapasitas produksi nasional dan investasi teknologi," kata Oleh.

    Indonesia sudah mampu memproduksi beberapa jenis alutsista dan suku cadang secara lokal. Terutama kendaraan taktis, amunisi, kapal patroli, serta layanan perawatan.

    Ini termasuk overhaul (MRO). Namun, untuk sistem persenjataan berteknologi tinggi, Indonesia masih membutuhkan kolaborasi internasional.

    Contohnya radar canggih, jet tempur generasi terbaru, dan sistem pertahanan udara jarak jauh.

    Aspek Industri Pertahanan Keterangan
    Kemandirian Nasional Prioritas utama, kurangi ketergantungan impor
    Kebijakan Strategis Implementasi UU No. 16/2012, optimasi TKDN
    Anggaran & Pembiayaan Dukungan konsisten, skema campuran pemerintah-BUMN-swasta
    Sinergi Kerja sama BUMN, BUMS, dan lembaga riset
    Transfer of Technology (ToT) Penguasaan desain dan rekayasa, bukan sekadar perakitan
    Produksi Lokal Peningkatan kemampuan BUMN (Pindad, PTDI, PAL), peran swasta (NKRI, Republik Defensindo)

    Peran BUMN industri pertahanan saat ini signifikan. Namun, perlu diperkuat melalui konsolidasi dan sinergi rantai pasok. Keterlibatan BUMS perlu diperluas.

    Ini agar industri pertahanan nasional tidak hanya bergantung pada beberapa perusahaan besar. Dukungan perbankan dan lembaga keuangan nasional juga penting.

    Industri pertahanan membutuhkan pembiayaan jangka panjang dengan risiko terukur.

  • Mensos Gus Ipul Paparkan Pembaruan Data PBI-JK di DPR RI

    Mensos Gus Ipul Paparkan Pembaruan Data PBI-JK di DPR RI

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memaparkan pembaruan data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dalam Sarasehan Kesehatan Nasional di DPR RI. Penataan data tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Gus Ipul menegaskan tugas Kementerian Sosial berkaitan langsung dengan amanat Pasal 34 UUD 1945. Pasal tersebut mewajibkan negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar, yang diimplementasikan melalui berbagai program perlindungan dan jaminan sosial.

    "Kami diberi mandat oleh Presiden untuk melaksanakan Pasal 34 UUD 1945. Salah satu implementasinya adalah penyelenggaraan jaminan kesehatan sosial," ujar Gus Ipul, Kamis (12/2/2026).

    Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN. Data ini dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan menjadi rujukan utama bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam menyalurkan berbagai intervensi sosial.

    "Sejak itu seluruh intervensi sosial harus mengacu pada DTSEN. Data ini memang belum sempurna, tetapi terus diperbaiki melalui verifikasi, validasi, dan ground check," katanya.

    Dalam pelaksanaan PBI-JK, Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi data penerima berdasarkan DTSEN. Data yang telah ditetapkan kemudian disampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk diteruskan kepada BPJS Kesehatan.

    Pembayaran iuran PBI-JK yang bersumber dari APBN dilakukan melalui Kementerian Kesehatan. Hal ini memastikan proses penyaluran bantuan berjalan sesuai prosedur.

    Cakupan dan Anggaran PBI-JK

    Saat ini, jumlah peserta PBI-JK yang dibiayai APBN tercatat sebanyak 96,8 juta jiwa. Nilai iuran mencapai lebih dari Rp4 triliun per bulan.

    Jika digabungkan dengan peserta yang dibiayai melalui APBD, total penerima pembiayaan jaminan kesehatan dari anggaran negara mencapai lebih dari 150 juta jiwa. Angka ini setara dengan sekitar 55 persen dari total penduduk Indonesia.

    "Artinya lebih dari separuh penduduk Indonesia pembiayaan jaminan kesehatannya dibantu oleh uang negara, baik melalui APBN maupun APBD," ujarnya.

    Optimalisasi Data dan Penyesuaian Penerima

    Gus Ipul menjelaskan, dalam DTSEN penduduk dikelompokkan ke dalam desil 1 hingga desil 10 berdasarkan tingkat kesejahteraan. Program PBI-JK diprioritaskan bagi masyarakat pada desil 1 sampai desil 5.

    Dari hasil pemadanan data, ditemukan sekitar 54 juta jiwa pada desil 1-5 yang sebelumnya belum menerima PBI-JK. Di sisi lain, lebih dari 15 juta jiwa pada desil 6-10 masih tercatat sebagai penerima bantuan tersebut.

