Tag: Kejaksaan Agung

  • Kasus Perintangan Penyidikan Timah hingga Impor Gula, Tiga Terdakwa Dituntut hingga 10 Tahun Penjara

    Kasus Perintangan Penyidikan Timah hingga Impor Gula, Tiga Terdakwa Dituntut hingga 10 Tahun Penjara

    Tiga terdakwa dalam kasus dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice) terhadap tiga perkara korupsi besar dituntut hukuman penjara antara 8 hingga 10 tahun. Jaksa Penuntut Umum meyakini para terdakwa secara bersama-sama sengaja menghambat proses hukum terkait kasus tata kelola timah, impor gula di Kementerian Perdagangan, serta izin ekspor crude palm oil (CPO).

    Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu (18/2/2026), Junaedi Saibih yang berprofesi sebagai advokat menerima tuntutan tertinggi, yakni 10 tahun penjara. Sementara itu, Direktur JakTV Tian Bahtiar dan seorang buzzer bernama Adhiya Muzzaki masing-masing dituntut hukuman 8 tahun penjara.

    Selain pidana badan, ketiga terdakwa juga dijatuhi tuntutan denda masing-masing sebesar Rp 600 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 150 hari. Jaksa menilai para terdakwa melanggar Pasal 21 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

    Modus operandi yang dilakukan para terdakwa melibatkan skema nonyuridis di luar persidangan. Mereka disebut memproduksi program dan konten tertentu yang dirancang untuk membangun opini negatif di tengah masyarakat. Upaya ini bertujuan agar penanganan tiga kasus korupsi tersebut terlihat seolah-olah dilakukan secara tidak benar oleh aparat penegak hukum.

    "Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perintangan secara bersama-sama," tegas jaksa saat membacakan surat tuntutan di hadapan majelis hakim.

    Nama Terdakwa Tuntutan Penjara Denda & Subsider
    Junaedi Saibih (Advokat) 10 Tahun Rp 600 Juta / 150 Hari
    Tian Bahtiar (Direktur JakTV) 8 Tahun Rp 600 Juta / 150 Hari
    Adhiya Muzzaki (Buzzer) 8 Tahun Rp 600 Juta / 150 Hari
  • Skandal Suap Vonis Minyak Goreng: Marcella Santoso Dituntut 17 Tahun Penjara

    Skandal Suap Vonis Minyak Goreng: Marcella Santoso Dituntut 17 Tahun Penjara

    Terdakwa Marcella Santoso terancam hukuman 17 tahun penjara dalam kasus dugaan suap terkait vonis lepas perkara ekspor minyak sawit mentah (CPO). Jaksa Penuntut Umum menilai Marcella terbukti secara sah melakukan tindak pidana suap dan pencucian uang (TPPU) untuk memengaruhi putusan hukum dalam perkara fasilitas ekspor minyak goreng tersebut.

    Pembacaan tuntutan ini berlangsung dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (18/2/2026). Selain pidana penjara, jaksa menitikberatkan pada tindakan terdakwa yang dinilai terencana dan melibatkan banyak pihak. Jaksa menegaskan bahwa perbuatan Marcella telah mencederai integritas penegakan hukum serta merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan di Indonesia.

    Marcella merupakan terdakwa pertama yang mendapatkan giliran pembacaan tuntutan dari total empat orang yang terlibat. Sidang yang dimulai sejak siang hari tersebut berlangsung maraton hingga malam hari. Hingga pukul 19.30 WIB, jaksa masih melanjutkan pembacaan berkas tuntutan untuk para terdakwa lainnya secara bergantian.

    Selain Marcella, tiga terdakwa lainnya yang menunggu giliran tuntutan adalah Ariyanto Bakri, Junaedi Saibih, dan M Syafei. Majelis hakim mengonfirmasi bahwa agenda persidangan hari ini akan dituntaskan bagi seluruh terdakwa sebelum persidangan beralih ke tahap penyampaian pembelaan atau pleidoi pada jadwal berikutnya.

  • Kemenkeu Bantah Temuan Rp 920 Miliar oleh Menteri dan Kejaksaan

    Kemenkeu Bantah Temuan Rp 920 Miliar oleh Menteri dan Kejaksaan

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara mengenai isu temuan Rp 920 miliar oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Kejaksaan Agung yang beredar luas. Kemenkeu memastikan informasi tersebut adalah tidak benar atau hoaks.

