Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil membongkar kasus korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit pada tahun 2022. Kasus ini menimbulkan kerugian negara yang ditaksir mencapai angka fantastis, yakni Rp 14 triliun.
Perkara korupsi limbah sawit ini telah menetapkan 11 tersangka. Para tersangka diumumkan langsung oleh Kejagung di hadapan publik. Saat ini, mereka telah ditahan.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan modus operandi dalam perkara ini. Modusnya adalah rekayasa klasifikasi komoditas ekspor crude palm oil (CPO).
CPO berkadar asam tinggi diklaim sebagai POME, dengan menggunakan HS code yang diperuntukkan bagi residu atau limbah padat dari CPO.
“Rekayasa klasifikasi tersebut tujuannya adalah untuk menghindari pengendalian ekspor CPO. Sehingga komoditas yang hakikatnya merupakan CPO dapat diekspor seolah-olah bukan CPO. Dan terbebas atau diringankan dari kewajiban yang ditetapkan oleh negara,” kata Syarief saat jumpa pers di gedung Kejagung.
Modus ini terjadi karena adanya penyusunan dan penggunaan peta hilirisasi industri kelapa sawit. Peta tersebut belum berbentuk peraturan yang memuat komoditas serta spesifikasi teknis.
Padahal, spesifikasi teknis itu tidak dikenal dalam sistem klasifikasi internasional. Namun, tetap dijadikan acuan oleh aparat.
Syarief juga menambahkan bahwa modus lain melibatkan pelolosan ekspor CPO. Pelolosan ini menggunakan klasifikasi yang tidak sesuai. Tujuannya agar mengurangi kewajiban biaya keluar.
Dugaan Suap dan Kerugian Negara Fantastis
Dalam perkara ini, penyidik menemukan dugaan suap dari pihak swasta kepada penyelenggara negara. Kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp 14 triliun.
Proses penghitungan kerugian keuangan negara masih berlangsung. Namun, berdasarkan perhitungan sementara, angkanya antara Rp 10 triliun hingga Rp 14 triliun.
“Kerugian keuangan negara dalam perkara ini masih dalam proses penghitungan oleh tim auditor. Namun demikian, berdasarkan perhitungan sementara oleh auditor kami. Kerugian keuangan negara atau kehilangan penerimaan negara diperkirakan mencapai antara Rp 10 triliun hingga Rp 14 triliun. Itu baru kerugian keuangan negara dan belum merupakan potensi kerugian perekonomian negara yang sedang dihitung juga,” ucapnya.
Daftar Tersangka dan Penahanan
Berikut adalah daftar 11 tersangka yang terjerat dalam kasus korupsi ekspor POME:
Kesebelas tersangka ditahan selama 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
| No. |
Nama Tersangka |
Jabatan/Peran |
| 1. |
Lila Harsyah Bakhtiar |
Mantan Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. |
| 2. |
FJR |
Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) (2024 sampai dengan sekarang menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB, dan NTT). |
| 3. |
MZ |
Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru. |
| 4. |
ES |
Direktur PT SMP, PT SMA dan PT SMS. |
| 5. |
ERW |
Direktur PT BMM. |
| 6. |
FLX |
Direktur Utama PT AP dan Head Commerce PT AP. |
| 7. |
RND |
Direktur PT TAJ. |
| 8. |
TNY |
Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International. |
| 9. |
VNR |
Direktur PT Surya Inti Primakarya. |
| 10. |
RBN |
Direktur PT CKK. |
| 11. |
Sdr. YSR |
Dirut PT MAS dan Komisaris PT SBP. |
Ancaman Hukuman dan Pelacakan Aset
Para tersangka disangka melanggar Pasal 603 jo Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 618 jo Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kejagung akan segera melacak dan menyita aset dari 11 tersangka. Pelacakan aset dimulai setelah penetapan tersangka.
“Hari ini baru ditetapkan tersangka (11 orang). Mulai hari ini kami akan melacak segera melacak aset. Walaupun kemarin sudah ada kami juga sudah ancang-ancang, (setelah penetapan) tersangka, mulai melacak aset,” kata Syarief.
Penyitaan aset dipastikan akan dilakukan terhadap para tersangka. Proses pemblokiran dan penyitaan akan dimulai secepatnya.
“Pasti ada yang disita untuk aset belum kan hari ini baru penetapan tersangka, hari ini baru kami mulai blokir sita dan lain-lain,” ujarnya.
Sebelumnya, Kejagung telah melakukan penggeledahan di sebuah money changer. Penggeledahan ini untuk melacak adanya dugaan suap dalam perkara tersebut.
“Kalau penggeledahan money changer yang pernah saya sebutkan pada waktu itu adalah kami mengejar suapnya. Jadi suapnya adalah melalui salah satunya melalui money changer yang kami geledah itu,” imbuhnya.
Tindakan Kemenperin Terhadap Tersangka
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menonaktifkan Lila Harsyah Bakhtiar (LHB), mantan Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan. Lila menjadi salah satu tersangka dalam kasus ini.
“Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita sudah menonaktifkan jabatan tersangka kasus dugaan penyimpangan ekspor crude palm oil (CPO) dan palm oil mill effluent (POME) sejak yang bersangkutan menjalani pemeriksaan bulan lalu. SK pemberhentian ditandatangani oleh Menperin tertanggal 8 Januari 2025,” kata juru bicara Kemenperin, Febri Hendri, Rabu (11/2).
Langkah penonaktifan ini dilakukan untuk memperlancar proses pemeriksaan. Kemenperin menyatakan dukungannya terhadap proses hukum yang dilakukan Kejagung.
“Menperin akan terus memperkuat pengawasan internal serta meningkatkan integritas dan akuntabilitas aparatur. Serta menutup celah penyelewengan kebijakan sebagai bagian dari upaya pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di kemudian hari,” ujarnya.