Tag: kejaksaan

  • Kejagung Tindak Tegas Oknum Jaksa Penyalahguna Aset Sitaan di Jakarta

    Kejagung Tindak Tegas Oknum Jaksa Penyalahguna Aset Sitaan di Jakarta

    Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan akan menindak tegas oknum jaksa penyalahguna aset sitaan. Penegasan ini disampaikan Burhanuddin dalam acara Hari Ulang Tahun Badan Pemulihan Aset (BPA).

    Pihaknya mewanti-wanti adanya niat jahat oknum jaksa. Menguasai aset sitaan tanpa izin resmi instansi akan ditindak tegas.

    “Jaksa Agung menegaskan apabila ada oknum (jaksa) yang menguasai (aset sitaan) tanpa sepengetahuan dan izin resmi dari instansi, bisa saja nanti ada mens rea (niat jahat) untuk memiliki diam-diam, untuk ditindak tegas,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna kepada wartawan di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026).

    Anang menambahkan, Jaksa Agung meminta BPA menata dan menelusuri kembali aset sitaan. Ini terutama aset dari kasus korupsi, guna antisipasi penyalahgunaan internal.

    Burhanuddin mendapatkan informasi terkait penyalahgunaan aset di Jakarta. Beberapa apartemen dan hotel disalahgunakan.

    Aset tersebut berasal dari hasil perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Area tersebut masuk wilayah hukum Kejaksaan Tinggi DKI. Oleh karena itu, aset harus ditelusuri dan di-tracking secara serius.

    “Beliau mendapatkan informasi sebagian aset, baik berupa apartemen dan hotel yang berasal dari hasil perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan perkaranya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan masuk wilayah hukum Kejaksaan Tinggi DKI, untuk betul-betul ditelusuri dan di-tracking. Jangan sampai ada penyalahgunaan,” jelas Anang.

    Jika ditemukan pelanggaran etik, oknum jaksa akan diproses oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas). Unsur pidana yang ditemukan juga akan diusut tuntas.

    “Ini warning (peringatan) keras. Tidak hanya untuk (jaksa) di Jakarta, tapi juga di luar Jakarta,” tutur Anang.

    Penggunaan Aset Sitaan untuk Kepentingan Pribadi

    Sebelumnya, dalam HUT BPA, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkap adanya penggunaan aset sitaan oleh jaksa nakal. Aset tersebut digunakan untuk keperluan pribadi.

    Beberapa jaksa secara diam-diam berharap aset tersebut dilupakan dan menjadi miliknya. Salah satu aset sitaan yang dikuasai adalah apartemen di Jakarta Pusat.

    Namun, Burhanuddin tidak merinci aset sitaan kasus apa yang dikuasai. Pihaknya mengaku tahu persis oknum yang menggunakan aset tersebut.

    “Banyak aset-aset kita yang masih 'tercecer', aset-aset kita yang seharusnya kita miliki, masih di-hak-in oleh para jaksa, terutama untuk Jakarta Pusat,” kata Burhanuddin dalam sambutannya di HUT BPA sebagaimana disiarkan dalam akun resmi YouTube Kejaksaan Agung, Kamis (12/2/2026).

    “Banyak aset-aset yang bukan dimiliki oleh jaksa, ditempati oleh jaksa, dan diam-diam semoga lupa bahwa ada aset di tangannya. Coba apartemen-apartemen, silakan ditelusuri. Saya tahu persis,” lanjutnya.

    Burhanuddin menegaskan penyalahgunaan harus dihentikan. Aset sitaan harus dikelola maksimal untuk pemulihan kerugian keuangan negara.

    “Saya mengharapkan ini betul-betul nanti dikumpulin. Tidak boleh lagi. Siapa pun yang memakainya harus izin dari BPA,” tuturnya.

