Tag: Kejahatan

  • Stella Rumengan Divonis 1 Tahun 8 Bulan Penjara atas Penipuan Modus Ketua DPC Demokrat di Mojokerto

    Stella Rumengan Divonis 1 Tahun 8 Bulan Penjara atas Penipuan Modus Ketua DPC Demokrat di Mojokerto

    Stella Rumengan (72) divonis 1 tahun 8 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Mojokerto. Terdakwa dinyatakan terbukti menipu Ade Ria Suryani, anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, sebesar Rp 226 juta. Modus yang digunakan adalah mengaku sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat.

    Majelis hakim menyatakan Stella Rumengan terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Putusan ini lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut 2 tahun penjara. Baik JPU maupun terdakwa menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut.

    Pembacaan vonis terhadap Stella Rumengan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ardhi Wijayanto. Didampingi hakim anggota Nurlely dan Jantiani Longli Naetasi di ruang Cakra, Pengadilan Negeri Mojokerto. Sidang berlangsung sekitar pukul 14.29 WIB.

    Terdakwa Stella Rumengan menghadapi vonis tanpa didampingi penasihat hukum. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP tentang Penipuan. Perbuatan tersebut menyebabkan kerugian Rp 226 juta bagi korban.

    "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan," kata Ardhi saat membacakan vonis, Selasa (10/2/2026).

    Majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan memberatkan adalah Stella telah menikmati hasil perbuatannya. Namun, usia lanjut terdakwa menjadi pertimbangan meringankan.

    "Terdakwa merupakan orang tua yang berusia lanjut," ujar Hakim Jantiani.

    JPU maupun terdakwa diberi waktu 7 hari untuk menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya atau menerima vonis.

    Kronologi Penipuan Modus Ketua DPC Partai Demokrat

    Kasus penipuan ini bermula pada Januari 2022. Stella Rumengan menelepon Ade Ria Suryani, menawarkan jabatan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Mojokerto periode 2022-2027. Stella, yang tinggal di Perumnas Regency Bambe, Desa Bambe, Driyorejo, Gresik, mengaku sebagai pengurus DPP Partai Demokrat.

    Stella juga mengklaim dirinya sebagai orang kepercayaan Ketua DPD Partai Demokrat Jatim. Padahal, ia sama sekali bukan pengurus partai berlambang mercy tersebut. Ade Ria Suryani saat itu adalah anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dari Partai Demokrat, dan kembali terpilih untuk periode 2024-2029.

    Tergiur tawaran Stella, Ade dan suaminya menemui terdakwa di Surabaya. Stella kembali meyakinkan korban bahwa ia 99% sanggup memberikan kursi Ketua DPC Partai Demokrat. Pada pertemuan tersebut, Stella meminta uang mahar Rp 250 juta.

    Uang tersebut disebut-sebut akan diserahkan kepada salah seorang pengurus DPP Partai Demokrat. Suami Ade, Sunardi, yang terlanjur percaya, mentransfer uang Rp 226 juta secara bertahap. Transfer dilakukan mulai 7 Maret sampai 13 Juni 2022 ke rekening Stella.

    Berikut rincian kronologi singkat kasus penipuan ini:

    Tanggal/Periode Peristiwa
    Januari 2022 Stella menghubungi Ade, menawarkan posisi Ketua DPC Partai Demokrat.
    7 Maret – 13 Juni 2022 Sunardi (suami Ade) mentransfer Rp 226 juta ke Stella.
    21 Juni 2022 Ade mendaftar sebagai calon Ketua DPC Partai Demokrat.
    Muscab Partai Demokrat Stella tidak bisa dihubungi, pencalonan Ade kandas.
    Kamis (29/1) JPU menuntut Stella 2 tahun penjara.
    Selasa (10/2/2026) Stella divonis 1 tahun 8 bulan penjara.

    Pada 21 Juni 2022, Ade mendaftar sebagai calon Ketua DPC Partai Demokrat. Namun, saat musyawarah cabang (Muscab) digelar, Stella tidak bisa dihubungi. Pencalonan Ade pun kandas. Nenek asal Dukuh Pakis 6A, Kelurahan/Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, ini terbukti menghabiskan uang korban untuk kebutuhan pribadinya.

