Tag: Kejahatan Ekonomi

  • Polrestabes Medan Bongkar Penyelewengan 14 Ton Solar dan Pertalite, 10 Pelaku Diciduk

    Polrestabes Medan Bongkar Penyelewengan 14 Ton Solar dan Pertalite, 10 Pelaku Diciduk

    Polrestabes Medan berhasil membongkar enam kasus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Sebanyak 14 ton solar dan 256 liter pertalite ilegal berhasil disita dalam operasi ini.

    Total 10 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk tiga operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Pengungkapan ini dilakukan sejak 9 Oktober 2025.

    Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak menjelaskan, kasus ini melibatkan penyalahgunaan BBM di tiga SPBU berbeda. Lokasinya meliputi SPBU Jalan Medan-Batang Kuis, SPBU Jalan Mabar Medan Perjuangan, dan SPBU Simpang Pos Jalan Jamin Ginting.

    "Secara keseluruhan, barang bukti BBM yang berhasil disita dan ditangkap, Pertalite ada 256 liter dan solar ada 14 ton," kata Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak saat konferensi pers, Kamis (12/2/2026).

    Selain BBM, petugas juga menyita tiga kendaraan pengangkut. Kendaraan tersebut adalah mobil tangki transportir biru putih berlogo Pertamina, mobil truk fuso, dan mobil modifikasi espass.

    Daftar Tersangka dan Modus Operandi

    Sepuluh tersangka yang diamankan adalah SY (43), MHN (56), M (47), AH (18), S (41), AP (45), RAMC (22), AAS (22), SH (46), dan RUS (43). Tiga di antaranya merupakan operator SPBU di Batang Kuis, Medan Perjuangan, dan Jalan Jamin Ginting.

    Para pelaku memiliki berbagai modus operandi. Untuk di SPBU, mereka mengisi BBM ke dalam jeriken menggunakan becak motor atau motor dengan keranjang berisi jeriken. Kendaraan juga dimodifikasi dengan selang khusus untuk pengisian BBM dalam jumlah besar.

    Penyalahgunaan BBM melalui kendaraan dilakukan dengan mengumpulkan BBM dari beberapa lokasi. Kemudian dibawa ke gudang penyimpanan ilegal yang saat ini masih didalami polisi.

    "Pengembangan terkait dengan hasil keterangan para tersangka dan saksi-saksi bahwa mobil espass dan mobil truk Fuso ternyata mengambil BBM bersubsidi itu ada di SPBU Johor dan satu lagi adalah SPBU di Medan Tembung," ujarnya.

    Modus lainnya adalah mengisi tangki modifikasi dan menjual kembali dengan harga lebih tinggi. Ada juga praktik 'kencing' di mana BBM diambil dari satu tempat lalu dipindahkan ke tempat lain untuk dijual.

    Rincian Pengungkapan Kasus BBM Bersubsidi Polrestabes Medan
    Lokasi Penyalahgunaan Jumlah Tersangka Jenis BBM Disita Barang Bukti Lain
    3 SPBU (Batang Kuis, Medan Perjuangan, Jamin Ginting) 10 orang 256 liter Pertalite, 14 ton Solar 3 kendaraan pengangkut (tangki, fuso, espass)

    Koordinasi dengan Pertamina dan Imbauan

    Polrestabes Medan berkoordinasi dengan Pertamina dalam penanganan kasus ini. Kapolrestabes mengimbau Pertamina untuk meningkatkan edukasi kepada operator SPBU agar tidak terlibat dalam penyelewengan.

    "Apabila ditemukan ada hal-hal mencurigakan, setidaknya tangki-tangki atau mobil-mobil truk, ataupun kendaraan-kendaraan yang dimodifikasi tangkinya, ataupun secara terang-terangan seperti menggunakan roda dua atau mobil, itu harus betul-betul ditindak," tegasnya.

    Pemasangan CCTV di SPBU dinilai penting untuk membantu pengungkapan kasus serupa. Mengingat bulan Ramadan akan segera tiba, diharapkan tidak terjadi lagi penyalahgunaan BBM.

    Modifikasi Kendaraan Mirip Transportir Legal

    Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menambahkan, pelaku juga memodifikasi truk agar menyerupai mobil pengangkut BBM yang bekerja sama dengan Pertamina.