    Berikut adalah perbandingan data penerima PBI-JK sebelum dan sesudah penyesuaian DTSEN:

    Kategori Sebelum Penyesuaian (Juta Jiwa) Setelah Penyesuaian (Juta Jiwa)
    Belum Menerima PBI-JK (Desil 1-5) 54 Meningkat
    Menerima PBI-JK (Desil 6-10) >15 ~0.045

    "Sekarang inclusion error turun signifikan. Penerima dari desil 6-10 tinggal sekitar 45 ribu lebih, sementara penerima di desil 1 dan desil 2 meningkat setelah penyesuaian berbasis DTSEN," jelasnya.

    Selain itu, Mensos menyampaikan adanya mekanisme reaktivasi bagi peserta nonaktif. Kebijakan ini termasuk reaktivasi terhadap lebih dari 106 ribu peserta dengan penyakit kronis dan katastropik.

    Langkah ini memastikan mereka tetap dapat mengakses layanan kesehatan, sembari proses verifikasi lanjutan dilakukan. Penetapan penerima manfaat dilakukan Kementerian Sosial berdasarkan DTSEN melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. Data kemudian diteruskan kepada Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

  • Pengakuan Eksistensi Masyarakat Adat di Indonesia Terus Hadapi Persoalan Serius

    Pengakuan Eksistensi Masyarakat Adat di Indonesia Terus Hadapi Persoalan Serius

    Eksistensi masyarakat adat sebagai komunitas warga yang mendahului negara, hingga kini masih menyisakan banyak persoalan di Indonesia. Berbagai kasus pembatasan akses dan ketidakpastian pemenuhan hak terus mencuat.

    Peminggiran atas ruang hidup mereka juga menjadi catatan serius dalam perjalanan kebangsaan. Entitas kekuasaan baru bernama negara kerap merebut ruang hidup masyarakat adat dengan dalih kepentingan kolektif.

    Partikularitas yang telah ada lebih dahulu sering kali dikorbankan demi kolektivitas. Padahal, kolektivitas tersebut justru hadir belakangan. Logika semacam ini membuat yang lokal dan spesifik dianggap harus tunduk pada kepentingan bersama.

    Artikel ini mengajak kita merefleksikan kembali makna kewargaan masyarakat adat. Terutama di tengah narasi yang terus-menerus mengamplifikasi 'kolektivitas'.

    Narasi ini dalam banyak kasus dipertukarkan secara problematik dengan istilah 'demi kepentingan yang lebih luas'. Padahal, keduanya memiliki makna berbeda.

    Hiariej, E., dkk. (2016), merujuk pada sejumlah sarjana, menyebutkan tiga perspektif utama dalam studi kewargaan. Perspektif liberal menekankan pemenuhan akses terhadap hak-hak dasar individu, terutama hak sipil dan politik.

    Perspektif republikan menekankan pentingnya kolektivitas dan universalitas kehidupan bersama dalam suatu komunitas politik. Sementara itu, perspektif komunitarian menyoroti arti penting identitas partikular.

    Identitas-identitas partikular tidak boleh diabaikan atau bahkan ditindas atas nama kolektivitas. Dalam konteks bangsa multikultural seperti Indonesia, perspektif komunitarian menjadi sangat relevan.

    Ini untuk merefleksikan realitas kehidupan sosial-politik mutakhir. Di tengah kritik terhadap kegagalan negara dalam mengelola pembangunan, banyak pihak kembali melirik praktik masyarakat adat.

    Praktik pengelolaan ruang hidup yang telah lama dijalankan oleh masyarakat adat mulai mendapat perhatian. Pengetahuan lokal yang terpinggirkan kini kembali dilirik banyak pihak.

    Ini termasuk tata ruang yang berpihak pada keseimbangan ekologis, politik pangan berkelanjutan, hingga cara pandang memuliakan hutan dan alam.

    Kristian Stokke, sebagaimana dikutip oleh Hiariej, E., dkk. (2016), mengidentifikasi empat dimensi kunci kewargaan. Dimensi tersebut meliputi keanggotaan (membership), status legal, hak-hak, dan partisipasi.

    Dua dimensi pertama berkaitan dengan inklusi secara kultural dan legal ke dalam komunitas warga negara. Dua dimensi berikutnya berkaitan dengan entitlements dan responsibilities yang melekat pada kewargaan itu sendiri.

