Tag: Kebun Binatang Surabaya

  • Kejati Jatim Selidiki Dugaan Korupsi KBS Rp 2 Miliar, Pengamat Ungkap Penjarahan 420 Satwa Triliunan Rupiah

    Kejati Jatim Selidiki Dugaan Korupsi KBS Rp 2 Miliar, Pengamat Ungkap Penjarahan 420 Satwa Triliunan Rupiah

    Kebun Binatang Surabaya (KBS) kembali menjadi pusat perhatian setelah kantor pengelolanya digeledah oleh tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim). Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan yang diperkirakan mencapai hampir Rp 2 miliar.

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengonfirmasi dugaan korupsi yang terjadi 13 tahun lalu tersebut. Penyelidikan Kejati Jatim berfokus pada periode anggaran 2013 hingga 2024.

    Namun, di tengah penyelidikan ini, muncul dugaan masalah yang lebih besar. Pengamat dan pemerhati satwa Surabaya, Singky Soewadji, menyebut adanya penjarahan satwa besar-besaran pada tahun 2013.

    Singky Soewadji menyoroti dugaan penjarahan 420 satwa di KBS dalam waktu dua bulan pada tahun 2013. Ia menyebut nilai kerugian akibat kejadian ini mencapai triliunan rupiah.

    Menurut Singky, penjarahan ini terjadi sebelum pengelolaan KBS diambil alih oleh Pemerintah Kota Surabaya pada Juli 2013. Saat itu, KBS masih dikelola oleh Tim Pengelola Sementara (TPS).

    Singky mengklaim memiliki bukti dokumen berupa enam perjanjian dengan para pihak penerima satwa. Perjanjian ini dibuat sejak 23 April 2013, di mana 420 satwa KBS dikirim ke enam lembaga konservasi, termasuk TSI Prigen.

    "Sebelum Pemkot itu kan TPS, Pemkot masuk bulan Juli awal 2013. Dua bulan sebelumnya itu tim pengelola sementara mengusung 420 satwa KBS dibagi-bagikan kepada 6 lembaga konservasi dengan surat perjanjian itu yang tidak masuk akal. Pemindahannya enggak masuk akal, dalam kurun waktu 2 bulan 420 satwa," kata Singky, Senin (9/2/2026).

    Peran Pihak Terkait dan Kejanggalan Perjanjian

    Singky memaparkan bahwa terdapat enam perjanjian pemindahan satwa dari KBS ke berbagai lokasi. Salah satu perjanjian melibatkan Tony Sumampau selaku TPS KBS dengan Rahmat Shah dari Kebun Binatang Siantar.

    Rahmat Shah juga diketahui menjabat Ketua Umum Perhimpunan Kebun Binatang Se Indonesia (PKBSI). Sementara itu, Tony Sumampau adalah Sekretaris Jenderal PKBSI sekaligus pemilik Taman Safari Indonesia (TSI).

    "Ada juga dengan Michael Sumampau Direktur Taman Safari Indonesia (TSI) anak kandung Tony Sumampau. Peraturan satwa harus ditukar satwa, tapi dalam perjanjian satwa KBS dibagi-bagi dengan kompensasi uang, mobil, musium dan sebagainya yang selain melanggar juga nilainya juga tidak sepadan," jelas Singky.

    Ia menambahkan, "Uang Rp 200 juta juga tidak masuk ke kas KBS tapi ke kas PKBSI."

    Menurut Singky, prosedur pengalihan satwa ini diduga melibatkan Kementerian Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), hingga Direktur Jenderal pada tahun 2013. Singky bahkan menyebut nama Zulkifli Hasan (Zulhas), yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehutanan dan kini Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia.

    "Bahkan sampai menteri kehutanan kala itu lagi-lagi Zulhas, Kedua, TPS itu tidak punya wewenang, karena dia tim pengelola sementara. Ibaratnya Plt, tidak boleh mengambil kebijaksanaan. Ini kan kebijaksanaan memindahkan satwa 420 ekor," kata Singky.

    Komodo dan Pelanggaran Hukum

    Dari 420 satwa yang diduga dijarah, 76 di antaranya adalah komodo. Komodo termasuk satwa Appendix 1, yang pemindahannya seharusnya memerlukan persetujuan presiden sesuai undang-undang. Namun, Singky menegaskan bahwa persetujuan tersebut tidak ada.

    "Sebanyak 76 di antaranya adalah komodo, appendiks 1 yang seharusnya ada persetujuan presiden sesuai undang undang-undang. Itu tidak ada. Ini pelanggaran lagi. Nah, ini nilainya triliun," tambah Singky.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait dugaan penjarahan satwa di KBS:

    Aspek Detail
    Jumlah Satwa 420 ekor
    Jenis Satwa Spesifik 76 ekor komodo (Appendix 1)
    Waktu Kejadian Dua bulan sebelum Juli 2013
    Pihak Terlibat Dugaan Tim Pengelola Sementara (TPS) KBS, PKBSI, Kementerian Kehutanan, BKSDA
    Nilai Kerugian Dugaan Triliunan rupiah

    Desakan Penyelidikan dan Bantuan Ahli

    Singky Soewadji mendesak Kejati Jatim untuk segera mengungkap dugaan penjarahan satwa tersebut. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk membantu penyelidikan sebagai tenaga ahli.

    Dokumen terkait penjarahan 420 satwa KBS telah dikirim via paket kepada Kasi Penyidikan Kejati Jatim, John Franky Yanafia Ariandi.

    "Saya bantu. Untuk mengungkap itu saja. Ini kejahatan besar. Jadi jangan cuma yang ditangkepin orang yang miskin, petani yang enggak ngerti apa jual burung, jual landak ditangkepin dihukum. Tapi yang oligarki ini pura-pura enggak tahu. Jangan loh," pungkas Singky.

    Penggeledahan Kejati Jatim

    Sebelumnya, tim penyidik Pidsus Kejati Jatim memang telah menggeledah Kebun Binatang Surabaya (KBS) pada Kamis (5/2/2026). Penggeledahan ini bertujuan mendalami dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2013-2024.

    Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Jatim, John Franky Yanafia Ariandi, membenarkan kegiatan penggeledahan ini. Franky menjelaskan bahwa tindakan hukum diambil untuk mendalami dugaan penyelewengan dana di internal pengelola kebun binatang.

    "Terkait Perkara Dugaan Tindak Pidana korupsi Pengelolaan keuangan PDTS KBS Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2024," ungkap Franky.