    Kabar ini menyebar melalui media sosial dan aplikasi pesan singkat, disertai narasi yang mengesankan adanya pengungkapan praktik gelap oleh aparat penegak hukum di kalangan pejabat pajak. Nama Menteri Purbaya juga dicatut dalam narasi tersebut, seolah-olah informasi itu berasal dari pernyataan resminya.

    Kemenkeu dengan tegas membantah kabar tersebut melalui keterangan resmi yang dirilis pada Minggu (15/2/2026). Kemenkeu menyatakan tidak pernah ada penggeledahan rumah pejabat pajak oleh Kejaksaan Agung seperti yang diberitakan.

    "Berita mengenai penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap rumah para pejabat pajak guna membongkar dugaan permainan gelap yang selama bertahun-tahun bersembunyi di balik laporan dan angka, merupakan berita tidak benar atau hoaks," kata Kemenkeu.

    Pencatutan nama Menteri Purbaya juga dipastikan tidak berdasar dan tidak pernah disampaikan melalui saluran resmi.

    "Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Purbaya," ucapnya.

    Imbauan kepada Masyarakat

    Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi setiap informasi yang diterima, terutama yang bersifat sensasional dan menyangkut institusi negara. Penyebaran hoaks tidak hanya merugikan pihak yang disebutkan, tetapi juga dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan dan penegakan hukum.

    Pemerintah mengingatkan agar masyarakat hanya mengacu pada pernyataan resmi dari lembaga berwenang dan media kredibel, serta tidak ikut menyebarkan berita bohong yang belum terkonfirmasi kebenarannya.

    Dampak Penyebaran Hoaks

    Berikut adalah potensi dampak negatif dari penyebaran berita hoaks:

    Dampak Penjelasan
    Kerugian Reputasi Pihak yang namanya dicatut atau menjadi target hoaks dapat mengalami kerugian reputasi yang signifikan.
    Keresahan Masyarakat Berita bohong yang bersifat sensasional dapat menimbulkan keresahan dan kepanikan di tengah masyarakat.
    Erosi Kepercayaan Penyebaran hoaks dapat menggerogoti kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan dan media.
    Gangguan Stabilitas Dalam kasus tertentu, hoaks dapat memicu konflik sosial dan mengganggu stabilitas nasional.

    Oleh karena itu, verifikasi informasi sebelum menyebarkannya adalah tindakan yang sangat penting untuk dilakukan.

  • Kejagung Geledah Kantor di Medan, Pekanbaru Terkait Korupsi Ekspor POME Rp 14 T

    Kejagung Geledah Kantor di Medan, Pekanbaru Terkait Korupsi Ekspor POME Rp 14 T

    Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di sejumlah kantor di Medan dan Pekanbaru. Tindakan ini merupakan bagian dari pengusutan dugaan kasus korupsi ekspor palm oil mill effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit pada tahun 2022.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa penggeledahan ini berkaitan dengan delapan tersangka dari pihak swasta yang sudah ditahan. Proses penggeledahan masih berlangsung di beberapa kantor milik PT-PT terkait di wilayah Sumatera.

    Anang belum dapat menginformasikan nama perusahaan maupun barang sitaan. Hal ini karena proses penggeledahan masih terus dilakukan. “Masih berlangsung ya, kita tunggu saja hasilnya,” ucapnya, Kamis (12/2/2026).

    Sebelumnya, penyidik menyita sejumlah dokumen dalam penggeledahan. Namun, belum ada penyitaan aset atau uang tunai yang berhasil diamankan.

    “Kalau dari penggeledahan sebelumnya, dokumen-dokumen ada. Kalau aset sementara belum ada, tapi sedang ditelusuri,” ujar Anang.

    Kejagung menekankan fokus pada pemulihan kerugian negara melalui pelacakan aset. “Kita fokus tidak hanya mempidanakan orang, tapi juga asset tracing untuk pemulihan kerugian negara,” lanjutnya.

    Sebanyak 11 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi ekspor POME ini. Tiga tersangka di antaranya adalah penyelenggara negara, sementara delapan lainnya berasal dari pihak swasta.