  • Aborsi di Mojokerto: Pasangan Kumpul Kebo Divonis Penjara

    Aborsi di Mojokerto: Pasangan Kumpul Kebo Divonis Penjara

    Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto menjatuhkan vonis 15 bulan dan 14 bulan penjara kepada Faisal Akhsanul Basyari (34) serta Makhmudah (42). Pasangan ini dinyatakan bersalah atas tindak pidana aborsi di hadapan majelis hakim.

    Sidang pembacaan vonis digelar secara terbuka di ruangan Cakra, PN Mojokerto, sekitar pukul 11.25 WIB. Ketua Majelis Hakim Ardhi Wijayanto memimpin jalannya persidangan tersebut.

    Hakim anggota Tri Sugondo dan Luqmanulhakim turut mendampingi dalam persidangan. Keduanya hadir langsung untuk mendengarkan putusan.

    Faisal dan Makhmudah juga dihadirkan langsung di ruang sidang. Vonis terhadap keduanya dibacakan secara bergantian oleh majelis hakim.

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) Melvin Andita Manap hadir mengawal persidangan. Proses hukum ini menarik perhatian publik.

    Ardhi menyatakan Faisal terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 77A ayat (1) juncto Pasal 45A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut terkait dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak dalam kandungan.

    "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan," kata Ardhi saat membacakan vonis, Selasa (10/2/2026).

    Sementara itu, Makhmudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 463 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP tentang Aborsi. Ia terbukti melakukan aborsi terhadap kandungannya sendiri.

    "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan," tegas Ardhi.

    Vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan JPU Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto pada Selasa (27/1). Faisal sebelumnya dituntut 20 bulan penjara, sedangkan Makhmudah dituntut 18 bulan penjara.

    Tanggapan atas Vonis

    Menanggapi vonis ini, JPU menyatakan pikir-pikir selama 7 hari. Opsi yang terbuka adalah menerima putusan atau mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.

    Faisal juga menyatakan pikir-pikir terkait putusan tersebut. Berbeda dengan keduanya, Makhmudah seketika menangis sambil menyatakan menerima putusan.

    "Terima Yang Mulia," ujarnya singkat ketika ditanya majelis hakim.

    Kronologi Hubungan dan Aborsi

    Faisal adalah pria beristri dari Dusun/Desa Kebaron, Tulangan, Sidoarjo. Sementara Makhmudah adalah seorang janda beranak tiga, warga Dusun Sumberpiji, Desa Sumberkembar, Pacet, Mojokerto.

    Keduanya menjalin hubungan asmara sejak tahun 2022. Hubungan ini kemudian mengakibatkan Makhmudah hamil.

    Makhmudah mengabarkan kehamilannya dan meminta pertanggungjawaban Faisal pada 31 Agustus 2024. Ia memastikan kehamilannya menggunakan testpack pada 6 September 2024.

    Keluarga Makhmudah tidak setuju jika Makhmudah menikah dengan Faisal karena status Faisal yang sudah beristri. Oleh sebab itu, Faisal menawari Makhmudah untuk menggugurkan kandungannya menggunakan obat.

    Makhmudah menyetujui tawaran tersebut. Untuk mendapatkan obat Cytotec, Faisal meminta bantuan saudaranya, Rahma Aulia (25), warga Dusun/Desa Gading, Jatirejo, Mojokerto.

    Rahma kemudian membelikan 4 butir Cytotec seharga Rp300.000 menggunakan uang Faisal.

    Berikut adalah rincian tahapan kejadian:

    Tanggal Kejadian
    31 Agustus 2024 Makhmudah mengabarkan kehamilan kepada Faisal
    6 September 2024 Makhmudah memastikan kehamilan dengan testpack
    28 Oktober 2024 Faisal memberikan 4 butir Cytotec kepada Makhmudah
    30 Oktober 2024 Makhmudah mulai mengonsumsi Cytotec
    2 November 2024 Makhmudah kembali mengonsumsi Cytotec
    4 November 2024 Makhmudah mengalami keguguran

    Dua hari setelah penggunaan obat kedua, Makhmudah mengalami keguguran. Saat itu, usia kehamilannya sekitar 4 bulan.

