Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) terus mendalami dugaan korupsi di PT. Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) Probolinggo. Hingga saat ini, belum ada tersangka yang ditetapkan karena penyidik masih memeriksa puluhan saksi dan menghitung kerugian negara.
Menurut Aspidsus Kejati Jatim, Wagiyo Santoso, proses penyidikan masih berlangsung. Pihaknya masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Kita tetap masih melakukan pemeriksaan saksi dan masih menunggu perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP,” kata Wagiyo, Sabtu (28/2/2026).
Wagiyo menambahkan, sudah 25 saksi yang dimintai keterangan. Namun, ia mengakui banyaknya pihak yang diduga terlibat menjadi kendala dalam penetapan tersangka. Ia juga tidak merinci identitas para saksi maupun pihak-pihak yang dimaksud.
“Ya memang perkara DABN ini banyak pihak yang terlibat ini-ini saja, ini masih ada yang baru lagi. Secara umum tidak ada kendala, cuma memang perhitungan kerugian negara ini kan tentu harus memang lebih teliti, membutuhkan waktu yang yang tidak gampang lah, yang tidak juga sebentar,” tuturnya.
Kasus ini kembali mencuat setelah Komisi III DPR RI menerima aspirasi dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT DABN pada 2 Oktober 2025. SPSI menyampaikan dugaan kejanggalan dalam penyidikan yang dilakukan oleh oknum Jaksa Pidsus Kejati Jatim.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Komisi III DPR RI berjanji akan memanggil pihak-pihak terkait. Komisi III juga meminta Kejati Jatim untuk mengedepankan prinsip profesional, proporsional, dan akuntabel dalam penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Nomor: Print-1294/M.5/FD.2/07/2025.
Selain itu, Komisi III meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan untuk mengusut tuntas dugaan kejanggalan dan intimidasi dalam proses penyidikan, serta dugaan pelanggaran Kode Etik Perilaku Jaksa atas nama Wagiyo selaku Aspidsus Kejati Jatim dan Haris selaku Kepala Seksi Penyidikan di Kejati Jatim.