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan modus perkara ini. Ada penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor crude palm oil (CPO).

    CPO dengan kadar asam tinggi diklaim sebagai POME. Ini dilakukan dengan menggunakan HS code yang seharusnya diperuntukkan bagi residu atau limbah padat CPO. “Rekayasa klasifikasi tersebut itu tujuannya adalah untuk menghindari pengendalian ekspor CPO,” kata Syarief saat jumpa pers, Selasa (10/2).

    Sehingga komoditas CPO dapat diekspor seolah-olah bukan CPO. Ini membuat pelaku terbebas atau diringankan dari kewajiban yang ditetapkan negara.

    Kondisi ini terjadi karena adanya penyusunan dan penggunaan peta hilirisasi industri kelapa sawit. Peta tersebut belum berbentuk peraturan yang memuat komoditas serta spesifikasi teknis yang tidak dikenal dalam sistem klasifikasi internasional.

    Namun, peta tersebut tetap dijadikan acuan oleh aparat. Syarief menambahkan bahwa modus lain adalah meloloskan ekspor CPO dengan klasifikasi tidak sesuai untuk mengurangi kewajiban biaya keluar.

    Dalam kasus ini, penyidik juga menemukan adanya dugaan suap dari pihak swasta kepada penyelenggara negara. Kerugian keuangan negara akibat perkara ini diperkirakan mencapai Rp 14 triliun.

    Hingga saat ini, Kejagung masih terus melakukan penghitungan kerugian negara tersebut.

    Daftar Tersangka Korupsi POME

    Berikut adalah daftar 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi ekspor POME:

    No. Nama Tersangka Jabatan/Peran
    4. ES Direktur PT SMP, PT SMA dan PT SMS
    1. LHB Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
    5. ERW Direktur PT BMM
    6. FLX Direktur Utama PT AP dan Head Commerce PT AP
    2. FJR Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) (2024 sampai dengan sekarang menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB, dan NTT).
    7. RND Direktur PT TAJ
    8. TNY Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International
    3. MZ Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru
    9. VNR Direktur PT Surya Inti Primakarya
    10. RBN Direktur PT CKK
    11. YSR Dirut PT MAS dan Komisaris PT SBP
  • Kejagung Ungkap Korupsi Ekspor POME Rp14 Triliun, 11 Tersangka Ditahan

    Kejagung Ungkap Korupsi Ekspor POME Rp14 Triliun, 11 Tersangka Ditahan

    Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil membongkar kasus korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit pada tahun 2022. Kasus ini menimbulkan kerugian negara yang ditaksir mencapai angka fantastis, yakni Rp 14 triliun.

    Perkara korupsi limbah sawit ini telah menetapkan 11 tersangka. Para tersangka diumumkan langsung oleh Kejagung di hadapan publik. Saat ini, mereka telah ditahan.

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan modus operandi dalam perkara ini. Modusnya adalah rekayasa klasifikasi komoditas ekspor crude palm oil (CPO).

    CPO berkadar asam tinggi diklaim sebagai POME, dengan menggunakan HS code yang diperuntukkan bagi residu atau limbah padat dari CPO.

    “Rekayasa klasifikasi tersebut tujuannya adalah untuk menghindari pengendalian ekspor CPO. Sehingga komoditas yang hakikatnya merupakan CPO dapat diekspor seolah-olah bukan CPO. Dan terbebas atau diringankan dari kewajiban yang ditetapkan oleh negara,” kata Syarief saat jumpa pers di gedung Kejagung.

    Modus ini terjadi karena adanya penyusunan dan penggunaan peta hilirisasi industri kelapa sawit. Peta tersebut belum berbentuk peraturan yang memuat komoditas serta spesifikasi teknis.

    Padahal, spesifikasi teknis itu tidak dikenal dalam sistem klasifikasi internasional. Namun, tetap dijadikan acuan oleh aparat.

    Syarief juga menambahkan bahwa modus lain melibatkan pelolosan ekspor CPO. Pelolosan ini menggunakan klasifikasi yang tidak sesuai. Tujuannya agar mengurangi kewajiban biaya keluar.

