Tag: kejahatan keuangan

  • Kapolri Jenderal Listyo Sigit Peringatkan Pelaku Saham Gorengan di TMII Jakarta Timur

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Peringatkan Pelaku Saham Gorengan di TMII Jakarta Timur

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan peringatan keras kepada para pelaku kejahatan di sektor keuangan. Ia secara khusus menyoroti praktik manipulasi atau 'saham gorengan' di pasar modal yang dinilai merugikan investor.

    Peringatan ini disampaikan Listyo Sigit dalam rangkaian Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2026 di TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026). Polri, lanjutnya, kini memantau ketat pergerakan pasar modal.

    Jenderal Sigit menegaskan bahwa Polri akan terus memperhatikan dan mengikuti fluktuasi pasar modal. Pihaknya akan memantau individu yang berpotensi melakukan tindakan mencurigakan.

    "Kita terus perhatikan dan mengikuti bagaimana fluktuasi pasar modal. Kita terus ikuti siapa yang potensial untuk kemudian kita pantau lebih lanjut," kata Jenderal Sigit, Selasa (10/2/2026).

    Praktik saham gorengan dinilai sangat merusak iklim investasi di Indonesia. Polri berkomitmen untuk menjaga fundamental pasar saham tetap sehat dari spekulan curang.

    "Khususnya terkait dengan tindakan-tindakan yang arahnya ke permainan saham gorengan ya, yang tentunya itu tidak bagus," tegasnya.

    Perlindungan Investor dan Pertumbuhan Ekonomi

    Mantan Kabareskrim ini menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan demi melindungi investor. Tujuannya juga untuk memastikan pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil.

    Polri ingin saham-saham dengan fundamental baik dapat tumbuh alami tanpa tekanan manipulatif. "Di satu sisi kita mendorong untuk saham-saham fundamental terus bisa terjaga dengan baik. Sehingga kemudian fundamental dari pasar saham juga betul-betul bisa terjaga," tambah Sigit.

    Teknis pengusutan tindak pidana pasar modal akan ditangani tim khusus di bawah jajaran Reserse. Polri akan berkoordinasi intensif untuk memetakan potensi pelanggaran.

    "Kalau pengusutan tindak pidana pasar modal, saya kira nanti itu segmen tersendiri ya di Reserse," jelasnya.

    Agenda Strategis Rapim Polri 2026

    Selain isu pasar modal, Rapim Polri 2026 juga membahas agenda strategis lainnya. Agenda tersebut mencakup pengamanan program ketahanan pangan dan pengawasan lifting minyak.

    Antisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan juga menjadi sorotan. Kapolri menegaskan kesiapan Korps Bhayangkara mengawal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.

    Agenda Strategis Fokus Utama
    Pengawasan Pasar Modal Mencegah 'saham gorengan'
    Pengamanan Ketahanan Pangan Mendukung swasembada pangan
    Pengawasan Lifting Minyak Mendukung swasembada energi
    Antisipasi Harga Pokok Menjelang bulan Ramadan

    Polri berkomitmen penuh mendukung program kerja pemerintah, khususnya swasembada pangan dan energi, serta hilirisasi. Komitmen ini selaras dengan program prioritas rencana kerja pemerintah.

    "Intinya, tentunya kami menyadari bahwa dengan program kerja pemerintah yang menjadi rencana kerja Bapak Presiden ini, kita harapkan Polri bisa mendukung pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi," kata Jenderal Sigit.

    Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi akan berjalan baik jika stabilitas Kamtibmas tetap terjaga. Kolaborasi ini sangat penting untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan sejahtera.

    "Di satu sisi juga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan baik apabila stabilitas Kamtibmas semuanya tetap terjaga. Kolaborasi ini menjadi sangat penting untuk Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat dan sejahtera," sambungnya.

  • Bareskrim Polri Tahan Dirut dan Komisaris PT Dana Syariah Indonesia Terkait Fraud

    Bareskrim Polri Tahan Dirut dan Komisaris PT Dana Syariah Indonesia Terkait Fraud

    Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri resmi menahan dua tersangka terkait kasus dugaan fraud di PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Kedua tersangka tersebut adalah TA, selaku Direktur Utama, dan RL, Komisaris PT DSI.

    Keduanya kini mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri. Penahanan ini akan berlangsung selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

    Brigjen Ade Safri Simanjuntak, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, menjelaskan penahanan dilakukan berdasarkan Pasal 99 dan 100 KUHAP. "Untuk kepentingan penyidikan berdasarkan Pasal 99 dan 100 KUHAP, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan upaya paksa penahanan terhadap kedua tersangka TA dan ARL," kata Ade Safri kepada wartawan, Selasa (10/2/2026).

    Sebelum ditahan, TA dan RL telah menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka pada Senin (9/2). Selama pemeriksaan, kedua petinggi PT DSI tersebut dicecar puluhan pertanyaan oleh penyidik.

    Ade Safri mengungkapkan bahwa TA menghadapi 85 pertanyaan. Sementara itu, RL harus menjawab 138 pertanyaan dari penyidik. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya mengurai dugaan tindak pidana yang terjadi.

    Tiga Tersangka Kasus PT DSI

    Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan total tiga orang tersangka. Selain TA dan RL yang kini ditahan, tersangka ketiga adalah MY. Ia merupakan mantan Direktur PT DSI sekaligus pemegang saham.

    MY juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari. Namun, MY tidak memenuhi panggilan penyidik pada Senin (9/2) dengan alasan sakit.

    Berikut daftar tersangka dalam kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia:

    Nama Tersangka Jabatan/Peran
    TA Direktur Utama PT DSI & Pemegang Saham
    MY Eks Direktur PT DSI, Pemegang Saham PT DSI, Dirut PT Mediffa Barokah Internasional, dan PT Duo Properti Lestari
    RL Komisaris PT DSI & Pemegang Saham

    "MY tidak hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari Senin, 9 Februari 2026 dengan alasan sakit," jelas Ade Safri.

    Dugaan Tindak Pidana

    Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal terkait dugaan tindak pidana. Kasus ini mencakup penggelapan dalam jabatan, penggelapan, penipuan, hingga penipuan melalui media elektronik. Modus operandi diduga melibatkan pembuatan pencatatan laporan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan tanpa didukung dokumen sah. Peristiwa ini diperkirakan terjadi dalam rentang waktu 2018 hingga 2025.

    Penyidik juga menyangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Modus TPPU diduga dilakukan melalui penyaluran pendanaan dari masyarakat menggunakan proyek fiktif dari data atau informasi Borrower Eksisting.

    "Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488 dan/atau Pasal 486 dan/atau Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 299 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan," terang Ade Safri melalui keterangannya, Jumat (6/2/2026).

    Penyidikan kasus ini juga akan mendalami pasal-pasal terkait TPPU. "Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," pungkas dia.