    "Kemudian untuk modus yang terjadi, dia memalsukan, mobil tersebut hanya dicat, dimodifikasi, sehingga apa? dalam hal transportirnya, walaupun ilegal, tapi mereka berusaha biar seperti legal, sehingga tidak diketahui oleh orang," kata Bayu.

  • Polres Probolinggo Amankan Tiga Koordinator Investasi Bodong MBA7 di Pakuniran

    Polres Probolinggo Amankan Tiga Koordinator Investasi Bodong MBA7 di Pakuniran

    Probolinggo, Jawa Timur, – Satreskrim Polres Probolinggo sedang melakukan pemeriksaan intensif terhadap tiga individu. Ketiganya diduga kuat berperan sebagai koordinator aplikasi investasi bodong bernama MBA7 di Kecamatan Pakuniran.

    Penangkapan ini menyusul aksi spontan warga yang mengaku menjadi korban penipuan. Kekecewaan memuncak setelah janji pencairan bonus investasi tidak terealisasi.

    Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif menjelaskan, insiden ini bermula dari kekecewaan masyarakat. Mereka dijanjikan pencairan bonus investasi MBA7 pada Senin (9/2/2026).

    Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, dana tersebut tidak kunjung cair. Hal ini memicu kemarahan para investor.

    “Kemarin terjadi aksi spontanitas masyarakat di salah satu desa di Kecamatan Pakuniran. Warga merasa dirugikan karena bonus dari aplikasi MBA yang dijanjikan cair hari ini, ternyata tidak terjadi pencairan,” ujar AKBP Wahyudin Latif saat dikonfirmasi, Selasa (10/2/2026).

    Akibat janji palsu ini, warga mendatangi rumah seorang perempuan berinisial NH. Ia diduga sebagai koordinator aplikasi MBA di wilayah tersebut. Aksi ini sempat memicu kericuhan di lingkungan desa.

    Polisi Amankan Terduga Koordinator

    Menindaklanjuti situasi yang memanas, Polres Probolinggo bergerak cepat. Bersama unsur Forkopimcam, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan kepala desa, mereka menenangkan warga serta mengamankan situasi.

    “Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kami mengamankan tiga orang yang diduga berperan sebagai koordinator aplikasi MBA di wilayah Pakuniran, yakni NH, kemudian SD dan IS,” jelasnya.

    Kapolres menegaskan bahwa ketiga orang tersebut masih dalam pemeriksaan intensif. Polisi akan mendalami peran masing-masing dalam dugaan kasus investasi bodong ini.

    Penelusuran Legalitas Aplikasi dan Koordinasi OJK

    Selain itu, pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan instansi terkait dan para ahli. Langkah ini untuk menelusuri legalitas aplikasi MBA. Termasuk memastikan apakah aplikasi tersebut terdaftar dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Kami akan melakukan pendalaman lebih lanjut dan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan legalitas aplikasi ini,” tambahnya.

    Tabel Perkiraan Kerugian Korban Investasi Bodong MBA7

    Hingga kini, kerugian yang dialami korban masih dalam tahap pendataan. Nilai kerugian bervariasi, menunjukkan dampak yang luas dari penipuan ini.

    Rentang Kerugian Keterangan
    Di bawah Rp 10 juta Korban dengan kerugian nominal kecil
    Di atas Rp 10 juta Korban dengan kerugian nominal besar
    Belum terkalkulasi pasti Masih dalam tahap pendataan oleh kepolisian

    “Sementara ini kerugian korban bervariasi, ada yang di bawah Rp 10 juta dan ada juga yang di atas Rp 10 juta,” ungkapnya.

    Imbauan Waspada Investasi Ilegal

    AKBP Wahyudin Latif juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada. Masyarakat harus berhati-hati dalam berinvestasi, terutama terhadap aplikasi yang menawarkan keuntungan besar secara tidak wajar.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk lebih cerdas dan berhati-hati dalam menginvestasikan uangnya, apalagi jika sistemnya sederhana dan iming-iming keuntungannya tidak realistis,” pungkasnya.

  • Bareskrim Periksa Tiga Tersangka Kasus Penipuan PT Dana Syariah Indonesia

    Bareskrim Periksa Tiga Tersangka Kasus Penipuan PT Dana Syariah Indonesia

    Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri memeriksa tiga tersangka dugaan penipuan PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Salah satu tersangka menyatakan ingin mengembalikan dana untuk melepaskan status hukumnya.