    Untuk lebih jelasnya, berikut adalah ringkasan tindakan dan lokasi yang ditekankan oleh Jaksa Agung terkait aset sitaan:

    Tindakan Utama Lokasi Fokus Keterangan Tambahan
    Penindakan Tegas Nasional Oknum jaksa penyalahguna aset
    Penataan Aset Sitaan Jakarta Pusat Apartemen dan hotel dari kasus korupsi
    Penelusuran Aset Wilayah Hukum Kejati DKI Antisipasi penyalahgunaan internal
    Proses Etik & Pidana Nasional Jika ditemukan pelanggaran
  • Kejati NTB Geledah Rumah Kepala BPN Lombok Tengah Subhan Terkait Korupsi Sirkuit Samota

    Kejati NTB Geledah Rumah Kepala BPN Lombok Tengah Subhan Terkait Korupsi Sirkuit Samota

    Tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggeledah rumah Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Tengah, Subhan. Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus korupsi pembelian lahan 70 hektare.

    Lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan sirkuit Samota di Sumbawa. Subhan sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini.

    Kasi Penkum Kejati NTB, Muhammad Harun Al Rasyid, membenarkan informasi penggeledahan. Lokasi penggeledahan berada di Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.

    "Iya, lokasi penggeledahan di rumahnya," kata Harun, Kamis (12/2/2026).

    Kejati NTB telah menerbitkan tiga surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) dalam kasus ini. Sprindik pertama terkait korupsi pembelian lahan Sirkuit Samota.

    Sprindik kedua mengenai tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sedangkan sprindik ketiga berkaitan dengan tindak pidana gratifikasi.

    Penggeledahan yang dilakukan saat ini berfokus pada pengusutan TPPU dan gratifikasi. Kejahatan ini diduga terjadi saat Subhan menjabat sebagai Kepala BPN Sumbawa pada periode 2022-2023.

    Saat ini, ia menjabat Kepala BPN Lombok Tengah untuk periode 2023-2025.

    "Yang penggeledahan ini terkait sprindik TPPU sama gratifikasinya," ucap Harun.

    Petugas mengamankan sejumlah barang bukti dari rumah Subhan. Namun, Harun belum dapat merinci detail barang bukti yang disita.

    "Nanti kita sampaikan. Sementara itu dahulu," timpalnya.

    Sebelumnya, Zulkifli menyatakan bahwa penanganan TPPU tidak hanya terbatas pada tindak pidana pokok kasus korupsi pembelian lahan 70 hektare. Lahan tersebut merupakan milik mantan Bupati Lombok Timur, Ali Bin Dachlan.

    "TPPU itu tidak harus hanya di Sumbawa (korupsi pembelian lahan untuk MXGP Samota). Tapi TPPU (terkait korupsi pembelian lahan MXGP Samota) itu membuka tabir keseluruhan (berdasarkan) hasil audit dari PPATK," kata Zulkifli, Jumat (30/1/2026).

    Temuan PPATK dan Kerugian Negara

    Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya transaksi uang ke beberapa pihak. Hasil audit PPATK ini telah disampaikan kepada penyidik Kejati NTB.

    "Hasil audit dari PPATK yang menyampaikan kepada penyidik kita di sini (Kejati NTB), kalau ada aliran uang ke sini, sini. Kita telusuri aliran uang yang lainnya itu," ungkapnya.

    Kejati telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus korupsi pembelian lahan 70 hektare. Pembelian lahan senilai Rp 52 miliar itu dilakukan oleh Pemkab Sumbawa dari Ali BD.

    Berikut adalah daftar tersangka yang telah ditetapkan:

    Nama Tersangka Jabatan/Peran
    Subhan Kepala BPN Lombok Tengah (Ketua Pelaksana Pengadaan Lahan saat kejadian)
    Muhammad Julkarnain Tim Penilai (Appraisal) dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
    Saipullah Zulkarnain Pemilik Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

    Ketiga tersangka telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, NTB. Penyidik menemukan kerugian negara sebesar Rp 6,7 miliar dalam proses pembelian lahan tahun 2022-2023.

    Kerugian negara tersebut telah dikembalikan kepada Kejati NTB oleh Ali BD. Saat pengadaan tanah itu, Subhan menjabat sebagai Kepala BPN Sumbawa dan berperan sebagai ketua pelaksana pengadaan lahan.