    Dalam konteks masyarakat adat, keempat dimensi tersebut memiliki makna sangat penting. Dimensi-dimensi ini sebagai penanda tegas antara "orang dalam" dan "orang luar" dalam komunitas.

    Keberlangsungan dan eksistensi komunitas masyarakat adat sangat ditentukan oleh komitmen setiap anggotanya. Komitmen terhadap nilai-nilai, norma, dan praktik hidup yang telah terlembaga secara turun-temurun menjadi kunci.

    Kewargaan, dengan demikian, tidak berhenti pada status administratif. Melainkan hidup sebagai relasi sosial dan etis yang terus dipraktikkan dalam keseharian anggota masyarakat adat.

    Dimensi Kunci Kewargaan

    Dimensi Kewargaan Penjelasan
    Keanggotaan (Membership) Inklusi kultural ke dalam komunitas warga negara
    Status Legal Inklusi hukum ke dalam komunitas warga negara
    Hak-hak Entitlements yang melekat pada kewargaan
    Partisipasi Responsibilities yang melekat pada kewargaan

    Refleksi atas Kepentingan Bersama

    Proyek politik kewargaan bangsa Indonesia sejatinya berakar pada banyak partikularitas. Ini terlihat dari bentang alam, ancaman bencana, proses sosial, budaya politik, tradisi kepemimpinan, serta ekspresi spiritualitas yang tidak tunggal.

    Karena itu, definisi kepentingan kolektif seharusnya tidak dirumuskan dengan mengeksklusi keberagaman. Apalagi dengan menawarkan identitas kolektif baru yang seragam dan semu.

    Sebaliknya, kepentingan bersama perlu dibangun dengan mengangkat dan merajut berbagai kekayaan lokalitas. Hal ini menjadi apa yang oleh Stevenson (2003) disebut sebagai common culture.

    Common culture adalah kebudayaan bersama yang tumbuh dari perjumpaan antarpartikularitas, bukan dari penyeragaman. Dalam kerangka ini, masyarakat adat tidak ditempatkan sebagai pengecualian dalam proyek kebangsaan.

    Masyarakat adat justru bagian sah dari komunitas politik yang turut membentuk makna kewargaan itu sendiri. Membaca kewargaan masyarakat adat melalui kerangka politik kewargaan memperlihatkan persoalan utamanya.

    Persoalan utamanya bukan semata absennya pengakuan. Melainkan cara negara mendefinisikan dan mengoperasikan kepentingan bersama. Ketika kolektivitas dimaknai secara sempit, sebagai sesuatu yang teknokratis dan abstrak.

    Serta berjarak dari konteks lokal, masyarakat adat kerap diposisikan sebagai hambatan. Bukan sebagai bagian dari komunitas warga yang seharusnya diakui keberadaannya.

    Padahal, dalam masyarakat adat, kewargaan justru dijalankan melalui relasi yang konkret. Relasi antara manusia dan alam, antara individu dan komunitas, serta antara hak dan tanggung jawab.

    Semua relasi ini dilekatkan pada praktik hidup sehari-hari. Di titik ini, kewargaan tidak berhenti pada status legal atau pengakuan administratif.

    Kewargaan dipraktikkan sebagai komitmen etis untuk menjaga keberlanjutan hidup bersama. Tantangan politik kewargaan di Indonesia bukanlah memilih antara adat atau negara.

    Bukan juga memilih antara partikularitas atau kepentingan kolektif. Tantangannya adalah merumuskan ulang kewargaan yang mampu mengakui.

    Kolektivitas nasional justru dibangun dari keberagaman cara hidup. Pengetahuan dan relasi sosial yang telah lama ada. Tanpa pembacaan semacam ini, kewargaan akan terus menjadi bahasa eksklusi.

    Bukan menjadi ruang perjumpaan yang adil bagi seluruh warga, termasuk masyarakat adat.

  • DPRD Surabaya Dorong Konsistensi Parkir Non Tunai dan Satgas Antipreman

    DPRD Surabaya Dorong Konsistensi Parkir Non Tunai dan Satgas Antipreman

    Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menyambut baik kebijakan parkir non tunai dan pembentukan Satgas Antipreman. Menurut Fathoni, kedua langkah ini strategis untuk membenahi masalah parkir tepi jalan yang sering dikeluhkan publik.