    Ia diantar kerabatnya berinisial YL ke bidan Desa Kuripansari. Setelah janinnya dikeluarkan, terdakwa menjalani perawatan di RS Mawaddah.

    Makhmudah meminta bantuan kerabatnya berinisial UF dan ST untuk menguburkan janinnya. Janin tersebut dikuburkan di Pemakaman Dusun Sumberpiji, di sebelah makam ponakan Makhmudah.

    Pengungkapan Kasus

    Pulang dari rumah sakit, Makhmudah mengubur pakaian dan perlak bernoda darah di pekarangan belakang rumahnya pada 6 November 2024. Kejahatan yang tersimpan rapi ini akhirnya terbongkar.

    Warga menemukan makam janin di Pemakaman Dusun Sumberpiji dan melaporkannya ke polisi pada 29 Agustus 2025. Laporan ini menjadi titik awal penyelidikan.

    Unit Resmob Satreskrim Polres Mojokerto meringkus Makhmudah di rumahnya pada Sabtu (30/8) sekitar pukul 14.00 WIB. Penangkapan ini mempercepat pengungkapan kasus.

    Pada hari yang sama, polisi menangkap Faisal di Jalan Raya Simpang 3 Taman Mojosari, Mojokerto sekitar pukul 22.30 WIB. Kemudian, tengah malam, giliran Rahma yang dijemput polisi di rumahnya.

  • Polda Jabar Ungkap Pengoplosan LPG Subsidi di Cimaung Bandung

    Polda Jabar Ungkap Pengoplosan LPG Subsidi di Cimaung Bandung

    Kabupaten Bandung digegerkan oleh terkuaknya praktik pengoplosan gas bersubsidi. Kelangkaan LPG 3 kilogram yang meresahkan warga menjadi pintu masuk terungkapnya kejahatan ini. Modus operandi pengoplosan gas melon ke tabung nonsubsidi berhasil dibongkar.

    Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat melakukan pengungkapan. Dua pria, AS (53) dan AJ (25), kini diamankan atas dugaan penyalahgunaan distribusi LPG bersubsidi di Kecamatan Cimaung.

    Penyelidikan polisi mengungkap adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga LPG bersubsidi. Praktik ini berpotensi menimbulkan kebocoran keuangan negara di sektor migas.

    Polisi melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Cimaung yang menjadi lokasi penampungan sekaligus pengoplosan. Saat itu, petugas mendapati AJ sedang memindahkan isi tabung LPG 3 kilogram ke tabung 12 dan 5,5 kilogram.

    “Saat dilakukan langkah penyelidikan, kami menemukan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga LPG bersubsidi yang berpotensi menimbulkan kebocoran keuangan negara di sektor migas,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Kombes Wirdhanto Hadicaksono, Selasa (10/2/2026).

    “Tersangka AJ langsung kami amankan,” tegasnya.

    Modus Operandi Pelaku

    Modus yang digunakan dalam praktik pengoplosan ini cukup sistematis. Pelaku memanfaatkan perangkat modifikasi khusus untuk mempercepat pemindahan gas.

    Regulator diubah menggunakan kuningan, dan tabung didinginkan dengan es batu. Teknik ini bertujuan menurunkan tekanan gas sebelum dipindahkan dari tabung bersubsidi ke nonsubsidi.

    Untuk mengisi satu tabung LPG 12 kilogram, dibutuhkan sekitar empat tabung LPG 3 kilogram bersubsidi. Sementara tabung 5,5 kilogram membutuhkan dua tabung LPG 3 kilogram.

    “Untuk mengisi satu tabung LPG 12 kilogram dibutuhkan sekitar empat tabung LPG 3 kilogram bersubsidi. Sedangkan untuk tabung 5,5 kilogram dibutuhkan sekitar dua tabung LPG 3 kilogram,” bebernya.

    Agar tampak resmi, tabung yang telah diisi ulang kemudian ditimbang dan disegel. Segel tersebut seharusnya hanya diperoleh dari agen resmi, namun pelaku mendapatkannya secara online.