    Sementara itu, Muhammad Julkarnain bertindak sebagai tim penilai atau appraisal. Para tersangka dijerat Pasal 603 KUHP dan/atau Pasal 604 KUHP juncto Pasal 20 huruf c UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

  • Kejari Deli Serdang dan Palas Dicopot, Diduga Terlibat Pungli

    Kejari Deli Serdang dan Palas Dicopot, Diduga Terlibat Pungli

    Revanda Sitepu dan Soemarlin Haloman Ritonga telah resmi dicopot dari jabatan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Deli Serdang dan Padang Lawas (Palas). Pencopotan ini berdasarkan pelanggaran serius yang diduga dilakukan keduanya.

    Salah satu pelanggaran tersebut adalah dugaan pengutipan uang kepada kepala desa. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi.

    Sebagai pengganti Revanda Sitepu, posisi Kajari Deli Serdang akan diisi oleh Sapta Putra. Sementara itu, Lalu Hasbi Kurniawan akan menggantikan Soemarlin sebagai Kajari Padang Lawas.

    "Ya benar, sudah ditunjuk Kajari defenitif untuk Deli Serdang, pada hari ini," kata Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi, Rabu (11/2/2026).

    Dasar Pencopotan dan Pemeriksaan

    Pergantian jabatan ini didasarkan pada Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-IV-161/C/02/2026. Surat tertanggal 11 Februari 2026 tersebut ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan Hendro Dewanto.

    Sampai saat ini, Revanda dan Soemarlin masih menjalani pemeriksaan intensif di Kejaksaan Agung (Kejagung). Proses pemeriksaan ini bertujuan untuk mendalami dugaan pelanggaran yang telah dilakukan.

    "Kalau sampai saat ini, mantan Kajari Deli Serdang dan Palas masih diperiksa oleh Kejagung," tambahnya.

    Profil Pejabat Baru

    Sapta Putra, yang kini menjabat Kajari Deli Serdang, sebelumnya adalah Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau. Jabatan tersebut diembannya selama delapan bulan sejak pelantikannya pada Juli 2025.

    Lalu Hasbi Kurniawan, Kajari Padang Lawas yang baru, sebelumnya menjabat sebagai koordinator di Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Berikut adalah rincian jabatan lama para pejabat yang terlibat:

    Nama Pejabat Jabatan Lama
    Revanda Sitepu Kajari Deli Serdang
    Soemarlin Haloman Ritonga Kajari Padang Lawas
    Sapta Putra Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau
    Lalu Hasbi Kurniawan Koordinator Kejaksaan Tinggi Bengkulu

    Pencopotan dan pergantian ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.

  • KUHAP 2025 Perkenalkan Aturan Pengakuan Bersalah Percepat Proses Peradilan

    KUHAP 2025 Perkenalkan Aturan Pengakuan Bersalah Percepat Proses Peradilan

    Jakarta, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 2025 akan memperkenalkan Pasal 78 yang mengatur tentang pengakuan bersalah atau Plea Bargaining. Aturan ini memberi opsi bagi pelaku tindak pidana untuk menerima keringanan hukuman melalui proses yang lebih cepat.

    Wakil Jaksa Agung RI, Prof. Asep Nana Mulyana, menyatakan aturan baru ini selaras dengan prinsip peradilan yang cepat dan berbiaya murah. Namun, implementasinya perlu pedoman jelas bagi para jaksa.

    "Pasal 78 KUHAP 2025 memperkenalkan mekanisme pengakuan bersalah yang bertujuan agar penyelesaian perkara pidana menjadi lebih efisien. Terdakwa yang mengakui seluruh perbuatannya dengan didampingi pengacara dapat menerima keringanan hukuman melalui proses persidangan yang lebih cepat," kata Asep, Rabu (10/2/2026).

    Ketentuan tersebut diharapkan mengoptimalkan kecepatan, efisiensi biaya, dan ketepatan administrasi di peradilan. Hal ini demi mewujudkan keadilan yang substansial serta hak-hak dasar para pihak.

    Penerapan Plea Bargaining membutuhkan pengawasan internal yang ketat. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Rudi Margono, memaparkan pentingnya pengawasan untuk memastikan semua prosedur dijalankan sesuai ketentuan.