    Keluhan masyarakat di media sosial mengenai praktik parkir yang tidak transparan menjadi momentum penting. Pemkot Surabaya didorong melakukan reformasi total terhadap industri perparkiran di kota ini.

    Fathoni menyebut parkir sebagai industri karena melibatkan puluhan ribu titik dan perputaran uang yang besar. "Ini langkah yang bagus. Kita harus melihat parkir sebagai industri karena ada puluhan ribu titik parkir dan di situ terjadi perputaran uang yang besar. Selama ini pelaksanaannya dianggap tidak transparan dan memicu polemik," kata Fathoni dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

    Kebijakan parkir non tunai, lanjut Fathoni, harus dijalankan secara konsisten dan progresif. Ini harus disertai dengan langkah implementatif di lapangan yang nyata.

    Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya diminta memastikan kesiapan teknis dan sumber daya. Pemutakhiran perangkat parkir dapat dilakukan dengan menggandeng bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Setiap titik parkir didorong memiliki rekening khusus untuk penerimaan retribusi. Dishub juga diminta bekerja sama dengan pelaku usaha terdekat untuk menyediakan jaringan WiFi, guna mendukung transaksi non tunai.

    "SDM di lapangan juga harus di-upgrade. Jangan sampai kebijakan sudah bagus, tapi gagal di implementasi karena petugas tidak siap," ujar Fathoni.

    Optimisme Parkir Non Tunai

    Fathoni optimistis penerapan parkir non tunai dapat menjawab keraguan publik. Terutama terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan parkir.

    Metode pembayaran QRIS sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Ini sudah diterapkan secara luas di berbagai sektor, menurutnya.

    "Awalnya pasti ada pro dan kontra, seperti dulu saat e-toll diberlakukan. Tapi sekarang semua orang sudah terbiasa. Hampir tidak mungkin orang ke mana-mana tanpa membawa handphone," ungkapnya.

    Jika kebijakan berjalan optimal, pendapatan parkir tepi jalan bisa meningkat signifikan. Dari rata-rata Rp 20 miliar per tahun menjadi Rp 50-60 miliar per tahun. Ini sekaligus meminimalkan potensi kebocoran retribusi.

    Aspek Kondisi Saat Ini Target Kebijakan
    Pendapatan Tahunan Rp 20 Miliar Rp 50-60 Miliar
    Metode Pembayaran Tunai Non Tunai (QRIS)
    Transparansi Kurang Meningkat
    Akuntabilitas Kurang Meningkat

    Peran Penting Satgas Antipreman

    Pembentukan Satgas Antipreman dinilai penting untuk menjamin rasa aman. Terutama dalam implementasi parkir non tunai. Satgas ini kolaborasi Pemkot Surabaya dengan TNI dan Polri.

    Tugasnya mencegah dan menindak praktik premanisme. "Kalau sudah ditetapkan non tunai, lalu ada juru parkir yang menolak dan melakukan tindakan melawan hukum, di situlah peran Satgas Antipreman untuk melakukan penindakan. Ini penting sebagai efek kejut," kata Fathoni.

    Politikus Partai Golkar itu menambahkan, pemkot selama ini menghadapi keterbatasan dalam penegakan hukum. Satgas lintas institusi diharapkan dapat menangani tindakan premanisme secara tegas.

    Ini termasuk penolakan sistem parkir non tunai atau pemaksaan tarif. Kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD) juga penting agar kebijakan berjalan optimal.

    Sosialisasi dari Hulu ke Hilir

    Camat dan lurah perlu dilibatkan dalam sosialisasi kepada masyarakat dan tokoh lingkungan. "Ini harus dikerjakan dari hulu ke hilir. Dishub di hulunya, lalu bagian pemerintahan dan Kesra menugaskan camat dan lurah untuk sosialisasi. Jangan sampai di lapangan masih terjadi debat karena masyarakat belum siap," tutur Fathoni.

    Fathomi menilai pembentukan Satgas Antipreman diinisiasi Wali Kota Surabaya. Ini merupakan upaya menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi warga, pelaku usaha, pekerja, hingga wisatawan.

    "Salah satu tugas pemerintah bukan hanya membangun SDM, tapi juga memastikan wilayahnya aman dan nyaman untuk berkehidupan sosial," tutup Fathoni.