    “Setelah pengisian, pelaku melakukan penimbangan dan kemudian memasang segel. Segel tersebut seharusnya hanya dapat diperoleh dari agen resmi, namun pelaku mendapatkannya secara online. Hal ini masih kami kembangkan lebih lanjut,” tambahnya.

    Peran Tersangka AS dan Jaringan Pangkalan

    Penyidik kemudian menelusuri aktor utama di balik operasi tersebut. Hasilnya mengarah pada AS, pemilik rumah lokasi pengoplosan.

    “Namun rumah tersebut berada dalam penguasaan dan kendali tersangka AS. Berdasarkan pengakuan tersangka AS, praktik pemindahan LPG bersubsidi ini telah dilakukan selama kurang lebih satu tahun, sejak tahun 2025,” ungkapnya.

    Polisi menemukan indikasi penyalahgunaan distribusi dari tingkat pangkalan. AS mengelola enam pangkalan LPG di wilayah Cikalong, meski menggunakan nama orang lain.

    “Tersangka AS diketahui mengelola sebanyak enam pangkalan LPG yang berada di wilayah Cikalong. Pangkalan-pangkalan tersebut dikelola atas nama istri, anak, mantan karyawan, dan pihak keluarga lainnya."

    Dari pangkalan-pangkalan inilah kuota gas subsidi diduga disedot untuk praktik oplosan.

    “Setiap pangkalan memperoleh kuota LPG 3 kilogram bersubsidi antara 800 hingga 2.500 tabung per bulan. Dari total kuota tersebut, sekitar seperempatnya disalahgunakan,” ucap Wirdhanto.

    Gas hasil suntikan dipasarkan sebagai LPG nonsubsidi dengan harga komersial. Praktik ini menghasilkan margin keuntungan tinggi bagi para pelaku.

    Berikut adalah rincian perkiraan keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan dari praktik ilegal ini:

    Keterangan Jumlah
    Keuntungan Tersangka (1 tahun) Rp1,6 Miliar
    Potensi Kerugian Negara Rp2,8 Miliar

    Saat penggerebekan, aparat menyita total 850 tabung gas berbagai ukuran sebagai bukti. Barang bukti meliputi 41 tabung LPG 12 kilogram pink, 2 tabung LPG 12 kilogram biru, 27 tabung LPG 12 kilogram berisi.

    Petugas juga menyita 70 tabung LPG 5,5 kilogram hasil pemindahan isi, 98 tabung LPG 3 kilogram, serta 586 tabung LPG 3 kilogram lainnya.

    Langkah Hukum dan Ancaman Pidana

    Kasus ini masih dalam pengembangan. Penyidik menelusuri jalur distribusi, asal segel, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.

    Para tersangka dijerat Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

    Ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar menanti pelaku. Selain itu, mereka juga dikenakan UU Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, dan c.

    Ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp2 miliar juga akan diterapkan. Penegakan hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera.

  • Terpidana Penembakan Masjid Christchurch Ajukan Banding, Klaim Dipaksa Mengaku Bersalah

    Terpidana Penembakan Masjid Christchurch Ajukan Banding, Klaim Dipaksa Mengaku Bersalah

    Wellington – Pria yang membunuh 51 jemaah Muslim dalam penembakan massal di Selandia Baru, Brenton Tarrant, mengajukan banding ke pengadilan. Ia mengklaim dirinya terpaksa mengaku bersalah karena kondisi mentalnya memburuk akibat perlakuan keras selama di penjara.

    Majelis hakim di Pengadilan Banding Wellington akan mendengar bukti selama lima hari. Bukti ini terkait klaim Tarrant yang tidak layak secara mental untuk mengajukan pembelaan atas dakwaan terorisme, pembunuhan, dan percobaan pembunuhan.

    Jika permohonan bandingnya dikabulkan, perkara tersebut akan kembali disidangkan. Sebelumnya, proses persidangan batal digelar setelah Tarrant mengaku bersalah pada Maret 2020. Selain itu, pria asal Australia tersebut juga mengajukan banding atas hukumannya berupa penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Vonis ini merupakan yang pertama kali dijatuhkan di Selandia Baru.