    Bareskrim Polri tengah mengusut dugaan kecurangan (fraud) gagal bayar platform investasi PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Modus yang digunakan adalah membuat proyek fiktif dari data peminjam (borrower) yang sudah ada.

    Tiga tersangka telah ditetapkan dalam kasus ini. Mereka adalah TA selaku Direktur Utama dan pemegang saham PT DSI, MY Eks Direktur dan Pemegang Saham PT DSI, serta AR selaku Komisaris dan Pemegang Saham PT DSI.

    Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, ketiganya ditetapkan tersangka sejak Kamis (5/2). Mereka dijerat berbagai pasal tindak pidana.

    Tindakan pidana tersebut meliputi penggelapan dalam jabatan, penggelapan, dan/atau penipuan. Termasuk juga penipuan melalui media elektronik, serta membuat pencatatan laporan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan.

    Kejahatan tersebut diduga terjadi sekitar periode 2018 hingga 2025. Proses hukum akan terus berjalan untuk mengungkap seluruh fakta.

    Berikut adalah pasal-pasal yang menjerat para tersangka:

    Undang-Undang Pasal Tindak Pidana
    UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) 488, 486, 492 Penggelapan dalam jabatan, penggelapan, penipuan
    UU No. 1 Tahun 2024 (Perubahan UU ITE) 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Penipuan melalui media elektronik
    UU No. 45 Tahun 2023 (P2SK) 299 Pencatatan laporan palsu
    UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) 607 ayat (1) huruf a, b, c Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

    Selain itu, ketiganya juga disangkakan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ini terkait penyaluran pendanaan masyarakat oleh PT Dana Syariah Indonesia menggunakan proyek fiktif.

    “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” jelas Brigjen Ade Safri Simanjuntak.

    Ade Safri juga menegaskan, penyidik sedang mengoptimalkan penelusuran aset. Metode 'follow the money' digunakan untuk mengidentifikasi harta tersangka.

    “Tim penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri terus mengoptimalkan upaya aset tracing (penelusuran aset) terutama untuk mengikuti jejak uang (follow the money) hasil tindak pidana, mengidentifikasi lokasi harta yang disembunyikan, dan mengamankannya untuk pemulihan kerugian para korban,” pungkasnya.

    Pemeriksaan Tersangka dan Janji Pengembalian Dana

    Dittipideksus Bareskrim Polri memeriksa dua dari tiga tersangka kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI) pada Senin (9/2/2026). Satu tersangka lainnya tidak hadir dengan alasan sakit.

    “Pemanggilan yang sudah dilayangkan oleh penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri, terkait dengan petinggi PT DSI, tiga orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Senin (9/2/2026).

    Tersangka TA dan AR diperiksa hari itu. Sementara itu, MY mengonfirmasi ketidakhadiran melalui PH-nya dengan alasan sakit.

    “Satu tersangka atas nama TA yang kedua atas nama tersangka AR. Untuk tersangka M mengonfirmasi melalui PH-nya tidak dapat hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari ini dengan alasan sakit,” jelasnya.

    Ade Safri menjelaskan, pihaknya mendalami dugaan tindak pidana yang terjadi. Polisi juga menyelidiki aliran dana dalam kasus ini.

    “Intinya terkait dugaan tindak pidana yang terjadi. Terkait dugaan tindak pidana yang terjadi,” jelasnya.

    “Semua, semua kita dalami. Semua kita dalami terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi,” tutupnya.

    Pengacara tersangka Taufiq Aljufri (TA), Pris Madani, menyatakan kliennya mengupayakan restorative justice. Kliennya berjanji mengembalikan seluruh dana investasi.

    “Hari ini proses pemeriksaan masih proses awal, belum masuk pada materi-materi yang bersifat pokok. Tapi kiranya perlu saya sampaikan kepada teman-teman media bahwa secara prinsip, dari sisi Pak Taufik bersedia untuk memenuhi kewajiban kepada para lender,” ujar Pris kepada wartawan di Mabes Polri, Senin (9/2/2026).

    “Kalau hitungan kita sementara dengan nilai itu, dengan nilai yang kita sudah hitung, beliau bersedia untuk mengembalikan 100% ya. Dari sisi beliau (TA),” tambahnya.

    Pris juga menambahkan, kliennya bersedia menambah Rp 10 miliar untuk lender. Jumlah tersebut sebagai bentuk iktikad baik.