  • Menkeu Purbaya Akui Anggaran Produksi Kapal Belum Cair di Istana Jakarta

    Menkeu Purbaya Akui Anggaran Produksi Kapal Belum Cair di Istana Jakarta

    Polemik anggaran produksi kapal antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memasuki babak baru. Purbaya kini mengakui bahwa anggaran tersebut memang belum cair.

    Sebelumnya, Purbaya sempat menyebut bahwa anggaran kapal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah cair, namun industri galangan belum menerima pesanan. Pernyataan ini lantas dikritik terbuka oleh Trenggono yang meminta Purbaya mengecek kembali anak buahnya di Kemenkeu.

    Purbaya menjelaskan bahwa anggaran produksi kapal ini akan menggunakan skema pinjaman dari Inggris. Meski demikian, ia menekankan pentingnya perencanaan terstruktur dalam memproduksi ribuan unit kapal.

    Menurutnya, belum ada pergerakan signifikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait rencana tersebut. Hal ini menjadi sorotan di tengah harapan percepatan pembangunan armada kapal nasional.

    "Emang belum (cair anggarannya). Sekarang kan gini kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masak nunggu ada anggarannya dulu. Kan ada anggaran depannya kan? Itu aja belum kelihatan gerakannya yang di depan," ujar Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    Rincian Anggaran Produksi Kapal

    Situasi ini menyoroti kompleksitas dalam alur birokrasi dan koordinasi antar kementerian terkait proyek strategis nasional. Berikut adalah gambaran singkat tahapan perencanaan dan pembiayaan proyek produksi kapal:

    Tahapan Proyek Deskripsi Singkat Status Anggaran
    Perencanaan Konseptual Penentuan kebutuhan, jenis, dan jumlah kapal Belum Terlihat
    Pengajuan Anggaran Proposal ke Kemenkeu Dalam Proses
    Pencairan Pinjaman Negosiasi dengan pihak Inggris Belum Cair
    Pelaksanaan Proyek Pemesanan ke galangan kapal Tertunda

    Purbaya berharap KKP dapat segera menunjukkan rencana terstruktur yang lebih konkret terkait produksi kapal. Perencanaan matang menjadi kunci agar pinjaman yang akan diterima dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan industri maritim nasional.

  • Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Sebut Penonaktifan Peserta PBI JK Konyol

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Sebut Penonaktifan Peserta PBI JK Konyol

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengecam penonaktifan mendadak jutaan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Ia menilai kebijakan ini konyol dan merugikan pemerintah.

    Purbaya menekankan bahwa langkah ini tidak mengurangi beban anggaran negara. Namun, justru menimbulkan kebingungan di masyarakat serta merusak citra pemerintah.

    Penonaktifan peserta PBI JK, menurut Purbaya, sama sekali tidak mengurangi beban anggaran. Kebijakan ini dinilai tidak masuk akal dan memperbesar masalah, memicu kegaduhan publik.

    “Jangan sampai yang sakit, tiba-tiba begitu mau cuci darah, tiba-tiba nggak berhak, kan itu kayaknya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya, pemerintah rugi dalam hal ini,” kata Purbaya kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam rapat konsultasi pimpinan Komisi DPR RI terkait jaminan sosial, Senin (9/2/2026), dilansir dari detikFinance.

    Bendahara Negara menilai pemerintah berada di posisi paling dirugikan. Anggaran tetap dikeluarkan, sementara masyarakat menghadapi ketidakpastian akses layanan kesehatan.

    “Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung ribut dikit nggak apa, tetapi ini kan sama, uang yang dikeluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak pak, ke depan tolong dibetulin,” tegas Purbaya.

    Transisi dan Sosialisasi Diperlukan

    Purbaya menilai penonaktifan peserta PBI JK tanpa kepekaan terhadap kondisi riil di lapangan. Terutama bagi peserta yang sedang sakit dan membutuhkan layanan berkelanjutan.

    Ia mengusulkan penonaktifan tidak langsung diberlakukan. Seharusnya disertai masa transisi selama 2-3 bulan dan sosialisasi yang memadai. Menurutnya, pemerintah wajib memberi waktu dan penjelasan agar yang bersangkutan mengambil langkah.

    Selama masa transisi, peserta yang dinonaktifkan harus diberi ruang. Ini untuk menyampaikan sanggahan apabila masih merasa layak sebagai penerima PBI.

    Penentuan Peserta PBI JK yang Akurat

    Purbaya meminta penentuan jumlah peserta PBI JK dilakukan hati-hati dan terukur. Harus mempertimbangkan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, serta keberlanjutan program JKN.