    Dugaan Suap dan Kerugian Negara Fantastis

    Dalam perkara ini, penyidik menemukan dugaan suap dari pihak swasta kepada penyelenggara negara. Kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp 14 triliun.

    Proses penghitungan kerugian keuangan negara masih berlangsung. Namun, berdasarkan perhitungan sementara, angkanya antara Rp 10 triliun hingga Rp 14 triliun.

    “Kerugian keuangan negara dalam perkara ini masih dalam proses penghitungan oleh tim auditor. Namun demikian, berdasarkan perhitungan sementara oleh auditor kami. Kerugian keuangan negara atau kehilangan penerimaan negara diperkirakan mencapai antara Rp 10 triliun hingga Rp 14 triliun. Itu baru kerugian keuangan negara dan belum merupakan potensi kerugian perekonomian negara yang sedang dihitung juga,” ucapnya.

    Daftar Tersangka dan Penahanan

    Berikut adalah daftar 11 tersangka yang terjerat dalam kasus korupsi ekspor POME:

    Kesebelas tersangka ditahan selama 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

    No. Nama Tersangka Jabatan/Peran
    1. Lila Harsyah Bakhtiar Mantan Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
    2. FJR Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) (2024 sampai dengan sekarang menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB, dan NTT).
    3. MZ Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru.
    4. ES Direktur PT SMP, PT SMA dan PT SMS.
    5. ERW Direktur PT BMM.
    6. FLX Direktur Utama PT AP dan Head Commerce PT AP.
    7. RND Direktur PT TAJ.
    8. TNY Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International.
    9. VNR Direktur PT Surya Inti Primakarya.
    10. RBN Direktur PT CKK.
    11. Sdr. YSR Dirut PT MAS dan Komisaris PT SBP.

    Ancaman Hukuman dan Pelacakan Aset

    Para tersangka disangka melanggar Pasal 603 jo Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 618 jo Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

    Kejagung akan segera melacak dan menyita aset dari 11 tersangka. Pelacakan aset dimulai setelah penetapan tersangka.

    “Hari ini baru ditetapkan tersangka (11 orang). Mulai hari ini kami akan melacak segera melacak aset. Walaupun kemarin sudah ada kami juga sudah ancang-ancang, (setelah penetapan) tersangka, mulai melacak aset,” kata Syarief.

    Penyitaan aset dipastikan akan dilakukan terhadap para tersangka. Proses pemblokiran dan penyitaan akan dimulai secepatnya.

    “Pasti ada yang disita untuk aset belum kan hari ini baru penetapan tersangka, hari ini baru kami mulai blokir sita dan lain-lain,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kejagung telah melakukan penggeledahan di sebuah money changer. Penggeledahan ini untuk melacak adanya dugaan suap dalam perkara tersebut.

    “Kalau penggeledahan money changer yang pernah saya sebutkan pada waktu itu adalah kami mengejar suapnya. Jadi suapnya adalah melalui salah satunya melalui money changer yang kami geledah itu,” imbuhnya.

    Tindakan Kemenperin Terhadap Tersangka

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menonaktifkan Lila Harsyah Bakhtiar (LHB), mantan Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan. Lila menjadi salah satu tersangka dalam kasus ini.

    “Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita sudah menonaktifkan jabatan tersangka kasus dugaan penyimpangan ekspor crude palm oil (CPO) dan palm oil mill effluent (POME) sejak yang bersangkutan menjalani pemeriksaan bulan lalu. SK pemberhentian ditandatangani oleh Menperin tertanggal 8 Januari 2025,” kata juru bicara Kemenperin, Febri Hendri, Rabu (11/2).

    Langkah penonaktifan ini dilakukan untuk memperlancar proses pemeriksaan. Kemenperin menyatakan dukungannya terhadap proses hukum yang dilakukan Kejagung.

    “Menperin akan terus memperkuat pengawasan internal serta meningkatkan integritas dan akuntabilitas aparatur. Serta menutup celah penyelewengan kebijakan sebagai bagian dari upaya pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di kemudian hari,” ujarnya.

  • Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Korupsi Ekspor Limbah Sawit, Rugikan Negara Rp 14 Triliun

    Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Korupsi Ekspor Limbah Sawit, Rugikan Negara Rp 14 Triliun

    Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 11 tersangka dalam kasus korupsi ekspor limbah minyak kelapa sawit (POME) tahun 2022. Perkara ini merugikan negara hingga Rp 14 triliun. Modus rekayasa klasifikasi komoditas ekspor terungkap.