    Kesaksian Tarrant pada Senin itu menjadi pertama kalinya ia berbicara secara substantif di ruang publik. Terakhir kali ia tampil adalah saat menyiarkan langsung aksi penembakan massal tersebut melalui Facebook pada 2019.

    Rencana Pembantaian dan Korban

    Tarrant, yang mengaku sebagai penganut supremasi kulit putih, disebut pindah ke Selandia Baru dengan tujuan melakukan pembantaian. Ia merencanakan aksi itu secara rinci, mengumpulkan senjata semiotomatis, berupaya menghindari deteksi, serta menulis manifesto panjang sebelum menembaki dua masjid di Christchurch.

    Dalam serangan itu, 51 orang tewas, termasuk seorang bocah laki-laki berusia 3 tahun. Puluhan lainnya mengalami luka serius. Peristiwa tersebut dikenang sebagai salah satu hari tergelap dalam sejarah Selandia Baru.

    Klaim Kondisi Mental Tarrant

    Sidang banding digelar dengan pengamanan ketat dan akses terbatas. Hanya sejumlah jurnalis serta korban atau keluarga korban yang diizinkan mengikuti jalannya persidangan. Tarrant memberikan kesaksian melalui sambungan video dari dalam penjara.

    Ia mengaku kondisi mentalnya memburuk akibat penahanan di sel isolasi. Minimnya bahan bacaan serta terbatasnya interaksi dengan narapidana lain menjadi faktor. Menurutnya, saat mengaku bersalah ia mengalami "kelelahan saraf", kebingungan identitas, dan ketidakpastian keyakinan.

    "Saya mengaku bersalah karena tidak ada pilihan lain yang bisa saya ambil," ujar Tarrant di hadapan hakim, Senin (9/2/2026).

    Jaksa penuntut umum, Barnaby Hawes, menilai klaim tersebut tidak berdasar. Ia menyebut Tarrant memiliki opsi lain, termasuk meminta penundaan sidang dengan alasan kesehatan mental atau tetap menjalani persidangan dan membela diri.

    Hawes juga menegaskan tidak ada bukti kuat dari catatan tenaga kesehatan mental maupun petugas penjara yang menunjukkan Tarrant mengalami krisis mental serius.

    Menanggapi hal itu, Tarrant mengklaim gejala gangguan mental yang dialaminya tidak tercatat karena ia berusaha menutupinya.

    "Saya melakukan segala cara untuk terlihat percaya diri dan sehat secara mental," katanya. Ia menyebut sikap tersebut berkaitan dengan citra politik yang ingin ia tampilkan.

    Tarrant mengakui dirinya mendapat pendampingan hukum selama proses peradilan. Para pengacaranya saat ini mendapatkan perlindungan identitas karena khawatir keselamatan mereka terancam.

    Proses Banding dan Jadwal Sidang

    Dalam hukum Selandia Baru, permohonan banding harus diajukan maksimal 20 hari kerja setelah putusan. Namun, Tarrant baru mengajukan banding sekitar dua tahun kemudian, tepatnya pada September 2022.

    Ia berdalih keterlambatan tersebut terjadi karena tidak memiliki akses terhadap informasi yang dibutuhkan. Sidang banding dijadwalkan berlangsung hingga akhir pekan ini. Putusan majelis hakim akan disampaikan pada waktu terpisah.

    Jika banding atas pengakuan bersalah ditolak, pengadilan akan melanjutkan sidang khusus untuk membahas banding atas vonis penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat.

    Linimasa Kasus Brenton Tarrant

    Tanggal/Periode Peristiwa Penting
    Maret 2019 Serangan penembakan massal di dua masjid Christchurch
    Maret 2020 Tarrant mengaku bersalah atas semua dakwaan
    September 2022 Tarrant mengajukan banding atas pengakuan bersalah dan hukuman
    9 Februari 2026 Sidang banding dimulai di Pengadilan Banding Wellington
    Akhir Pekan 9 Februari 2026 Sidang banding dijadwalkan berakhir
    Waktu Terpisah Putusan majelis hakim akan disampaikan