    "Rangkaian pengawasan dibuat guna menutup celah tindakan sewenang-wenang serta praktik transaksional dalam proses negosiasi, sehingga hak-hak konstitusional terdakwa tetap terjaga," ujar Rudi.

    Pengawasan ini memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dan menjaga integritas proses hukum.

    Aspek Manfaat Plea Bargaining (Pasal 78 KUHAP 2025)
    Efisiensi Proses Penyelesaian perkara pidana lebih cepat
    Biaya Peradilan Mengurangi biaya operasional peradilan
    Keringanan Hukuman Terdakwa berhak mendapat keringanan hukuman
    Perlindungan Hak Hak konstitusional terdakwa tetap terjaga
    Integritas Yudisial Mencegah praktik transaksional dan kesewenang-wenangan

    Ketua Pelaksana Kegiatan yang juga Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Mia Banulita, menambahkan bahwa kegiatan ini penting. Ini untuk menjamin setiap kesepakatan hukum dalam rangka Plea Bargaining berpijak pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas yudisial.

  • Dua Kepala Kejaksaan Negeri di Sumatera Utara Dicopot dan Diperiksa Kejagung

    Dua Kepala Kejaksaan Negeri di Sumatera Utara Dicopot dan Diperiksa Kejagung

    Dua Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Utara (Sumut) telah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kajari Deli Serdang Revanda Sitepu dan Kajari Palas Soemarlin Halomoan Ritonga. Keduanya masih menjalani pemeriksaan intensif di Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Pergantian jabatan ini diatur dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-IV-161/C/02/2026, yang dikeluarkan pada 11 Februari 2026. Surat ini mengenai Pemindahan, Pemberhentian, dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan Hendro Dewanto.

    Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Rizaldi, membenarkan pencopotan Revanda Sitepu dan Soemarlin Halomoan Ritonga. Keduanya kini berstatus sebagai mantan Kajari.

    "Ya benar, sudah ditunjuk Kajari definitif untuk Deliserdang dan Padang Lawas, pada hari ini," kata Rizaldi kepada detikSumut, Rabu (11/2/2026).

    Rizaldi juga menambahkan bahwa Revanda Sitepu dan Soemarlin Halomoan Ritonga masih dalam proses pemeriksaan oleh Kejagung di Jakarta. "Kalau sampai saat ini, mantan Kajari Deli Serdang dan Palas, diperiksa oleh Kejagung," tambahnya.

    Jabatan Kajari Deli Serdang kini diemban oleh Satpa Putra. Sebelumnya, Satpa Putra menjabat sebagai Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau. Sementara itu, posisi Kajari Padang Lawas dipercayakan kepada Hasbi Kurniawan, yang sebelumnya merupakan koordinator di Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

    Dugaan Pelanggaran

    Sebelumnya, Kajari Palas Soemarlin Halomoan Ritonga, bersama Kasi Intel Kejari Palas Ganda Nahot Manalu, serta satu staf TU Intel, diperiksa oleh Kejagung. Ketiganya diduga terlibat dalam pengutipan uang dari kepala desa. Ini menjadi salah satu pemicu pemeriksaan oleh Kejagung.

    Begitu pula dengan Kajari Deli Serdang, Revanda Sitepu, bersama anggotanya Hendra Busrian, Kasi Pidana Khusus (Pidsus), juga dipanggil dan dibawa ke Kejagung. Keduanya disebut-sebut melakukan pelanggaran serius sehingga harus menjalani pemeriksaan lebih mendalam di Jakarta.

    Daftar Kajari dan Jabatan Baru

    Jabatan Lama Nama Jabatan Baru
    Kajari Deli Serdang Revanda Sitepu Dalam Pemeriksaan Kejagung
    Kajari Palas Soemarlin Halomoan Ritonga Dalam Pemeriksaan Kejagung
    Asisten Intel Kejati Riau Satpa Putra Kajari Deli Serdang
    Koordinator Kejati Bengkulu Hasbi Kurniawan Kajari Padang Lawas
  • Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang Titipkan Rp 200 Juta di Kejari Kupang

    Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang Titipkan Rp 200 Juta di Kejari Kupang

    Direktur Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kupang, Irfan, menyerahkan uang sebesar Rp 200 juta ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penyerahan ini dilakukan usai penggeledahan terkait dugaan korupsi pengadaan 60 unit laptop di institusi tersebut.

    Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Kupang, Sherley Manutede, menyampaikan bahwa penitipan dana tersebut menunjukkan niat baik dari Direktur Poltekkes. Meskipun begitu, nilai kerugian negara belum dapat disimpulkan secara final.

    "Kemarin ada penitipan dari direkturnya Rp 200 juta. Sebenarnya hasil perhitungan kerugian negara belum ada, tetapi karena yang bersangkutan berniat baik untuk memberikan penitipan jadi itu berupa penitipan," kata Kajari Kota Kupang, Sherley Manutede, Selasa (10/2/2025).

    Sherley menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari ahli. Nilai penitipan itu belum dapat disimpulkan sebagai pengembalian kerugian negara karena proses penghitungan masih berjalan. Jika hasil perhitungan kerugian lebih besar, pihak Poltekkes akan diminta untuk menitipkan dana kembali.

    "Nanti kalau hasil kerugian lebih dari itu nanti beliau menitipkan lagi. Kami hargai niat baik itu," ujar Sherley yang juga merupakan eks Asisten Pembinaan (Asbin) Kejati NTT.

    Berikut adalah rincian fakta terkait penitipan dana di Kejari Kota Kupang:

    Uraian Detail
    Pihak yang menitipkan Irfan, Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang
    Jumlah dana Rp 200 juta
    Lokasi penitipan Kejaksaan Negeri Kota Kupang
    Terkait kasus Dugaan korupsi pengadaan 60 unit laptop
    Status perhitungan kerugian negara Masih menunggu hasil ahli

    Perkembangan Penanganan Perkara

    Terkait perkembangan penanganan perkara, Sherley menyebutkan Kejari Kota Kupang akan terlebih dahulu menggelar ekspose bersama tim penyidik. Gelar perkara ini akan menentukan langkah hukum selanjutnya terhadap kasus tersebut.

    "Untuk sikap kami perkara itu naik atau tidak, yang jelas kami akan gelar perkara dengan semua tim," tambahnya.

    Sebelumnya, Kejari Kota Kupang yang dipimpin langsung oleh Kajari Sherley Manutede melakukan penggeledahan di Poltekkes Kemenkes Kupang pada 9 Desember 2025. Penggeledahan itu dilakukan dalam rangka penyelidikan dugaan korupsi pengadaan 60 unit laptop.

    Dalam penggeledahan tersebut, jaksa menyita 60 unit laptop yang diperuntukkan bagi laboratorium kampus Poltekkes Kemenkes Kupang. Penyitaan ini merupakan bagian dari upaya pengumpulan bukti oleh pihak kejaksaan.

  • Kejagung Dalami Dugaan Suap Korupsi Ekspor POME, 11 Tersangka Ditetapkan

    Kejagung Dalami Dugaan Suap Korupsi Ekspor POME, 11 Tersangka Ditetapkan

    Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mendalami dugaan suap terkait kasus korupsi ekspor palm oil mill effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit pada tahun 2022. Sebanyak 11 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

    Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyatakan pihaknya akan segera melacak dan menyita aset para tersangka. Proses ini dimulai sejak penetapan tersangka.

    Syarief Sulaeman Nahdi menegaskan bahwa penyitaan aset akan dilakukan secara bertahap. Pihaknya telah melakukan persiapan awal sebelum penetapan tersangka.

    "Hari ini baru ditetapkan tersangka (11 orang). Mulai hari ini kami akan melacak segera melacak aset, walaupun kemarin sudah ada kami juga sudah ancang-ancang, (setelah penetapan) tersangka, mulai melacak aset," kata Syarief Sulaeman Nahdi saat jumpa pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026).

    Syarief menambahkan, penyitaan aset merupakan langkah penting untuk mengembalikan kerugian negara. Proses ini akan dimulai segera setelah penetapan status tersangka.