    “Bahkan tadi barusan saya mendapatkan informasi bahwa dari sisi beliau juga bersedia untuk menambah sekitar Rp 10 M (miliar) tadi kalau saya nggak salah, Pak. Rp 10 M atau kurang lebih segitu. Jadi itu bagian dari bentuk iktikad baik beliau,” tuturnya.

    Taufiq menyatakan kesiapan menjalani proses hukum dan memohon maaf. Ia berharap bisa menyelesaikan kasus melalui restorative justice.

    “Terus kemudian yang kedua, sebagai warga negara yang tentu taat kepada hukum, proses dan mekanisme ini akan kita lalui, kita jalani. Dan kita juga berharap kepada para lender, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, atas nama Pak Taufik dan keluarga, kami memohon maaf lahir dan batin,” tuturnya.

    “Jadi kaitan dengan itu ya insyaallah kita mengarah ke sana (RJ). Tapi kalau tidak dikehendaki oleh lenders, ya itu lain persoalan. Tapi kita akan berupaya semaksimal mungkin, bahwa yang tadi kita sampaikan di awal,” bebernya.

  • Bareskrim Periksa Tiga Tersangka Kasus Fraud PT Dana Syariah Indonesia

    Bareskrim Periksa Tiga Tersangka Kasus Fraud PT Dana Syariah Indonesia

    Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap tiga tersangka kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Salah satu tersangka tidak hadir karena alasan sakit.

    Brigjen Ade Safri Simanjuntak, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, mengonfirmasi pemeriksaan ini kepada wartawan. "Pemanggilan sudah dilayangkan penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri, terkait petinggi PT DSI. Tiga orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka," kata Brigjen Ade Safri Simanjuntak, Senin (9/2/2026).

    Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah TA, MY, dan AR. TA menjabat sebagai Direktur Utama dan pemegang saham PT DSI.

    MY merupakan mantan Direktur dan Pemegang Saham PT DSI, serta Direktur Utama PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari. Sementara itu, AR berposisi sebagai Komisaris dan Pemegang Saham PT DSI.

    Ade Safri menjelaskan, TA dan AR diperiksa hari ini. "Satu tersangka atas nama TA, yang kedua atas nama tersangka AR. Untuk tersangka M mengonfirmasi melalui PH-nya tidak dapat hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari ini dengan alasan sakit," jelasnya.

    Penelusuran Aliran Dana dan Penjeratan Pasal

    Penyidik Bareskrim Polri mendalami dugaan tindak pidana dan aliran dana yang terjadi. "Intinya terkait dugaan tindak pidana yang terjadi. Semua kita dalami terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi," tutup Ade Safri.

    Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka sejak Kamis (5/2). Mereka diduga melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, penggelapan, penipuan, penipuan melalui media elektronik, serta membuat pencatatan laporan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan tanpa didukung dokumen sah. Peristiwa ini terjadi sekitar periode 2018 hingga 2025.

    Berikut adalah pasal-pasal yang menjerat para tersangka:

    No. Pasal Undang-Undang
    1 Pasal 488, 486, 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
    2 Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
    3 Pasal 299 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
    4 Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tindak Pidana Pencucian Uang)

    Selain itu, ketiganya juga disangkakan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ini terkait penyaluran pendanaan dari masyarakat oleh PT Dana Syariah Indonesia menggunakan proyek fiktif dari data atau informasi Borrower Eksisting.

    Optimalisasi Penelusuran Aset

    Penyidik saat ini tengah mengoptimalkan penelusuran aset. Metode follow the money digunakan untuk mengidentifikasi harta para tersangka. Tujuannya adalah memulihkan kerugian para korban.

    "Tim penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri terus mengoptimalkan upaya asset tracing (penelusuran aset) terutama untuk mengikuti jejak uang hasil tindak pidana, mengidentifikasi lokasi harta yang disembunyikan, dan mengamankannya untuk pemulihan kerugian para korban," pungkas Ade Safri.

    Sebagai informasi, Bareskrim Polri mengusut indikasi kecurangan (fraud) dalam kasus gagal bayar platform investasi PT Dana Syariah Indonesia (DSI) kepada para pemberi pinjaman (lender). Modus yang digunakan PT DSI adalah membuat proyek fiktif dari data peminjam (borrower) yang sudah ada.