    “Jadi kita masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya,” ucap Purbaya.

    Berikut adalah perbandingan penonaktifan peserta PBI JK:

    Bulan Penghapusan Jumlah Peserta Dinonaktifkan (Juta Orang)
    Sebelum Februari 2026 7, 1, 1, 1, 1 (di bawah 1)
    Februari 2026 11

    Purbaya mengungkapkan, penghapusan peserta PBI JK pada Februari 2026 mencapai sekitar 11 juta orang. Ini menjadi pemicu utama kegaduhan di masyarakat.

    Ia menilai lonjakan tersebut terlalu drastis dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya.

    “Sebelumnya 7 (juta), 1 (juta), 1 (juta), 1 (juta), 1 (juta), di bawah 1 juta. Jadi ini yang menimbulkan kejutan kenapa tiba-tiba ramai di Februari karena sebagian besar orang yang berpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi sehingga kerasa lah itu,” ujar Purbaya.

    Penghapusan peserta PBI JK, tegas Purbaya, seharusnya dilakukan bertahap. Tujuannya agar tidak menimbulkan gejolak sosial yang luas.

    “Jadi ini yang mesti dikendalikan ke depan. Kalau angkanya drastis seperti ini, ya di smooth-in sedikit lah di atas 3 bulan atau 4 bulan terserah, tetapi jangan menimbulkan kejutan seperti itu,” tegas Purbaya.

  • Mural Wajah Ridwan Kamil di Underpass Dewi Sartika Depok Dicopot

    Mural Wajah Ridwan Kamil di Underpass Dewi Sartika Depok Dicopot

    Pemandangan di Underpass Dewi Sartika, Kota Depok, mengalami perubahan signifikan. Mural wajah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang menghiasi dinding pembatas kini resmi diturunkan.

    Langkah ini menjadi penanda babak baru perubahan infrastruktur di Depok. Visual yang disesuaikan ini sejalan dengan kebijakan baru Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    Underpass Dewi Sartika berfungsi sebagai penghubung Jalan Dewi Sartika menuju Jalan Raya Kartini dan Margonda Depok. Proyek ini merupakan kolaborasi strategis.

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Depok bekerja sama memecah kemacetan. Kemacetan tersebut kerap terjadi akibat perlintasan sebidang kereta api.

    Saat diresmikan pada 17 Januari 2023, underpass ini tampil beda. Sentuhan seni urban berupa mural wajah Ridwan Kamil gaya Wedha's Pop Art Portrait (WPAP) ditambahkan.

    Pilihan ini bagian dari sentuhan estetika proyek. Di sampingnya, terpampang jelas slogan "Jabar Juara", identitas kepemimpinan Ridwan Kamil saat itu.

    Alasan Pencopotan Mural

    Pencopotan mural dilakukan oleh petugas Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jawa Barat. Perubahan visual ini didasarkan pada beberapa faktor kebijakan.

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengusung semangat baru. Slogan "Jabar Juara" secara bertahap digantikan "Jabar Istimewa".

    Sebagai infrastruktur publik dibiayai negara, penonjolan sosok tertentu disesuaikan. Ini dilakukan setelah masa jabatan berakhir, guna menjaga relevansi dengan kepemimpinan saat ini.

    Selain itu, terdapat rencana mengganti ikon lama. Gambar tokoh pahlawan lokal atau simbol yang merepresentasikan identitas sejarah Kota Depok akan menjadi pengganti.

    Tim teknis menurunkan mural menggunakan peralatan las dan gergaji. Foto-foto menunjukkan bagian wajah Ridwan Kamil telah dilepaskan dari rangka dinding. Area tersebut kini dalam tahap pembersihan dan persiapan sebelum desain baru diaplikasikan.

    Masyarakat yang melintas diimbau tetap berhati-hati. Adanya aktivitas petugas di bahu jalan underpass memerlukan perhatian ekstra.

    Reaksi Warganet dan Saran Alternatif

    Pencopotan mural ini memicu beragam tanggapan warga di media sosial. Kolom komentar unggahan @detikcom menunjukkan berbagai sudut pandang.

    Akun @pand****sti14 menyarankan wajah pahlawan setempat yang diabadikan. "Ganti wajah pahlawan Letnan Margonda Depok aja min," tulisnya.

