Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung penuh transformasi dan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini krusial dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan.
Dukungan tersebut mencakup keselarasan program pemerintah daerah (Pemda) dengan arah kebijakan Presiden. Pesan ini disampaikan Tito saat pelantikan Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta Pejabat Administrator di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
Tito menekankan pentingnya memahami pemikiran strategis Presiden. Khususnya dalam menghadapi dinamika geopolitik global dan perubahan paradigma pembangunan.
Ia menyebut transformasi, bahkan revolusi dalam cara berpikir dan bekerja, sebagai kata kunci utama. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang unggul dalam mengelola administrasi pemerintahan merupakan syarat tata kelola negara yang baik.
“Artinya perubahan yang sangat mendasar, yang akan bergerak cepat, revolutif,” ujar Tito, Kamis (12/2/2026).
Penguatan Ketahanan Nasional dan Kemandirian
Dalam konteks global yang kompetitif, Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional dan kemandirian di berbagai sektor. Konsep ini meliputi pertahanan, pangan, energi, dan ekonomi.
Presiden Prabowo Subianto disebut telah banyak melahirkan program yang mengarah pada penguatan ketahanan tersebut. Kemendagri memiliki peran strategis untuk mengawal daerah agar sejalan dengan arah kebijakan.
Seluruh jajaran diminta memahami paradigma besar yang sedang dibangun pemerintah. Termasuk penguatan ekonomi sosial kerakyatan yang berpihak kepada masyarakat luas.
“Semuanya harus paham, kalau tidak akan terjebak dalam pemikiran sektoral,” tegasnya.
Kebijakan Berorientasi Ekonomi Sosial Kerakyatan
Perubahan arah kebijakan menuju ekonomi sosial kerakyatan menuntut peran aktif pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Intervensi negara dinilai penting untuk memperkuat kelompok masyarakat dengan daya beli rendah.
“Semua kebijakan beliau (Presiden) berorientasi kepada ciri khas sosialisme kerakyatan adalah adanya intervensi pemerintah, campur tangan pemerintah dalam ekonomi, dalam pasar,” jelasnya.
Sinergi Kebijakan Daerah
Tabel berikut menguraikan fokus utama kebijakan yang harus diselaraskan Kemendagri di daerah:
| Aspek Kebijakan | Target Utama | Peran Kemendagri |
|---|---|---|
| Ekonomi Sosial Kerakyatan | Peningkatan kesejahteraan masyarakat, intervensi pasar | Memastikan program prorakyat di daerah |
| Ketahanan Nasional | Pangan, energi, ekonomi | Mengawal daerah agar sejalan dengan arah pusat |
| Self-Reliance | Mandiri, berdiri di atas kaki sendiri | Sosialisasi dan implementasi di tingkat daerah |
| Transformasi Kerja | Perubahan pola pikir dan cara kerja ASN | Mendorong adaptasi dan inovasi |
Kemendagri harus memastikan kebijakan di daerah selaras dengan program-program prorakyat Presiden. Seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, hingga DPRD perlu memahami arah perubahan ini.
Hal ini bertujuan agar program pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat. “Semuanya harus mengarah kepada satu titik itu, itu ekonomi sosial kerakyatan dan tadi dalam konteks internasional kita harus mengedepankan konsep self-reliance mampu berdiri di atas kaki sendiri, mandiri,” tandasnya.