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan rekayasa klasifikasi komoditas ekspor crude palm oil (CPO) sebagai POME. Ini dilakukan dengan menggunakan HS code yang diperuntukkan bagi residu atau limbah padat CPO.

    Rekayasa klasifikasi ini bertujuan menghindari pengendalian ekspor CPO. Akibatnya, CPO diekspor seolah-olah bukan CPO dan terbebas dari kewajiban negara.

    "Rekayasa klasifikasi tersebut itu tujuannya adalah untuk menghindari pengendalian ekspor CPO sehingga komoditas yang hakikatnya merupakan CPO dapat diekspor seolah-olah bukan CPO dan terbebas atau diringankan dari kewajiban yang ditetapkan oleh negara," kata Syarief saat jumpa pers di gedung Kejagung, Selasa (10/2/2026).

    Syarief menambahkan, hal ini terjadi karena penyusunan peta hilirisasi industri kelapa sawit. Peta tersebut belum berbentuk peraturan yang memuat spesifikasi teknis tidak dikenal sistem internasional.

    Modus lain, ekspor CPO menggunakan klasifikasi tidak sesuai untuk mengurangi kewajiban biaya keluar. Penyidik juga menemukan dugaan suap dari pihak swasta kepada penyelenggara negara.

    Estimasi Kerugian Negara dan Audit

    Kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp 14 triliun. Namun, angka ini masih dalam proses penghitungan oleh tim auditor Kejagung.

    "Kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut perkara ini itu masih dalam proses penghitungan oleh tim auditor. Namun demikian, berdasarkan perhitungan sementara oleh auditor kami. Kerugian keuangan negara atau kehilangan penerimaan negara diperkirakan mencapai antara Rp 10 triliun hingga Rp 14 triliun. Itu baru kerugian keuangan negara dan belum merupakan potensi kerugian perekonomian negara yang sedang dihitung juga," ucap Syarief.

    Daftar Tersangka Korupsi Limbah Sawit

    Sebelas tersangka telah ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

    Berikut adalah daftar 11 tersangka yang dijerat dalam kasus korupsi ekspor limbah minyak kelapa sawit:

    No. Nama Tersangka Jabatan
    1. LHB Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
    2. FJR Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) (2024 sampai dengan sekarang menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB, dan NTT)
    3. MZ Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru
    4. ES Direktur PT SMP, PT SMA dan PT SMS
    5. ERW Direktur PT BMM
    6. FLX Direktur Utama PT AP dan Head Commerce PT AP
    7. RND Direktur PT TAJ
    8. TNY Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International
    9. VNR Direktur PT Surya Inti Primakarya
    10. RBN Direktur PT CKK
    11. Sdr. YSR Dirut PT MAS dan Komisaris PT SBP

    Ancaman Hukuman dan Pelacakan Aset

    Para tersangka disangka melanggar Pasal 603 jo Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Juga Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

    Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ditambah Pasal 618 jo Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

    Kejagung akan segera melacak dan menyita aset dari 11 tersangka. Pelacakan aset dimulai setelah penetapan tersangka.

    "Hari ini baru ditetapkan tersangka (11 orang). Mulai hari ini kami akan melacak segera melacak aset, walaupun kemarin sudah ada kami juga sudah ancang-ancang, (setelah penetapan) tersangka, mulai melacak aset," kata Syarief.

    Penyitaan aset dipastikan akan dilakukan, menurut Syarief. Proses ini akan dimulai segera setelah penetapan tersangka.

    "Pasti ada yang disita untuk aset belum kan hari ini baru penetapan tersangka, hari ini baru kami mulai blokir sita dan lain-lain," ujarnya.

    Sebelumnya, Kejagung telah menggeledah sebuah money changer. Penggeledahan ini dilakukan untuk melacak dugaan suap dalam perkara tersebut.

    "Kalau penggeledahan money changer yang pernah saya sebutkan pada waktu itu adalah kami mengejar suapnya. Jadi suapnya adalah melalui salah satunya melalui money changer yang kami geledah itu," imbuhnya.

  • Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Korupsi Ekspor CPO Rp 14 Triliun di Jakarta

    Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Korupsi Ekspor CPO Rp 14 Triliun di Jakarta

    Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 11 tersangka dalam kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) pada tahun 2022. Kasus ini melibatkan rekayasa klasifikasi komoditas untuk menghindari aturan ekspor.

    Syarief Sulaeman Nahdi, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, menyatakan tiga tersangka adalah penyelenggara negara, sisanya berasal dari pihak swasta. Kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp 14 triliun.

    Modus operandi yang diungkap Kejagung adalah penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor crude palm oil (CPO). CPO berkadar asam tinggi diklaim sebagai Palm Oil Mill Effluent (POME).

    Penggunaan HS code yang diperuntukkan bagi residu atau limbah padat dari CPO dilakukan. Ini bertujuan menghindari pengendalian ekspor CPO dan kewajiban negara.

    “Rekayasa klasifikasi tersebut itu tujuannya adalah untuk menghindari pengendalian ekspor CPO sehingga komoditas yang hakikatnya merupakan CPO dapat diekspor seolah-olah bukan CPO dan terbebas atau diringankan dari kewajiban yang ditetapkan oleh negara,” kata Syarief saat jumpa pers di Gedung Kejagung, Selasa (10/2/2026).

    “Hal ini terjadi karena ada penyusunan dan penggunaan peta hilirisasi industri kelapa sawit yang belum berbentuk peraturan yang memuat komunitas serta spesifikasi teknis yang tidak dikenal dalam sistem klasifikasi internasional akan tetapi tetap dijadikan acuan oleh aparat,” lanjutnya.

    Modus lain adalah meloloskan ekspor CPO dengan klasifikasi tidak sesuai untuk mengurangi biaya keluar. Ada juga dugaan suap dari pihak swasta kepada penyelenggara negara.

    “Kemudian modus berikutnya meloloskan ekspor CPO dengan menggunakan klasifikasi yang tidak sesuai dengan tujuan untuk menghindari pembatasan dan pelarangan ekspor CPO, menghindari DMO serta mengurangi kewajiban biaya keluar dan pemungutan sawit yang seharusnya dipenuhi kepada negara sehingga pemungutannya menjadi lebih jauh lebih rendah,” ucapnya.

    “Serta adanya feedback tau pemberian imbalan kepada oknum pejabat negara yang dilakukan untuk meluruskan proses administrasi dan pengawasan ekspor tersebut. Perbuatan penyimpangan tersebut menimbulkan dampak yang luas dan sistemik tidak hanya terhadap keuangan negara, tapi juga terhadap tata kelola komunitas strategis yang di tengah rasa dan rasa keadilan di dalam masyarakat yaitu di antaranya adanya kehilangan penerimaan negara. Kemudian tidak efektifnya kebijakan pengendalian CPO dan ketiga terganggunya tata kelola komunitas strategis nasional,” jelasnya.

    Kerugian Negara dan Daftar Tersangka

    Kerugian keuangan negara dalam perkara ini masih dalam penghitungan. Namun, estimasi sementara mencapai Rp 10 triliun hingga Rp 14 triliun.

    Angka tersebut hanya kerugian keuangan negara. Potensi kerugian perekonomian negara juga sedang dihitung. Syarief menyebut perkiraan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini mencapai Rp 14 triliun.

    Berikut adalah daftar 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini:

    No. Nama Tersangka Jabatan/Peran
    1 LHB Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian RI.
    2 FJR Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) / Kepala Kantor DJBC Bali, NTB, dan NTT (2024-sekarang).
    3 MZ Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru.
    4 ES Direktur PT. SMP, PT. SMA, dan PT. SMS.
    5 ERW Direktur PT. BMM.
    6 FLX Direktur Utama PT. AP dan Head Commerce PT. AP.
    7 RND Direktur PT. TAJ.
    8 TNY Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International.
    9 VNR Direktur PT Surya Inti Primakarya.
    10 RBN Direktur PT CKK.
    11 YSR Dirut PT. MAS dan Komisaris PT. SBP.

    Para tersangka dijerat Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, mereka juga disangkakan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 618 jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

    Kesebelas tersangka ditahan selama 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.