    Hal ini merujuk pada sosok ikonik yang namanya menjadi jalan utama di Depok. Senada dengan itu, daniskhanpurba mempertanyakan mengapa sejak awal tidak menggunakan tokoh masyarakat yang memajukan Depok.

    "Lagian kenapa bukan muka2 pahlawan atau tokoh masyarakat yang memajukan kota Depok. Akhirnya keluar budget anggaran untuk gonta ganti kan muka," komentarnya.

    Netizen lain melihat perubahan ini sebagai hal yang lumrah. Akun idhafrd81 berkomentar, "Ganti pemimpin Jawa Barat ya ganti wajah lah, itu biasa."

    Sementara joharium berpendapat bahwa ikon provinsi tidak harus selalu berbentuk wajah orang. Bisa berupa simbol yang mewakili identitas Jawa Barat secara luas. "Ya sudahlah. Diganti dengan gambar yang menyimbolkan Jawa Barat. Nggak harus gambar orang," tulisnya.

    Perbandingan Slogan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

    Periode Slogan Keterangan
    Masa Jabatan Ridwan Kamil Jabar Juara Slogan identitas kepemimpinan sebelumnya
    Saat Ini Jabar Istimewa Semangat dan kebijakan baru Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Analisis Empat Kemuskilan BUMN Sulit Hebat Secara Alamiah

    Analisis Empat Kemuskilan BUMN Sulit Hebat Secara Alamiah

    Badan-badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia dinilai sulit menjadi hebat secara alamiah. Ketua Umum MAKPI Riant Nugroho mengungkapkan empat kemuskilan yang menjadi penghalang utama. Ini meliputi penunjukan sumber daya manusia, disrupsi kepemimpinan, penugasan-penugasan yang 'ajaib', dan tradisi windfall profit.

    Pandangan ini mengemuka berdasarkan analisis mendalam tentang struktur dan dinamika operasional BUMN. Faktor-faktor tersebut disinyalir menciptakan lingkungan bisnis yang kurang kondusif bagi pertumbuhan dan profesionalisme.

    Penunjukan pimpinan BUMN, baik direksi maupun komisaris, lebih banyak ditentukan oleh kepentingan kekuasaan. Ini seringkali berasal dari pemenang pemilu dan jaringannya di legislatif. Political appointee tidak berhenti pada jabatan politik, namun merambah ke perusahaan negara.

    Pemenang pemilu sering lupa bahwa perusahaan tersebut adalah milik rakyat, bukan milik mereka. Di jajaran eksekutif, ada afiliasi politik atau nepotisme. Sementara di komisaris, ditemukan relawan atau anggota partai.

    Mereka mendadak 'bersih' berbekal surat pernyataan bermaterai, namun disebut tetap 'menyetor' kepada inangnya. Bahkan ada anggota keluarga dan pejabat pemerintah aktif yang menduduki posisi tersebut.

    Alasan penunjukan seringkali tidak transparan. Ini termasuk tidak menjawab atau memberikan alasan jelas. Pelanggaran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) kerap tidak menjadi masalah.

    Politik Indonesia membutuhkan dana yang sangat besar untuk membayar utang biaya pemilu, menjaga kepatuhan anggota partai, dan menyiapkan kemenangan mendatang. BUMN menjadi akses finansial paling efektif dan aman.

    Akses ini bahkan lebih aman dibanding mengambil fee dari proyek APBN. Penempatan individu dengan pertimbangan politik menimbulkan empat masalah mendasar. Pertama, adanya transaksi sebelum penunjukan.

    Kedua, transaksi saat telah terpilih menjadi pengelola. Ketiga, tugas menampung anggota faksi politik ke dalam perusahaan. Keempat, adanya tugas 'entertain' yang tak ada habisnya.

    Disrupsi Kepemimpinan dan Kriminalisasi

    Menjadi pimpinan BUMN diibaratkan duduk di kursi arang membara. Pimpinan dapat diganti sewaktu-waktu tanpa pertimbangan profesional. Ada direktur utama yang diberhentikan via SMS, atau baru tahu dari berita online.

    Bahkan ada yang diberhentikan saat rapat dengan regulator. Tata kelola di regulator BUMN disebut kurang memadai. Pimpinan BUMN juga rawan kriminalisasi.

    Kasus mantan Direktur Utama Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Ira Puspadewi, menunjukkan ancaman ini. Ia nyaris terjerat hukum jika Presiden Prabowo tidak turun tangan.