    "Pasti ada yang disita untuk aset belum kan hari ini baru penetapan tersangka hari ini baru kami mulai blokir sita dan lain-lain," ujarnya.

    Dugaan Suap Melalui Money Changer

    Sebelumnya, Kejagung telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, termasuk money changer. Penggeledahan ini bertujuan untuk melacak aliran dana suap dalam perkara ekspor POME.

    Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan bahwa penggeledahan money changer merupakan bagian dari upaya membongkar jaringan suap. Ini menunjukkan modus operandi yang digunakan para pelaku.

    "Kalau penggeledahan money changer yang pernah saya sebutkan pada waktu itu adalah kami mengejar suapnya. Jadi suapnya adalah melalui salah satunya melalui money changer yang kami geledah itu," jelasnya.

    Kerugian Negara dan Perekonomian

    Kasus ini menimbulkan kerugian keuangan negara yang signifikan. Perkiraan awal menunjukkan kerugian mencapai Rp 14 triliun.

    Kerugian ini berasal dari penurunan pajak crude palm oil (CPO) yang seharusnya jauh lebih tinggi daripada pajak POME. Kebijakan ini dinilai merugikan pendapatan negara.

    "Jadi kerugian negaranya khusus kerugian keuangan negara itu dengan pajak yang diturunkan. Jadi pajak yang diturunkan adalah pajak CPO itu jauh lebih tinggi daripada pajak POME jauh jauh sekali lebih tinggi itu kerugian keuangan negara," jelasnya.

    Selain itu, Kejagung masih menghitung kerugian perekonomian negara. Kerugian ini terkait dengan larinya CPO ke luar negeri.

    "Sedangkan kerugian perekonomian negaranya yang sedang kita hitung juga itu dengan larinya CPO ke luar negeri. Dengan demikian kuota untuk CPO di luar dijual di dalam negeri itu jauh akan berkurang dari yang seharusnya," ucapnya.

    Perkiraan Kerugian Negara dan Dampaknya

    Jenis Kerugian Besaran (Estimasi) Dampak
    Kerugian Keuangan Negara Rp 14 Triliun Penurunan pajak CPO yang seharusnya tinggi
    Kerugian Perekonomian Negara Masih dihitung Kuota CPO dalam negeri berkurang akibat ekspor ilegal

    Penggeledahan dan Pemeriksaan Saksi

    Sebagai bagian dari penyidikan, Kejagung telah menggeledah kantor Bea dan Cukai pada Rabu (22/10/2025). Penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi untuk mencari alat bukti.

    Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa informasi detail tidak dapat diungkapkan secara luas. Hal ini untuk menjaga integritas proses penyidikan.

    "Karena sifatnya masih penyidikan, tidak bisa juga terlalu terbuka. Kenapa ini dilakukan? Karena dalam rangka kita menemukan alat-alat bukti nantinya untuk proses penegakan hukum," kata Anang.

    Beberapa dokumen penting telah diamankan dari lokasi penggeledahan. Anang menjelaskan bahwa hal ini merupakan prosedur standar dalam penyelidikan.

    "Beberapa dokumen ya pasti (diamankan dari penggeledahan) itu saja," kata Anang, Jumat (24/10/2025).

    Penyidikan kasus ini berfokus pada dugaan korupsi ekspor POME pada tahun 2022. Status perkara telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

    "Jadi, kepada rekan-rekan, kami mohon maaf tidak bisa terbuka dalam hal ini, karena sifatnya masih penyidikan. (Kasusnya terkait) POME (palm oil mill effluent) tempusnya sekitar 2022," tutur Anang.

    Selain penggeledahan, penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi. Identitas saksi yang diperiksa tidak dirinci demi kelancaran penyidikan.

    "Yang jelas ini proses penyidikan. Dalam rangka proses penyidikan ini, penyidik sudah melakukan beberapa langkah-langkah hukum, tindakan, di antaranya melakukan penggeledahan ke beberapa tempat untuk mencari informasi dan data yang diperlukan dalam rangka nantinya untuk penegakan hukum berikutnya," terang dia.