Seorang guru wali kelas V SDN Jelbuk 02, Jember, Jawa Timur, dilaporkan menelanjangi sejumlah siswa dan siswi di hadapan teman-temannya. Tindakan ini dilakukan demi mencari uangnya yang hilang. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam keras perbuatan tersebut.
KPAI menegaskan bahwa tindakan tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kasus ini menjadi sorotan publik setelah aksinya viral di media sosial.
Komisioner KPAI Aris Adi Leksono menegaskan bahwa memaksa anak membuka pakaian adalah tindakan merendahkan martabat dan melanggar integritas tubuh anak. Ia menyatakan tidak ada alasan disiplin sekolah yang dapat membenarkan perbuatan tersebut.
“Memaksa anak membuka pakaian di ruang kelas, di hadapan teman-temannya, adalah tindakan yang merendahkan martabat, melanggar integritas tubuh anak, dan berpotensi memenuhi unsur pidana. Tidak ada alasan disiplin sekolah yang dapat membenarkan tindakan tersebut. Tindakan tersebut berpotensi melanggar UU Perlindungan Anak dan UU TPKS,” kata komisioner KPAI Aris Adi Leksono kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).
Aris juga menambahkan bahwa aksi guru tersebut diduga melanggar UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal itu karena guru tersebut melakukan kekerasan psikis yang merendahkan martabat anak.
“Pelanggaran Pasal 76C juncto Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak. Kekerasan tidak hanya fisik, tetapi juga psikis dan perlakuan yang merendahkan martabat anak,” ujarnya.
Selain itu, guru tersebut diduga telah melakukan pencabulan anak. Potensi pelanggaran Pasal 76E UU Perlindungan Anak akan didalami oleh aparat penegak hukum.
“Pelanggaran Pasal 76E UU Perlindungan Anak apabila terdapat unsur perbuatan cabul atau tindakan yang menyerang kehormatan seksual anak. Unsur ini perlu didalami oleh aparat penegak hukum,” katanya.
Aris juga menyebutkan bahwa guru itu diduga melanggar UU TPKS jika ditemukan unsur kekerasan seksual berbasis pemaksaan. Hal ini merujuk pada penyalahgunaan relasi kuasa.
“Potensi pelanggaran dalam perspektif UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) apabila ditemukan unsur kekerasan seksual berbasis pemaksaan atau penyalahgunaan relasi kuasa,” kata dia.
Kronologi Kejadian dan Reaksi Wali Murid
Kasus ini bermula saat guru tersebut kehilangan uang Rp 75 ribu. Sebelumnya, dia juga mengaku kehilangan uang sebesar Rp 200 ribu. Guru itu kemudian menggeledah tas 22 siswanya.
Karena tidak menemukan uang di tas, guru tersebut menelanjangi para siswanya. Siswa laki-laki diminta menanggalkan seluruh pakaian hingga tanpa busana. Sementara siswa perempuan diperintahkan membuka pakaian, menyisakan pakaian dalam (singlet dan celana dalam).
Aksi ini memicu kemarahan wali murid. Mereka mendatangi sekolah dan mendobrak pintu kelas yang tertutup rapat. Mereka juga mendapat laporan dari siswa kelas VI yang melihat kejadian itu.
“Karena sampai Jumat siang anak-anak tidak pulang, wali murid datang mengecek. Kami mendapat laporan dari siswa kelas VI yang melihat kejadian itu,” ujar salah satu wali murid.
Puluhan siswa mengalami trauma hebat akibat aksi guru itu. Dari 22 murid, hanya enam siswa yang berani masuk sekolah karena dipanggil guru.
Tuntutan KPAI dan Langkah Preventif
KPAI mendesak aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional. Tujuannya untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus ini.
Selain itu, KPAI juga mendorong Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah menjatuhkan sanksi tegas. Sanksi ini harus sesuai peraturan kepegawaian dan kode etik guru. Berikut adalah daftar pelanggaran yang diduga dilakukan guru tersebut:
| Dugaan Pelanggaran | Dasar Hukum | Unsur |
|---|---|---|
| Kekerasan Psikis | UU No. 35 Tahun 2014 (Pasal 76C juncto Pasal 80) | Merendahkan martabat anak |
| Pencabulan Anak | UU Perlindungan Anak (Pasal 76E) | Tindakan menyerang kehormatan seksual |
| Kekerasan Seksual Berbasis Pemaksaan | UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) | Penyalahgunaan relasi kuasa |
KPAI juga mendorong pihak sekolah dan pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan psikologis. Pendampingan ini penting bagi seluruh anak yang terdampak. Evaluasi nasional mekanisme pencegahan kekerasan di satuan pendidikan juga diminta.
“Sekolah dan pemerintah daerah memberikan pendampingan psikologis kepada seluruh anak yang terdampak,” ujarnya.
“Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan evaluasi nasional terhadap mekanisme pencegahan kekerasan di satuan pendidikan,” kata dia.