    Kasus serupa menimpa Direktur Utama Perum Perindo Syahril Japarin. Hotasi Nababan juga bernasib malang saat memimpin Merpati. Ia terpaksa masuk penjara karena citra pengadil yang membebaskan tersangka korupsi dianggap bagian dari korupsi.

    Ini berlaku bahkan jika pembuktian menunjukkan tidak ada korupsi. Pertamina sering menjadi 'langganan pemeriksaan', begitu pula BUMN 'raksasa' lainnya. Terutama jika dinilai merugikan kekuasaan baru atau membangkang pada pengampu pemerintahan.

    Memang ada direksi nakal atau bodoh yang membuat BUMN bangkrut. Namun, pertimbangan bisnis yang bijaksana (business judgment rule) seharusnya tetap utama. Klausula 'berpotensi memperkaya diri dan orang lain' menakutkan praktisi BUMN.

    Kebijakan pinjaman bank BUMN yang memajukan bisnis, termasuk swasta, dianggap baik. Namun, ini juga bisa diartikan sebagai 'memperkaya orang lain'. Kebencian pada rezim Orba membuat pemberantasan KKN menjadi vendetta tanpa akhir. Pimpinan BUMN hidup dalam fear management, yang menghambat profesionalisme.

    Beratnya Beban Penugasan Pemerintah

    Pembangunan kereta monorail adalah contoh penugasan pemerintah kepada BUMN. Saat kekuasaan berganti dan pekerjaan tidak selesai, BUMN yang ditugaskan menanggung akibatnya. Jika rugi, pimpinan BUMN yang 'digantung'.

    Banyak BUMN konstruksi mendapat penugasan meski dalam kondisi keuangan tidak sehat. Yang menanggung adalah yang diberi tugas, bukan yang menugaskan. Regulator BUMN dianggap berada di 'echo chamber feodalisme', menganggap BUMN adalah milik mereka.

    Penugasan BUMN dipaksakan ketika APBN tidak mampu memenuhi janji kampanye. Atau bahkan hasrat penguasa untuk memperkuat otoritas. Bukan hanya BUMN terkait yang menderita, tetapi juga kontraktor UKM di bawahnya.

    Mereka berubah dari 'usaha kecil menengah' menjadi 'usaha kecil memelas'. Keluhan dan tangisan kontraktor di DPR menunjukkan beratnya utang yang tak tertahankan. Penugasan BUMN menjadikan APBN sebagai sandera.

    Jika tidak diberi tambahan modal, kegagalan dianggap lumrah. Ada potensi 'lari bersama kelinci, mengejar bersama anjing', yang berarti semua pihak yang terlibat mendapat keuntungan. Ini tidak perlu dibahas atau diperiksa lebih lanjut, karena melelahkan dan ada pekerjaan lain yang lebih baik.

    Tabel Penilaian Kinerja BUMN vs Swasta

    Indikator Penilaian Rerata BUMN Rerata Swasta
    Kepemimpinan Bagus Hebat
    Perencanaan Strategis Bagus Hebat
    Fokus pada Pelanggan Jeblok Hebat
    Pengukuran, Analisis, & Manajemen Pengetahuan Jeblok Hebat
    Fokus pada Tenaga Kerja Jeblok Hebat
    Manajemen Proses Jeblok Hebat
    Hasil-hasil Bagus Hebat

    Berdasarkan audit kinerja menggunakan metode perusahaan kelas dunia, BUMN memiliki kepemimpinan dan perencanaan strategis yang bagus, serta hasil yang baik. Namun, indikator seperti fokus pada pelanggan, pengukuran, analisis, manajemen pengetahuan, fokus pada tenaga kerja, dan manajemen proses, menunjukkan hasil yang jeblok. Artinya, keberhasilan perusahaan negara ini lebih karena windfall profit atau rezeki durian runtuh.

    Ketergantungan pada Windfall Profit

    Sebaliknya, perusahaan swasta menunjukkan performa hebat di seluruh indikator. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis mereka memang sehat. Perbedaan mencolok terlihat dalam pelayanan.

    Riant Nugroho, dalam pengalamannya, mendapati pelayanan di bank BUMN jauh di bawah bank swasta. Ia pernah menunggu antrean lebih dari satu jam di bank pemerintah hanya untuk ke teller atau layanan pelanggan.

    Saat memohon kepada Pimpinan Cabang untuk membantu anak buahnya, jawaban yang didapat adalah,